REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

 

REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Fajri Matahati Muhammadin*

Makalah disampaikan pada Kajian Saturday Forum yang diadakan oleh the Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Jakarta.

(versi yang lebih oke bisa didonlot DI SINI atau juga DI SINI)

ABSTRACT

Are we in favor of human rights protection? Or do we prefer tirany and persecution towards it? It seems like an easy choice, yet such questions are a false dilemma as if there are only two choices: ‘you are either with us or against us’. While we may have to critically ask: who is ‘us’? Is this ‘us’ the only truth, or the best truth?

This lecture will engage in a discussion on human rights from an international law perspective with a postcolonial approach. It will be seen how colonialism was very sentral to the hegemony of western thought in the development of international law, and how the pattern has repeated itself in the modern era. This starts with the shaping of the concept of ‘sovereignty’ and then on ‘human rights’. It is hoped that scholars of international law and world leaders would –in their own capacities—lead and direct the development of international law especially on human rights so that it can be more fair and inclusive towards the diversity of views that exist.

 

INTISARI

Apakah kita menginginkan perlindungan hak asasi manusia? Ataukah menginginkan kedzoliman terhadapnya? Dua pilihan ini tampak terlalu mudah, tapi ternyata dalam penerapannya merupakan false dilemma seakan-akan pilihannya hanya dua: ‘you are either with us or against us’. Padahal, siapakah ‘us’ yang dimaksud? Apakah ‘us’ ini adalah satu-satunya yang benar, atau bahkan satu-satunya yang ada?

Sesi kali ini akan menyelami hak asasi manusia dari sudut pandang hukum internasional dengan pendekatan postkolonialisme. Akan dilihat bagaimana kolonialisme adalah sangat sentral pada hegemoni pemikiran barat dalam perkembangan hukum internasional, dan bagaimana di era modern ternyata polanya tampak berulang. Hal ini dimulai dari pembentukan konsep kedaulatan, dan kemudian juga pada hak asasi manusia. Para akademisi hukum internasional dan pemimpin dunia harus terus bergerak dengan bidangnya masing-masing untuk mengarahkan hukum internasional pada umumnya dan hukum HAM pada khususnya untuk lebih fair dan inklusif melibatkan keanekaragaman perspektif yang ada.

 

  1. PENDAHULUAN

Apakah kita tidak ingin hak asasi kita diakui? Mudah sekali menjawab pertanyaan ini, barangkali yang ditanya akan reflek menjawab dengan ekspresi ‘ya iya lah’ walau tak melisankannya.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu istilah yang sangat beken di masa ini. Hampir setiap hal disangkutpautkan dengan HAM, yang telah banyak dianggap sebagai semacam ‘standard kebenaran’. Antara lain yang mungkin paling dekat adalah ketika gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama divonis bersalah dalam sidang penistaan agama, United Nations sampai berkomentar bahwa hal ini melanggar HAM dan bahwa Indonesia harus menghapus Pasal Penistaan Agama.[1] Ketika Aceh menerapkan Syariat Islam pun kemudian terdengar teriakan-teriakan yang sama dari para komunitas HAM.[2]

HAM pun yang didengung-dengungkan untuk mereformasi banyak sekali hal, antara lain dalam normalisasi dan legalisasi LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgenders).[3] Bahkan, laporan yang disampaikan khusus di muka General Assembly United Nations (UN) tidak segan mengatakan bahwa penyiksaan yang dilakukan menurut hukum agama adalah bertentangan dengan HAM dan harus dihapuskan.[4]

Hukum internasional pun merupakan sesuatu yang sangat berdampak pada umat manusia sekarang, apalagi di bawah rezim UN. Sejak tahun 1945 ketika UN Charter pertama kali disusun, resmi pertama diakui Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari hukum internasional.[5] Hukum internasional mengakui bahwa sebuah negara memiliki kedaulatan, dan ini sedikit banyak memiliki keserupaan dengan hukum nasional yang mengakui bahwa seorang manusia yang memiliki kebebasan. Apakah hal ini berarti tidak ada pembatasan sama sekali? Sejauh mana hukum dapat membatasi kebebasan tersebut?

Paper ini akan memaparkan hubungan antara Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, serta kedaulatan negara.

  1. HUKUM INTERNASIONAL
  2. Tentang Hukum Internasional

Yang nampaknya menjadi kesepakatan antara semua ahli adalah bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan,[6] tapi mereka berbeda-beda pendapat mengenai dari manakah kumpulan peraturan-peraturan itu berasal.

Sebagian mengatakan bahwa ia haruslah berlandaskan moralitas dan keadilan yang mana ia bukan dibuat oleh manusia melainkan secara alamiah sudah ada ‘dari sananya’, sehingga manusia hanya menjalankan saja dan kalau hukum tidak sesuai keadilan maka ia bukanlah hukum, dan inilah mazhab ‘hukum alam’.[7] Dalam konteks hukum Islam, fiqih haruslah merupakan aturan-aturan yang diturunkan dari adillah tafsiliyah –yang mana adillah dari kata dalil maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah.[8] Mazhab positivism hukum melihat hukum terlepas dari keadilan atau nilai-nilai lainnya, asalkan ia dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang maka ia adalah hukum.[9]

Salah satu ahli mazhab positivis yaitu John Austin penting diperhatikan pendapatnya tentang hukum, karena dampaknya besar terhadap pemahaman konteks hukum internasional. Hukum internasional ini bisa bermakna dua, yang pertama adalah hukum perdata internasional atau hubungan antar tata hukum serta yang kedua adalah hukum internasional public.[10] Yang kedua ini adalah yang menjadi bahasan kita.

Bagi Austin, hukum yang sejati haruslah merupakan perintah dari political superiors (atau sovereign atau daulat) kepada political inferiors (yang diperintah).[11] Sebagai konsekuensi, hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara –masing-masingnya memiliki kedaulatan, dan tidak ada daulat tertinggi di atas mereka—pun tidak dianggap sebagai hukum oleh Austin.[12]

Banyak sekali ahli hukum yang sudah membantah pendapat Austin tentang hukum internasional,[13] tapi mazhab hukum positivis tampak menjadi tulang punggung pada banyak sistem hukum modern. Mazhab yang mengutamakan pentingnya kewenangan berlakunya suatu aturan hukum tentunya akan menuntut adanya pengamatan lebih terhadap sebuah sistem hukum yang tidak memiliki figure pemerintah berdaulat yang menaungi semuanya. Kalau tidak ada sosok ‘daulat’, siapa yang akan memberi perintah kepada daulat-daulat yang hendak diperintah oleh hukum internasional ini? Pertanyaan inilah yang akan melandasi hubungan antara hukum internasional dan kedaulatan nantinya.

  1. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Penting sekali mengenal sumber-sumber hukum dan bagaimana sifatnya, karena dari sanalah dapat diketahui apa saja hukum yang berlaku di sebuah sistem. Secara tradisional, Statuta International Court of Justice menyebut sumber-sumber hukum Internasional pada Pasal 38(1),[14] pada intinya adalah sebagai berikut:

  1. Perjanjian internasional, bagi para pihak-pihaknya
  2. Kebiasaan internasional, yang oleh praktek umum diterima sebagai hukum
  3. Prinsip-prinsip umum hukum yang dianut di negara-negara beradab
  4. Putusan hakim terdahulu, atau disebut juga case law
  5. Karya-karya para ahli hukum.

Perjanjian internasional disebut sebagai sumber hukum internasional yang paling utama,[15] dan ia bersifat mengikat kepada para pihak yang berperjanjian. Perlu dicatat bahwa pada perjanjian internasional yang bersifat multilateral[16] negara pihak bisa saja melakukan ‘reservasi’, atau pengecualian pada pasal-pasal tertentu, dengan syarat:

  • Perjanjian tersebut tidak melarang ‘reservasi’ baik umum maupun khusus, dan
  • Pasal yang hendak di’reservasi’, ketika dikecualikan tidak akan menimbulkan tidak terpenuhinya maksud dan tujuan umum dari perjanjian tersebut.

Kebiasaan internasional juga merupakan sumber hukum mengikat, yang pada dasarnya dikenal memiliki dua unsur yaitu (a) praktek negara-negara yang berseragam atau state practice, serta (b) suatu keyakinan akan sifat praktek tadi sebagai suatu kewajiban hukum atau opinio juris sive necessitatis.[17] Prinsip-prinsip umum hukum juga mengikat, dan ia biasa digunakan untuk mengisi kekosongan jika sumber-sumber hukum sebelumnya ada yang kurang.[18] Selainnya, umumnya digunakan untuk memberikan penafsiran lebih lanjut dari sumber-sumber hukum yang mengikat tadi tetapi ia sendiri (case law atau karya ahli hukum) tidak bersifat mengikat.[19]

Penjelasan di atas adalah penjelasan yang agak klasik, karena perkembangan hukum internasional membawa kerumitan lebih. Banyak perjanjian internasional yang bersifat multilateral yang melakukan kodifikasi terhadap hukum kebiasaan internasional, sehingga terkadang untuk hukum kebiasaan tersebut dapat ditemukan di dalam sebuah perjanjian internasional, atau bahkan muncul kebiasaan baru akibat dari perjanjian internasional tersebut.[20] Prinsip hukum pacta sunt servanda (perjanjian harus dipatuhi) pun dikenal sebagai sebuah hukum kebiasaan dan telah terkodifikasi di sebuah perjanjian internasional (i.e. Pasal 26 Vienna Convention on the Law of Treaties between States 1969. Putusan pengadilan pun bisa menafsirkan perjanjian internasional serta ‘mengkodifikasi’ hukum kebiasaan internasional, sehingga walaupun formal tidak mengikat tapi tetap saja menjadi rujukan.[21]

Belum lagi ketika kita bicara soft law, yaitu instrument hukum yang formal tidak mengikat, dan prinsipnya adalah di luar yang sudah dibahas. Contohnya adalah resolusi General Assembly atau komisi HAM UN, atau Draft Articles yang dikeluarkan oleh the International Law Commission (ILC), dan lain sebagainya.[22] Soft Law ini walaupun tidak formal mengikat tapi bisa menjadi sumber hukum juga ketika ia (a) mengkodifikasi atau menggerakkan hukum kebiasaan internasional, atau (b) menafsirkan perjanjian internasional multilateral.[23] Dengan demikian menjadi lebih runyam.

  1. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum pada prinsipnya adalah siapa saja yang memiliki ‘personalitas hukum’, yaitu kemampuan untuk menyandang hak dan kewajiban hukum.[24] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika sesuatu itu tidak memiliki personalitas hukum maka ia bukan subjek hukum sehingga ia tidak dapat dikenai hak dan kewajiban menurut hukum.

Dalam hukum internasional, yang paling pertama dikenal sebagai subjek hukum adalah negara. Bahkan, pada suatu waktu dikatakan bahwa negara sajalah satu-satunya subjek hukum internasional. Sekarang dikenal subjek-subjek hukum internasional lain, tapi negara tetaplah aktor utama dalam hukum internasional.[25]

Organisasi internasional adalah subjek hukum internasional yang menarik, dan yang akan menjadi focus lebih utama adalah organisasi internasional public yang beranggotakan negara-negara. Mereka memiliki personalitas hukum sendiri.[26] Mereka tidak memiliki personalitas hukum yang sama seperti negara, melainkan hanya sejauh apa yang diatur oleh piagam-nya saja. UN adalah salah satu dari sekian banyak organisasi internasional, tapi jelas ia tampak merupakan organisasi internasional yang paling berperan dalam dunia internasional.

Subjek hukum internasional berikutnya yang sangat penting adalah individu. Setelah sekian lama negara dianggap satu-satunya subjek hukum internasional, setidaknya UN Charter dan beraneka ragam perjanjian internasional yang lahir setelahnya (terutama sekali soal HAM) telah berbondong-bondong memberikan hak bagi individu dan juga kewajiban.[27] Seperti halnya organisasi internasional, individu juga tidak memiliki akses penuh terhadap hak dan kewajiban menurut hukum internasional melainkan hanya sejauh yang diatur dalam hukum internasional itu saja.

Sebetulnya masih ada beberapa subjek hukum internasional lain, seperti pemberontak, Tahta Suci, dan lain sebagainya, tapi untuk pembahasan ini mereka kurang esensial.

  1. KEDAULATAN
  2. Kedaulatan dan Hukum Internasional

Secara umum, kedaulatan atau sovereignty dipahami sebagai (dimilikinya) otoritas tertinggi pada suatu wilayah.[28] Karena itulah, sebagai daulat ia memiliki kewenangan untuk membuat hukum dan memerintah. Secara rasional, mudah disimpulkan bahwa jika sebuah entitas dianggap memiliki kedaulatan maka ia pun tidak boleh dipaksa tunduk pada hukum milik entitas lain. Dengan kata lain, ia harus independent dalam artian merdeka, berdiri sendiri, tidak boleh diintervensi. Bahkan sovereignty dan independence seringkali disebut sebagai sinonim.[29] Hukum internasional pun mengatur hal ini di UN Charter, Pasal 2(4) dan 2(7).

Di sinilah kita akan kembali kepada kritik Austin terhadap hukum internasional. Jika hukum harus berasal dari daulat, sedangkan dalam hukum internasional tidak ada yang berdaulat (dan justru berlaku prinsip sovereign equality –semua negara adalah setara), bagaimana hukum internasional mau dikatakan sebagai hukum? Dari manakah datangnya kekuatan hukum tersebut?

Mungkin diskursus lebih lanjut tentang kritik Austin terhadap hukum internasional lebih tepat didiskusikan secara terpisah. Dalam perkembangannya, mazhab positivism hukum mengakui hukum internasional sebagai hukum.[30] Sedangkan pentingnya ‘kedaulatan’ sebagai sumber hukum berperan dalam menjelaskan mengikatnya sumber-sumber hukum internasional. Consent (kesetujuan atau kerelaan) pun menjadi sangat penting.[31]

Misalnya, perjanjian internasional terjadi ketika sebuah negara –atas dasar kedaulatannya sendiri—memilih untuk mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut.[32] Maka dari itu, jadilah perjanjian tadi sebuah hukum yang mengikat pada si negara. Demikian pula dalam kebiasaan internasional, ketika sebuah negara memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah praktek[33] dapat dianggap sebagai sebuah consent, sehingga mazhab positivis pun dapat mengakui hukum kebiasaan internasional.[34]

Kemudian, akan agak rumit ketika mulai masuk pada rezim UN sebagai organisasi internasional. Akan dibahas di bagian berikut ini.

  1. Kedaulatan Dalam Rezim UN

Munculnya UN sebagai tulang punggung hubungan dan hukum internasional modern (pasca Perang Dunia II) membawa banyak sekali perubahan. Bahkan, sampai ada yang mengira UN merupakan pemerintah dunia.

Betapa tidak? Ia memiliki General Assembly (GA) berisi perwakilan semua negara anggota, oleh sebagian orang ini tampak seperti parlemen (walaupun resolusi GA tidak mengikat, kecuali dalam perkara kepengurusan administrasi oragnisasi). Ia memiliki Security Council (SC) yang tampak seperti polisi, walaupun bagi banyak kalangan performa-nya cenderung tampak ‘ajaib’. Ia juga memiliki Secretary General (SG) yang bertindak selayaknya eksekutif dan International Court of Justice yang merupakan organ peradilan. UN pun memiliki komisi atau sub komisi yang mengurusi hampir segala hal mulai soal pangan (Food and Agricultural Organization), kesehatan (World Health Organization), sampai masalah pendidikan (United Nations Education and Science Organization). Pengadilan pidana untuk kejahatan-kejahatan paling serius yaitu the International Criminal Court (ICC) memang secara structural bukan di bawah UN. Tapi draft awal Rome Statute of the International Criminal Court (1998, atau Rome Statute, yang merupakan instrument pendirian ICC) dibuat oleh ILC yang di bawah GA, dan dalam beberapa hal SC dapat mengintervensinya juga.

Sebetulnya jelas tidak ada hubungan subordinasi antara UN dan negara-negara anggotanya. Justru negara-negara itu sendiri yang perwakilan-perwakilannya berpartisipasi dalam jalannya UN sebagai organisasi internasional. Karena itu, jelas UN bukan pemerintah dunia. Hanya saja, rezim yang kemudian muncul jadi seakan-akan seperti sebuah rezim hukum sendiri dan dalam banyak hal berfungsi sebagai tulang punggung dibuat dan dijalankannya hukum internasional.

UN Charter sendiri, yang merupakan instrument dasar UN, adalah berbentuk perjanjian internasional. Dengan demikian, kedaulatan tidak lagi bisa dijadikan dasar untuk menolak kewajiban-kewajiban yang timbul dari UN Charter.

Yang paling ringan mungkin adalah ICJ, karena pihak-pihak yang mau berperkara harus sama-sama sepakat dulu sebelum perkara bisa dibawa ke ICJ.[35] [36] Yang paling ekstrim adalah SC, yang sesuai Pasal 2(7) UN Charter dapat melakukan tindakan-tindakan keras yang melangkahi kedaulatan termasuk, menurut Pasal 41-42, langkah militer dan non-militer untuk mengatasi ancaman keamanan dan agresi. Pasal 23 menyebut bahwa anggota SC hanya 15 (termasuk 5 anggota permanen) jadi tidak dapat dikatakan mewakili seluruh negara anggota, tapi Pasal 24-25 memberikan kepercayaan penuh pada SC dan kewajiban pada semua negara anggota untuk menurut. Organ UN inilah yang paling diharapkan untuk menyelesaikan konflik dunia, walaupun sudah masyur sekali bahwa ada yang sangat salah dalam bagaimana SC beroperasi.[37]

  1. HAK ASASI MANUSIA
  2. Tentang Hak Asasi Manusia

Sebelum lahirnya UN, HAM (atau bahkan pengakuan individu sebagai subyek) adalah sebuah konsep yang umumnya tidak dikenal dalam hukum internasional, melainkan dalam hukum domestic saja.[38]

‘Hak’ sendiri memiliki pengertian sederhana, intinya sesuatu yang dimiliki atau menjadi wewenang pribadi. Keistimewaan HAM atau human rights adalah terletak pada ‘asasi’nya. Pandangan yang tampak mendominasi adalah yang bercorak mazhab hukum alam, dengan mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang inherent, ‘alamiyah’, dan ada pada manusia semata-mata karena ia adalah manusia. The Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 (UDHR) pun mengambil pemahaman ini, dengan redaksi kalimat:

“…recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family…”[39]

“…All human beings are born free and equal in dignity and rights…”[40]

Pasal 1(1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun didefinisikan sebagai: “…seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagian lain mendefinisikan secara positivis, misalnya The Australian Human Rights Commission Act 1986 (AHRC Act) pada Pasal 3 mendefinisikan HAM pada intinya sebagai segala hak dan kebebasan yang dituangkan dalam instrument-instrumen hukum internasional yang diakui oleh AHRC Act.

Dalam konteks hukum internasional, kewajiban utama diberikan kepada negara untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap HAM bagi warganya. Ini disebut di mukadimah UN Charter serta Pasal 1(3), mengingat konten-nya adalah pengakuan dan janji memberi perlindungan terhadap HAM sedangkan UN Charter adalah mengikat bagi negara. Instrumen-instrumen hukum HAM internasional kemudian pun adalah memberi kewajiban pada negara.

  1. Rezim Hukum HAM Internasional

UN Charter adalah instrument hukum internasional mengikat pertama yang memperkenalkan konsep HAM pada mainstream hukum internasional,[41] sedangkan penjabaran rinci apa saja HAM itu pertama dilakukan di UDHR. Akan tetapi, UDHR itu sendiri bukanlah instrument hukum mengikat. Ia hanyalah sebuah soft law, berbentuk Resolusi UN GA No. 217 (A/RES/217). Akan tetapi, dari lahirnya UDHR lahir pula semangat dunia internasional (atau setidaknya sedikit negara anggota UN saat itu yaitu 48 saja) untuk mulai membangun rezim hukum HAM internasional yang kemudian mem’bola salju’ menjadi beraneka ragam perjanjian HAM internasional[42] yang semuanya merujuk kepada UDHR di mukadimahnya.

Di antara perjanjian-perjanjian internasional ini beberapa yang utama sekali adalah:

  • The International Covenant on Civil and Political Rights (1966) atau ICCPR,
  • The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966) atau ICESCR,
  • The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1979) atau CEDAW,
  • The Conventions on the Rights of the Child (1990) atau CRC
  • Dan lain sebagainya

Pada prinsipnya, sebuah perjanjian adalah urusan antara yang berperjanjian saja. Jika ada sengketa akibat pelaksanaan perjanjian tersebut, para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan sengketanya dengan cara damai apa saja antara mereka dan kalau mereka menghendaki boleh melibatkan pihak ketiga (negosiasi, arbitrase, dan lain sebagainya). Akan tetapi, dalam konteks HAM ini konteksnya agak lebih rumit mengingat bahwa hampir semua perjanjian internasional HAM telah diratifikasi secara hampir universal oleh seluruh negara di dunia. Apalagi, hampir semua perjanjian internasional ini di’broker’i oleh UN.

Karena itu, masing-masing perjanjian internasional HAM ini kebanyakan memiliki Komisi sendiri untuk mengawasi penerapan dan juga melakukan ‘penafsiran otoritatif’ terhadap perjanjian yang bersangkutan. Misalnya, untuk ICESCR ada Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR). Selain itu, UN sendiri memiliki beberapa komite umum untuk mengawasi soal HAM ini, misalnya Human Rights Council (HRC), dan UN SG punya salah satu divisi bernama The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi kinerja dari semua komite dan komisi ini.

Di samping yang disebutkan di atas, sebetulnya ada beberapa perjanjian internasional HAM yang berskala regional, misalnya Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) di Uni Eropa dan The African Charter on Human and Peoples’ Rights (1989) di Uni Afrika. Ada juga yang berbentuk soft law misalnya ASEAN Human Rights Declaration (2012) dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990). Tujuan dari adanya instrumen regional ini adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban HAM internasional, tapi dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai regional yang ada.

  1. Hukum HAM Internasional Absen Konteks

Pada prinsipnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebuah negara dianggap berdaulat hingga ia mengikatkan dirinya kepada sebuah perjanjian internasional atau berpartisipasi pada (sehingga dapat dianggap menyetujui) sebuah kebiasaan internasional.

Maka dari itu, jika sebuah negara telah meratifikasi UN Charter dan menjadi anggota UN maka secara umum ia telah setuju untuk terikat pada pengakuan umum terhadap HAM dalam konteks hukum internasional. Kemudian, ketika sebuah negara telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM semisal ICCPR, ICESCR, CRC, dan lain sebagainya, maka ia pun berarti telah setuju untuk terikat sehingga wajib menyesuaikan hukum nasionalnya.

Pelanggaran pun akan ditindak secara proporsional dan ada mekanismenya. Mungkin yang agak menarik adalah karena hukum HAM internasional ini adalah revolusioner, dalam artian ia bukan mengatur hubungan satu negara ke negara lain melainkan mengatur bagaimana negara (sebagai daulat) menjalankan kedaulatannya.[43] Maka pelanggaran umumnya akan dinilai jika sesama negara peratifikasi perjanjian internasional HAM (atau komite/komisi HAM di UN tadi) mengadu tentang bagaimana si negara terlapor melanggar HAM dalam negaranya sendiri. Hal ini bisa diselesaikan melalui rekomendasi komite/komisi HAM tersebut (tapi ini hanya soft law saja, bersifat rekomendasi), atau –jika ada kesepakatan—bisa melalui ICJ yang akan memberi putusan mengikat untuk para pihak.

Apabila ada pelanggaran HAM yang begitu parah, dan dilaksanakan secara sistematik/meluas, dalam terminology hukum internasional akan disebut Crimes Against Humanity (CAH) atau kejahatan terhadap kemanusiaan.[44] Ada pula kejahatan genocide atau genosida yang secara historis dan klasifikasi sebetulnya termasuk dalam CAH, tapi kemudian dalam perkembangannya dikeluarkan menjadi kategori International Crime sendiri.[45]

Teorinya, jika terjadi salah satu International Crime terjadi, ada yurisdiksi universal yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara manapun boleh mengadili si tersangka (terlepas di manapun terjadi kejahatannya dan warga negara manapun si tersangka ini).[46] Akan tetapi, jika si tersangka merupakan kepala negara maka hal ini akan terbentur dengan konsep imunitas kepala negara yang merupakan perpanjangan dari kedaulatan negara yang tidak boleh diadili di bawah hukum negara lain.[47] Maka preseden hukum internasional menunjukan bahwa si kepala negara tidak boleh diadili di pengadilan negara lain, melainkan di pengadilan internasional.[48]

Di sinilah batas di mana negara lain tidak boleh melanggar kedaulatan, melainkan harus melalui forum internasional. Contohnya adalah di ICC yang memang umumnya mensyaratkan bahwa kepala negara boleh diadili (Pasal 27, Rome Statute) asalkan ia adalah warga negara anggota ICC, atau melakukan kejahatan di negara yang telah meratifikasi Rome Statute (Pasal 12[2]). Di sana kuat unsur consent dalam pembatasan kedaulatan, kecuali kasus di mana pelaku adalah warga negara non-peratifikasi tapi melakukan kejahatan di negara peratifikasi[49] atau –terutama jika—UN SC memberikan ‘fatwa’ sesuai Pasal 13[b] Rome Statute.[50]

  1. BEBERAPA CATATAN KRITIS
  2. Sejarah Pembentukan Hukum Internasional

Dalam sejarah hukum internasional, ada beberapa argument yang dikeluarkan oleh pakar-pakar hukum yang bermadzhab hukum alam yang sangat menarik.

Misalnya Fransisco De Vitoria (wafat 1546) mengatakan bahwa suku Indian adalah manusia juga sehingga terikat dengan ‘hukum alam’ (yang menurut madzhab ini mengikat semua manusia) juga, tapi mereka harus di’hukum’ akibat tidak bisa memenuhi hukum alam (yang tentunya dipenuhi oleh bangsa Spanyol) disebabkan oleh ‘keterbelakangan’ dan ‘kurang beradabnya mereka.[51] Karena itulah, menjadi semacam kebutuhan bagi bangsa Spanyol untuk ‘memberadabkan’ mereka.[52]

Contoh lain adalah Emer de Vattel (wafat 1767). Beliau berargumen bahwa mengolah dan membudidayakan tanah adalah sebuah kewajiban menurut hukum alam yang berlaku universal bagi seluruh umat manusia.[53] Karena itulah, bagi Vattel, tidak ada masalah bagi penjajahan wilayah Amerika Utara mengingat penduduk aslinya tidak hidup bermukim melainkan nomaden.[54]

Setelah madzhab hukum alam mulai tidak begitu digandrungi dan digantikan oleh madzhab positivisme hukum (mulai abad 19), penjajahan sudah banyak sekali terjadi dan negara-negara jajahan (yang mana itu banyak sekali) makin tersingkirkan. Sudah dijelaskan sebelumya bagaimana madzhab positivism hukum ini berpusat pada konsep daulat. Bagaimana kesempatan wilayah-wilayah jajahan (yang jumlahnya banyak sekali) untuk berperan dalam pembentukan hukum internasional, ketika mereka praktis berada di bawah kedaulatan negara penjajah mereka?[55]

Belum lagi, bagi madzhab positivism abad itu sangat penting untuk menentukan siapa masyarakat yang akan diberlakukan hukum terhadapnya,[56] dan pemisahan negara ‘beradab’-‘tidak beradab’ adalah yang dilakukan oleh negara-negara Eropa.[57] Maka akhirnya ketika jelas standar ‘beradab’ adalah Eropa sendiri, dan hanya negara ‘beradab’ yang dianggap sebagai tempat berlakunya hukum internasional, maka selain mereka pun secara hukum jadi tidak dianggap.

Vitoria, Vattel, dan ahli hukum zaman itu adalah sejarah saja di era kolonialisme dulu. Mungkin sekarang sudah lewat masa di mana begitu mudahnya negara-negara Eropa menyerang dan menjajah negara-negara di benua-benua lain.[58] Pakar pakar hukum positivis pun sudah tidak seperti dulu lagi, dan pasca Perang Dunia II masuklah pada era baru di mana semua (harusnya) terlibat dan mulailah era dekolonialisasi.

Akan tetapi, Antony Anghie mencatat bahwa pola pikir penjajahan dari masa masa sebelumnya telah membentuk konstruksi dasar hukum internasional modern sehingga berulang di zaman modern dan berdampak pada banyak hal, antara lain adalah pada rezim hukum HAM Internasional. Caranya pun lebih ‘halus’ (i.e. bukan dengan menyerang dan ‘memberadabkan’) tapi ‘menusuk’.

Anghie juga mencatat sebuah kebetulan yang menarik pada periode dekolonialisasi, yaitu bahwa dikonstruksinya sebuah norma hukum HAM internasional yang ‘universal’ adalah kurang lebih berbarengan dengan baru lahirnya dunia ketiga.[59] Pada periode tersebut negara-negara dunia ketiga yang baru bermunculan sudah dihadapkan pada konstruksi hukum internasional serta konsep tentang individu yang mencerminkan western ideals. Belum lagi berbicara tentang ‘UN Mandate System’ di mana pengelolaan negara-negara bekas jajahan adalah tergantung negara yang diberi mandate.

Peran mereka dalam pembentukan hukum internasional secara umum dan pondasi pun menjadi minim sekali, dan sistem-sistem hukum lain dianggap ‘kurang modern’. Perhatikan bagaimana ketika tadi disebutkan sumber-sumber hukum internasional, sumber ketiga adalah ‘Prinsip-prinsip umum hukum yang dianut di negara-negara beradab’.[60] Di situ lah dianggap hukum-hukum non-Barat adalah kurang beradab dan disingkirkan. Misalnya dilihat kasus sengketa antara dunia timur tengah dengan barat pada tahun 1950an, tidak malu malu para arbitrator menganggap bahwa Syariat Islam adalah terlalu primitif untuk mengenal prinsip-prinsip hukum yang mampu menaungi kontrak komersial modern[61] lalu seenaknya menerapkan hukum Inggris karena dianggap mewakili hukum-hukum yang modern.[62] Di ICJ pun ada kecenderungan hakim-hakim untuk menolak menggunakan konsep-konsep hukum internasional selain konsepsi barat, sehingga dalam penafsiran dan pengembangan hukum internasional pun semakin cenderung Barat-sentris.[63]

Pada akhirnya, tadinya negara dianggap sebagai aktor utama dalam hukum internasional yang berperan aktif dalam pembentukan norma hukum internasional. Akan tetapi, ternyata sebagian negara saja yang diizinkan untuk terlibat.

  1. ‘Universalitas HAM’ versus ‘Human Rights Outsiders[64]

Sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana trend hukum HAM internasional mulai mengkristal sejak UDHR pada tahun 1948, semacam menjadi penyeragaman norma-lah. Tapi apakah normanya seragam? Ternyata tidak. Banyak pakar Barat maupun non-Barat yang mengkritik bagaimana konsep hukum HAM Internasional dibuat ‘default’nya adalah dengan cara pandang Barat.[65] Padahal, tidak dapat disangkal bahwa banyak konsep HAM di dunia ini yang berakar dari perbedaan konsep tentang individu, yang bukan hanya terjadi dari Islam melainkan misalnya juga ada ‘perspektif Asia’[66] dan lainnya sampai muncul banyak sub-rezim HAM regional.

Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana secara umum negara-negara non-Eropa seolah disingkirkan dari proses pembentukan hukum internasional, dan salah satu bentuknya adalah pemaksaan sebuah universalitas HAM. Telah disebutkan juga bagaimana kenyataannya konsep HAM yang dikenal itu begitu beranekaragam, sampai lahir berbagai instrument HAM regional.

Akan tetapi, ternyata banyak kritik pula yang lahir kepada keanekaragaman perspektif ini. Kritik ini mengambil asumsi dasar bahwa pokoknya semua harus disesuaikan dengan standar HAM internasional (ala Barat), boleh ada pluralitas kecuali pada hal-hal yang tidak bertentangan.[67]

Salah satu contohnya adalah, Deklarasi HAM ASEAN yang oleh OHCHR dikritik dan dituntut untuk “… reaffirm in their Declaration the duty of States to promote and protect all human rights and fundamental freedoms regardless of their particular political, economic and cultural systems.[68] Padahal justru hal-hal inilah yang berkontribusi pada relativisme HAM. Ini salah satu bukti asumsi bahwa hukum HAM internasional yang dikenal oleh OHCHR (resmi di UN SG) haruslah mengikuti satu saja yang universal, dan pluralitas yang diizinkan hanya pada hal-hal non-esensial yang tidak menentang saja. Dan, ini bukan satu-satunya kasus.

Dalam isu gender, perdebatan antara apakah equal harus same[69] nampaknya tidak habis-habis, dan perdebatan pada setiap butir hak akan berbeda argumentasi. Akan tetapi, dalam CEDAW tampak bagaimana ketika di mukadimah dan Pasal 1-2, pada intinya yang menjadi tujuan adalah equal rights (kesetaraan hak) dan ‘menghapus diskriminasi terhadap perempuan’. Pasal 1 memaknai ‘diskriminasi’ singkatnya sebagai pembedaan berdasarkan jenis kelamin yang merugikan perempuan. Mudah sekali melihat bagaimana ‘equal rights’ dan ‘same rights’ sama-sama dapat terakomodasi dalam pemahaman umum ini.

Akan tetapi, pada Pasal 16 ketika berbicara tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga, terminologi yang digunakan adalah ‘same rights’. Tentu saja, kemudian ada minoritas negara (tapi banyak, yaitu 20+) yang mengecualikan atau melakukan ‘reservasi’ terhadap pasal ini baik sebagian atau seluruhnya.[70] Akan tetapi, Komite CEDAW dalam laporannya mengatakan bahwa pengecualian pada pasal 16 adalah tidak sah,[71] dengan alasan yang pada pokoknya menekankan satu saja ideologi feminism yang mereka miliki tanpa mempertimbangkan variasi norma yang konkritnya ada dan (seharusnya) memiliki standing dalam hukum internasional.

Dalam hal ekonomi pun, konsep ‘good governance’ dibuat sedemikian rupa sehingga dianggap tanpanya sebuah negara tidak akan maju, sedangkan salah satu indikatornya adalah HAM.[72] Bukannya tidak diperlukan konsep pengelolaan pemerintah yang baik. Tapi justru, pengemasan paket konsep dengan nama yang tampak begitu netral dan positif ini digunakan untuk memaksakan satu konsep HAM yang universal. Sebenarnya idenya adalah memperlakukan manusia dengan baik,[73] maka dari itu standar-standar HAM pun tentu saja relevan. Hanya saja ketika penggalaan good governance menggeneralisir bahwa hanya ada satu saja versi HAM –yaitu versi HAM ‘internasional’—maka terjadilah pemaksaan standar perlakuan manusia di tempat yang tidak semestinya.

Dengan asumsi bahwa perkembangan ekonomi adalah tergantung good governance (yang tidak bisa dilepas dari HAM) inilah, World Bank juga kemudian merasa perlu untuk menuntut ‘perbaikan’ sistem penjalanan pemerintahan pada negara penerima dana yang bisa jadi termasuk hal-hal terkait HAM.[74] Uni Eropa pun, dengan semangat ini (bersama dengan semangat ‘menjunjung tinggi nilai ke-Eropa-an’), sudah menjadikan HAM sebagai salah satu pertimbangan evaluasi pada negara tujuan investasi dan bahkan mempertimbangkan untuk menambahkan klausula untuk membolehkan ‘tindakan yang dianggap perlu’ jika ada pelanggaran HAM pada negara tujuan investasi.[75]

Bahkan, sampai ada penelitian oleh professor-professor dari George Washington University yang membuat ‘tingkat keislaman ekonomi negara-negara’,[76] tapi salah satu indikatornya adalah ‘kesetaraan gender’ yang seakan-akan harus sama antara laki-laki dan perempuan.[77] Ini pun sejalan dengan salah satu program besar UN yaitu Milenium Developmental Goals (MDGs) yang salah satu goals-nya yaitu No. 3 adalah kesetaraan gender.[78] Mudah sekali menyimpulkan bahwa penafsiran UN untuk memahami ‘kesetaraan gender’ pastilah mengikut CEDAW.[79]

Contoh-contoh semodel ini sangat banyak dan tidak ada habis-habisnya. Sehingga tinggallah satu pertanyaan: di mana kedaulatan negara di sini? Apakah negara betul-betul diberikan ‘pilihan’ di sini?

PENUTUP

Apakah kita tidak ingin hak asasi kita diakui? Mudah sekali menjawab pertanyaan ini. Akan tetapi, jika kita eksplorasi dengan lebih mendalam, pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki latar belakang dan konsekuensi yang rumit.

Di atas kertas, hukum internasional adalah sebuah sistem hukum yang tampak baik. Di satu sisi ada janji bahwa semua negara memiliki sovereign equality, dan sama-sama berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk hukum. Bisa jadi dalam bentuk membuat perjanjian yang disepakati bersama, bisa juga dalam wujud kebiasaan yang dijalani dan diinginkan dengan juga bersama-sama, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak pada siapapun.

Akan tetapi, ternyata kenyataannya begitu rumit dan tidak seideal yang dibayangkan. Arah perkembangan hukum internasional dikonstruksi seakan-akan hanya ada satu saja versi hukum internasional yang dianggap berlaku dan merupakan ‘konsensus’. Padahal, banyak yang tidak dilibatkan dalam pembuatannya. Seakan-akan hanya ada satu cara untuk memperlakukan manusia dengan baik dan merupakan ‘konsensus’, padahal begitu banyak cara yang tidak dianggap.

Akhirnya ketika George W. Bush berkata “you are either with us or against us”,[80] frasa masyur tersebut bukan hanya benar untuk Amerika Serikat dan perang melawan terorisme saja. Seakan-akan jika kita tidak mengikuti cara HAM internasional (versi barat), maka kita dianggap tidak pro HAM dan pro kedzoliman dan ‘terbelakang’ dan ‘tidak beradab’. Maka, apakah salah jika kita ‘diberadabkan’ (walau dengan cara yang lebih halus)? Sungguh sebuah pertanyaan yang sangat berbau De Vitoria.

Tentu kita berharap adanya perbaikan dan barangkali memang ada perbaikan-perbaikan yang telah terjadi. Di sinilah para akademisi hukum internasional dan pemimpin dunia harus terus bergerak dengan bidangnya masing-masing untuk mengarahkan hukum internasional pada umumnya dan hukum HAM pada khususnya untuk lebih fair dan inklusif melibatkan keanekaragaman perspektif yang ada.

 

===================================================================

* Dosen pada Departmen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada; Mahasiswa Doktoral di Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, International Islamic University of Malaysia

Email: fajrimuhammadin@ugm.ac.id , Web: http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id

[1] OHCHR, “Blasphemy Law Has No Place in a Tolerant Nation like Indonesia – UN Rights Experts,” Office of the High Commissioner of Human Rights, May 22, 2017, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21646&LangID=E. Ini konsisten dengan General Comments No. 34 (CCPR/C/GC/34), Para 48, yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee pada tahun 2011.

[2] Okezone, “Kontras: Hukuman Cambuk Di Aceh Langgar HAM,” Okezone News, June 25, 2011, http://news.okezone.com/read/2011/06/25/337/472648/kontras-hukuman-cambuk-di-aceh-langgar-ham.

[3] Ayub, “Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis Dan Teologis),” The Center for Gender Studies, 2015, https://thisisgender.com/penyimpangan-orientasi-seksual-kajian-psikologis-dan-teologis/.

[4] Manfred Nowak, “Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (No. A/60/316),” 2005. Lihat khususnya Para 18 dan 27-28

[5] Lihat butir kedua mukadimah dan Pasal 1(2) UN Charter

[6] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 3rd ed. (Yogyakarta: Liberty, 1991), 38.

[7] Mark C. Murphy, “Natural Law Theory,” in The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, ed. Martin P. Golding and William A. Edmundson (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), 16.

[8] Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence (Selangor: The Other Press, 2003), 20.

[9] Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2006), 28.

[10] Malcolm N Shaw, International Law, 6th ed. (New York: Cambridge University Press, 2008), 1.

[11] John Austin, The Province of Jurisprudence Determined (London: John Murray, 1832), 1–2.

[12] Ibid., 146–47.

[13] Misalnya Shaw, International Law, 3–4. Walaupun kemudian sebetulnya secara teori masih banyak terjadi ‘ping-pong’ saja, lihat: Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law (New York: Cambridge University Press, 2004), 46.

[14] Mungkin perlu dicatat bahwa Statuta International Court of Justice ini bukanlah “menentukan” sumber-sumber hukum internasional. Hanya saja setiap statute pengadilan akan menyebutkan kewenangannya, dan Mahkamah ini di pasal tersebut menyebutkan bahwa kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa hukum internasional yang by the way bersumber dari lima poin ini. Jadi ia semacam menyebut apa yang sudah biasa dikenal saja.

[15] Shaw, International Law, 94.

[16] Banyak negara pihaknya

[17] Ibid., 72–93.

[18] Ibid., 98.

[19] Lihat pasal 59 Statuta International Court of Justice

[20] Fajri Matahati Muhammadin, “Can ‘Soft Law’ Be Regarded as International Law?,” 2014, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2014/05/28/can-soft-law-be-regarded-as-international-law/.

[21] Ibid.

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), 54.

[25] Shaw, International Law, 197.

[26] Chittharanjan Felix Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations (Cambridge University Press, 2005), 66–104.

[27] Shaw, International Law, 256–58.

[28] Daniel Philpott, “Sovereignty,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016, https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/.

[29] Shaw, International Law, 211.

[30] Lihat misalnya argument Hart dalam masalah ini, beliau mengatakan bahwa hukum internasional jelas merupakan hukum, tapi hukum model berbeda dengan hukum internasional: Herbert L A Hart, “The Concept of Law, with a Postscript Edited by Penelope A. Bulloch and Joseph Raz” (Oxford: Clarendon Press, 1994), chap. X.

[31] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 43.

[32] Ibid., 44.

[33] Dan/atau menunjukkan Opinio Juris atau keyakinan hukum sebagaimana dijelaskan di sumber-sumber hukum tadi

[34] Ibid.

[35] Ini sesuai Pasal 36 ICJ Statute

[36] Sebagai catatan, beberapa bulan belakangan ini sempat tenar ada yang ingin membawa Kapolri atau Densus 88 ke “Pengadilan Internasional” (yaitu ICJ) karena kasus Siyono, atau masalah dugaan Makar, tuduhan teroris pada NGO Turki IHH. Itu entah dapat ide dari mana, tapi “Pengadilan Internasional” tidak bisa mengurusi perkara-perkara tersebut. Penjelasan lebih rinci: Fajri Matahati Muhammadin, “Kami Bawa Ke Pengadilan Internasional: Memangnya Bisa?,” 2017, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2017/04/04/kami-bawa-ke-pengadilan-internasional/.

[37] Tidak terhitung kritik terhadap SC, salah satunya: Fajri Matahati Muhammadin, “Can International Law Be Enforced Towards Its Subjects Within the International Legal Order?,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2016): 181–83, 196.

[38] Kecuali pada masalah perbudakan dan juga perlindungan tentara luka di medan perang.Shaw, International Law, 270. Dalam hukum-hukum domestic, HAM telah lama dikenal misalnya di Codex Hammurabi, Piagam Madinah, Magna Carta, dan lain sebagainya

[39] Mukadimah, para 1

[40] Pasal 1 UDHR

[41] Selain masalah perbudakan dan hukum perang, yang pada tahun 1945 sudah bertambah beberapa perjanjian internasional lagi

[42] Muhammadin, “Can ‘Soft Law’ Be Regarded as International Law?”

[43] Sebelumnya, hukum internasional murni hanya negara vs negara, dan apapun yang terjadi di dalam suatu negara adalah urusan negara itu sendiri, dan inilah ide awal dari konsep kedaulatan. Lihat: Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 254.

[44] Lihat Pasal 7, Rome Statute.

[45] Fajri Matahati Muhammadin, “GENOSIDA: Istilah Secara Hukum vs ‘Penggunaan Populer,’” 2015, http://fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id/2015/04/15/genosida-istilah-secara-hukum-vs-penggunaan-populer/. Perlu dicatat bahwa terminology international crimes ini merujuk pada kejahatan-kejahatan khusus dalam hukum internasional, yaitu utamanya: genosida, CAH, war crimes, aggression. Lihat Pasal 5 Rome Statute (walaupun sebenarnya masih ada lagi). Beda dengan transnational crimes seperti peredaran narkoba, money laundering, human trafficking, dan lain sebagainya.

[46] Shaw, International Law, 668.

[47] Widodo, Hukum Diplomatik Dan Konsuler: Pada Era Globalisasi (Surabaya: Laks Bang Justitia, 2009), 119.

[48] Bisa dilihat di Yurisprudensi ICJ : Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p.3

[49] Atau di negara yang menundukkan diri, seperti kasus Palestina di penghujung tahun 2014. Lihat: Fajri Matahati Muhammadin, “Palestine Acceding to Rome Statute: Prospects, Challenges,” The Jakarta Post, January 13, 2015, http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/13/palestine-acceding-rome-statute-prospects-challenges.html.

[50] Perlu dicatat bahwa banyak kritik terhadap kinerja ICC, seolah ia ‘jatuh cinta’ pada Afrika. Lihat : Jeron Maklanron, “South Africa’s Disappointment with the International Criminal Court: The Unfair Treatment of African People Caused an End to Cooperation,” Journal of Pan African Studies 9, no. 7 (2016): 82. Belum lagi kritik terhadap kinerja UN SC secara umum sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya.

[51] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 250–51.

[52] Ibid., 251.

[53] Emer De Vattel and Joseph Chitty, The Law of Nations: Or, Principles of the Law of Nature, Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns (PH Nicklin & T. Johnson, 1835), 35.

[54] Ibid.

[55] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 34.

[56] Ibid., 47.

[57] Ibid., 52–65., atau lihat Bab 2 secara umum.

[58] Walaupun bukan tidak ada kasus-kasus ‘ajaib’ seperti invasi Afghanistan dan Irak, ini adalah kritik terpisah terhadap hukum internasional dan kinerja UN.

[59] Ibid., 254.

[60] Dalam teks aslinya ‘…civilized nations.’

[61] Misalnya pada putusan Lord Asquith of Bishopstone: Petroleum Development Ltd. v. The Sheikh of Abu Dhabi (1951) 18 I.L.R. 144, hlm.149. Perlu dicatat bahwa ilmu fiqih termasuk yang mengatur hubungan komersial sangatlah komprehensif bahkan sejak awal-awal dalam tradisi keilmuan Islam (abad 7-8 masehi), dan tidak berhenti bekembang pesat sampai berabad-abad kemudian bahkan hingga sekarang.

[62] Ibid

[63] Misalnya lihat komentar Al-Khasawneh (mantan hakim ICJ) yang mengeluhkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam sering ditolak digunakan, bahkan untuk hal-hal yang relevan kontekstual: Awn S. Al-Khasawneh, “Islam and International Law,” in Islam and International Law: Engaging Self-Centrism from a Plurality of Perspectives, ed. Marie-Luisa Frick and Andreas Th Müller (Martinus Nijhoff Publishers, 2013), 29–44.

[64] Maksudnya ‘outsiders’ di sini adalah pihak-pihak yang tersingkir karena dianggap ‘berbeda’

[65] Kenneth Christie and Denny Roy, The Politics of Human Rights in East Asia (London: Pluto Press, 2001), 3–6.

[66] Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 255.

[67] Salah satu manifestasi pola pikir seperti ini: Helen Quane, “Legal Pluralism and International Human Rights Law: Inherently Incompatible, Mutually Reinforcing or Something in Between?,” Oxford Journal of Legal Studies 33, no. 4 (2013): 698–99.

[68] Intinya menuntut penegasan komitmen penegakan universalitas HAM terlepas pada sistem politik, ekonomi, dan budaya. United Nations News Center, “UN Experts Raise Concerns over ‘landmark’ Southeast Asian Human Rights Declaration,” 2012, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43520#.WUjmB-2GPIU.

[69] ‘setara’ versus ‘sama’

[70] Bukan hanya negara-negara Islam saja, melainkan ada Inggris, Irlandia, Israel, Singapura, dan lainnya.. Lihat: Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal of reservations relating to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 23 June 2006, No. CEDAW/SP/2006/2

[71] “Report of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (Eighteenth and Nineteenth Sessions),” 1998, 48, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf.

Perlu dicatat bahwa Indonesia –entah kenapa—tidak mengecualikan pasal 16 ini padahal tetap memberlakukan dan mengakui hukum Islam dan adat yang umumnya bersifat ‘equal but not the same’, antara lain soal poligami. Akhirnya kena tegur juga dalam laporan Komite CEDAW. Lihat Ibid., paras. 284, 308–307.

[72] Perlu dicatat bahwa bukan berarti tidak ada unsur ‘good governance’ Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, 247–48.

[73] Karena manusia adalah unsur utama pada sebuah negara yang harus dipelihara kehidupannya

[74] Misalnya bahkan termasuk mengutak-atik hukum terkait kebebasan pers di negara tersebut. Lihat: Ibid., 261–62. Lihat juga: “Free Press, Pluralism and Democracy: Media Challenges in Latin America,” The World Bank, May 3, 2013, http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/05/03/prensa-libre-pluralismo-democracia-desafios-america-latina.

[75] Lorand Bartels, “The European Parliament’s Role in Relation to Human Rights in Trade and Investment Agreements,” 2014, http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/86031/Study.pdf.

[76] Scheherazade S Rehman and Hossein Askari, “An Economic IslamicityIndex (EI 2),” Global Economy Journal 10, no. 3 (2010): 1–37.

[77] Ibid., 15. Lihat juga hlm. 11-12, bukannya Islam tidak memberi kesempatan pada perempuan, tapi konstruknya tentu berbeda dengan konstruk Barat ala CEDAW yang sekuler. Rehman dan Askari tidak menyebut detail elaborasi ‘kesetaraan’ jenis apa yang dimaksud, penggunaan ‘egalitarian social structure’ tampaknya jadi petunjuk bahwa konstruk barat yang jadi rujukan. Tentu ini membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.

[78] UNDP, “Millenium Development Goals,” United Nations Development Program, n.d., http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html.

[79] Melihat web UN Development Program (UNDP) di atas, sebuah search dengan kata kunci human rights akan melihat betapa banyaknya development dikaitkan dengan HAM dan bahkan hak LGBT juga. Menarik mengkaji apa hubungan antara development dengan hal-hal ini.

[80] CNN, “You Are Either with Us or against Us,” CNN, November 6, 2001, http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/.

1 Comment

  1. Posted October 15, 2017 at 11:48 am | Permalink

    ikut belajar ya pak. isinya bagus

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*