REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

 

REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Fajri Matahati Muhammadin*

Makalah disampaikan pada Kajian Saturday Forum yang diadakan oleh the Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Jakarta

(versi yang lebih oke bisa didonlot DI SINI atau juga DI SINI)

ABSTRACT

Are we in favor of human rights protection? Or do we prefer tirany and persecution towards it? It seems like an easy choice, yet such questions are a false dilemma as if there are only two choices: ‘you are either with us or against us’. While we may have to critically ask: who is ‘us’? Is this ‘us’ the only truth, or the best truth?

This lecture will engage in a discussion on human rights from an international law perspective with a postcolonial approach. It will be seen how colonialism was very sentral to the hegemony of western thought in the development of international law, and how the pattern has repeated itself in the modern era. This starts with the shaping of the concept of ‘sovereignty’ and then on ‘human rights’. It is hoped that scholars of international law and world leaders would –in their own capacities—lead and direct the development of international law especially on human rights so that it can be more fair and inclusive towards the diversity of views that exist.

 

INTISARI

Apakah kita menginginkan perlindungan hak asasi manusia? Ataukah menginginkan kedzoliman terhadapnya? Dua pilihan ini tampak terlalu mudah, tapi ternyata dalam penerapannya merupakan false dilemma seakan-akan pilihannya hanya dua: ‘you are either with us or against us’. Padahal, siapakah ‘us’ yang dimaksud? Apakah ‘us’ ini adalah satu-satunya yang benar, atau bahkan satu-satunya yang ada?

Sesi kali ini akan menyelami hak asasi manusia dari sudut pandang hukum internasional dengan pendekatan postkolonialisme. Akan dilihat bagaimana kolonialisme adalah sangat sentral pada hegemoni pemikiran barat dalam perkembangan hukum internasional, dan bagaimana di era modern ternyata polanya tampak berulang. Hal ini dimulai dari pembentukan konsep kedaulatan, dan kemudian juga pada hak asasi manusia. Para akademisi hukum internasional dan pemimpin dunia harus terus bergerak dengan bidangnya masing-masing untuk mengarahkan hukum internasional pada umumnya dan hukum HAM pada khususnya untuk lebih fair dan inklusif melibatkan keanekaragaman perspektif yang ada.

 

  1. PENDAHULUAN

Apakah kita tidak ingin hak asasi kita diakui? Mudah sekali menjawab pertanyaan ini, barangkali yang ditanya akan reflek menjawab dengan ekspresi ‘ya iya lah’ walau tak melisankannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu istilah yang sangat beken di masa ini. Hampir setiap hal disangkutpautkan dengan HAM, yang telah banyak dianggap sebagai semacam ‘standard kebenaran’. Antara lain yang mungkin paling dekat adalah ketika gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama divonis bersalah dalam sidang penistaan agama, United Nations sampai berkomentar bahwa hal ini melanggar HAM dan bahwa Indonesia harus menghapus Pasal Penistaan Agama.[1] Ketika Aceh menerapkan Syariat Islam pun kemudian terdengar teriakan-teriakan yang sama dari para komunitas HAM.[2]

HAM pun yang didengung-dengungkan untuk mereformasi banyak sekali hal, antara lain dalam normalisasi dan legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenders).[3] Bahkan, laporan yang disampaikan khusus di muka General Assembly United Nations (UN) tidak segan mengatakan bahwa penyiksaan yang dilakukan menurut hukum agama adalah bertentangan dengan HAM dan harus dihapuskan.[4]

Hukum internasional pun merupakan sesuatu yang sangat berdampak pada umat manusia sekarang, apalagi di bawah rezim UN. Sejak tahun 1945 ketika UN Charter pertama kali disusun, resmi pertama diakui Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hukum internasional.[5] Hukum internasional mengakui bahwa sebuah negara memiliki kedaulatan, dan ini sedikit banyak memiliki keserupaan dengan hukum nasional yang mengakui bahwa seorang manusia yang memiliki kebebasan. Apakah hal ini berarti tidak ada pembatasan sama sekali? Sejauh mana hukum dapat membatasi kebebasan tersebut?

Paper ini akan memaparkan hubungan antara Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, serta kedaulatan negara.

  1. HUKUM INTERNASIONAL
  2. Tentang Hukum Internasional

Yang nampaknya menjadi kesepakatan antara semua ahli adalah bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan,[6] tapi mereka berbeda-beda pendapat mengenai dari manakah kumpulan peraturan-peraturan itu berasal.

Sebagian mengatakan bahwa ia haruslah berlandaskan moralitas dan keadilan yang mana ia bukan dibuat oleh manusia melainkan secara alamiah sudah ada ‘dari sananya’, sehingga manusia hanya menjalankan saja dan kalau hukum tidak sesuai keadilan maka ia bukanlah hukum, dan inilah mazhab ‘hukum alam’.[7] Dalam konteks hukum Islam, fiqih haruslah merupakan aturan-aturan yang diturunkan dari adillah tafsiliyah –yang mana adillah dari kata dalil maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.[8] Mazhab positivism hukum melihat hukum terlepas dari keadilan atau nilai-nilai lainnya, asalkan ia dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang maka ia adalah hukum.[9]

Salah satu ahli mazhab positivis yaitu John Austin penting diperhatikan pendapatnya tentang hukum, karena dampaknya besar terhadap pemahaman konteks hukum internasional. Hukum internasional ini bisa bermakna dua, yang pertama adalah hukum perdata internasional atau hubungan antar tata hukum serta yang kedua adalah hukum internasional public.[10] Yang kedua ini adalah yang menjadi bahasan kita.

Bagi Austin, hukum yang sejati haruslah merupakan perintah dari political superiors (atau sovereign atau daulat) kepada political inferiors (yang diperintah).[11] Sebagai konsekuensi, hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara –masing-masingnya memiliki kedaulatan, dan tidak ada daulat tertinggi di atas mereka—pun tidak dianggap sebagai hukum oleh Austin.[12]

Banyak sekali ahli hukum yang sudah membantah pendapat Austin tentang hukum internasional,[13] tapi mazhab hukum positivis tampak menjadi tulang punggung pada banyak sistem hukum modern. Mazhab yang mengutamakan pentingnya kewenangan berlakunya suatu aturan hukum tentunya akan menuntut adanya pengamatan lebih terhadap sebuah sistem hukum yang tidak memiliki figure pemerintah berdaulat yang menaungi semuanya. Kalau tidak ada sosok ‘daulat’, siapa yang akan memberi perintah kepada daulat-daulat yang hendak diperintah oleh hukum internasional ini? Pertanyaan inilah yang akan melandasi hubungan antara hukum internasional dan kedaulatan nantinya.

  1. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Penting sekali mengenal sumber-sumber hukum dan bagaimana sifatnya, karena dari sanalah dapat diketahui apa saja hukum yang berlaku di sebuah sistem. Secara tradisional, Statuta International Court of Justice menyebut sumber-sumber hukum Internasional pada Pasal 38(1),[14] pada intinya adalah sebagai berikut:

  1. Perjanjian internasional, bagi para pihak-pihaknya
  2. Kebiasaan internasional, yang oleh praktek umum diterima sebagai hukum
  3. Prinsip-prinsip umum hukum yang dianut di negara-negara beradab
  4. Putusan hakim terdahulu, atau disebut juga case law
  5. Karya-karya para ahli hukum.

Perjanjian internasional disebut sebagai sumber hukum internasional yang paling utama,[15] dan ia bersifat mengikat kepada para pihak yang berperjanjian. Perlu dicatat bahwa pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral[16] negara pihak bisa saja melakukan ‘reservasi’, atau pengecualian pada pasal-pasal tertentu, dengan syarat:

  • Perjanjian tersebut tidak melarang ‘reservasi’ baik umum maupun khusus, dan
  • Pasal yang hendak di’reservasi’, ketika dikecualikan tidak akan menimbulkan tidak terpenuhinya maksud dan tujuan umum dari perjanjian tersebut.

Kebiasaan internasional juga merupakan sumber hukum mengikat, yang pada dasarnya dikenal memiliki dua unsur yaitu (a) praktek negara-negara yang berseragam atau state practice, serta (b) suatu keyakinan akan sifat praktek tadi sebagai suatu kewajiban hukum atau opinio juris sive necessitatis.[17] Prinsip-prinsip umum hukum juga mengikat, dan ia biasa digunakan untuk mengisi kekosongan jika sumber-sumber hukum sebelumnya ada yang kurang.[18] Selainnya, umumnya digunakan untuk memberikan penafsiran lebih lanjut dari sumber-sumber hukum yang mengikat tadi tetapi ia sendiri (case law atau karya ahli hukum) tidak bersifat mengikat.[19]

Penjelasan di atas adalah penjelasan yang agak klasik, karena perkembangan hukum internasional membawa kerumitan lebih. Banyak perjanjian internasional yang bersifat multilateral yang melakukan kodifikasi terhadap hukum kebiasaan internasional, sehingga terkadang untuk hukum kebiasaan tersebut dapat ditemukan di dalam sebuah perjanjian internasional, atau bahkan muncul kebiasaan baru akibat dari perjanjian internasional tersebut.[20] Prinsip hukum pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi) pun dikenal sebagai sebuah hukum kebiasaan dan telah terkodifikasi di sebuah perjanjian internasional (i.e. Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties between States 1969. Putusan pengadilan pun bisa menafsirkan perjanjian internasional serta ‘mengkodifikasi’ hukum kebiasaan internasional, sehingga walaupun formal tidak mengikat tapi tetap saja menjadi rujukan.[21]

Belum lagi ketika kita bicara soft law, yaitu instrument hukum yang formal tidak mengikat, dan prinsipnya adalah di luar yang sudah dibahas. Contohnya adalah resolusi General Assembly atau komisi HAM UN, atau Draft Articles yang dikeluarkan oleh the International Law Commission (ILC), dan lain sebagainya.[22] Soft Law ini walaupun tidak formal mengikat tapi bisa menjadi sumber hukum juga ketika ia (a) mengkodifikasi atau menggerakkan hukum kebiasaan internasional, atau (b) menafsirkan perjanjian internasional multilateral.[23] Dengan demikian menjadi lebih runyam.

  1. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum pada prinsipnya adalah siapa saja yang memiliki ‘personalitas hukum’, yaitu kemampuan untuk menyandang hak dan kewajiban hukum.[24] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika sesuatu itu tidak memiliki personalitas hukum maka ia bukan subjek hukum sehingga ia tidak dapat dikenai hak dan kewajiban menurut hukum.

Dalam hukum internasional, yang paling pertama dikenal sebagai subjek hukum adalah negara. Bahkan, pada suatu waktu dikatakan bahwa negara sajalah satu-satunya subjek hukum internasional. Sekarang dikenal subjek-subjek hukum internasional lain, tapi negara tetaplah aktor utama dalam hukum internasional.[25]

Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang menarik, dan yang akan menjadi focus lebih utama adalah organisasi internasional public yang beranggotakan negara-negara. Mereka memiliki personalitas hukum sendiri.[26] Mereka tidak memiliki personalitas hukum yang sama seperti negara, melainkan hanya sejauh apa yang diatur oleh piagam-nya saja. UN adalah salah satu dari sekian banyak organisasi internasional, tapi jelas ia tampak merupakan organisasi internasional yang paling berperan dalam dunia internasional.

Subjek hukum internasional berikutnya yang sangat penting adalah individu. Setelah sekian lama negara dianggap satu-satunya subjek hukum internasional, setidaknya UN Charter dan beraneka ragam perjanjian internasional yang lahir setelahnya (terutama sekali soal HAM) telah berbondong-bondong memberikan hak bagi individu dan juga kewajiban.[27] Seperti halnya organisasi internasional, individu juga tidak memiliki akses penuh terhadap hak dan kewajiban menurut hukum internasional melainkan hanya sejauh yang diatur dalam hukum internasional itu saja.

Sebetulnya masih ada beberapa subjek hukum internasional lain, seperti pemberontak, Tahta Suci, dan lain sebagainya, tapi untuk pembahasan ini mereka kurang esensial.

  1. KEDAULATAN
  2. Kedaulatan dan Hukum Internasional

Secara umum, kedaulatan atau sovereignty dipahami sebagai (dimilikinya) otoritas tertinggi pada suatu wilayah.[28] Karena itulah, sebagai daulat ia memiliki kewenangan untuk membuat hukum dan memerintah. Secara rasional, mudah disimpulkan bahwa jika sebuah entitas dianggap memiliki kedaulatan maka ia pun tidak boleh dipaksa tunduk pada hukum milik entitas lain. Dengan kata lain, ia harus independent dalam artian merdeka, berdiri sendiri, tidak boleh diintervensi. Bahkan sovereignty dan independence seringkali disebut sebagai sinonim.[29] Hukum internasional pun mengatur hal ini di UN Charter, Pasal 2(4) dan 2(7).

Di sinilah kita akan kembali kepada kritik Austin terhadap hukum internasional. Jika hukum harus berasal dari daulat, sedangkan dalam hukum internasional tidak ada yang berdaulat (dan justru berlaku prinsip sovereign equality –semua negara adalah setara), bagaimana hukum internasional mau dikatakan sebagai hukum? Dari manakah datangnya kekuatan hukum tersebut?

Mungkin diskursus lebih lanjut tentang kritik Austin terhadap hukum internasional lebih tepat didiskusikan secara terpisah. Dalam perkembangannya, mazhab positivism hukum mengakui hukum internasional sebagai hukum.[30] Sedangkan pentingnya ‘kedaulatan’ sebagai sumber hukum berperan dalam menjelaskan mengikatnya sumber-sumber hukum internasional. Consent (kesetujuan atau kerelaan) pun menjadi sangat penting.[31]

Misalnya, perjanjian internasional terjadi ketika sebuah negara –atas dasar kedaulatannya sendiri—memilih untuk mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut.[32] Maka dari itu, jadilah perjanjian tadi sebuah hukum yang mengikat pada si negara. Demikian pula dalam kebiasaan internasional, ketika sebuah negara memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah praktek[33] dapat dianggap sebagai sebuah consent, sehingga mazhab positivis pun dapat mengakui hukum kebiasaan internasional.[34]

Kemudian, akan agak rumit ketika mulai masuk pada rezim UN sebagai organisasi internasional. Akan dibahas di bagian berikut ini.

  1. Kedaulatan Dalam Rezim UN

Munculnya UN sebagai tulang punggung hubungan dan hukum internasional modern (pasca Perang Dunia II) membawa banyak sekali perubahan. Bahkan, sampai ada yang mengira UN merupakan pemerintah dunia.

Betapa tidak? Ia memiliki General Assembly (GA) berisi perwakilan semua negara anggota, oleh sebagian orang ini tampak seperti parlemen (walaupun resolusi GA tidak mengikat, kecuali dalam perkara kepengurusan administrasi oragnisasi). Ia memiliki Security Council (SC) yang tampak seperti polisi, walaupun bagi banyak kalangan performa-nya cenderung tampak ‘ajaib’. Ia juga memiliki Secretary General (SG) yang bertindak selayaknya eksekutif dan International Court of Justice yang merupakan organ peradilan. UN pun memiliki komisi atau sub komisi yang mengurusi hampir segala hal mulai soal pangan (Food and Agricultural Organization), kesehatan (World Health Organization), sampai masalah pendidikan (United Nations Education and Science Organization). Pengadilan pidana untuk kejahatan-kejahatan paling serius yaitu the International Criminal Court (ICC) memang secara structural bukan di bawah UN. Tapi draft awal Rome Statute of the International Criminal Court (1998, atau Rome Statute, yang merupakan instrument pendirian ICC) dibuat oleh ILC yang di bawah GA, dan dalam beberapa hal SC dapat mengintervensinya juga.

Sebetulnya jelas tidak ada hubungan subordinasi antara UN dan negara-negara anggotanya. Justru negara-negara itu sendiri yang perwakilan-perwakilannya berpartisipasi dalam jalannya UN sebagai organisasi internasional. Karena itu, jelas UN bukan pemerintah dunia. Hanya saja, rezim yang kemudian muncul jadi seakan-akan seperti sebuah rezim hukum sendiri dan dalam banyak hal berfungsi sebagai tulang punggung dibuat dan dijalankannya hukum internasional.

UN Charter sendiri, yang merupakan instrument dasar UN, adalah berbentuk perjanjian internasional. Dengan demikian, kedaulatan tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk menolak kewajiban-kewajiban yang timbul dari UN Charter.

Yang paling ringan mungkin adalah ICJ, karena pihak-pihak yang mau berperkara harus sama-sama sepakat dulu sebelum perkara bisa dibawa ke ICJ.[35] [36] Yang paling ekstrim adalah SC, yang sesuai Pasal 2(7) UN Charter dapat melakukan tindakan-tindakan keras yang melangkahi kedaulatan termasuk, menurut Pasal 41-42, langkah militer dan non-militer untuk mengatasi ancaman keamanan dan agresi. Pasal 23 menyebut bahwa anggota SC hanya 15 (termasuk 5 anggota permanen) jadi tidak dapat dikatakan mewakili seluruh negara anggota, tapi Pasal 24-25 memberikan kepercayaan penuh pada SC dan kewajiban pada semua negara anggota untuk menurut. Organ UN inilah yang paling diharapkan untuk menyelesaikan konflik dunia, walaupun sudah masyur sekali bahwa ada yang sangat salah dalam bagaimana SC beroperasi.[37]

  1. HAK ASASI MANUSIA
  2. Tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum lahirnya UN, HAM (atau bahkan pengakuan individu sebagai subyek) adalah sebuah konsep yang umumnya tidak dikenal dalam hukum internasional, melainkan dalam hukum domestic saja.[38]

‘Hak’ sendiri memiliki pengertian sederhana, intinya sesuatu yang dimiliki atau menjadi wewenang pribadi. Keistimewaan HAM atau human rights adalah terletak pada ‘asasi’nya. Pandangan yang tampak mendominasi adalah yang bercorak mazhab hukum alam, dengan mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang inherent, ‘alamiyah’, dan ada pada manusia semata-mata karena ia adalah manusia. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 (UDHR) pun mengambil pemahaman ini, dengan redaksi kalimat:

“…recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family…”[39]

“…All human beings are born free and equal in dignity and rights…”[40]

Pasal 1(1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun didefinisikan sebagai: “…seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagian lain mendefinisikan secara positivis, misalnya The Australian Human Rights Commission Act 1986 (AHRC Act) pada Pasal 3 mendefinisikan HAM pada intinya sebagai segala hak dan kebebasan yang dituangkan dalam instrument-instrumen hukum internasional yang diakui oleh AHRC Act.

Dalam konteks hukum internasional, kewajiban utama diberikan kepada negara untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap HAM bagi warganya. Ini disebut di mukadimah UN Charter serta Pasal 1(3), mengingat konten-nya adalah pengakuan dan janji memberi perlindungan terhadap HAM sedangkan UN Charter adalah mengikat bagi negara. Instrumen-instrumen hukum HAM internasional kemudian pun adalah memberi kewajiban pada negara.

  1. Rezim Hukum HAM Internasional

UN Charter adalah instrument hukum internasional mengikat pertama yang memperkenalkan konsep HAM pada mainstream hukum internasional,[41] sedangkan penjabaran rinci apa saja HAM itu pertama dilakukan di UDHR. Akan tetapi, UDHR itu sendiri bukanlah instrument hukum mengikat. Ia hanyalah sebuah soft law, berbentuk Resolusi UN GA No. 217 (A/RES/217). Akan tetapi, dari lahirnya UDHR lahir pula semangat dunia internasional (atau setidaknya sedikit negara anggota UN saat itu yaitu 48 saja) untuk mulai membangun rezim hukum HAM internasional yang kemudian mem’bola salju’ menjadi beraneka ragam perjanjian HAM internasional[42] yang semuanya merujuk kepada UDHR di mukadimahnya.

Di antara perjanjian-perjanjian internasional ini beberapa yang utama sekali adalah:

  • The International Covenant on Civil and Political Rights (1966) atau ICCPR,
  • The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) atau ICESCR,
  • The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1979) atau CEDAW,
  • The Conventions on the Rights of the Child (1990) atau CRC
  • Dan lain sebagainya

Pada prinsipnya, sebuah perjanjian adalah urusan antara yang berperjanjian saja. Jika ada sengketa akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya dengan cara damai apa saja antara mereka dan kalau mereka menghendaki boleh melibatkan pihak ketiga (negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya). Akan tetapi, dalam konteks HAM ini konteksnya agak lebih rumit mengingat bahwa hampir semua perjanjian internasional HAM telah diratifikasi secara hampir universal oleh seluruh negara di dunia. Apalagi, hampir semua perjanjian internasional ini di’broker’i oleh UN.

Karena itu, masing-masing perjanjian internasional HAM ini kebanyakan memiliki Komisi sendiri untuk mengawasi penerapan dan juga melakukan ‘penafsiran otoritatif’ terhadap perjanjian yang bersangkutan. Misalnya, untuk ICESCR ada Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR). Selain itu, UN sendiri memiliki beberapa komite umum untuk mengawasi soal HAM ini, misalnya Human Rights Council (HRC), dan UN SG punya salah satu divisi bernama The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi kinerja dari semua komite dan komisi ini.

Di samping yang disebutkan di atas, sebetulnya ada beberapa perjanjian internasional HAM yang berskala regional, misalnya Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) di Uni Eropa dan The African Charter on Human and Peoples’ Rights (1989) di Uni Afrika. Ada juga yang berbentuk soft law misalnya ASEAN Human Rights Declaration (2012) dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990). Tujuan dari adanya instrumen regional ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban HAM internasional, tapi dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai regional yang ada.

  1. Hukum HAM Internasional Absen Konteks

Pada prinsipnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebuah negara dianggap berdaulat hingga ia mengikatkan dirinya kepada sebuah perjanjian internasional atau berpartisipasi pada (sehingga dapat dianggap menyetujui) sebuah kebiasaan internasional.

Maka dari itu, jika sebuah negara telah meratifikasi UN Charter dan menjadi anggota UN maka secara umum ia telah setuju untuk terikat pada pengakuan umum terhadap HAM dalam konteks hukum internasional. Kemudian, ketika sebuah negara telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM semisal ICCPR, ICESCR, CRC, dan lain sebagainya, maka ia pun berarti telah setuju untuk terikat sehingga wajib menyesuaikan hukum nasionalnya.

Pelanggaran pun akan ditindak secara proporsional dan ada mekanismenya. Mungkin yang agak menarik adalah karena hukum HAM internasional ini adalah revolusioner, dalam artian ia bukan mengatur hubungan satu negara ke negara lain melainkan mengatur bagaimana negara (sebagai daulat) menjalankan kedaulatannya.[43] Maka pelanggaran umumnya akan dinilai jika sesama negara peratifikasi perjanjian internasional HAM (atau komite/komisi HAM di UN tadi) mengadu tentang bagaimana si negara terlapor melanggar HAM dalam negaranya sendiri. Hal ini bisa diselesaikan melalui rekomendasi komite/komisi HAM tersebut (tapi ini hanya soft law saja, bersifat rekomendasi), atau –jika ada kesepakatan—bisa melalui ICJ yang akan memberi putusan mengikat untuk para pihak.

Apabila ada pelanggaran HAM yang begitu parah, dan dilaksanakan secara sistematik/meluas, dalam terminology hukum internasional akan disebut Crimes Against Humanity (CAH) atau kejahatan terhadap kemanusiaan.[44] Ada pula kejahatan genocide atau genosida yang secara historis dan klasifikasi sebetulnya termasuk dalam CAH, tapi kemudian dalam perkembangannya dikeluarkan menjadi kategori International Crime sendiri.[45]

Teorinya, jika terjadi salah satu International Crime terjadi, ada yurisdiksi universal yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara manapun boleh mengadili si tersangka (terlepas di manapun terjadi kejahatannya dan warga negara manapun si tersangka ini).[46] Akan tetapi, jika si tersangka merupakan kepala negara maka hal ini akan terbentur dengan konsep imunitas kepala negara yang merupakan perpanjangan dari kedaulatan negara yang tidak boleh diadili di bawah hukum negara lain.[47] Maka preseden hukum internasional menunjukan bahwa si kepala negara tidak boleh diadili di pengadilan negara lain, melainkan di pengadilan internasional.[48]

Di sinilah batas di mana negara lain tidak boleh melanggar kedaulatan, melainkan harus melalui forum internasional. Contohnya adalah di ICC yang memang umumnya mensyaratkan bahwa kepala negara boleh diadili (Pasal 27, Rome Statute) asalkan ia adalah warga negara anggota ICC, atau melakukan kejahatan di negara yang telah meratifikasi Rome Statute (Pasal 12[2]). Di sana kuat unsur consent dalam pembatasan kedaulatan, kecuali kasus di mana pelaku adalah warga negara non-peratifikasi tapi melakukan kejahatan di negara peratifikasi[49] atau –terutama jika—UN SC memberikan ‘fatwa’ sesuai Pasal 13[b] Rome Statute.[50]

  1. BEBERAPA CATATAN KRITIS
  2. Sejarah Pembentukan Hukum Internasional

Dalam sejarah hukum internasional, ada beberapa argument yang dikeluarkan oleh pakar-pakar hukum yang bermadzhab hukum alam yang sangat menarik.

Misalnya Fransisco De Vitoria (wafat 1546) mengatakan bahwa suku Indian adalah manusia juga sehingga terikat dengan ‘hukum alam’ (yang menurut madzhab ini mengikat semua manusia) juga, tapi mereka harus di’hukum’ akibat tidak bisa memenuhi hukum alam (yang tentunya dipenuhi oleh bangsa Spanyol) disebabkan oleh ‘keterbelakangan’ dan ‘kurang beradabnya mereka.[51] Karena itulah, menjadi semacam kebutuhan bagi bangsa Spanyol untuk ‘memberadabkan’ mereka.[52]

Contoh lain adalah Emer de Vattel (wafat 1767). Beliau berargumen bahwa mengolah dan membudidayakan tanah adalah sebuah kewajiban menurut hukum alam yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia.[53] Karena itulah, bagi Vattel, tidak ada masalah bagi penjajahan wilayah Amerika Utara mengingat penduduk aslinya tidak hidup bermukim melainkan nomaden.[54]

Setelah madzhab hukum alam mulai tidak begitu digandrungi dan digantikan oleh madzhab positivisme hukum (mulai abad 19), penjajahan sudah banyak sekali terjadi dan negara-negara jajahan (yang mana itu banyak sekali) makin tersingkirkan. Sudah dijelaskan sebelumya bagaimana madzhab positivism hukum ini berpusat pada konsep daulat. Bagaimana kesempatan wilayah-wilayah jajahan (yang jumlahnya banyak sekali) untuk berperan dalam pembentukan hukum internasional, ketika mereka praktis berada di bawah kedaulatan negara penjajah mereka?[55]

Belum lagi, bagi madzhab positivism abad itu sangat penting untuk menentukan siapa masyarakat yang akan diberlakukan hukum terhadapnya,[56] dan pemisahan negara ‘beradab’-‘tidak beradab’ adalah yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.[57] Maka akhirnya ketika jelas standar ‘beradab’ adalah Eropa sendiri, dan hanya negara ‘beradab’ yang dianggap sebagai tempat berlakunya hukum internasional, maka selain mereka pun secara hukum jadi tidak dianggap.

Vitoria, Vattel, dan ahli hukum zaman itu adalah sejarah saja di era kolonialisme dulu. Mungkin sekarang sudah lewat masa di mana begitu mudahnya negara-negara Eropa menyerang dan menjajah negara-negara di benua-benua lain.[58] Pakar pakar hukum positivis pun sudah tidak seperti dulu lagi, dan pasca Perang Dunia II masuklah pada era baru di mana semua (harusnya) terlibat dan mulailah era dekolonialisasi.

Akan tetapi, Antony Anghie mencatat bahwa pola pikir penjajahan dari masa masa sebelumnya telah membentuk konstruksi dasar hukum internasional modern sehingga berulang di zaman modern dan berdampak pada banyak hal, antara lain adalah pada rezim hukum HAM Internasional. Caranya pun lebih ‘halus’ (i.e. bukan dengan menyerang dan ‘memberadabkan’) tapi ‘menusuk’.

Anghie juga mencatat sebuah kebetulan yang menarik pada periode dekolonialisasi, yaitu bahwa dikonstruksinya sebuah norma hukum HAM internasional yang ‘universal’ adalah kurang lebih berbarengan dengan baru lahirnya dunia ketiga.[59] Pada periode tersebut negara-negara dunia ketiga yang baru bermunculan sudah dihadapkan pada konstruksi hukum internasional serta konsep tentang individu yang mencerminkan western ideals. Belum lagi berbicara tentang ‘UN Mandate System’ di mana pengelolaan negara-negara bekas jajahan adalah tergantung negara yang diberi mandate.

Peran mereka dalam pembentukan hukum internasional secara umum dan pondasi pun menjadi minim sekali, dan sistem-sistem hukum lain dianggap ‘kurang modern’. Perhatikan bagaimana ketika tadi disebutkan sumber-sumber hukum internasional, sumber ketiga adalah ‘Prinsip-prinsip umum hukum yang dianut di negara-negara beradab’.[60] Di situ lah dianggap hukum-hukum non-Barat adalah kurang beradab dan disingkirkan. Misalnya dilihat kasus sengketa antara dunia timur tengah dengan barat pada tahun 1950an, tidak malu malu para arbitrator menganggap bahwa Syariat Islam adalah terlalu primitif untuk mengenal prinsip-prinsip hukum yang mampu menaungi kontrak komersial modern[61] lalu seenaknya menerapkan hukum Inggris karena dianggap mewakili hukum-hukum yang modern.[62] Di ICJ pun ada kecenderungan hakim-hakim untuk menolak menggunakan konsep-konsep hukum internasional selain konsepsi barat, sehingga dalam penafsiran dan pengembangan hukum internasional pun semakin cenderung Barat-sentris.[63]

Pada akhirnya, tadinya negara dianggap sebagai aktor utama dalam hukum internasional yang berperan aktif dalam pembentukan norma hukum internasional. Akan tetapi, ternyata sebagian negara saja yang diizinkan untuk terlibat.

  1. ‘Universalitas HAM’ versus ‘Human Rights Outsiders[64]

Sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana trend hukum HAM internasional mulai mengkristal sejak UDHR pada tahun 1948, semacam menjadi penyeragaman norma-lah. Tapi apakah normanya seragam? Ternyata tidak. Banyak pakar Barat maupun non-Barat yang mengkritik bagaimana konsep hukum HAM Internasional dibuat ‘default’nya adalah dengan cara pandang Barat.[65] Padahal, tidak dapat disangkal bahwa banyak konsep HAM di dunia ini yang berakar dari perbedaan konsep tentang individu, yang bukan hanya terjadi dari Islam melainkan misalnya juga ada ‘perspektif Asia’[66] dan lainnya sampai muncul banyak sub-rezim HAM regional.

Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana secara umum negara-negara non-Eropa seolah disingkirkan dari proses pembentukan hukum internasional, dan salah satu bentuknya adalah pemaksaan sebuah universalitas HAM. Telah disebutkan juga bagaimana kenyataannya konsep HAM yang dikenal itu begitu beranekaragam, sampai lahir berbagai instrument HAM regional.

Akan tetapi, ternyata banyak kritik pula yang lahir kepada keanekaragaman perspektif ini. Kritik ini mengambil asumsi dasar bahwa pokoknya semua harus disesuaikan dengan standar HAM internasional (ala Barat), boleh ada pluralitas kecuali pada hal-hal yang tidak bertentangan.[67]

Salah satu contohnya adalah, Deklarasi HAM ASEAN yang oleh OHCHR dikritik dan dituntut untuk “… reaffirm in their Declaration the duty of States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms regardless of their particular political, economic and cultural systems.[68] Padahal justru hal-hal inilah yang berkontribusi pada relativisme HAM. Ini salah satu bukti asumsi bahwa hukum HAM internasional yang dikenal oleh OHCHR (resmi di UN SG) haruslah mengikuti satu saja yang universal, dan pluralitas yang diizinkan hanya pada hal-hal non-esensial yang tidak menentang saja. Dan, ini bukan satu-satunya kasus.

Dalam isu gender, perdebatan antara apakah equal harus same[69] nampaknya tidak habis-habis, dan perdebatan pada setiap butir hak akan berbeda argumentasi. Akan tetapi, dalam CEDAW tampak bagaimana ketika di mukadimah dan Pasal 1-2, pada intinya yang menjadi tujuan adalah equal rights (kesetaraan hak) dan ‘menghapus diskriminasi terhadap perempuan’. Pasal 1 memaknai ‘diskriminasi’ singkatnya sebagai pembedaan berdasarkan jenis kelamin yang merugikan perempuan. Mudah sekali melihat bagaimana ‘equal rights’ dan ‘same rights’ sama-sama dapat terakomodasi dalam pemahaman umum ini.

Akan tetapi, pada Pasal 16 ketika berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga, terminologi yang digunakan adalah ‘same rights’. Tentu saja, kemudian ada minoritas negara (tapi banyak, yaitu 20+) yang mengecualikan atau melakukan ‘reservasi’ terhadap pasal ini baik sebagian atau seluruhnya.[70] Akan tetapi, Komite CEDAW dalam laporannya mengatakan bahwa pengecualian pada pasal 16 adalah tidak sah,[71] dengan alasan yang pada pokoknya menekankan satu saja ideologi feminism yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan variasi norma yang konkritnya ada dan (seharusnya) memiliki standing dalam hukum internasional.

Dalam hal ekonomi pun, konsep ‘good governance’ dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap tanpanya sebuah negara tidak akan maju, sedangkan salah satu indikatornya adalah HAM.[72] Bukannya tidak diperlukan konsep pengelolaan pemerintah yang baik. Tapi justru, pengemasan paket konsep dengan nama yang tampak begitu netral dan positif ini digunakan untuk memaksakan satu konsep HAM yang universal. Sebenarnya idenya adalah memperlakukan manusia dengan baik,[73] maka dari itu standar-standar HAM pun tentu saja relevan. Hanya saja ketika penggalaan good governance menggeneralisir bahwa hanya ada satu saja versi HAM –yaitu versi HAM ‘internasional’—maka terjadilah pemaksaan standar perlakuan manusia di tempat yang tidak semestinya.

Dengan asumsi bahwa perkembangan ekonomi adalah tergantung good governance (yang tidak bisa dilepas dari HAM) inilah, World Bank juga kemudian merasa perlu untuk menuntut ‘perbaikan’ sistem penjalanan pemerintahan pada negara penerima dana yang bisa jadi termasuk hal-hal terkait HAM.[74] Uni Eropa pun, dengan semangat ini (bersama dengan semangat ‘menjunjung tinggi nilai ke-Eropa-an’), sudah menjadikan HAM sebagai salah satu pertimbangan evaluasi pada negara tujuan investasi dan bahkan mempertimbangkan untuk menambahkan klausula untuk membolehkan ‘tindakan yang dianggap perlu’ jika ada pelanggaran HAM pada negara tujuan investasi.[75]

Bahkan, sampai ada penelitian oleh professor-professor dari George Washington University yang membuat ‘tingkat keislaman ekonomi negara-negara’,[76] tapi salah satu indikatornya adalah ‘kesetaraan gender’ yang seakan-akan harus sama antara laki-laki dan perempuan.[77] Ini pun sejalan dengan salah satu program besar UN yaitu Milenium Developmental Goals (MDGs) yang salah satu goals-nya yaitu No. 3 adalah kesetaraan gender.[78] Mudah sekali menyimpulkan bahwa penafsiran UN untuk memahami ‘kesetaraan gender’ pastilah mengikut CEDAW.[79]

Contoh-contoh semodel ini sangat banyak dan tidak ada habis-habisnya. Sehingga tinggallah satu pertanyaan: di mana kedaulatan negara di sini? Apakah negara betul-betul diberikan ‘pilihan’ di sini?

PENUTUP

Apakah kita tidak ingin hak asasi kita diakui? Mudah sekali menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi, jika kita eksplorasi dengan lebih mendalam, pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki latar belakang dan konsekuensi yang rumit.

Di atas kertas, hukum internasional adalah sebuah sistem hukum yang tampak baik. Di satu sisi ada janji bahwa semua negara memiliki sovereign equality, dan sama-sama berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk hukum. Bisa jadi dalam bentuk membuat perjanjian yang disepakati bersama, bisa juga dalam wujud kebiasaan yang dijalani dan diinginkan dengan juga bersama-sama, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak pada siapapun.

Akan tetapi, ternyata kenyataannya begitu rumit dan tidak seideal yang dibayangkan. Arah perkembangan hukum internasional dikonstruksi seakan-akan hanya ada satu saja versi hukum internasional yang dianggap berlaku dan merupakan ‘konsensus’. Padahal, banyak yang tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Seakan-akan hanya ada satu cara untuk memperlakukan manusia dengan baik dan merupakan ‘konsensus’, padahal begitu banyak cara yang tidak dianggap.

Akhirnya ketika George W. Bush berkata “you are either with us or against us”,[80] frasa masyur tersebut bukan hanya benar untuk Amerika Serikat dan perang melawan terorisme saja. Seakan-akan jika kita tidak mengikuti cara HAM internasional (versi barat), maka kita dianggap tidak pro HAM dan pro kedzoliman dan ‘terbelakang’ dan ‘tidak beradab’. Maka, apakah salah jika kita ‘diberadabkan’ (walau dengan cara yang lebih halus)? Sungguh sebuah pertanyaan yang sangat berbau De Vitoria.

Tentu kita berharap adanya perbaikan dan barangkali memang ada perbaikan-perbaikan yang telah terjadi. Di sinilah para akademisi hukum internasional dan pemimpin dunia harus terus bergerak dengan bidangnya masing-masing untuk mengarahkan hukum internasional pada umumnya dan hukum HAM pada khususnya untuk lebih fair dan inklusif melibatkan keanekaragaman perspektif yang ada.

 

===================================================================

* Dosen pada Departmen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada; Mahasiswa Doktoral di Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, International Islamic University of Malaysia

Email: fajrimuhammadin@ugm.ac.id , Web: http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id

[1] OHCHR, “Blasphemy Law Has No Place in a Tolerant Nation like Indonesia – UN Rights Experts,” Office of the High Commissioner of Human Rights, May 22, 2017, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21646&LangID=E. Ini konsisten dengan General Comments No. 34 (CCPR/C/GC/34), Para 48, yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee pada tahun 2011.

[2] Okezone, “Kontras: Hukuman Cambuk Di Aceh Langgar HAM,” Okezone News, June 25, 2011, http://news.okezone.com/read/2011/06/25/337/472648/kontras-hukuman-cambuk-di-aceh-langgar-ham.

[3] Ayub, “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis Dan Teologis),” The Center for Gender Studies, 2015, https://thisisgender.com/penyimpangan-orientasi-seksual-kajian-psikologis-dan-teologis/.

[4] Manfred Nowak, “Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (No. A/60/316),” 2005. Lihat khususnya Para 18 dan 27-28

[5] Lihat butir kedua mukadimah dan Pasal 1(2) UN Charter

[6] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 3rd ed. (Yogyakarta: Liberty, 1991), 38.

[7] Mark C. Murphy, “Natural Law Theory,” in The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, ed. Martin P. Golding and William A. Edmundson (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), 16.

[8] Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence (Selangor: The Other Press, 2003), 20.

[9] Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2006), 28.

[10] Malcolm N Shaw, International Law, 6th ed. (New York: Cambridge University Press, 2008), 1.

[11] John Austin, The Province of Jurisprudence Determined (London: John Murray, 1832), 1–2.

[12] Ibid., 146–47.

[13] Misalnya Shaw, International Law, 3–4. Walaupun kemudian sebetulnya secara teori masih banyak terjadi ‘ping-pong’ saja, lihat: Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law (New York: Cambridge University Press, 2004), 46.

[14] Mungkin perlu dicatat bahwa Statuta International Court of Justice ini bukanlah “menentukan” sumber-sumber hukum internasional. Hanya saja setiap statute pengadilan akan menyebutkan kewenangannya, dan Mahkamah ini di pasal tersebut menyebutkan bahwa kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa hukum internasional yang by the way bersumber dari lima poin ini. Jadi ia semacam menyebut apa yang sudah biasa dikenal saja.

[15] Shaw, International Law, 94.

[16] Banyak negara pihaknya

[17] Ibid., 72–93.

[18] Ibid., 98.

[19] Lihat pasal 59 Statuta International Court of Justice

[20] Fajri Matahati Muhammadin, “Can ‘Soft Law’ Be Regarded as International Law?,” 2014, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2014/05/28/can-soft-law-be-regarded-as-international-law/.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 54.

[25] Shaw, International Law, 197.

[26] Chittharanjan Felix Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations (Cambridge University Press, 2005), 66–104.

[27] Shaw, International Law, 256–58.

[28] Daniel Philpott, “Sovereignty,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/.

[29] Shaw, International Law, 211.

[30] Lihat misalnya argument Hart dalam masalah ini, beliau mengatakan bahwa hukum internasional jelas merupakan hukum, tapi hukum model berbeda dengan hukum internasional: Herbert L A Hart, “The Concept of Law, with a Postscript Edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz” (Oxford: Clarendon Press, 1994), chap. X.

[31] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 43.

[32] Ibid., 44.

[33] Dan/atau menunjukkan Opinio Juris atau keyakinan hukum sebagaimana dijelaskan di sumber-sumber hukum tadi

[34] Ibid.

[35] Ini sesuai Pasal 36 ICJ Statute

[36] Sebagai catatan, beberapa bulan belakangan ini sempat tenar ada yang ingin membawa Kapolri atau Densus 88 ke “Pengadilan Internasional” (yaitu ICJ) karena kasus Siyono, atau masalah dugaan Makar, tuduhan teroris pada NGO Turki IHH. Itu entah dapat ide dari mana, tapi “Pengadilan Internasional” tidak bisa mengurusi perkara-perkara tersebut. Penjelasan lebih rinci: Fajri Matahati Muhammadin, “Kami Bawa Ke Pengadilan Internasional: Memangnya Bisa?,” 2017, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2017/04/04/kami-bawa-ke-pengadilan-internasional/.

[37] Tidak terhitung kritik terhadap SC, salah satunya: Fajri Matahati Muhammadin, “Can International Law Be Enforced Towards Its Subjects Within the International Legal Order?,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2016): 181–83, 196.

[38] Kecuali pada masalah perbudakan dan juga perlindungan tentara luka di medan perang.Shaw, International Law, 270. Dalam hukum-hukum domestic, HAM telah lama dikenal misalnya di Codex Hammurabi, Piagam Madinah, Magna Carta, dan lain sebagainya

[39] Mukadimah, para 1

[40] Pasal 1 UDHR

[41] Selain masalah perbudakan dan hukum perang, yang pada tahun 1945 sudah bertambah beberapa perjanjian internasional lagi

[42] Muhammadin, “Can ‘Soft Law’ Be Regarded as International Law?”

[43] Sebelumnya, hukum internasional murni hanya negara vs negara, dan apapun yang terjadi di dalam suatu negara adalah urusan negara itu sendiri, dan inilah ide awal dari konsep kedaulatan. Lihat: Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 254.

[44] Lihat Pasal 7, Rome Statute.

[45] Fajri Matahati Muhammadin, “GENOSIDA: Istilah Secara Hukum vs ‘Penggunaan Populer,’” 2015, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2015/04/15/genosida-istilah-secara-hukum-vs-penggunaan-populer/. Perlu dicatat bahwa terminology international crimes ini merujuk pada kejahatan-kejahatan khusus dalam hukum internasional, yaitu utamanya: genosida, CAH, war crimes, aggression. Lihat Pasal 5 Rome Statute (walaupun sebenarnya masih ada lagi). Beda dengan transnational crimes seperti peredaran narkoba, money laundering, human trafficking, dan lain sebagainya.

[46] Shaw, International Law, 668.

[47] Widodo, Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Pada Era Globalisasi (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2009), 119.

[48] Bisa dilihat di Yurisprudensi ICJ : Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p.3

[49] Atau di negara yang menundukkan diri, seperti kasus Palestina di penghujung tahun 2014. Lihat: Fajri Matahati Muhammadin, “Palestine Acceding to Rome Statute: Prospects, Challenges,” The Jakarta Post, January 13, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/13/palestine-acceding-rome-statute-prospects-challenges.html.

[50] Perlu dicatat bahwa banyak kritik terhadap kinerja ICC, seolah ia ‘jatuh cinta’ pada Afrika. Lihat : Jeron Maklanron, “South Africa’s Disappointment with the International Criminal Court: The Unfair Treatment of African People Caused an End to Cooperation,” Journal of Pan African Studies 9, no. 7 (2016): 82. Belum lagi kritik terhadap kinerja UN SC secara umum sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

[51] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 250–51.

[52] Ibid., 251.

[53] Emer De Vattel and Joseph Chitty, The Law of Nations: Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns (PH Nicklin & T. Johnson, 1835), 35.

[54] Ibid.

[55] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 34.

[56] Ibid., 47.

[57] Ibid., 52–65., atau lihat Bab 2 secara umum.

[58] Walaupun bukan tidak ada kasus-kasus ‘ajaib’ seperti invasi Afghanistan dan Irak, ini adalah kritik terpisah terhadap hukum internasional dan kinerja UN.

[59] Ibid., 254.

[60] Dalam teks aslinya ‘…civilized nations.’

[61] Misalnya pada putusan Lord Asquith of Bishopstone: Petroleum Development Ltd. v. The Sheikh of Abu Dhabi (1951) 18 I.L.R. 144, hlm.149. Perlu dicatat bahwa ilmu fiqih termasuk yang mengatur hubungan komersial sangatlah komprehensif bahkan sejak awal-awal dalam tradisi keilmuan Islam (abad 7-8 masehi), dan tidak berhenti bekembang pesat sampai berabad-abad kemudian bahkan hingga sekarang.

[62] Ibid

[63] Misalnya lihat komentar Al-Khasawneh (mantan hakim ICJ) yang mengeluhkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam sering ditolak digunakan, bahkan untuk hal-hal yang relevan kontekstual: Awn S. Al-Khasawneh, “Islam and International Law,” in Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives, ed. Marie-Luisa Frick and Andreas Th Müller (Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 29–44.

[64] Maksudnya ‘outsiders’ di sini adalah pihak-pihak yang tersingkir karena dianggap ‘berbeda’

[65] Kenneth Christie and Denny Roy, The Politics of Human Rights in East Asia (London: Pluto Press, 2001), 3–6.

[66] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 255.

[67] Salah satu manifestasi pola pikir seperti ini: Helen Quane, “Legal Pluralism and International Human Rights Law: Inherently Incompatible, Mutually Reinforcing or Something in Between?,” Oxford Journal of Legal Studies 33, no. 4 (2013): 698–99.

[68] Intinya menuntut penegasan komitmen penegakan universalitas HAM terlepas pada sistem politik, ekonomi, dan budaya. United Nations News Center, “UN Experts Raise Concerns over ‘landmark’ Southeast Asian Human Rights Declaration,” 2012, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43520#.WUjmB-2GPIU.

[69] ‘setara’ versus ‘sama’

[70] Bukan hanya negara-negara Islam saja, melainkan ada Inggris, Irlandia, Israel, Singapura, dan lainnya.. Lihat: Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations relating to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 23 June 2006, No. CEDAW/SP/2006/2

[71] “Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Eighteenth and Nineteenth Sessions),” 1998, 48, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf.

Perlu dicatat bahwa Indonesia –entah kenapa—tidak mengecualikan pasal 16 ini padahal tetap memberlakukan dan mengakui hukum Islam dan adat yang umumnya bersifat ‘equal but not the same’, antara lain soal poligami. Akhirnya kena tegur juga dalam laporan Komite CEDAW. Lihat Ibid., paras. 284, 308–307.

[72] Perlu dicatat bahwa bukan berarti tidak ada unsur ‘good governance’ Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 247–48.

[73] Karena manusia adalah unsur utama pada sebuah negara yang harus dipelihara kehidupannya

[74] Misalnya bahkan termasuk mengutak-atik hukum terkait kebebasan pers di negara tersebut. Lihat: Ibid., 261–62. Lihat juga: “Free Press, Pluralism and Democracy: Media Challenges in Latin America,” The World Bank, May 3, 2013, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/03/prensa-libre-pluralismo-democracia-desafios-america-latina.

[75] Lorand Bartels, “The European Parliament’s Role in Relation to Human Rights in Trade and Investment Agreements,” 2014, http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/86031/Study.pdf.

[76] Scheherazade S Rehman and Hossein Askari, “An Economic IslamicityIndex (EI 2),” Global Economy Journal 10, no. 3 (2010): 1–37.

[77] Ibid., 15. Lihat juga hlm. 11-12, bukannya Islam tidak memberi kesempatan pada perempuan, tapi konstruknya tentu berbeda dengan konstruk Barat ala CEDAW yang sekuler. Rehman dan Askari tidak menyebut detail elaborasi ‘kesetaraan’ jenis apa yang dimaksud, penggunaan ‘egalitarian social structure’ tampaknya jadi petunjuk bahwa konstruk barat yang jadi rujukan. Tentu ini membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

[78] UNDP, “Millenium Development Goals,” United Nations Development Program, n.d., http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html.

[79] Melihat web UN Development Program (UNDP) di atas, sebuah search dengan kata kunci human rights akan melihat betapa banyaknya development dikaitkan dengan HAM dan bahkan hak LGBT juga. Menarik mengkaji apa hubungan antara development dengan hal-hal ini.

[80] CNN, “You Are Either with Us or against Us,” CNN, November 6, 2001, http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/.

MASALAH ISLAM-SYIAH: MENJAWAB BEBERAPA KESALAHPAHAMAN

 

Dalam post kali ini, inshaaAllah saya akan memaparkan beberapa kesalahpahaman soal Syiah Rafidhoh. Ini dikarenakan banyak sekali beredar informasi yang keliru di masyarakat, dan semuanya hanya mengandalkan “katanya katanya”. Tulisan kali ini akan menjawab dari sumber kitab-kitab Syiah sendiri sebagai bukti bahwa apa yang kami katakan tentang Syiah bukanlah kami karang-karang sendiri. Untuk membedakan dengan karya Ulama Islam, Ulama Syiah akan ditandai dengan [X]. Dalam hal ini saya berterima kasih pada Ustadz Jassir Nashrullah yang telah membantu dalam mencari rujukan-rujukan langsung ke kitab-kitab asli Syiah. Betapa luar biasa juga buku yang telah beliau tulis yang sangat membantu saya (klik link ini untuk download buku Ust. Jassir).

Ada dua hal yang perlu dicatat sebelum saya mulai.

Pertama, yang akan saya angkat kitab-kitabnya inshaaAllah adalah tokoh-tokoh yang dianggap ulama besar dan mainstream oleh Syiah. Jadi tidak bisa kita nafikkan ulama-ulama ini sebagai “itu Cuma sebagian dan tidak mewakili”. Selain itu, sebagian dari kita mungkin belum memahami konsekuensinya jika semua ulama salaf atau terdahulu menganggap Syiah adalah bukan Islam, karena keutamaan generasi salaafush shaleh dan Ijma (consensus) mungkin masing-masingnya butuh pembahasan sendiri apalagi bagi yang masih awam. Maka mungkin lebih mudah langsung saja menilai fatwa ulama Syiah.

Kedua, perlu dicatat juga bahwa fatwa ulama Syiah bersifat mengikat, tidak seperti ulama Islam, ahlus sunnah wal jama’ah, yang hanya akan mengikat bila sesuai dengan dalil Al Qur’an dan Sunnah. Karena itu, dapat dipastikan bahwa Syiah yang tidak mengikuti fatwa-fatwa ini adalah Syiah yang sedang tidak mengikuti ajarannya sendiri (entah karena tidak tahu atau berdusta). Mungkin seperti “saya Muslim tapi tidak shalat”, yang jelas pasti banyak yang begini tapi tidak dapat mewakili ajaran Islam.

Mari kita mulai

KESALAHPAHAMAN PERTAMA: SYIAH ADALAH BERMULA DARI POLITIK SAJA, YAITU PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI SIAPA YANG AKAN JADI KHALIFAH PERTAMA: ABU BAKAR ATAU ALI.

Dua kelemahan pernyataan ini:

  1. Ternyata, tidak ada perpecahan politik pada pemilihan khalifah pertama. Memang di awal ada perbedaan pendapat, tapi lawan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. bukanlah Ali bin Abi Thalib r.a. melainkan Sa’d bin Ubaidah r.a.yang sebetulnya pertama diusung oleh kalangan Anshor sebagai pengganti Rasulullah s.a.w. sebagai pemimpin umat Islam. Musyawarah ini berlangsung dengan damai dan menghasilkan kesepakatan seluruh umat Islam (ijma), memilih Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama. Bahkan termasuk Ali bin Abi Thalib sendiri yang membai’at dari awal.

Perselisihan politik baru dimulai adalah pada pemilihan Khalifah Utsman bin Affan r.a., yang mana ada sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib yang harusnya lebih kompeten. Tidak lebih dari itu, walaupun di sini mulai ada bibit bibit ketidak-sukaan dari kalangan loyalis Ali (Kitab Fikih Tarikh Sahabat, hlm 126-127, oleh Ust Rappung Samudin). Barulah di zaman kekhalifahan Ali mulai muncul aliran-aliran yang mulai sesat, misalnya:

  1. Al-Mufaddhilah yang hanya sekedar mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Oleh Khalifah Ali, mereka diancam hukuman cambuk.
  2. Al-Sabbabah yang mulai memuji Ali sampai mencela Abu Bakar dan Umar, dan Khalifah Ali memerintahkan kalangan ini dibunuh tapi mereka melarikan diri.
  3. Al-Ghulat yang bahkan mempercayai bahwa Ali adalah tuhan, atau pada beliau ada unsur unsur ketuhanan. Orang-orang ini oleh Ali dihukum mati.

(Ushul Al-Firaq wa Al-Adyan wa Al-Madzhahib Al-Fikriyah, hlm 34-35, karya Syaikh Safar bin Abdurrahman Al-Hawali)

 

  1. Lalu kemudian pada masa Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain (abad 2 hijriah, lebih seabad setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan bahkan Ali bin Abi Thalib), barulah muncul Syiah Rafidhah sebagai turunan kaum kaum yang di atas. Kalangan inilah yang menolak ketika Imam Zaid mendoakan rahmat bagi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dan saat itu mereka mulai dikenal dengan nama Syiah Rafidhah (Al-Bidayah wa An-Nihayah, 9/330-331, karya Imam ibnu Katsir). “Rafidhah” adalah julukan bagi Syiah, yang maknanya adalah “menolak”.

Dengan demikian, walaupun tidak ada satu pun Muslim yang pernah mempermasalahkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dari awal, literature Syiah ini menyebut bahwa umat Islam semuanya murtad setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. kecuali hanya sedikit saja (Kitab Al-Ikhtishash, hlm 6, karya Imam Al-Mufid [X]).

 

  1. Kalaupun benar perbedaannya adalah berakar politik saja. Apakah lantas kita menafikkan perbedaan aqidah yang ditimbulkannya, pura-pura tidak ada? Jawabnya TIDAK. Kalau mau seperti itu, ajaran Nasrani pun tidak berbeda dengan Yahudi karena ditemukan motif politik di sana. Sekalian saja, ada juga motif ekonomi sebagai alasan para penyembah berhala Quraish menolak dakwah Rasulullah s.a.w., apa mau dibilang agamanya sama tapi “Cuma beda karena motif ekonomi politik”? Tentu tidak.

InshaaAllah inilah yang akan kita bahas di poin poin berikutnya.

 

KESALAHPAHAMAN KEDUA: PERBEDAAN SYIAH DENGAN ISLAM BUKANLAH PADA SYARIAT AQIDAH, MELAINKAN PADA FIQIH SAJA.

Dua tanggapan terhadap klaim ini:

  1. Utamanya, kelemahan dari klaim ‘tidak beda aqidah, hanya fiqih’ adalah bahwa klaim ini berasal dari orang-orang yang kalau bukan kurang ilmu berarti pendusta. Sayangnya klaim ini terkenal. Perlu dicatat bahwa dalam bab aqidah kita membahas perkara-perkara yang sangat fundamental yaitu misalnya konsep Tauhid, rukun iman, dan lainnya, di mana pelanggarannya dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Perkara ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin kesalahpahaman berikutnya.

 

  1. Penting juga dicatat bahwa urusan rukun Iman, satu rukun saja tidak terpenuhi maka gugurlah seluruh Iman seseorang. Itulah hakikat rukun dari kata arkan, sebagaimana kalau shalat ketika satu rukun terlewat maka shalatnya tidak sah sama sekali.

 

KESALAHPAHAMAN KETIGA: MASALAH SYARIAT AQIDAH – YANG PENTING TUHANNYA MASIH ALLAH, BERARTI MASIH ISLAM

  1. Tidaklah cukup hanya mengakui Allah sebagai Rabb, melainkan juga tidak boleh menyembah selain-Nya. Karena kesyirikan adalah kekafiran dan dosa terbesar dalam Islam dan tidak akan diampuni kecuali mati dalam bertaubat darinya (Surah An-Nisa ayat 48).
  2. Konsep Tauhid adalah komprehensif, tidak seperti ‘monoteisme’ secara umum. Syirik pun tidak sesederhana menyembah Zeus saja. Konsep tauhid agak panjang kalau mau dijelaskan secara rinci, tapi berikut beberapa contoh:
  3. Seseorang yang mempercayai adanya Allah tapi mengira jimat atau rasi bintang berpengaruh pada peruntungan dan nasib seseorang, adalah syirik.
  4. Menjadikan berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah juga merupakan syirik (Surah Az-Zumar ayat 3).
  5. Nama-Nama Allah atau Asmaul Husna adalah hanya milik Allah saja (Surah Al-A’raf ayat 180) dan tidak ada yang menyamainya dalam Nama maupun Sifat (Surah Maryam ayat 65, Surah Al-Ikhlas ayat 4).

Dengan demikian, menisbatkan Nama dan Sifat Allah kepada selain Allah adalah tergolong kesyirikan.

  1. Ajaran Syiah banyak yang berisi kesyirikan misalnya antara lain:
    1. Imam Syiah adalah Asmaul Husna (Kitab Al-Kafi, 1/143-144, karya Imam Al-Kulani [X])
    2. Imam Syiah adalah mata, telinga, dan lisan Allah (Kitab At-Tauhid, hlm 167, Karya Imam Muhammad Ali Ash-Shaduq [X])
    3. Barang siapa berdoa kepada Allah melalui kami maka dia beruntung, dan siapa yang berdoa tanpa melalui kami maka dia binasa.” (Biharul Anwar, 23/103, karya Imam Al-Majlisi [X])
    4. Saking Imamnya dianggap mendekatkan pada Allah: Pup dan kencing Imam Syiah tidak najis, malah suci, dan justru jika dikonsumsi akan terhindar dari neraka dan masuk surga (Kitab Al-Anwar Al-Wilayah, hal. 440, Karya Imam Zaenal Abidin Al Kalbayakani [X])

 

KESALAHPAHAMAN KEEMPAT: MASALAH SYARIAT AQIDAH – SYIAH BERIMAN KEPADA NABI ALLAH JUGA KAN?

Simpel saja tanggapan untuk poin ini. Memang betul Syiah juga beriman kepada Nabi Allah. Akan tetapi ketika Umat Islam percaya bahwa para Nabi adalah manusia terbaik apalagi Muhammad Rasulullah s.a.w. sebagai Uswatun Hasanah (Surah Al-Azhab ayat 21), Syiah justru mengatakan bahwa para Imam Syiah lebih utama daripada para Nabi Allah (Kitab Bihar al-Anwar, 26/297, karya Imam Al-Majlisi [X]).

Islamkah yang mengajarkan ini?

 

KESALAHPAHAMAN KELIMA: MASALAH SYARIAT AQIDAH – SELAMA KITABNYA MASIH AL-QUR’AN, MASIH MUSLIM?

  1. Syiah mempercayai bahwa Al-Qur’an yang asli diumpeti oleh Imam Syiah, dan Al-Qur’an yang dipegang oleh kita adalah sudah dipalsukan (Kitab Awail Al-Malaqat, hlm 49, Imam Al-Mufid [X], Kitab Ad-Durar An-Najafiyyah, hlm 298, karya Imam Yusuf Al-Bahrani [X]). Padahal kita mengimani bahwa Al-Qur’an adalah dijamin keasliannya sepanjang zaman (Surah Al-Hijr ayat 9). Yakin, Kitabnya masih sama antara Islam dan Syiah?
  2. Sebagian Ulama Syiah zaman sekarang mengingkari hal ini. Tapi selain bahwa mengimani Al-Qur’an bukanlah satu-satunya rukun Iman, ternyata sebagian Ulama Syiah yang mengingkari pemalsuan Al-Qur’an adalah berdusta supaya kita mempercayai mereka (Kitab Al-Anwar An-Nu’maniyah, 2/357-358, karya Imam Al-Jazairiy [X]). Dusta seperti ini adalah disebut taqiyah, yang merupakan bagian dari ajaran Syiah dan akan dijelaskan nanti.

 

KESALAHPAHAMAN KEENAM: TIDAK BOLEH TERLALU MUDAH MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM

  1. Betul sekali, tidak boleh asal/sembarangan mengkafirkan sesama Muslim. Hadits Rasulullah s.a.w. berkata bahwa ketika seorang Muslim mengkafirkan saudaranya, maka ucapan ‘kafir’ akan kembali ke salah satunya. Tapi bisa dilihat bahwa hadits ini bermakna dua. Selain bahwa tidak boleh asal mengkafirkan, tapi juga bermakna bahwa bisa saja yang dituduh kafir itu memang kafir karena sudah murtad.
  2. Ada hal-hal yang memang bisa membuat seseorang batal Islamnya. Tapi tidak mudah mengkafirkan orang, hanyalah Ulama yang boleh melakukannya dengan proses investigasi yang panjang. Intinya, yang tidak boleh adalah ASAL/SEMBARANGAN mengkafirkan orang yang secara praduga (pengakuan) adalah seorang Muslim (kaidah-kaidahnya klik di sini). Kunci pada kata ASAL/SEMBARANGAN. Makanya, tidak boleh secara mutlak kita langsung menyalahkan seseorang yang asal mengkafirkan
  3. Satu lagi yang perlu difikirkan tentang hadits di atas adalah bahwa kalau kita yang mengaplikasikannya, sungguh kita tidak tahu kepada siapa ucapan ‘kafir’ itu akan berbalik –apakah pengucap atau yang diucap. Tapi apa yang terjadi kalau ada yang mengkafirkan seseorang yang sudah pasti terjamin keislamannya dan surganya? Bukankah berarti sudah pasti ucapan kafir akan berbalik pada yang mengucap?
  4. Ingatlah bahwa Syiah menganggap bahwa nyaris seluruh umat Islam telah kafir saat meninggalnya Rasulullah s.a.w., dan terutama bagi mereka yang paling kafir adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan (Kitab Bihar al-Anwar, 30/523-577, karya Imam Al-Majlisi [X])
  5. Ingatlah bahwa Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman sudah terjamin surganya (lihat link ini secara umum, khususnya footnote No. 9)
  6. Bagaimana rasanya kalau ibu kita dikatakan pelacur dan kafir? Sesungguhnya istri-istri Rasulullah s.a.w. merupakan Ummul Mu’miniin (ibunya kaum Muslimin), dan oleh Syiah mereka dikatakan kafir (Kitab Taqwim Asy-Syi’ah, hlm 287, karya Imam An-Naisaburiy [X], Kitab Asy-Syihab Ats-Tsaqib fii Bayani Ma’na An-Nashib, hlm 236, Imam Yusuf Al-Bahrani [X]). Bahkan Aisyah r.a. dikatakan sebagai pezina (Kitab Al-Fahisyah Al-Wajh Al-Akhar li ‘Aisyah, pada seluruh isinya, karya Imam Yasir Al-Habib [X])
  7. Sekalian, seakan kurang, seluruh umat Islam, ahlus sunnah wal jama’ah, pun dianggap kafir oleh mereka. Malahan, halal darahnya dan boleh diambil hartanya (Kitab Hada’iq al-Nadhira, 18/156, oleh Imam Yusuf Bahrani [X], Kitab Tahrirul Wasilah, hlm 318, karya Ayatollah Khomeini [X])
  8. Bandingkan dengan ajaran Islam yang lurus. Bagi kita, ajaran Syiah adalah sesat bahkan bisa sampai kafir. Tapi apakah pemeluk Syiah langsung serta merta dianggap kafir? Komisi Fatwa Al-Lajnah Daimah (Saudi Arabia) mengatakan bahwa itu tergantung aliran masing-masing, karena Syiah banyak alirannya. Syaikh Adel Al-Kelbani (mantan Imam Masjid al-Haram, Mekkah) berkata bahwa walaupun ajaran Syiah adalah kafir, tapi pemeluknya yang awam secara default (praduga) secara hukum dianggap Muslim karena mengaku Musim. Untuk mengkafirkan individu, butuh proses sebagaimana disinggung di poin 2 di atas. Karena itulah Saudi Arabia tetap tidak melarang Syiah untuk naik Haji atau Umrah. Lihatlah betapa hati-hatinya ajaran Islam dalam perkara ini!

 

KESALAHPAHAMAN KETUJUH: KENAPA KITA TIDAK BERTABAYYUN DENGAN SYIAH?

  1. Boleh saja bertabayyun dengan Syiah, kenapa tidak. Hanya saja, ajaran taqiyah mereka membuat mereka sulit dipercaya.
  2. Taqiyah, menurut Ulama Syiah, bermakna mengatakan atau melakukan (sesuatu), berlainan dengan apa yang kamu yakini untuk menolak bahaya dari dirimu atau hartamu atau untuk menjaga kehormatanmu (Kitab As Syi’ah fil Mizaan, hal. 48, karya Muhammad Jawaad Mughniyah [X]). Intinya ya bohong. Sepintas tampak masuk akal. Akan tetapi, harusnya ini berlaku hanya pada saat darurat saja kalau menurut definisi tersebut dan bukan ‘hukum asalnya’.
  3. Akan tetapi, ajaran Syiah eksplisit menyatakan bahwa 90% agama terletak pada taqiyah, dan tidak ada agama bagi yang tidak melakukan taqiyah (Kitab Al-Khishal, 1/25, Imam Ibnu Babuwaih Al-Qummi [X], juga Ushul Al-Kahfi, 2/172, Imam Al Kulani [X]).
  4. Ayatollah Khomeini, ulama Syiah terbesar zaman ini yang diikuti kaum Syiah di seluruh dunia (meninggal belum terlalu lama), berfatwa bahwa taqiyyah itu wajib terhadap umat Islam, walaupun dalam keadaan aman dan tidak ada ketakutan terhadap keselamatan dirinya atau keadaan lainnya (Kitab Ar-Rasail, 2/201, karya Ayatollah Khomeini [X]).
  5. Bolehlah ini debatable, tapi setidaknya wajar saja ketika ada sebagian dari kita yang waswas ketika mencoba bertabayun kepada Syiah. Karena sesuai dengan fatwa ulama Syiah sendiri, kita berharap si Syiah tidak mematuhi fatwa ulamanya (padahal mengikat).
  6. Setidaknya, yang jelas lebih mudah mengatakan bahwa ‘kitab syiah lebih mewakili ajaran Syiah, daripada jika kita menanyakannya pada orang Syiah sendiri’, takutnya dia sendiri ndak paham atau berbohong.

 

BONUS: BEGINILAH FIQIH SYIAH

  1. Memang, Syiah mengklaim mengikuti Madzhab Fiqih dari Imam Jafar Ash-Shadiq. Mungkin tanggapan pertama adalah bahwa Imam Jafar ini sendiri bukanlah Syiah melainkan Ulama Islam beraqidah lurus Ahlus Sunnah Wal Jamaah menurut sumber sumber yang otentik (lebih lengkap tentang Imam Jafar bisa diklik di sini).
  2. Perbedaan fiqih memang tidak serta merta mengakibatkan kekafiran. Akan tetapi, biasanya perbedaan fiqih ini dalam hal yang mendetail saja. Misalnya, (i) dalam shalat jahriyah apakah ‘bismillah’ dikeraskan? (ii) ketika tahiyat, apakah telunjuk diam atau bergerak-gerak? (iii) Haruskah zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, atau boleh berupa uang? (iv) ‘Mengirim bacaan Al-Fatihah’ kepada yang sudah meninggal, bolehkah? Seperti inilah perbedaan fiqih, yaitu pada detail saja.
  3. Fiqih Syiah: Silahkan menilai sendiri dari beberapa sampel fatwa ulama Syiah dalam perkara fiqih:
    1. Boleh kawin kontrak (mut’ah) sampai 1000 kali dengan wanita sewaan (Kitab Al-Kafi, 5/452, oleh Imam Al-Kulani [X])
    2. Jika seorang laki laki mau kawin kontrak dengan seorang perempuan, tidak penting mengetahui apakah si wanita tersebut sudah bersuami atau belum (Kitab Al-Kafi, 5/462, oleh Al-Kulani [X])
    3. Kalau wanita hamil setelah berulang kali kawin kontrak, bgmn tahu ayahnya? Fatwa Imam Al-Khoei [X]: DIUNDI (http://www.al-khoei.us/fatawa1/index.php?id=1928)
    4. Boleh bermesraan dengan syahwat birahi dengan seorang BAYI asalkan tanpa penetrasi yaitu dengan cara menggesek2kan batang kemaluan laki-laki kepada selangkangan si bayi (Kitab Tahrir al-Wasilah, 2/241, karya Ayatollah Khomenei [X])
    5. Pantat bukanlah aurat (Wasailusy-Syi’ah, 1/365, Imam Al-Hurr Al-Amili [X])
    6. Dan lain sebagainya

 

BONUS 2: RITUAL SYIAH

Syiah merayakan Asyura dengan melukai diri sendiri secara massal. Silahkan cari saja ‘asyura syiah’ atau ‘Ashura Shia” atau ‘tathbir di youtube, tapi hanya kalau anda kuat melihat darah.

Atau bagi anda yang berbaik sangka bahwa ‘anak-anak tidak mungkin dilibatkan atau ikut disakiti’, mungkin pertimbangkanlah untuk menambahkan kata kunci ‘anak-anak’ atau ‘children’ bersama-sama dengan yang di atas.

Yah, keanekaragaman budaya lah ya? 🙂

 

PENUTUP

Bagi kalangan HAM, toleransi antar umat begitu pentingnya. Konteks Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika juga membutuhkan hal tersebut. Akan tetapi, toleransi tidak berarti tidak mengakui adanya perbedaan. Tentu ia tidak berarti memungkiri perbedaan.

Tulisan ini hanyalah menjelaskan perbedaan Islam-Syiah secara kategori, mengingat ia sangatlah berbeda dengan Islam. Karena, seberapapun toleransi antara kalangan vegetarian dan non-vegetarian, tentu semua sepakat bahwa seseorang yang senang makan steak sapi jelas bukanlah seorang vegetarian.

Pengalaman Beasiswa LPDP: Beberapa Catatan dan Tips

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

 

Alhamdulillah, saya adalah dua kali penerima beasiswa LPDP. Pertama kali saya dapat tahun 2013 untuk menempuh studi Master (S2) di University of Edinburgh (United Kingdom) di tahun itu juga, alhamdulillah saya termasuk di angkatan pertama yang diberangkatkan melalui beasiswa ini. Kedua kalinya adalah pada tahun 2016 saya menerima “beasiswa lanjutan” untuk menempuh studi Doktoral (S3) di International Islamic University of Malaysia, yang studinya dimulai Februari 2017 lalu dan sekarang masih saya tempuh.

 

Banyak pihak yang bertanya pada saya tentang proses serta tips and tricks untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Saya pun menjelaskan sejauh yang saya ketahui (dan ingat), tapi kemudian ada yang menyebut “bermanfaat sekali ya yang membagi pengalaman dan tips beasiswa di blog mereka”. Saya sadari bahwa saya belum melakukannya. Maka semoga bisa saya lakukan dalam tulisan ini.

 

InshaaAllah tulisan ini akan dibagi menjadi dua bagian:

  1. Prosesnya secara umum dan beberapa catatan dari saya
  2. Memahami beasiswa LPDP, dan mempersiapkan diri terhadapnya dari jauh jauh hari tahun

 

Semoga bermanfaat!

 

  1. PROSESNYA SECARA UMUM, DAN BEBERAPA CATATAN DARI SAYA

 

Sebetulnya mudah saja digugel cari di website resmi LPDP, semua informasi ada di sana. Tapi ini ada catatan dari saya yang menjalani. Catatan: bisa jadi ada pengalaman berbeda dari orang lain, dan ada beberapa hal yang baru dan di zaman saya belum ada.

 

Ke-nol, jangan khawatir soal ‘beasiswa LPDP tidak halal’

 

Memang dana beasiswa LPDP yang digunakan sebagai pembiayaan beasiswa ini adalah dikelola secara konvensional, sehingga memang bisa jadi bercampur dengan riba atau laba investasi non-halal. Akan tetapi, ada dua catatan di sini.

 

Kesatu, sebagaimana seorang Ustadz menjelaskan pada saya, berlaku kaidah fiqih “suatu harta yang haram, bila ia berpindah melalui akad yang halal maka tidak berpindah keharamannya”. Dalilnya antara lain adalah karena Rasulullah s.a.w. pun berniaga dengan orang Yahudi yang sudah pasti hartanya bercampur riba. Perlu dicatat bahwa kaidah ini berlaku untuk harta yang haram karena cara memperolehnya, bukan karena zatnya (jadi hibah babi tetep haram ya mas mbak).

 

Kedua, kalaupun tidak bisa diterima argument di atas, ternyata LPDP membagi dua pengelolaan. Ada satu yang pendanaan konvensional dan ada yang pendanaan Syariah. Nanti setiap kali kita mengajukan pendanaan (setelah diterima nanti), kita bisa pilih di aplikasi online-nya, apakah mau pendanaan konvensional atau Syariah.

 

Untuk yang kedua ini, saya nggak paham model pengelolaan investasi Syariah itu seperti apa. Saya sih manut saja lah ulama-ulama yang expert dan sudah memberikan guidelines untuk melakukannya. Tapi jika anda memang nggak mau juga, dan terlalu khawatir akan keharamannya, maka mungkin beasiswa LPDP bukan untuk anda, dan saya doakan anda mendapat yang lebih baik. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda:

 

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

 

Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.” (Musnad Imam Ahmad)

 

 

Pertama, ketahuilah bahwa beasiswa LPDP ini adalah beasiswa FULL untuk S2 atau S3. Bisa dalam atau luar negeri. 

 

Ada list universitas yang dapat diterima oleh LPDP, daftar ini selalu di update setiap tahunnya dan dapat dicek di website. Untuk list universitas tahun 2017 silahkan klik link ini.

 

 

By the way bisa saja aplikasi universitas di luar list LPDP, jika memang kita bisa membuktikan ada sebuah keunggulan khusus di universitas tersebut walaupun secara umum mungkin universitasnya kurang bagus atau tidak masuk list LPDP. Contohnya saya sendiri, karena IIUM sampai dengan tahun 2016 hanya diterima untuk jurusan agama (dihapus total di list 2017). Padahal saya ambil jurusan hukum. Saya meyakinkan LPDP bahwa riset saya studi komparatif hukum sekaligus fiqih (sekarang malah jadi 90% fiqih setelah diskusi dengan pembimbing) sehingga masuk jurusan agama. Selain itu ada serangkaian dokumen yang harus saya submit, ini juga bisa dicari di website LPDP ya (antara lain surat rekomendasi dari KBRI setempat, lulusan program tersebut, asosiasi profesi, dlsb, di sini saya agak kreatif, kalau ada yang minat universitas di luar list LPDP mungkin kita bisa diskusi terpisah, monggo japri, email, atau komen).

 

Periksa dengan teliti apa saja yang dicover oleg LPDP. Tuition, health insurance, visa application, living allowance (termasuk akomodasi, arrange by yourself), book allowance, biaya seminar, biaya penelitian, tiket menuju tempat studi (di awal) dan tiket pulang (di akhir) etc. Juga kalau anda mau bawa anak/istri/suami, atau ketika studi menikah atau nambah anak, ada tambahan tunjangan, silahkan cek semuanya. Ada di website.

 

Periksa juga misalnya kalo anda sudah jadi dosen ber-NIDN maka tidak boleh daftar LPDP. Ada beasiswanya sendiri. Kalo belum jadi dosen bisa, atau dosen tapi belum ber-NIDN. Dan jika anda berasal dari daerah terpencil ada kelebihannya juga (saya lupa difabel ada atau tidak), silahkan cek di website.

 

FYI tidak harus jadi dosen atau PNS, yang penting anda dapat membuktikan profesi anda (atau cita cita anda) bermanfaat bagi Indonesia. Nanti akan dihajar waktu interview untuk membuktikan ini. Nanti akan kita bahas inshaaAllah.

 

Kedua, daftarlah online, kemudian aka nada seleksi berkas. 

 

Ada list berkas yang dibutuhkan, prinsipnya adalah iqra. BACA ya apa saja dokumennya, monggo dicek di website. Kapan ada bukaan pendaftaran online? Konon tahun ini (2017) Cuma buka sekali, tahun lalu bisa 4x, tapi kelihatannya kebijakan soal ini bisa berganti ganti.

 

 

Beberapa catatan khusus tentang tahap ini:

– LoA (surat penerimaan di universitas tujuan) itu tidak wajib, tetapi bisa mejadi nilai plus. Bukan nilai plus yang membuat otomatis diterima. Hanya satu saja dari sekian banyak kemungkinan plus lain yang bisa anda dapatkan. Jika sudah mendapatkan LoA, selamat! Pastikan tanggal masuk studinya adalah 6 bulan setelah waktu anda mendaftar LPDP. Kalau belum ada LoA, akan diberi waktu 1 tahun untuk mencari LoA.

 

– Surat rekomendasi: cari dari tokoh masyarakat (bisa tapi tidak harus dosen) yang sekeren dan sebeken mungkin. Kalau anda tidak mengenal tokoh masyarakat satupun, ya, piye jal

 

– Jika tujuan anda adalah universitas luar negeri, pastikan anda bisa berbahasa Inggris (atau Bahasa yang digunakan di negara dan program studi tujuan). Ingat bahwa ini bukan sekedar mendapatkan nilai IELTS/TOEFL yang jadi syarat, tapi juga apakah anda bisa survive belajar dan hidup di sana!

 

– Perhatikan syarat minimum IPK!

 

Ketiga, Interview, Essay On The Spot, and Group Discussion. 

 

Jika anda lolos seleksi berkas, akan lolos ke fase ini. Selamat!

 

Sayangnya di zaman saya tahun 2013 saya hanya mengalami interview (yang lain belum ada), sedangkan untuk “beasiswa lanjutan” itu Cuma seleksi berkas saja. Jadi untuk Essay On The Spot dan Group Discussion monggo tanya yang lain saja.

 

Tapi ada beberapa catatan penting tentang interview yang saya alami:

 

– Saya batch seleksi gelombang pertama, waktu itu bermasalah karena antar interviewer banyak yang standarnya tidak sama (karena ada buanyak interview dibagi di ruang ruang yang berbeda dengan interview yang beda beda). Misalnya, ada yang dites nyanyi Indonesia raya dan jika tidak hafal langsung digagalkan. Saya tidak mengalami ini.

 

– Salah satu pertanyaan pertama yang diajukan oleh salah satu interviewer adalah “Kenapa kamu gendut? Kamu tahu kan penyakitnya orang gendut?”. Yah, kadang-kadang agak random pertanyaannya.

 

– Mereka mempertanyakan pilihan negara dan universitas saya (khusus di kasus saya, “anda orang hukum biasanya daftar ke Belanda, kok ke Inggris)/

 

– Kadang mereka memberikan pertanyaan yang menguji sesuatu. Misalnya saya, ditanya “kenapa ‘Cuma’ apply University of Edinburgh? Kenapa nggak Oxford atau Cambridge?”. Di sini mereka ingin mengetahui mentalitas saya ini apakah orang pesimis atau bagaimana. Nasehat saya untuk anda, jika memilih sebuah universitas pastikan karena anda suka programnya atau karena itu yang terbaik. Jangan pesimis dan “realistis, saya ndak berani apply” (kecuali syarat formalnya memang anda tidak memenuhi, misal minimum IPK dll). Jangan sampai pesimisme anda menghalangi kesempatan anda!

 

PS: mahasiswa saya ada yang membuktikan ini. Dia mau daftar Oxford nggak berani, jadi apply yang lain dan sudah diterima. Saya nasehati dia. Kenapa nggak berani? Hal terburuk yang akan terjadi adalah ‘ditolak’. Akhirnya dia daftar dan diterima di Oxford University (so proud of you!!)

 

– Mereka menanyakan tentang kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler saya dan apa manfaatnya bagi saya, lalu program studi tujuan dan apa manfaatnya bagi Indonesia (inshaaAllah ini akan saya bahas lebih detail di bawah nanti ya. Ini adalah pertanyaan yang penting dan inti soalnya)

 

– INI SANGAT PENTING, SALAH JAWAB BISA LANGSUNG GAGAL: ini sebuah pertanyaan prinsip, tapi kadang –seperti yang saya alami—disembunyikan dalam bentuk pertanyaan yang lain. Intinya, mereka ingin tahu apakah saya akan betulan kontribusi ke Indonesia, bukannya nanti akan kabur kerja di luar negeri. Tapi mereka membungkusnya sebagai pertanyaan tantangan “apakah anda berani bekerja di lembaga internasional yang high profile dan sangat menantang?”.

 

Dua sub catatan saya tentang poin ini.

Sub-Pertama: konon lumayan banyak yang gagal di sini. Dikira ini beasiswa hadiah buat orang keren. Bukan, ini beasiswa investasi untuk Indonesia. Jangan sampai salah kira ya (ini juga inshaaAllah saya bahas di bawah nanti)

Sub-Kedua: tolong jujur ya, jangan Cuma gombal kepret doang. Ngomong mau berbakti ke negara, tapi kemudian banyak yang kabur. Konon ada awardee LPDP yang kabur, dan saya menyaksikan juga ada beberapa awardee yang bermental kampret seperti ini. Please, kalopun anda nggak beriman pada Allah ya tahu diri lah.

 

INTINYA. Ada tiga hal yang akan membantu anda dalam interview:

  1. Memahami tujuan beasiswa LPDP, dan mengetahui apa yang mereka cari
  2. Memiliki bukti bahwa anda bisa memberikan apa yang anda janjikan
  3. Tenang dan percaya diri saat interview.

 

Keempat, PK. 

Nah, PK ini sangat merepotkan. PK adalah “Persiapan Keberangkatan”, yang pada intinya adalah berisi banyak macam hal seperti seminar seminar atau pelatihan pelatihan. Semacam karantina lah begitu, lima hari. Model PK sekarang adalah bahwa anda yang sudah diterima beasiswa LPDP (melalui semua proses yang disebut di atas) akan dikelompok-kelompokkan, dan anda akan menjadi Event Organizer untuk PK anda sendiri. Dan sebelum hari H, akan buanyak sekali tugas tugas yang akan anda harus persiapkan.

 

Saya tidak mengalami PK yang seperti ini. Zaman saya 11 hari, tapi tidak serumit ini. Saya dulu hanya enjoy saja dan berusaha berpartisipasi dengan baik.

 

Anda juga, baiknya ikuti saja lah dengan baik PK ini dan dikerjakan semua tugasnya. Oke?

 

Kelima, persiapan sebelum berangkat. 

 

Intinya ya siap-siap mau ke luar negeri sih. Ada beberapa hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan di sini:

 

– Kuasai mekanisme mekanisme LPDP yang bersifat online, misanya simonev dan sipendob untuk pengajuan keuangan dan lain lainnya. Hidup anda akan bergantung pada ini!

 

– Pastikan anda punya paspor yang sisa masa berlakunya cukup.

 

– Dapatkanlah Visa Studi secepat mungkin. Pahamilah apa saja yang dibutuhkan, selidiki juga jangka waktu aplikasinya dan lain sebagainya.

 

– Carilah sumber yang otoritatif, yaitu website kedutaan besar negara tujuan atau semisalnya. Jangan ‘katanya si A, B, C’ kecuali dia memang petugas kedutaan, jangan ngarang aturan sendiri jangan bikin pengecualian sendiri, prinsipnya satu saja: sami’na wa atho’na oke? Nurut saja. Jangan bikin masalah, jangan sok kritis dan analitis atau berijtihad di sini.

 

– Ada kasus orang-orang yang waktu bawa dokumen ke kedutaan ternyata ada yang ketinggalan atau apa lah, sekali lagi jangan sok-sok-an bikin aturan sendiri jangan sok-sokan nego, jangan sok-sokan “aduh masa balik lagi sih”, dan jangan “coba coba aja siapa tau”. Daftar visa itu nggak kayak daftar KTP yang kalo nggak lengkap ya bisa dilengkapi nanti. Anda akan ditolak, dan penolakan terhadap visa akan jadi catatan gelap di pendaftaran-pendaftaran visa anda untuk masa mendatang!

 

– Jika anda berkunjung pada negara-negara non-Muslim, riset dulu tentang lokasi masjid dan tempat-tempat makanan halal.

 

– Ada baiknya juga riset tentang jam shalat, karena kalau di UK bisa sangat fluktuatif nggak kayak di Indonesia (misalnya di musim dingin subuhnya bisa jam 9 pagi, di musim panas subuhnya bisa jam 2.45 pagi). Di sana biasanya masjid memberikan print out jadwal shalat sebulan, kantongi dan sering dicek tiap harinya ya.

 

– Cek juga tentang praktek ibadah setempat, siapa tahu ada sedikit perbedaan. Bagi yang Muslim, khususnya yang hobi teriak “WAHABI” dan pergi kalau imamnya tidak menjahrkan bismillah dalam shalat jahriyah, berlapang dadalah ketika anda nanti mengetahui bahwa Cuma mazhab anda sendiri yang menjahrkan bismillah (3 mazhab lain sedunia: Hanafi, Hanbali, Maliki) justru tidak. Atau, hati-hati jangan duduk tawarruk kalau jamaah dengan orang mazhab Hanafi dan Maliki, karena mereka tidak duduk tawarruk dan mereka bisa kesodok dan marah. Masa nanya mazhab tiap ketemu orang? Tentu tidak, tapi (a) sadari bahwa perbedaan-perbedaan ini ada dan peka-lah terhadap sekitar, (b) belajarlah bertoleransi dan menyesuaikan di hal-hal khilafiyah kecil seperti ini.

 

– Risetlah tentang sistem kesehatan di negara tujuan. Selain untuk administrasi aplikasi asuransi (yang dicover oleh LPDP), ketahuilah cara-caranya. Belajar sistem bisa juga dilakukan kalau sudah sampai sih tapi ya kalau bisa sejak awal, mungkin akan bagus.

 

Keenam, selama dan ketika selesai studi. 

 

Pertama di sini, tolong jaga nama baik Indonesia. Negara kita punya banyak PR, jelas. Kekurangan, banyak sekali. Tapi negara kita punya banyak keindahan dan kelebihan untuk kita syukuri. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, belalah reputasi Indonesia tanpa berbohong.

 

PS: saya mengalami tuh kuliah International Criminal Law, dan ditanya “itu Prabowo katanya mau jadi calon presiden?” saya njawabnya agak susah. hahaha

 

Kedua, jangan kerja sampingan kecuali jadi asisten dosen (ini aturan LPDP yang kayaknya relative baru). Dan, walaupun jadi asisten dosen, sadar kapasitas juga jangan sampai nilainya drop.

 

Ketiga, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan ilmiyah dan non-ilmiyah di kampus. Tunjukkan bahwa anda orang bermanfaat, dan inshaaAllah ketika anda pulang banyak yang akan kehilangan anda. Tapi juga sadari kapasitas, jangan sampai terlalu sibuk berkegiatan sampai nilai jeblok.

 

PS: ada mahasiswa asal Korea di-DROP OUT karena absensinya jebol (kalau di UK seperti ini aturannya). Kenapa absensinya jebol? Keasikan main online game. Tolonglah, jangan bikin malu Indonesia.

 

Keempat, baca kontrak baik baik. Pulanglah setelah selesai, tunaikanlah janji anda saat interview dan PK dulu. Mungkin anda bisa menemukan prospek yang agak berbeda (misalnya anda tadinya berjanji meneliti X, tapi kemudian malah meneliti Y), itu nggak apa apa asalkan masih untuk Indonesia lah. “Melanggar janji” adalah salah satu ciri orang munafik, dan saya berharap anda tidak menjadi begitu. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, saya sudah menyaksikan orang-orang yang bermental munafik seperti ini. Sedih jika kalangan munafik ini juga ada di kalangan intelektual. Yang saya pahami adalah tidak mungkin Indonesia dulu dijajah begitu lama oleh Belanda, kalau bukan karena adanya orang-orang munafik!

 

 

 

  1. MEMAHAMI BEASISWA LPDP, DAN MEMPERSIAPKAN DIRI TERHADAPNYA DARI JAUH JAUH HARI TAHUN

 

Untuk mengetahui bagaimana “menjual diri” untuk LPDP, bagi saya sangat penting sekali memahami sifat beasiswa LPDP. Maka hal ini bukan hanya penting untuk anda yang baru saja atau sebentar lagi lulus, melainkan juga untuk anda yang masih lama lulusnya.

Nah, saya sudah pernah mengetik di sumber lain nih. Daripada mengetik ulang, bolehlah saya kasih link saja ya?

 

Ada lima jawaban di selasar.com terhadap pertanyaan “apakah tips dan triks untuk mendapatkan beasiswa LPDP”, tapi rekomendasi saya adalah wajib baca adalah setidaknya dua jawaban (silahkan klik saja di namanya) yaitu:

  1. oleh Hana Fitriani (baca ini pertama ya), lalu:
  1. oleh saya sendiri i.e. Fajri M. Muhammadin (jangan baca kalau belum baca tulisan Hana).

 

 

Untuk melihat kelima jawaban, bisa klik di sini.

 

 

Demikian, semoga bermanfaat ya.. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, monggo via komentar, email, atau cara-cara lain.

 

PS: mau dikasi foto tapi nanti ya nyusul haha

SEDIKIT (TAPI PANJANG) TENTANG PLAGIARISME

 

Ada seorang Professor yang mengatakan bahwa jika bukan konteks akademik maka bukan plagiarisme.
Ini masalah pelik, karena kadang pemahaman formil atau strict akan beda dengan makna di fikiran awam. Misalnya apakah betul koruptor itu adalah mencuri uang rakyat? Jawabannya adalah TIDAK jika kita memakai definisi pencurian di KUHP. Tindak Pidana Korupsi lebih serupa dengan pidana penggelapan. Tapi, saya yakin ya intinya dengan melabeli “mencuri” itu maksudnya telah menikmati sesuatu yang bukan haknya, dan intinya jahat. Itu toh maksudnya?

 

Oke, mungkin “plagiarisme” di media sosial bukanlah “plagiarisme” strictly speaking sebagaimana dipahami di dunia akademis. Sebetulnya yang dikatakan sang Professor itu betul sekali kok.

 

Ketika seorang Presiden dalam pidatonya menggunakan data, tentu sudah mafhum bahwa ndak mungkin Presiden yang sesibuk itu bakal research sendiri khusus hanya untuk satu pidato itu, melainkan pasti dari timnya. Dan dalam pidatonya tidak harus pake footnote segala, dan tidak perlu beliau mengatakan di pidatonya “sebelumnya saya berterima kasih pada tim saya yang sudah mencarikan data”. Tapi saya yakin kalo beliau ditanya, pasti ya beliau akan bilang bahwa itu dari timnya. Apa lagi fungsi staff ahli dan speechwriter kalau bukan untuk ini?

 

Koran, sebagai forum non-akademis, pun aturannya beda. Misalnya, tulisan terakhir saya di republika berusaha mengutip beberapa pakar dengan menyebut nama mereka, tapi tidak mungkin setiap kutipan saya kasih footnote. Tulisan yang sebelumnya lagi malah lebih sedikit lagi menyebutkan nama orang yang teorinya saya pake. Sudah mafhum bahwa bisa jadi tulisan opini di koran pastilah menggunakan teori-teori orang lain, walaupun belum tentu menyebutkan sumbernya.

 

Apa spiritnya semangat anti-plagiarisme, sih? Idenya adalah -antara lain- untuk mengkredit seseorang atas opininya, dan tidak mengkredit seseorang atas sesuatu yang bukan opininya. Ketika saya menulis di koran, walaupun saya memakai teori-teori orang, tapi yang dikreditkan kepada saya adalah bagaimana saya mengolah dan menerapkan teori-teori itu untuk mendekati dan menganalisis sebuah masalah. Inilah yang menjadi poin originalitas, walaupun belum tentu sumber-sumber teori disebutkan, jika menulis opini di forum non-akademis. Tapi kalau kemudian saya ditanya, pasti saya bilang dari mana saja sumbernya.

 

Makanya seseorang yang menulis di koran dengan menggunakan teori-teori tanpa menyebut sumber, tidak sama dengan seseorang yang mengkopas tulisan orang lain dari atas sampai bawah (atau mungkin menambahkan dan memparafrase) sedikit, walaupun keduanya sama-sama mengandung unsur “mengambil karya orang tanpa menyebut sumber”.

 

Beda dengan tulisan saya di jurnal ilmiyah, yang tentunya menggunakan footnote yang banyak demi kejujuran akademis, yang lengkap sekali sampai judul buku, penerbit, kota terbit, tahun terbit, halaman, semua disebut. Silahkan anda cek profil saya, di situ contohnya ada semua. Bahkan, kadang kalau ada tiga kalimat saya ambil (paraphrase) dari sebuah sumber, di akhir ketiga-tiga kalimat tersebut semuanya ada footnotenya. Kalau tidak dilakukan, bisa disebut plagiat!

 

Nah, gimana kalo sosial media? Ini memang salah satu fitnah zaman sekarang, dan sangat membingungkan ya. Ada sebuah adat yang berkembang, yaitu ‘share’. Dengan ‘share’, kelihatan sumber aslinya. Atau, kadang modelnya adalah kopas lalu menyebut “diambil dari statusnya XYZ” begitu, lalu ditambahkan komentar dengan dipisahkan antara mana status yang di-share dengan komentarnya. Nah, adat itu agak sulit kalau misalnya adat jawa dipaksakan ke adat sunda. Beda yurisdiksi kalo istilah hukum lucu-lucuannya. Seberapa jauh dan meluasnyakah adat ini, sehingga semua orang dapat dikatakan harus mengikutinya?

 

 

Nyatanya ada X yang menulis status “siapa memilih pemimpin kafir adalah MUNAFIK”, lalu si Y berkomentar “siapa sih X ini, sok-sok memfatwa munafik”. Apakah X memparafrase saja isi Surah An-Nisa ayat 138-139? Kalau iya, si Y salah dong mengatakan bahwa X sok berfatwa, karena ini bukan fatwa X melainkan kutipan. Lah, tapi apa Y salah, sebab X tidak menyebutkan kutipan sehingga dikira itu ide murni milik X? Eh, jangan salah lho, kalo secara ilmiyah kutipan bisa berbentuk kutipan langsung (kopas) maupun tidak langsung (paraphrase, atau intinya saja), tapi intinya ketika ambil ide dari sebuah sumber maka secara ilmiyah ya harus disebutkan sumbernya.

 

Tapi kalau si X ditanya dari mana sumbernya, dia tidak sungkan menyebutnya ketika berbantah-bantahan dengan Y di kolom komentar.

 

Lalu ada lagi yang mengatakan di statusnya “Ah*k ini koruptor!” tapi nggak bilang dia dapet informasi dari mana. Padahal ide tersebut bukan dari dia. Tapi sudah mafhum bahwa dia pastilah mendapatkan informasi dari sebuah tempat lain, hanya saja bukan merupakan adatnya untuk kita selalu mencantumkan sumber. Di kolom komentar pun dalam perdebatan, sohibul status memberikan beberapa link ketika berdiskusi dengan beberapa pihak.

 

 

Hati ini pun merenung. Beberapa yang saya sebut di atas ini tidak menjadi viral. Lalu suatu ketika, sesorang menjadi begitu terkenal karena sesuatu yang ia tulis. Sebagian menghujat dan sebagian menyukainya, dan ia pun menjadi symbol atas apa yang ia tulis tersebut. Kemudian ternyata diketahui bahwa apa yang ia tulis, baik ide maupun pengolahannya bukan miliknya sendiri melainkan hanya sedikit saja yang merupakan parafrase. Begitu banyak kredit yang ia dapatkan atas sesuatu yang disangka dari pemikirannya padahal ternyata bukan.

 

Terlepas dari kekesalan kita, aturan ‘etika’ mana yang harus dipakai?

 

Sedikit mengenang zaman saya belum cuti untuk lanjut kuliah S3. Suatu hari saya sedang menguji skripsi, dan saya menemukan bahwa skripsi ini adalah plagiat total. Skripsi ini adalah tambal sulam dari karya beberapa orang, dan saya menemukan sumbernya dari mana saja tiap bagian diplagiasi. Tentulah saya klarifikasi pada saat sidang, dengan menghadapkan semua bukti-bukti di hadapannya.

 

Memang plagiarisme adalah sebuah masalah yang sangat besar dalam dunia akademik, bahkan bisa dibilang masalah paling besar. Akan tetapi yang paling PALING menyebalkan adalah ketika diklarifikasi ternyata dia keukeh TIDAK MENGAKU kecuali pada sebagian kecil saja. Padahal hampir 100%nya adalah plagiat dengan minim paraphrase!

 

Konon di antara keanekaragaman standar atau aturan yang bisa dipakai, tetap kita dapat menemukan sebuah nilai yang universal. Konon sih

Pengalaman Ajaib Saat Umrah (2014)

 

Assalaamu’alaykum!

 

Pengalaman umrah pertama saya begitu indah, dan saya berdoa ini bukanlah pengalaman yang terakhir berkunjung ke Haramain. Jika anda menanyakan apa saja yang saya lakukan di sana, apa yang saya lihat, mudah sekali anda google dan anda akan menemukannya. Prosedur umrah tidak pernah berubah sejak dahulu, mungkin hanya khilaf dalam beberapa detail saja. Kemegahan arsitekturnya yang ada perubahan (saat saya ke sana masih dibangun) tapi itu pun dapat digoogle saja.

 

Indahnya perjalanan ini adalah pengalamannya, dan tidak dapat dideksripsikan dengan kata kata. Anda mungkin telah membaca apa saja lokasi-lokasi penting dan bagian bagian ritual umrah beserta sejarahnya, mungkin juga pernah melihat fotonya beserta perubahannya dari masa ke masa. Akan tetapi jika anda belum pernah ke sana, anda tidak akan memahami sepenuhnya keindahan ini. Mengingat bahwa jalan yang kita tapaki juga pernah ditapaki oleh Rasulullah, menyentuh Ka’bah yang dibangun oleh Nabi Adam a.s. dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim a.s., dan melihat makam Rasulullah beserta dua sahabat yang paling utama, r.a.

 

Akan tetapi, ada beberapa insiden kecil yang mungkin tampak seperti kebetulan kebetulan yang sangat menarik. Saya tidak percaya pada adanya kebetulan yang betul betul tanpa makna. Bagi saya, kadang ada kebetulan yang tidak tampak maknanya pada kita, tapi terkadang ada pula kebetulan yang betul-betul mencengangkan sehingga sulit untuk melupakan bahwa Allah-lah yang mengatur semuanya.

Berikut kisah-kisahnya

  1. Royal Bank of Scotland dan Online Customer Service

Saya menjalani umrah semasa studi saya di Edinburgh, United Kingdom (Britania Raya). Dan di sana, pelayanan perbankan banyak perbedaannya dengan di Indonesia. Antara lain, di sana begitu mudahnya kita mengakses Customer Service. Tidak perlu datang ke cabang, bisa buka website bank tersebut dan chatting saja (atau jangan-jangan saya tidak tahu saja kalau di Indonesia bisa hehehe). Jadi, tinggal log in ke akun kita, lalu klik opsi bantuan, dan klik opsi untuk Online Chat dengan Customer Service Officer (CSO), lalu ditunggu saja.

 

Nah. Saat itu saya ingin tahu apakah kartu debit saya bisa digunakan selama saya umrah. Atau, siapa tahu bisa digunakan tapi ada prosedur apa gitu lah, saya tidak tahu makanya saya mau tanya. Karena itulah saya menghubungi CSO secara online Chat untuk menanyakan.

 

Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya saya tersambung. Kemudian muncullah nama English yang sangat umum dan saya tidak ingat namanya siapa (barangkali Thomas, James, John, entahlah), dan memulai dengan SOP biasa:

CSO: “Hello, this is [Nama Inggris Random] speaking, how may I assist you today?

Lalu saya menjelaskan kebutuhan saya. Nah, saat itu ghiroh saya sedang tinggi-tingginya, sangat excited mau berangkat umrah. Saya membatin “duh, coba tadi CSO-nya Muslim. Kan kalo dia bantu melancarkan umrah saya, inshaaAllah dia dapat barakah juga.” Demi Allah baru saja saya membatin seperti itu, langsung semua chat dan koneksi (dan window) tertutup semua.

 

Saya tidak tahu apa masalahnya. Mungkin koneksi internet (di UK wifi-nya nggak alay btw), atau computer saya, tapi belum pernah terjadi, entahlah saya ndak terlalu banyak mikir. Karena masalah saya (soal kartu debit) belum terjawab, langsung saya coba nyalakan lagi Google Chrome dan akses web Royal Bank of Scotland, login, lalu mencoba chat lagi.

 

MashaaAllah, begitu tersambung lagi dengan CSO, ini yang terjadi:

CSO: “Hello, this is Muhammad speaking, how may I assist you today?

Saya : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

  1. “Anda Tidak Ada Dalam Daftar Penerbangan”

Dasar Fajri luar biasa bodohnya. Waktu saya menerima tiket sehari sebelum berangkat umrah melalui London Heathrow Airport, saya tidak memeriksa tiketnya. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya sampai saya bisa sebodoh itu. Tidak pernah saya absen mengecek nama dan detail penerbangan, dan tidak pernah ada masalah juga tapi tidak pernah absen, kecuali pada saat itu saja.

 

Sehingga pada saat kami satu rombongan 12 orang sudah ada di kaunter Check In, saya baru sadar bahwa di tiket saya tertulis nama penumpang adalah MUHSIN KHAN. Who the bloody hell is this??? Lalu di counter, si petugas memeriksa nama asli saya (dicoba berbagai variasi) ternyata nama saya TIDAK ADA DI JADWAL PENERBANGAN. Bolak balik dicoba dicari utak atik, TETAP TIDAK ADA. Ya Allaaaah…..

 

Di rombongan kami yang bermasalah bukan cuma saya. Ada satu orang lagi namanya Umar Farooq (orang Pakistan), malah tiketnya tertulis Umar Khan. Akhirnya kami diarahkan ke loket khusus, yang dijaga oleh seorang Muslim. Yang diurus adalah si Umar duluan, karena menurut ketua rombongan kami (dan petugas bandara) masalah dia lebih mudah diurus. Ternyata definisi “lebih mudah diurus” adalah menghabiskan lebih satu jam lebih untuk mengurusnya. Ketika sudah hampir satu jam Umar diurus masalahnya, saya menyadari bahwa jadwal boarding adalah sekitar 40 menitan lagi.

 

Waduh, yang “lebih mudah” segini lamanya, saya bagaimana ini?

 

Saya berusaha untuk meneguhkan hati. Saya berusaha mengingat bahwa Umrah (dan Haji) adalah undangan dari Allah, karena itulah kita berkata “Labbayk Allaah!” (kami memenuhi undangan-Mu ya Allah). Jika Allah memang mengundang saya, tiada suatu apapun di bumi dan langit yang akan menghalangi saya. Jika Allah tidak mengundang saya, maka Dia mengetahui niat dan ikhtiar saya.

 

Ikhtiar saya saat itu termasuk mengirim pesan ke berbagai orang, memohon mereka mendoakan saya supaya bisa dimudahkan dalam situasi ini. Salah satu yang pertama membalas begitu melegakan hati saya. Seorang sahabat saya di Islamic Society Edinburgh University bernama Mariam, kebetulan sedang berdua dengan kawannya, dan mereka sedang puasa. Saat itu sudah nyaris masuk Maghrib, dan ia mengatakan akan bersama kawannya itu mendoakan saya. Alhamdulillah, doa orang buka puasa sangat kuat. Pernah ada insiden lain tentang Mariam ini yang mengingatkan saya tentang keajaiban sebuah doa (lihat link ini à kisah luar biasa ajaib). Kali ini pula Mariam mengingatkan saya kembali tentang keutamaan sebuah doa.

 

Akhirnya setelah lewat satu jam, masalah si Umar beres. Apakah masalah saya bisa beres dalam waktu kurang dari 40 menit?

 

Masalah apa ya? Begitu si petugas mencoba mencari nama saya, mashaaAllah langsung ketemu. Tidak ada masalah sama sekali. Semua orang geleng-geleng kepala karena nama saya hilang sama ajaibnya dengan muncul kembalinya. Tidak ada masalah, kami pun berangkat dengan biasa saja.

 

 

  1. Mencium Hajar Aswad

Saat di Mekkah, semua orang tentu mendambakan menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Batu hitam dari surga! Masalahnya, ‘semua’ ini adalah ratusan atau bahkan ribuan orang sekaligus di waktu yang bersamaan. Hajar Aswad itu pun kecil, dan letaknya di salah satu sudut Ka’bah. Bagi yang sudah pernah melaksanakan Haji atau Umrah pasti tahu betapa gilanya manusia di sana. Ratusan atau ribuan orang dorong dorongan dari segala arah berebut untuk mencium Hajar Aswad. Mendekati saja sangat sulit, dan saya banyak dapat cerita tentang orang yang sudah umrah atau bahkan haji berulang kali dan tidak pernah berhasil mencium Hajar Aswad, bahkan mendekatinya pun belum tentu berhasil.

Dan, dalam keadaan seperti itu, kalaupun berhasil mencium. Apa dikira mudah untuk keluar? Dikira orang akan buka jalan? Tidak. Benar benar dari segala arah semua orang mendorong ke arah Hajar Aswad tersebut. Sulit sekali masuk maupun keluarnya.

Semoga Allah merahmati kedua orangtua saya, jasa-jasa mereka begitu banyak bagi saya dan itu termasuk mengajarkan cara yang paling baik dan mudah untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad.

 

Saat itu saya dan beberapa anggota rombongan saya yang pemuda pemuda (satu orang Pakistan, satu Bangladesh, satu Kurdi) sudah merencanakan ba’da Shalat subuh mau mencoba menyentuh Hajar Aswad. Kami fikir akan lebih sepi, karena di waktu waktu lain selalu ramai (bahkan dari lewat tengah malam hingga sebelum subuh).

Entah dari mana datangnya fikiran begitu, karena ba’da Shalat Subuh ternyata ramainya ya sama saja. Kawan-kawan saya berkata “ah, ramai begitu, tidak mungkin ah. Kita coba lain waktu saja.” Saya protes lah, saya memohon pad mereka “ayo kita coba. Kita coba 15 menit saja, kalau gagal Allah tahu niat kita kok, tapi dicoba dulu.” Mereka mengetawai saya, dibilang “apalagi 15 menit”. Saya bilang “Apa kurang keajaiban yang terjadi di rombongan kita?” tapi mereka tidak mau mendengar.

Mereka memutuskan kembali ke hotel untuk istirahat, sedangkan saya menolak untuk menyerah.

Saya pun mulai masuk ke barisan orang-orang yang mau menyentuh Hajar Aswad. Banyak sekali orang yang main dorong, menyalip antrian, tapi saya ingat nasehat orangtua saya. Mereka mengatakan percaya saja pada Allah, nanti kalau memang Allah berkehendak maka nanti lama-lama mereka akan mendorong saya ke arah Hajar Aswad. Kalau saya ikut main kasar, bukan hanya saya belum tentu berhasil juga –kalaupun berhasil, apa yang saya akan capai dengan itu?

Memang benar, alhamdulillah saya terdorong-dorong sampai mepet ke Ka’bah, lalu terdorong-dorong terus, sampai akhirnya sampailah saya ke Hajar Aswad. Allaahu Akbar saya menyentuhnya, menciumnya, dan saya berhenti bukan karena ditarik-tarik atau didorong orang melainkan saya sadar diri karena orang lain antri dan saya tidak mau mendzalimi mereka. Saya bisa lebih lama kalau saya mau. Tapi tidak, saya pun minggir. Dan, entah kenapa, tiba-tiba jalan dibukakan untuk saya. Begitu mudahnya saya keluar!

Saya tidak tahu persisnya berapa lama prosesnya. Akan tetapi mungkin ini adalah acuan yang bisa dipakai. Ketika saya mulai masuk ke barisan untuk menyentuh Hajar Aswad, saya berusaha mengalihkan perhatian supaya tidak emosi didorong-dorong orang. Entah kenapa saya bukannya berdzikir, tapi malah memilih muraja’ah hafalan Surah Ar-Rahman yang sedang saya coba hafalkan.

Nah, saya saat berusaha menyentuh Hajar Aswad, saya hanya sempat murajaah tidak sampai satu kali. Saya belum sampai ke ayat terakhir yang saya hafal (tidak ingat persisnya, tapi yang jelas saat itu saya belum hafal sampai 1/3 Surah), harus berhenti murajaah karena sudah sampai ke Hajar Aswad. Coba anda baca Surah Ar-Rahman sampai ayat kullu man ‘alayha faan, wayabqaa wajhu rabbika dzul jalaali wal ikraam dengan tempo agak lambat tapi tidak terlalu lambat. Nah, kurang dari itu.

PS: Saya memang payah dalam menghafal jadi butuh waktu lama. Saya ingat bahwa saya menghafal 1/3 Surah Ar-Rahman pada bulan Ramadhan tahun 2014, yaitu sekitar 1-2 bulan setelah pulang umrah. Jadi murajaah saya di Masjidil Haram tidak sampai 1/3 Surah tersebut.

 

Ketika melihat saya memasuki hotel, kawan-kawan saya bertanya “apakah kamu berha….” Tapi mereka tidak menyelesaikan pertanyaan mereka. Senyum saya yang benar-benar bahagia telah menjawabnya. “…tapi kami belum lama sampai hotel.”

PS: penginapan kami Cuma sekitar 5-10 menit jalan kaki dari masjidil haram.

Saya mengarahkan telunjuk saya pada mereka, masih senyum seperti mabuk, saya bilang “Kenapa sih kalian sulit mempercayai saya?”

 

 

Sebetulnya masih ada cerita-cerita lain, tapi mungkin yang paling ‘ajaib’ adalah ini (dan capek menerjemahkan). Semoga bermanfaat, atau setidaknya menghibur.. hehehe

 

Wassalaamu’alaykum warahmatullaah

 

Versi asli ditulis tahun 2014, ditulis ulang dalam Bahasa Indonesia tahun 2017

KARENA TUHAN TIDAK PERLU DIBELA

 

                                                       ANTARA FOTO/POOL/Irwan Rismawan/kye/17.

Tiga Kisah

Kisah pertama tentang seorang guru sekaligus kolega saya, seorang akademisi hukum yang sangat saya hormati dan kagumi keilmuannya. Suatu kali beliau menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan saya tahu betul betapa beliau adalah seseorang yang sangat menyayangi murid-muridnya. Kali itu, salah seorang mahasiswi di bawah bimbingan beliau sedang mandi. Anak ini dibuat pingsan oleh seseorang, dan hanya si pelaku dan Allah saja yang tahu apa yang terjadi saat anak ini pingsan. Saat pelaku tersebut tertangkap, guru saya ini tidak menyia-nyiakan waktu untuk mendaratkan bogem mentah padanya, sejenak lupa atau melupakan apa kata ilmu hukum tentang eigenreichting.

Padahal, bogem tersebut tidak akan kembali kehormatan yang hilang. Trauma dan luka yang mungkin bisa sembuh pun, bukan akibat bogem itu. Apa manfaatnya bogem ini?

Kisah kedua tentang seorang tokoh ormas mengatasnamakan Islam, dengan nama samaran Nosrun Wihad. Beliau ini terkenal sangat menggebu gebu mendukung seorang calon gubernur dengan sorot matanya yang … aduhai … Suatu kali di sebuah stasiun televisi, beliau diundang untuk diskusi panel. Saat diskusi, seorang panelis lain menyebut namanya bukan Nosrun Wihad melainkan Nosrun Pornumu. Begitu marahnya Nosrun, sampai dengan nada keras memperingatkan si panelis lain itu sampai bahkan mengancam mau melaporkan.

Padahal, tidak akan berubah KTP beliau dengan marahnya. Semua yang telah mengenalnya pun tidak akan lupa dengan nama aslinya. Apa manfaatnya marah ini?

Kisah ketiga adalah umat Islam di Indonesia yang turun ke jalan menuntut agar seorang gubernur yang menista agama Islam, Sebel karena pemerintah dan kepolisian kok tampaknya merangkap kuasa hukum sang gubernur. Mereka datang dari berbagai kelompok dan harokah, sebagiannya biasa ribut dengan yang lainnya, tapi aksi ini menyatukan mereka semua untuk melupakan sejenak perbedaan mereka. Mungkin ada yang turut serta dengan motif politik, tapi dari sekian juta orang mayoritas tidak akan mendapat apapun dari terpenjaranya si gubernur –sebagian bahkan datang dari provinsi lain.

Padahal, tidak akan luntur Kuasa Allah atas penistaan itu. Tidak pula Allah bertambah kemuliaan-Nya dengan dihukumnya sang gubernur, mati sekalipun. Apa manfaatnya aksi ini?

Tentu nama Nosrun tidak setitikpun semulia Nama Allah, dan Allah pun tidak akan menderita akibat pelecehan seperti sang mahasiswi. Akan tetapi, di samping semua perbedaannya, ketiga kisah ini punya kesamaan: perbuatan si kolega saya, Nosrun, dan Umat Islam Indonesia, tidak kelihatan manfaatnya.

 

Hati, Ghirah, dan Cinta

Menarik bagaimana ada sebuah kecenderungan kalangan ‘terpelajar’ untuk seolah menuhankan rasionalitas. Terkadang bingung antara rasionalitas dan scientific (beda lho), tapi intinya ini pertanyaan tentang ‘what is truth’ dan ‘where do we find it’. Apakah rasionalitas dan sains saja sumber kebenaran? Di manakah tempatnya hati, ketika perasaan juga merupakan sesuatu yang merupakan fitur yang membuat manusia menjadi manusia?

Apakah fungsi hati hanya untuk ditekan dan dibatasi oleh rasionalitas dan sains? Atau, semua ada tempatnya masing-masing? Atau, saling melengkapi dan saling membatasi?

Ada satu kesamaan lain antara tiga kisah di awal tadi. Pertimbangan manfaat dari sebuah keputusan adalah sesuatu yang sudah masyur tergolong sebagai pertimbangan rasional. Maka yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan?

Jawabannya adalah karena ada perasaan marah, benci, menolak, can cemburu, ketika sesuatu yang begitu mereka cintai dilecehkan. Tidak ada urusan apakah pelecehan itu membuat sesuatu itu rusak atau tidak, atau ternyata malah sebetulnya menguntungkan. Ada perasaan yang tidak terima atas suatu perlakuan yang begitu buruknya, terlepas dari dampak konkritnya ada atau tidak. Ada cinta yang rasanya begitu terkhianati jika tidak melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak berguna. Dalam Bahasa Arab dikenal juga dengan nama GHIRAH.

Akan tetapi, sebagaimana ketika seseorang keslomot minyak panas ia akan reflek menarik tangannya dan bukannya menyelupkan tangannya ke minyak. Sebagaimana juga ketika ada seseorang –terutama yang amat kita cintai—tersenyum manis pada kita, bisakah tidak ikut tersenyum? Atau apakah anda malah ragu, sehingga malah memalingkan wajah menghindari kontak mata?

Ini semua adalah naluri dan alamiah ada pada manusia. Dan, dari semua naluri alamiah pada manusia, tidak ada yang lebih dari iman dan cinta, sedangkan bentuk tertinggi dari yang satu adalah sama dengan bentuk tertinggi yang lainnya.

Dalam keadaan ekstrim, hukum pidana Indonesia dan Belanda pun dikenal noodweer exces alias pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Agak berbeda tapi punya persamaan dalam konsep, di hukum pidana USA ada juga temporary insanity. Konsepnya serupa, yaitu ketika sebuah kejahatan dilakukan karena guncangan jiwa yang begitu hebatnya sehingga unsur mens rea atau ‘niat jahat’ tidak terpenuhi. Contoh klasik di ruang kuliah hukum pidana adalah ketika melihat istri atau ibu kita diperkosa, kita begitu marahnya sampai kita banting banting orang itu hingga tewas. Padahal konsep ‘pembelaan diri’ itu harus proporsional. Padahal si pemerkosa tadi bisa jadi melihat kita langsung menyerah.

Ketika hati kita secara naluriah dan tanpa bisa dikendalikan membuat kita melakukan hal yang salah, itu menjadi alasan penghapus pidana. Apakah bisa disalahkan ketika hati itu menuntun kita melakukan hal yang benar?

Karena tidak ada ghirah tanpa cinta, dan tidak ada ghirah tanpa cinta.

 

Kisah Kelima, Keenam, dan Ketujuh

Kisah kelima adalah The Mummy Returns (bukan ‘Mbok e Muleh’ ya), sebuah film Box Office yang seru sekali. Singkat cerita, Rick (tokoh utama) dan Imhotep (si Mummy) hampir jatuh ke jurang kematian, sedangkan gua tempat mereka bernaung hampir runtuh dan banyak batu runtuh dari atas. Evelyn (kekasih Rick) lari, tak memperdulikan nyawanya, untuk menolong Rick. Sedangkan Anck-Su-Namun (kekasih Imhotep) memilih kabur dan tidak menolong Imhotep. Putus harapan karena cintanya malah kabur, dan mungkin iri juga pada Rick karena Evelyn mau meresikokan nyawanya, Imhotep menjatuhkan diri ke jurang kematian.

Evelyn sempat melirik ke arah Imhotep, tak berkata apapun. Tapi rasanya tatapan itu seolah berkata “Cinta Anck-Su-Namun padamu tidak sebesar cintaku pada Rick.”

Kisah keenam adalah kisah sahabat saya, sebut saja namanya Shinta. Ia adalah tipe perempuan yang berbunga bunga, suka film drama korea, orangnya pun dramatis luar biasa. Ia pun punya sahabat bernama Shanti, yang baru saja menikah. Ia heran kenapa kalau mereka sedang doube date, mereka seperti bumi dan langit. Shinta hobinya glendotan dan bermanja manja berisik tapi bahagia dengan suaminya, sedangkan Shanti dan suaminya hening saja dan bergandengan tangan saja.

Shanti pun penasaran dan bertanya pada Shinta. Shinta berkata, “Aku mencintainya dengan caraku sendiri, mungkin kamu tidak paham karena suamimu bukan dia.”

Kisah ketujuh adalah kisah saya mengamati timeline media sosial. Ada yang mengatakan ‘Saya muslim, tapi saya tidak harus tersinggung kok. Saya tidak bersumbu pendek’. Ada lagi tulisan konon dari musisi Bali yang mengatakan intinya ‘kalau tuhan saya dihina, saya akan diam saja’.

Saya hanya tersenyum saja, lalu membaca kisah kelima dan kisah keenam.

 

==========================================

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادً۬ا يُحِبُّونَہُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِ‌ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّ۬ا لِّلَّهِ‌ۗ

Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah” (Al Baqarah ayat 165)

 

TULISAN SAYA DI REPUBLIKA: KISAH DI BALIK FOTO SAYA

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Alhamdulillah, tanggal 24 April lalu artikel saya berjudul “Ekstremisme Islam pada Pilkada DKI” dimuat di Republika Online (tulisan dapat diakses dengan klik link ini). Alhamdulillah juga, saya mendapatkan banyak sekali feedback positif yang sebagian berbentuk penyemangat dan sebagian lainnya berupa kritik yang sangat membangun untuk saya perhatikan pada tulisan-tulisan mendatang.

Akan tetapi, ada satu aspek pada artikel ini yang ternyata dikomentari:

Nada (di Facebook) : “Mukamu itu loh bang mengalihkan beranda facebooku..”

Ayin (di Facebook) : “Wajahmu mengalihkan duniaku”

Prof Sigit (di grup WA) : “Fajri, tampak* ganteng di Media…..”

* saya pernah mengomentari iklan produk pemutih wajah dan gigi, yang biasanya memakai redaksi ‘tampak lebih putih’ karena ternyata putihnya itu artificial a.k.a. nggak beneran. Jadi saya ketawa sendiri begitu lihat pesan Prof Sigit (padahal barangkali yang mengomentari iklan pemutih dengan cara itu mungkin cuma saya saja yang suudzon haha)

Dan sebenarnya banyak lagi yang agak kepanjangan kalau saya tulis semua. Bagi anda yang belum lihat, beginilah penampakannya:

JENG JEEENG

 

Yang banyak tidak diketahui adalah latar belakang pemilihan foto ini. Ada kisah yang bagi saya agak lucu.

Jadi, ketika artikel sudah akan dimuat, saya diminta untuk memberikan foto close up wajah atau foto setengah badan. Sayang sekali saat itu saya tidak pegang komputer. Yang ada hanya di ponsel. Bisa buka galeri ponsel, atau bisa juga buka di Facebook tapi signalnya sedang lambat sekali.

Setelah saya gali gali, saya memilih satu pasfoto yang saya pakai untuk apply Visa Malaysia, lalu saya crop foto saya dengan bimbingan skripsi saya (bahunya masih keliatan dikit hahaha maaf ya nduk) untuk foto setengah badan. Tapi saya beri catatan, barangkali lebih bagus yang setengah badan karena pasfoto saya ekspresinya agak galak. Padahal saya nulis tentang ekstremisme: bukan kombinasi yang bagus.

Tapi kemudian saya diminta untuk mencari foto yang bukan portrait melainkan landscape. Sedangkan foto di atas adalah portrait. Oke, saya gali lagi foto-foto saya. Dan di sini saya sadari bahwa saya jarang sekali foto sendirian. Banyaknya foto dengan orang lain, yang mana kalau di crop akan jadi portrait.

Saat itu yang saya temukan berbentuk landscape dan tidak bersama orang lain ada sih. Tapi walau bukan sama orang lain, foto-foto tersebut adalah bersama dengan KUCING.

Saya sampaikan apa adanya kepada editor: yang landscape dan tidak dengan orang lain, adanya dengan kucing. Boleh atau tidak. Beliau berkata boleh.

Akhirnya tiga foto ini yang saya kirim ke beliau:

 

 

 

Walaupun foto yang bawah itu ternyata ada adek saya juga, jadi sebetulnya nggak cocok. Tapi waktu memilih kok lolos dari pengamatan saya.

Ternyata setelah artikel saya dipublikasikan, telah kita ketahui semua bahwa akhirnya sang Editor memilih foto saya yang awal yaitu yang Portrait.

Yah, saya cuma menulis ini karena nggak terbayang saja bagaimana komentar orang kalau ternyata salah satu foto saya dengan kucing itu yang akhirnya dipakai dan terpublikasikan hahahaa

 

 

Why Do Bad Things Happen to Good People?

 

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Introduction

Why do bad things happen to good people? This is a question asked by many people, often by those who question the existence of Allah. If He exists, they assume, of course He would prevent bad things, right? Or some even go as far as saying that if He exists and lets bad things happen, then He is EVIL. Astaghfirullah!

Some answer this question by saying that ‘there is always hikmah (wisdom) behind everything, good or bad’. This is not wrong, in fact this is very true. Yet the problem is that on many occasions people just cannot accept this answer. Sometimes it is because they just cannot find what wisdom is behind the misfortunes that befell them, or that the wisdom that they can think of was -according to them- not good enough compared to what calamities they suffered.

What seems to be the real problem is that we dont really understand the concept of life and reality in Islam. Some think it as if life just happens, and the job of Allah is like our protector. They think Islam is just one of the things we find among so many other things to help us through our life, which we choose which one is most beneficial, and that Islam is just the most beneficial among the other choices. This is not true, and actually is an insult.

The truth is that Islam is our way to clarify reality. For more explanation on this, please look at this link. This life is just a test, and the true reality is the hereafter. Most of us Muslims know this, but on many occasions it takes a lot for us to really ponder on what it means. There are profound implications to this, and it really should affect the way we see and understand life. It would affect the way we make decisions and appreciate things.

Maybe this is why the Qur’an, when mentioning the characteristics of the muttaqiin, the first character mentioned in the Quran (in Surah Al Baqarah ayat 3) is “Those who believe in the ghaib [unseen]…”

 

Do Bad Things Really Happen to Good People?

It does seem like a common expectation that good things should happen to good people and bad things happen to bad people. And, Allah is Fair, right? However, there are some things we need to ponder on. We can start by asking ourselves: what does ‘good’ really mean? What does ‘bad’ really mean? When plainly understood, I guess it is easy to imagine. Good things are like love and help from other people, ease in our affairs, wealth, health, happiness in general, absence of pain and suffering, and so many other things. Bad things are like the exact opposite to the aforementioned.

But lets consider some things that usually escape our mind. Abdullah ibn Mas’uud narrated that the Prophet (ﷺ) said:

نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

Yes. No Muslim is afflicted with hurt caused by disease or some other inconvenience, but that Allah will remove his sins as a tree sheds its leaves” (Sahih Bukhari and Muslim)

It is easy for the tongue of a Muslim to say that we want our sins to be erased, but how many of us can really ponder and fathom the aforementioned hadeeth? Can we, Muslims, still say that illnesses or other conveniences are really classified as ‘bad things’ now?

Even great calamities and disasters. Look at the following narration

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا ظهرت المعاصي في أمتي، عَمَّهم الله بعذاب من عنده” . فقلت: يا رسول الله، أما فيهم أناس صالحون؟ قال: “بلى”، قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: “يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان

From Umm Salamah, wife of the Prophet (ﷺ), she said: ‘I heard Rasulullah ﷺ say: if mischief has spread from my ummah, Allah will befall azhab upon them generally”. Umm Salamah asked: ‘O Rasulullah, arent there pious persons among them?’ Rasulullah answered: ‘yes’. Umm Salamah said: ‘why are they [the pious] inflicted too?’ Rasulullah answered: ‘The azhab will befall them as it does the others, but they will receive the forgiveness and ridha of Allah” (Musnad Imam Ahmad)

Of course massive earthquakes and tsunamis with hundreds of thousands of victims does seem very terrible. If this is the gate that Allah gives to the good people to be forgiven and sent to heaven, is this still really that bad?

This is why Rasulullah (ﷺ), as reported by Shuhaib bin Sinan, said the following:

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Strange are the ways of a believer for there is good in every affair of his and this is not the case with anyone else except in the case of a believer for if he has an occasion to feel delight, he thanks (God), thus there is a good for him in it, and if he gets into trouble and shows resignation (and endures it patiently), there is a good for him in it.” (Sahih Muslim)

 

Do Good Things Really Happen to Bad People?

Allah does say in the Quran that azhab will be cast upon people when they are committing mischief and corruption in the lands. Numerous ayats explain this, but one among them is Surah Ash Shura ayat 30:

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

So We punished each (of them) for his sins, of them were some on whom We sent Hâsib (a violent wind with shower of stones) [as on the people of Lut (Lot)], and of them were some who were overtaken by As¬Saihah [torment – awful cry, (as Thamûd or Shu’aib’s people)], and of them were some whom We caused the earth to swallow [as Qârûn (Korah)], and of them were some whom We drowned [as the people of Nûh (Noah), or Fir’aun (Pharaoh) and his people]. It was not Allâh Who wronged them, but they wronged themselves.

This is not to mention what misfortune they will receive in hell afterwards.

 

But very often we see people who are committing mischief, corruption, so many sins, including the worst which is shirk. Yet they live happy lives, rich with all their wealth, laughing and enjoying what they have. Where is the azhab for them?

Allah says in Surah Al Imran ayat 178:

وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمۡلِى لَهُمۡ خَيۡرٌ۬ لِّأَنفُسِہِمۡ‌ۚ إِنَّمَا نُمۡلِى لَهُمۡ لِيَزۡدَادُوٓاْ إِثۡمً۬ا‌ۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ۬ مُّهِينٌ۬

And let not the disbelievers think that Our postponing of their punishment is good for them. We postpone the punishment only so that they may increase in sinfulness. And for them is a disgracing torment.

Uqbah bin Amir reported that Rasulullah (ﷺ) said:

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالى يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا مَا يُحِبُّ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ

When you see Allah gives good fortunes to His slaves who are always committing sins (disobedient), know that the person is being given istidraj by Allah” (Then Rasulullah [ﷺ] recited Surah Al An’am ayat 44, check it out! This hadeeth is from Musnad Imam Ahmad)

Good things happening to bad people is called istidraj, where essentially punishment is simply delayed and they commit more and more sins, and suddenly they are put in hell.

خَـٰلِدِينَ فِيہَآ أَبَدً۬…..

wherein they will abide forever..” (Surah An Nisa ayat 78)

Is there, truly, any good in this?

 

To what extent does ‘good’ or ‘bad’ things (in this world) matter anyway?

There is a very beautiful hadeeth which we really should ponder on. Narrated by Anas bin Malik, Rasulullah (ﷺ) said:

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ ‏.‏

وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

One amongst the people of Hell who had led a life of ease and plenty amongst the people of the world would be made to dip in Fire only once on the Day of Resurrection and then it would be said to him: ‘O, son of Adam, did you find any comfort, did you happen to get any goodness in the world?’ He would say: ‘By Allah, no, my Lord.‘”

And then that person from amongst the persons of the world be brought who had led the most miserable life (in the world) from amongst the inmates of Paradise. and he would be made to dip once in Paradise and it would be said to him. ‘0, son of Adam, did you face, any hardship? Or had any distress fallen to your lot?’ And he would say: ‘By Allah, no,0 my Lord, never did I face any hardship or experience any distress.'” (Sahih Muslim, emphasis given and hadeeth split in two for tadabbur purposes)

Re-read this hadeeth until you fully understand what happened. See how the person who enjoyed his life in the world said that he never enjoyed anything. See also how the person who suffered in the world said he never faced any problems. Certainly they did not lie. This is a perfect example on how whatever we may have experienced in the world (good or bad) no matter how extreme we think they are: they are really nothing, and will disappear into insignificance when faced with what we get in the hereafter.

 

In The End

Of course it is not that Muslims should only suffer. As the previously mentioned hadeeth of Shuhaib bin Sinan stated, our test is not only to be patient during hardship but also to be grateful in times of ease.

The point here is that it is true that good things happen to good people, and bad things happen to bad people. Yet the nature of this truth can only be understood by those who truly understand an important message that Islam brings, i.e. this world is temporary, it is not permanent. There is a hereafter which is the true reality which we must prepare ourselves for. We need to really ponder on this because this fact really should change the way we see things.

The good that will come to good people and the bad that will come to bad people are very often not understandable for those who do not believe or do not really understand the hereafter. Therefore, to answer the question “Why does bad thing happen to good people?” is actually a question of mindset and worldview.

If we do not yet fully understand this, then it shows how we will really need to seek more knowledge of the foundations of Islamic aqeeda and really ponder on it into our hearts so that we truly understand it. It is important as aqeeda is the basic of everything.

If we already understand this, then we should know more how much we must strive to strengthen our imaan even more. We should seek more and more knowledge of the deen so that we can do as much good deeds as possible, of course with intentions only to Allah, and so that we can avoid the bad deeds and seek forgiveness for what we have already done.

To end, let us read Surah Al Hadeed ayat 20 and ponder on its meanings and reflect on how it should affect our life.

ٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا لَعِبٌ۬ وَلَهۡوٌ۬ وَزِينَةٌ۬ وَتَفَاخُرُۢ بَيۡنَكُمۡ وَتَكَاثُرٌ۬ فِى ٱلۡأَمۡوَٲلِ وَٱلۡأَوۡلَـٰدِ‌ۖ كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُ ۥ ثُمَّ يَہِيجُ فَتَرَٮٰهُ مُصۡفَرًّ۬ا ثُمَّ يَكُونُ حُطَـٰمً۬ا‌ۖ وَفِى ٱلۡأَخِرَةِ عَذَابٌ۬ شَدِيدٌ۬ وَمَغۡفِرَةٌ۬ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٲنٌ۬‌ۚ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلۡغُرُورِ

“Know that the life of this world is but amusement and diversion and adornment and boasting to one another and competition in increase of wealth and children – like the example of a rain whose [resulting] plant growth pleases the tillers; then it dries and you see it turned yellow; then it becomes [scattered] debris. And in the Hereafter is severe punishment and forgiveness from Allah and approval. And what is the worldly life except the enjoyment of delusion.” 

 

“KAMI BAWA KE PENGADILAN INTERNASIONAL!” Memangnya Bisa?

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Ucapan tanpa dasar sudah biasa muncul di media, apalagi social media. Menariknya ini kadang muncul dari orang yang mestinya kompeten di bidangnya. Yang ingin saya soroti adalah soal ancaman/usulan/klaim/sejenisnya untuk membawa sebuah masalah ke pengadilan internasional. Seringkali klaim ini adalah justru tidak ada dasarnya. Mulai dari kasus Manohara, lalu kasus Siyono, kemudian tuduhan terhadap IHH, dan baru baru ini soal tuduhan Makar.

Tanpa mengurangi rasa simpati terhadap substansi kasus-kasus tersebut. Tanpa pula memaklumi keinginan semua orang agar keadilan bisa ditegakkan, dan “pengadilan Internasional” tampak seperti sesuatu yang sangat wah bling bling untuk digadang sebagai ksatria berzirah putih untuk menyelamatkan sang korban pendzaliman. Sayangnya, ada beberapa kompleksitas hukum yang mungkin orang awam sulit memahaminya.

InshaaAllah tulisan ini akan melakukan survei singkat kepada dua pengadilan yang dapat disebut sebagai “pengadilan internasional”.

Catatan: kalau ada yang di bold dan bukan judul bab/sub-bab, itu bisa diklik karena merupakan hyperlink, untuk informasi tambahan.

SURVEI PENGADILAN INTERNASIONAL

Ada dua pengadilan yang biasa disebut dengan “Pengadilan Internasional”, yaitu the International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, dan the International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional. Mari kita bertamasya ke masing-masingnya!

Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional alias ICJ adalah salah satu organ utama PBB, sebagaimana disebut di Pasal 7(1) pada Charter of the United Nations alias Piagam PBB. Pengaturan lebih rinci ada di Pasal 92-96 (Bab 16) Piagam PBB, dan leeeeebih detailnya ada di Statute of the International Court of Justice atau Statuta ICJ.

Dalam Statuta ICJ ini, ada beberapa pengaturan yang harus saya soroti.

Pertama, hanya negara yang boleh berperkara di ICJ. Ini sudah jelas disebut di Pasal 34(1) Statuta ICJ. Karena itu, tidak bisa seorang individu atau sebuah ormas mengajukan perkara ke ICJ.

Kedua, harus ada kesepakatan dulu antara negara yang bersengketa. Sebagaimana tersebut di Pasal 36(1) dan 40(1) Statuta ICJ, kecuali jika sebuah negara telah melakukan deklarasi khusus untuk “menerima kewenangan ICJ untuk sebagian/seluruh kasus” sesuai Pasal 36(2)-(5) yang mana minim sekali negara yang melakukan deklarasi ini. Jadi tidak bisa semudah itu sebuah pihak, walaupun itu negara, mengadu pada ICJ untuk menyeret negara lain ke ICJ.

Jadi secara formil banyak sekali halangan dan batasan untuk bisa membawa kasus ke ICJ. Mungkin bisa dibayangkan sendiri kenapa kasus Manohara dan Siyono tidak bisa masuk ke ICJ?

Mahkamah Pidana Internasional

Yang ini mungkin yang agak hangat saat tulisan ini dibuat. Sebuah situs yang mengutip akun twitter mengklaim bahwa kasus tuduhan makar oleh Tito Karnavian bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional alias ICC. Mari kita bertamasya sejenak ke instrument hukum primer ICC yaitu Rome Statute atau Statuta Roma. Tamasya kali ini akan lebih panjang dari ICJ karena pengaturannya lebih komprehensif, dan lebih banyak poin yang perlu saya singgung.

Pertama, siapakah yang bisa dilaporkan? Menurut Pasal 12(2) Statuta Roma, ICC hanya boleh melaksanakan kewenangannya jika (a) dugaan kejahatan terjadi di wilayah negara anggota, atau jika (b) terduga pelaku adalah warga negara anggota. Maksudnya negara anggota ini adalah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Sayangnya, negara tempat kejadian dan kewarganegaraan Pak Tito Karnavian adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak meratifikasi Statuta Roma.

Eh, tapi ada pengecualian dari Pasal 12(2) lho, yaitu di Pasal 13(b). Jika Dewan Keamanan PBB sudah berfatwa dengan berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk menyuruh ICC memeriksa sebuah perkara, sudah harus dilaksanakan. Hanya saja, DK PBB tidak bisa pilih pilih tersangka karena hanya “situations” (ICC memaknai terminology ini adalah tempat kejadian perkara, misalnya situation in Darfur Sudan, atau situation in Libya, etc) yang dapat mereka perintahkan untuk diperiksa. Penetapan tersangka dlsb tetap oleh Prosecutor/Penuntut Umum (bukan pelapor!).

Lalu lalu, DK PBB dalam Bab VII Piagam PBB pun, sesuai Pasal 39 (pasal pertama di Bab VII), hanya akan bertindak dalam hal ancaman atau gangguan terhadap perdamaian atau keamanan dunia, atau agresi militer. Adakah kasus imbas tuduhan makar ini masuk dalam kategori ini? Penahanan orang yang, yah, maaf saja, apakah sampai 2 orang? 3? 4? Sulit ya.

Apalagi, perlu kita diskusikan proses politik di DK PBB dan beberapa negara dengan hak veto yang siap memblokir resolusi apapun yang mengganggu Indonesia? Kira-kira yang duluan akan veto adalah siapa ya?

Belum lagi kalau kita bicara soal kewenangan materil. Perkara seperti apa yang bisa dibawa ke ICC? Pasal 5 menyebutkan ada 4 kejahatan internasional yang masuk kewenangan materil ICC, yaitu Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Agresi. Apakah kasus tuduhan makar ini bisa masuk ke salah satunya? Mungkin sekilas iya, tapi sayangnya kita tidak bisa memahami istilah hukum sesuai ndas kita masing-masing. Karena itu, keempat kejahatan tersebut dirinci lebih detail lagi di pasal 6 (Genosida), Pasal 7 (KTK), Pasal 8 (Kejahatan Perang), dan Pasal 8bis (Agresi). Sekilas saja yuk survei.

Genosida liat sini aja ya –> klik klik klik 

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, menurut Pasal 7(1) : salah satu dari tindakan berikut jika dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil, dan dengan mengetahui: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, aduh dibaca sendiri saja ya. Penahanan juga ada sih di Pasal 7(1)(e). Bisakah kasus tuduhan makar masuk? Nanti kita bahas dikit lagi ya.

Kejahatan Perang adalah intinya kejahatan yang dilakukan terkait dan dalam konteks konflik bersenjata. Pasal 8 adalah pasal yang pualing panjang, maaf ya, dibaca sendiri, banyak banget.

Kejahatan Agresi oleh Pasal 8bis didefinisikan sebagai perencanaan, persiapan, permulaan, atau eksekusi, oleh seseorang yang memiliki posisi efektif untuk mengendalikan atau mengarahkan tindakan politik atau militer di sebuah negara, sebuah tindakan agresi yang, melihat karakter, berat, dan skalanya, adalah pelanggaran jelas dari Piagam PBB. Nah, kalau ‘tindakan agresi’nya apa? Aduh baca sendiri saja ya, soalnya Pasal 8bis ini baru ditambahkan tahun 2010 melalui sebuah amandemen yang bisa didownload di link ini

Nah, sulit sekali kan. Apalagi Pasal 9 Statuta Roma mengarahkan juga untuk menggunakan sebuah dokumen lain untuk menafsirkan lebih lanjut Pasal-Pasal 6-8bis, yaitu ICC Elements of Crime. Di sini akan tampak kesulitan yang lebih besar lagi untuk memasukkan tuduhan makar ke Pasal 7(1)(e). Karena bukan hanya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan mensyaratkan bahwa tindakan harus merupakan bagian dari serangan yang ‘meluas atau sistematik’. Tapi ICC Elements of Crime untuk Pasal 7(1)(e) menyebutkan bahwa salah satu unsur lain yang harus dibuktikan adalah “beratnya tindakan adalah sedemikian rupa sampai merupakan pelanggaran fundamental hukum terhadap internasional”. Seberapa jauh dan beratnyakah dilanggarnya hak para korban ini dalam penahanannya? Tanpa mengurangi rasa simpati, tapi rasanya sulit terpenuhi unsur satu ini. Belum lagi ditimbang dari unsur unsur lainnya.

Belum lagi ketika kita menimbang juga Pasal 17(1)(d) dan 53(1)(c), yaitu bahwa sebuah kasus tidak dapat dibawa ke ICC jika dianggap kurang berat. The Office of the Prosecutor (OTP), ICC, pernah merilis sebuah surat terbuka terkait perang Irak pada tahun 2006. Terlepas dari kesetujuan atau ketidak setujuan pada sebagian atau keseluruhan konten surat itu, terdapat penafsiran penting terhadap konsep ‘kejahatan yang dinilai kurang berat’ yang antara lain ditafsirkan sebagai ‘banyaknya jumlah korban’. Bukannya tidak ada nilai pada manusia walaupun cuma satu orang. Hanya saja, sebagaimana OTP menjelaskan, sulit sekali untuk ICC menghabiskan sumberdaya untuk menindak kejahatan yang korbannya ‘hanya’ sedikit (dalam surat tersebut, disebut sebuah kejahatan yang korbannya mungkin 4-12 orang). Padahal di sisi lain, ICC juga menangani kasus-kasus dengan korban tewas beribu-ribu dan mengakibatkan gelombang pengungsi sampai berjuta orang. Makanya dalam mukadimahnya, ICC mengatakan bahwa ia akan menindak bukan kejahatan kejahatan serius, melainkan yang paling serius alias “… the most serious crimes…”.

 

KESIMPULAN

Dengan demikian, walaupun kita gemas sekali terhadap kelakuan oknum oknum tertentu, sayang sekali Pengadilan Internasional bukanlah solusi. Tidak bisa membawa ke sana. Bisa jadi kasusnya betul pidana internasional, misalnya kasus Siyono yang bisa jadi masuk Pasal 7(1)(a) Statuta Roma. Bukan hanya pembunuhan, tapi mungkin bisa merupakan tindakan sistematik atau meluas sebagaimana disyaratkan untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan? Mungkin saja. Tapi kemudian terbentur pada beraneka syarat lain.

Silahkan mengumpat sumpah serapah kepada hukum internasional, kami pun yang paham hukum internasional juga mengumpat sumpah serapah kepada hukum internasional dengan memberikan juga dasar hukum dan kajian teori yang mungkin lebih kuat daripada orang awam. Hukum internasional memiliki banyak kelemahan, bahkan jauh lebih banyak daripada hukum nasional. Jadi bayangkan kalau anda melihat hukum nasional itu lemah sekali, fikirkan saja: hukum internasional lebih parah bro. Jangan kira cuma Amerika saja yang bisa lolos. Nyatanya negara seperti Sudan saja sudah kena sanksi dari DK PBB dan dipanggil-panggil oleh ICC saja sudah berapa tahun santai-santai saja kok.

Ada yang mengusulkan “barangkali ini retorika saja”. Tapi mbok ya kalo retorika yang betul. Jangan berikan informasi salah.

Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang tepat, silahkan disampaikan di komentar.

 

BEBERAPA CATATAN TERHADAP TWEET @AlmaghribiS

Saya sangat simpati terhadap apa yang diperjuangkan oleh akun ini. Demi Allah, iya. Tapi saya ingin meluruskan beberapa hal terkait hukum internasional yang di-tweet-kan. Untuk setiap tweet yang saya komentari, itu saya kasih hyperlink langsung ke tweet ybs sebelum selanjutnya saya komentari.

  1. Tweet: sejak diterbitkannya statuta roma tshun 1998. Setiap individu merupakan subyek dr hukum internasional.

Komentar: Individu tampaknya telah lama menjadi subjek hukum internasional sebetulnya, antara lain sejak pengakuan HAM di Piagam PBB tahun 1945, lalu Deklarasi Universal HAM tahun 1948, lalu konvensi-konvensi lainnya di tahun tahun berikutnya. Semua sebelum tahun 1998. TApi substansinya, oke. Individu adalah subjek hukum internasional. Tapi sejauh mana?

2. Tweet: berarti setiap individu dimanapun berada,dapat menuntut maupun dituntut dedepan meja peradilan internasional.

Komentar: Eit, dasar hukumnya apa? Kata siapa? Karena orang mau cerai pun nggak bisa di TIPIKOR, dan mau sesadis apapun pembunuhan tidak bisa diadili di pengadilan agama. Setiap pengadilan punya batasan dalam kompetensinya. Pertanyaan saya, pengadilan mana yang bisa menerima tuntutan dan melakukan tuntutan pada individu? Jawaban: tidak ada. Di ICC pun, konteksnya adalah Prosecutor mendakwa individu.

3. Tweet: contoh subyek hukum ini adalah diadilinya RADOVAN KARADZIC (mantan pemimpin serbia bosnia) yg diadili atas tindakan kejahatan kemanusiaan.

Komentar: kritik kecil adalah bahwa Karadzic bukanlah pemimpin Serbia Bosnia, melainkan jendral militer. Tapi ya sudahlah. Tapi, apakah ini adalah contoh bagus untuk argumen sebelumnya? Sayangnya tidak. Memang yang dituntut adalah individu, tapi yang menuntut bukan individu. Radovan Karadzic beserta banyak terdakwa dan terpidana lain diadili di the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, yaitu sebuah pengadilan pidana internasional Ad-Hoc bentukan Dewan Keamanan PBB. Tidak ada proses pelaporan oleh individu, sayangnya.

4. Tweet: berangkat dari kasus pegawai kereta danzig ini, Mahkamah internasional mengeluarkan keputusan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada orang perorangan maka hak itu hrs diakui dan mempunyai daya laku dlm hukum internasional. Artinya diakui oleh suatu badan peradilan internasional.

Komentar: Betul memiliki daya hukum dalam hukum internasional, dan ini diakui oleh peradilan internasional yaitu dalam kasus ini Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice (PCIJ) yang merupakan semodel ICJ tapi untuk Liga Bangsa Bangsa (sebelum ada PBB). Tapi apa serta merta berarti individu bisa menuntut ke pengadilan internasional? Karena kasus pegawai kereta Danzig di muka PCIJ yang dimaksud justru menyebutkan bahwa para pegawai kereta Danzig tersebut boleh mengajukan klaim ke Pengadilan DanzigTidak menyebut bolehnya membawa ke pengadilan internasional.

5. Tweet: sri bintang pamungkas baru2 ini mengajukan peradilan kpd tito k arnavian diperadilan internasional jenewa (switzerland)

Komentar: Kecil saja. Pengadilan internasional apa ya yang ada di Switzerland? ICJ berada di The Hague, Belanda. ICC juga berada di The Hague. Tapi kalau saya kulik kulik, di Geneva ada Swiss Arbitration Association. Arbitrase bisa saja menangani sengketa internasional. Tapi kita ketahui bahwa Arbitrase itu (a) untuk sengketa komersil, dan (b) bukan pengadilan, walaupun ada kemiripan. Atau ada juga International Commission of Jurists, yang merupakan komite pakar hukum internasional dan kantornya juga di Geneva. Bukan pengadilan, tapi singkatannya ICJ juga jadi barangkali tertukar. Mohon pencerahannya.

————————————–

Barangkali itu saja yang perlu saya komentari. Intinya sederhana: sayang sekali saya belum menemukan pengadilan internasional yang bisa mengurus masalah ini. Mari kita sama sama fikirkan bagaimana bisa menuntut keadilan dengan cara yang sebaik-baiknya, karena sesungguhnya kita memiliki kerisauan yang sama kok. Dalih penangkapannya lebih ajaib dari David Coperfield. Tapi ya kok mau diurus lewat pengadilan nasional, takut nggak beres. Kalau lewat pengadilan internasional, kok nggak ada yang bisa. Kalo di Uni Eropa bisa lho di pengadilan HAM-nya sana. Sayangnya kita nggak punya. Adanya melalui ASEAN yang itu nggak jelas juntrunganya.

Kadang-kadang untuk hal seperti ini saya cuma berfikir nunggu Yaumid Din saja, karena Yang Maha Adil memang cuma Allah. Dan Allah itu harusnya lebih ditakuti daripada pengadilan.

wallaahu’alam

Demonstrasi 411 dan 212 dalam Tinjauan Maqashid Shari’ah

 

 

Pengantar

Kasus gubernur incumbent DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias BTP yang “diduga” (sesuai terminologi hukum) menista agama telah menunjukkan reaksi yang sangat besar dari beraneka pihak. Antara lain, yang sangat epic adalah demonstrasi besar besaran tanggal 411 dan 212 menuntut Polisi memproses hukum kasus BTP.

Kontroversi bertebaran dari kalangan sekuler maupun agamis yang menentang demonstrasi tersebut. Tulisan ini akan fokus kepada kontroversi dari kalangan agamis. Kontroversi pertama adalah bahwa demonstrasi, oleh sebagian kalangan, dianggap merupakan tindakan bermental khawarij. Hal ini membutuhkan analisis nash, dan tidak termasuk dalam cakupan tulisan ini. Kontroversi kedua adalah berdasarkan klaim beberapa kalangan bahwa demonstrasi akan menimbulkan kekacauan lebih besar seperti di Suriah. Seperti kata seorang Ulama besar dari Madinah, kekacauan Suriah adalah bukti nyata kebenaran ‘Manhaj Salafi’ yang ingin menghindarkan mudharat yang besar: demonstrasi adalah awal dari kekacauan. Dari kalangan yang lain, ada kekhawatiran bahwa demonstrasi akan ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk makar antara lain PBNU –dan inipun merupakan analisis berdasarkan maslahat.

Yang kedua inilah yang akan dianalisis dalam tulisan ini, apakah betul memang demonstrasi tersebut bertentangan dengan maslahat dan membawa mudharat. Yang akan dilakukan adalah analisis berdasarkan Maqashid Shari’ah. Utamanya sebagai latihan dari kelas Ushul Fiqih yang sedang saya ikuti.

 

Tentang Maqashid Shari’ah

Singkatnya, Maqasid Shari’ah adalah tujuan-tujuan Shari’ah Islam. Jika sesuatu memenuhinya, maka ia merupakan maslahat. Jika tidak memenuhinya, maka ia adalah mudharat. Imran Ahsan Nyazee Khan menyebutkan bahwa para ulama mengklasifikasikan adanya lima tujuan Shari’ah Islam, yaitu:

  • Menjaga Agama,
  • Menjaga Nyawa,
  • Menjaga Keturunan,
  • Menjaga Akal,
  • Menjaga Harta,

Dan demikian pula urutan prioritasnya, walaupun Imam Al Ghazali mengatakan bahwa bisa saja ada pendapat bahwa Menjaga Nyawa adalah lebih utama dari Agama karena tanpa Nyawa tidak ada Agama. Akan tetapi beliau juga mengakui bahwa banyak sekali hukum yang menunjukkan lebih utamanya menjaga Agama daripada menjaga Nyawa. Beliau menyatakan bahwa empat Maqashid Shari’ah yang No. 2-5 itu bertujuan untuk mendukung Menjaga Agama sebagai tujuan utama.

Ada perdebatan mengenai apakah ada lebih dari lima Maqashid Shari’ah, tapi kalau dalam diskusi kelas Ushul Fiqih minggu lalu, tampaknya lebih kuat yang mengatakan bahwa bisa ada lebih.

 

Tentang Demonstrasi 411 dan 212: Menjaga Agama

Satu hal yang sangat jelas adalah bahwa aksi demonstrasi tersebut adalah dalam rangka Menjaga Agama (Maqashid Shari’ah No.1). Bukannya agama ini akan rusak kalau tidak dibela, tapi ketersinggungan akibat dihinanya agama adalah ghiroh sedangkan ghiroh adalah tidak bisa lepas dari cinta, dan cinta adalah tanda Iman. Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. pun, yang paling paham soal agama Islam karena belajar dari Sang Nabi sendiri, pun siap cabut pedang ketika ada yang menghina agama –bukan karena takut agamanya lemah (lengkapnya lihat tulisan Kang Abu Aishah ). Islam akan bertahan, dan ia akan bertahan antara lain melalui wasilah para pemeluknya yang berjuang dan berdakwah: pertanyaannya tinggal apakah kita termasuk yang diam atau ikut bergerak. Setahu saya tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa penista Nabi Muhammad s.a.w. dihukum mati, dan jika Muslim maka dihukumi murtad. Bukannya sedikit orang yang menghina Islam. Tapi jika seorang Public Figure melakukannya, lalu lolos tanpa tindakan, tentunya dampaknya besar.

Sebetulnya koridor pertama yang ada dalam sistem hukum Indonesia adalah memproses melalui hukum pidana sebab ada pasal 156a KUHP terkait penistaan agama. Para ulama dan ormas Islam pun menyampaikan laporan sesuai prosedur. Hanya saja tampak sekali prosesnya akan mandeg, mengingat kepolisian terlihat sangat membela BTP. Akhirnya para ulama dan ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa yang merupakan cara sah juga untuk melaksanakan kebebasan berekspresi. Yang dituntutkan tidak neko neko, bukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang diminta hanya supaya kepolisian menjalankan tugasnya saja. Ini adalah tahap yang diperlukan ketika cara pertama (pelaporan) sudah gagal atau tampak gagal.

Belum lagi, ternyata 411 dan 212 dapat menjadi momentum besar untuk menyatukan umat dari berbagai firqoh (kecuali sebagian kecil saja), serta secara umum meningkatkan ghiroh keislaman bagi mereka yang ikut demonstrasi maupun yang mendukung secara moril. Karena itu, sulit dibantah bahwa demonstrasi ini adalah memenuhi Maqashid Shari’ah pertama yaitu menjaga Agama.

Menjaga Nyawa

Yang menjadi kekhawatiran adalah terpenuhinya Maqashid Shari’ah kedua ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa demonstrasi memang dapat menjadi sangat sangat alot. Ribuan terbunuh dan lebih banyak lagi yang terluka pada revousi di Mesir tahun 2011 dan 2013. Apalagi Suriah, berawal dari demonstrasi kini menjadi luar biasa parah. Korban tewas hampir 500.000 dan puluhan juta menjadi pengungsi atau internally displaced persons. Tidak jarang pula terjadi bentrok di berbagai demonstrasi, apapun motivasinya (demo soal kenaikan harga bahan pokok kah, atau yang lainnya). Belum lagi ada dugaan bahwa akan terjadi makar untuk menggulingkan pemerintahan.

Jika urusan nyawa ini dipandang remeh, apalagi jika terjadi betul makar besar-besaran, revolusi yang terjadi bisa meluas seperti di Mesir atau bahkan Suriah. Dan jika itu memang betul terjadi, luar biasa berabe sekali. Konon di Suriah, ada laporan menyatakan bahwa Masjid-pun dibom oleh pasukan Amerika Serikat, yang terjadi baru baru ini (sebelumnya banyak laporan serupa akibat bombardir Pemerintah Suriah). Akhirnya Maqashid Shari’ah yang utama, Menjaga Agama, pun jadi terkompromikan.

Memilih Prioritas: Sulit Mencari Alat?

Ketika tampaknya dua Maqashid Shari’ah bertemu seperti ini, ada beberapa cara memilih yang dapat dilakukan.

Pertama, adalah Maslahah yang diterima vs ditolak, antara lain bisa ditolak karena bertentangan dengan nash. Ini perdebatan lain yang tidak saya bahas, sebagaimana dijelaskan di awal.

Kedua, Maslahat Daruriyah vs Hajiyah vs Tahsiniyah, dan semakin ke kiri akan semakin utama. Daruriyah adalah ketika tidak terpenuhi maka akan mengancam stabilitas sosial sedemikian rupa sehingga akan kacau luar biasa. Sudah dijelaskan tadi, dampak kedua poin di atas sama-sama seperti itu: direndahkannya agama dalam skala lebih luas atau makar yang bisa memakan korban lebih. Jelas bukan Hajiyah (penting tapi tidak urgent) atau Tahsiniyah (pelengkap saja).

Ketiga, Maslahat Umum vs Maslahat Pribadi. Sekali lagi keduanya pun sama saja di Maslahat Umum, sehingga situasi kita tidak terbantu di sini.

Keempat, prioritas urutan antara jenis Maqashid Shari’ah. Di satu sisi, mungkin sekilas akan tampak bahwa mendukung demonstrasi 411 dan 212 akan menang karena dia tergolong pada Menjaga Agama yang tingkatnya lebih tinggi daripada Menjaga Nyawa. Hanya saja, di sisi lain, argument bahwa tidak terpenuhinya tujuan Menjaga Nyawa dapat berimbas pada tujuan Menjaga Agama. Jika revolusi terjadi maka ada kemungkinan tidak terpenuhinya tujuan Menjaga Nyawa juga, sehingga langsung kena dua maqashid sekaligus? Akhirnya poinnya jadi seri pula di sini.

Solusi Dalam Memilih: Perbandingan Hujjah

Akhirnya saya pribadi menyelesaikan pertentangan ini dengan membandingkan hujjah dari masing-masing pihaknya. Sejauh apa kuatnya para pihak memiliki argument untuk mendukung klaim Maqashid Shari’ah-nya?

Bagi yang mengatakan bahwa demonstrasi itu penting untuk Menjaga Agama, secara kasat mata akan tampak bahwa tidak ada kelemahannya. Sudah mafhum bahwa kelakuan seorang public figure, yang didukung banyak sekali orang, akan berdampak sangat luas. Inilah sebabnya banyak ulama mensyaratkan akhlaq pada seorang pemimpin, dan saya yakin ‘bermulut comberan’ jelas akhlaq yang buruk. Maka sangat logis jika perilaku buruk seorang public figure –apalagi terhadap Agama Islam—lolos saja, dampaknya pun akan luas.

Dugaan tersebut pun terbukti benar. Jelas sebelum demonstrasi, tidak diprosesnya kasus BTP ini adalah pengelakan tanpa dasar. Tidak butuh bukti konkrit untuk penetapan tersangka, melainkan bukti permulaan saja. Yang dituntut oleh demonstran hanya proses hukum sebagaimana mestinya kok, dan akhirnya tercapai setelah adanya demonstrasi. Baru penetapan tersangka dan sekarang sidang, perjuangan belum selesai, akan kita kawal prosesnya.

Kita bandingkan dengan hujjah pihak yang mengkhawatirkan terjadinya makar dan kekacauan yang dapat menghambat terpenuhinya tujuan Menjaga Nyawa.

Pertama, sekuat apakah bukti pendukung dugaan akan adanya makar? Dan, ketika ada bukti kuat, sedasyat apakah kemungkinan makar tersebut? Sejauh yang saya telusuri, informasi yang ada hanyalah bahwa ada dugaan pihak-pihak yang akan melakukan makar. Saya tidak menemukan adanya informasi atau spekulasi mengenai kemungkinan kedasyatan apapun. Misalnya, aliran senjata? Atau, ormas-ormas besar tertentu?

Kedua, seberapa besarkah kemungkinan rusuh yang mengeskalasi menjadi runyam seperti di Suriah atau Mesir? Penting dilakukan perbandingan situasi politik. Di satu sisi, ada gelombang Arab Spring yang sedang menghantam negara-negara Timur Tengah sehingga memang secara umum keadaan sedang panas luar biasa dengan semangat revolusi. Di sisi lain, terutama sekali soal Suriah, mereka adalah sebuah tipikal rezim militer diktator yang sudah punya track record pembantaian masal . Di Mesir pun, tahun 2011 pemerintahnya terkenal diktator (tapi tidak terkenal pembatasan beragama, hanya politik saja). Apakah pemerintah Indonesia terkenal dengan diktatorismenya? Mungkin dulu. Okelah, sedikit. Tapi apakah bisa dibandingkan? Memang betul gara-gara kasus BTP ini jadi ada pergolakan di Indonesia apalagi di tengah aura pemilihan gubernur DKI Jakarta. Tapi apakah bisa dibandingkan? Apalagi tidak ada kompleksitas pemerintah yang berbeda agama dengan mayoritas rakyat, sebagaimana di Suriah, yang dapat menggelinding menjadi konflik Agama.

Ketiga, seberapa besarkah biasanya demonstrasi menghasilkan korban? Oke memang Mesir dan Suriah adalah contoh yang sangat ekstrim. Tapi dibandingkan seluruh trend demonstrasi lain yang terjadi di dunia atau malah di Indonesia? Tidak ada satupun statistic penyebab kematian di seluruh dunia yang menyebut demonstrasi sebagai salah satu penyebab kematian. Justru yang ada adalah kematian sebagai akibat kecelakaan. Padahal, biasanya orang berkendara untuk mencari nafkah (Menjaga Harta) atau Sekolah (Menjaga Akal), keduanya lebih rendah daripada  tujuan Menjaga Nyawa, atau bahkan untuk hiburan saja (Maslahat Tahsiniyah). Tidak ada fatwa ulama yang melarangnya atau bahkan menghimbau untuk tidak melakukan perjalanan. Yang ada hanya menghimbau untuk berhati-hati saja selama berkendara, karena jika berhati-hati akan mengurangi (tidak mengeliminasi 100%) angka kecelakaan.

Maka keempat pun, dapat dilihat bahwa kemungkinan adanya makar yang akan meluas dengan jalan provokasi pun dapat dikurangi sedapat mungkin dengan persiapan dan disiplin yang tinggi. Dan hal ini pun dilakukan dengan koordinasi yang sangat baik dari berbagai elemen yang terlibat demonstrasi. Akhirnya semuanya sangat tertib sekali. Kerusuhan sempat terjadi di demonstrasi 411 tapi itu sebentar saja dan terlokalisir dan itupun jauh setelah mayoritas peserta demonstrasi telah pulang. Pada demonstrasi 212 pun juga berjalan dengan luar biasa damai sekali, beda dengan aksi tandingannya.

Kelima, ketika dikhawatirkan ada pihak yang menunggangi aksi demonstrasi (yang mana dampaknya pun tidak jelas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya). Apakah tidak dikhawatirkan adanya pihak pihak lain yang akan menunggangi tidak ditindaknya BTP atas penistaan agama yang dilakukannya, yang kemudian dikhawatirkan akan meluas jika lolos tanpa hukuman?

Kesimpulan

Dengan demikian, tampak jelas bahwa menjalankan aksi demonstrasi 411 dan 212 adalah pemenuhan Maqashid Shari’ah yang utama yaitu Menjaga Agama. Ia bersifat Maslahat Umum, Daruriyat, dan berada pada tingkat tertinggi di antara kelima maqashid lainnya. Sulit ditemukan kelemahan pada hujjahnya sebagai pemenuh tujuan Menjaga Agama tersebut.

Bandingkanlah dengan tidak dianjurkannya demonstrasi tersebut karena alasan Menjaga Nyawa (dan bisa jadi meningkat jadi Menjaga Agama). Belum konkrit bahwa makar tersebut akan terjadi, terlebih lagi tidak ditemukan bukti penyokong kekhawatiran berskala besar sehingga dapat menimbulkan kekacauan dan pembunuhan besar-besaran. Kaidah fiqih “ragu tidak bisa mengalahkan yakin” pun berlaku di sini. Terlebih lagi, kemungkinan mudharat demonstrasi pun sangat bisa diminimalisir (walaupun tidak bisa 100%) dengan disiplin dan perencanaan dan koordinasi yang baik. Dan hal tersebut pun terwujud.

Dengan demikian, tampak bahwa argument para pendukung demonstrasi 411 dan 212 adalah lebih kuat daripada yang tidak mendukung demonstrasi tersebut, jika ditinjau dari Maqashid Shari’ah. Walaupun demikian, sekali lagi ini bergantung pada kuatnya bukti-bukti yang dimiliki oleh kalangan yang tidak mendukung demonstrasi. Jika ternyata ada bukti-bukti yang menunjukkan indikasi kuat akan terjadinya makar besar-besaran dan revolusi, kesimpulan ini dapat berubah.

Wallaahu’alam

Rujukan utama:

Imran Ahsan Nyazee Khan, 2000, Islamic Jurisprudence, The International Institute of Islamic Thought, Islamabad