Category Archives: Islamic Law and Jurisprudence

Towards a Revitalization of Islamic International Law in a Eurocentric World

TOWARDS A REVITALIZATION OF ISLAMIC INTERNATIONAL LAW IN A EUROCENTRIC WORLD

Author : Fajri Matahati Muhammadin

 

Description 

This article brings us to a present day world where international law is dominated by a western construct achieved by nothing other than subjugation of the past and continued today with similar logic but under different narratives or ‘packaging’. Islamic international law has no more trace in actual practice, except in very small items and under negative light. This article first highlights how we got into today’s international law, on the cause and nature of this western hegemony. Then it will be highlighted what it would take to bring back Islamic international law into the heart of modern international law scholarship.

read more »

Desekularisasi Pendidikan Hukum Di Indonesia: Menganalisa Buku Teks “Pengantar Ilmu Hukum” Khususnya Bab “Klasifikasi Norma”

 

Assalaamu’alakum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Ada beberapa catatan sebelum mulai:

  1. Ini adalah paper yang saya presentasikan pada International Seminar on Islamic Civilization and Thoughts (INSIST) 2017, yang diselenggarakan oleh School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang 2017, disusun bersama salah satu alumni kece Fak Hukum UGM: Hanindhito Danusatya.
  2. Aslinya dalam bahasa Inggris yang dapat didonlot di sini. 
  3. Pada versi bahasa Indonesia pada Bab IV poin D ada tambahan baru yang lumayan signifikan. Mohon maklum, ide berjalan terus pasca submisi.
  4. Versi bahasa Indonesia dalam bentuk PDF dapat didonlot di sini.
  5. Special thanks untuk mahasiswi saya Fitry Nabilah Hamidah yang telah menerjemahkan tulisan ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia
  6. InshaaAllah tulisan ini adalah bagian kecil dari sebuah proyek yang lebih besar.

Selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

read more »

Demonstrasi 411 dan 212 dalam Tinjauan Maqashid Shari’ah

 

 

Pengantar

Kasus gubernur incumbent DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias BTP yang “diduga” (sesuai terminologi hukum) menista agama telah menunjukkan reaksi yang sangat besar dari beraneka pihak. Antara lain, yang sangat epic adalah demonstrasi besar besaran tanggal 411 dan 212 menuntut Polisi memproses hukum kasus BTP.

read more »

Fatwa MUI Tidak Salah: Menanggapi Tulisan Pak Rizal (Plus Bonus Di Akhir)

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

 

Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tulisan milik Bapak Rizal Panggabean, seorang rekan sejawat dari Fakultas ISIPOL UGM yang jauh lebih senior daripada saya. Kami rasanya belum pernah ketemu, tapi reputasi beliau sebagai akademisi yang luar biasa top sudah sampai ke saya bahkan sejak saya masih mahasiswa dulu. Kali ini beliau menulis sesuatu yang menarik soal fatwa MUI, yaitu “Fatwa MUI Yang Salah dan Tidak Perlu” (baiknya link tersebut dibaca dulu sebelum lanjut membaca tulisan ini).

Ada beberapa poin yang membuat saya tergelitik.

Pertama adalah apa yang barangkali merupakan perbedaan persepsi tentang “kapan Islam mulai ada”. Persepsi beliau adalah Islam dimulai dari Rasulullah s.a.w., maka dari itu apapun yang serupa dengan peradaban lain berarti adalah semacam ‘transplantasi’. Pemahaman saya adalah Islam diturunkan kepada dan didakwahkan oleh semua Nabi mulai dari Adam a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., dan Isa a.s. lalu kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdillah s.a.w. antara lain dengan Karena itu, jika menyetujui bahwa Islam baru dimulai dari Rasulullah s.a.w., ritual haji yang diawali dari Nabi Ibrahim a.s. tentu adalah “diambil dari praktik sebelum Islam”. Sedangkan jika setuju bahwa semua Nabi adalah dari Islam, maka tentu kita mafhum bahwa semua rangkaian haji adalah dari Islam.

Kedua adalah mungkin asumsi bahwa keserupaan satu dengan lainnya adalah berarti mengadopsi dari satu ke yang lainnya. Pandangan saya adalah belum tentu. Misalnya sumber hukum Islam utama yaitu Al Qur’an dan Sunnah sebagai primer dan ijtihad ulama sebagai sekunder (termasuk ijma dan qiyaas) adalah diambil dari Kaisar Justin (Nasrani) yang mengambil dari Yahudi. Agak sulit membayangkan bahwa Rasulullah s.a.w. belajar dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, mengingat beliau adalah seorang ummi dan tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau belajar dari mereka. Kemudian, posisi Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer di atas ijtihad adalah berdasarkan Surah An Nisa ayat 59 yang merupakan firman Allah SWT, sehingga jadi muncul pertanyaan bagi saya: apakah maksudnya adalah Allah mencontek dari Yahudi atau Nasrani? Ataukah, sebagaimana paragraph sebelumnya, bisa jadi memang ini adalah salah satu ajaran kerangka hukum dari Allah yang diturunkan kepada Musa a.s.?

Barangkali butuh pengkajian khusus untuk sumber hukum ini, karena sejujurnya penarikan kesimpulan yang dibuat oleh B. Jokisch sebagaimana dikutip oleh Robert G. Hoyland ini menimbulkan banyak pertanyan. Salah satunya adalah analogi sunnah dengan mores et consuetudinis (hukum kebiasaan). Memang ada yang mengartikan sunnah dengan tradition, tetapi maksud dari tradition dalam konteks sunnah tidak sama dengan tradition dalam konteks hukum kebiasaan. Sunnah ini adalah apa yang dikatakan, dilakukan, atau dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w., sedangkan hukum kebiasaan ini adalah apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hukum melalui kebiasaan praktek di masyarakat itu.

Belum lagi bahwa Sunnah bukanlah berposisi di bawah Al Qur’an dengan cara yang sama seperti hubungan scripti leges terhadap mores et consuetudinis. Al Qur’an dan Sunnah saling menjelaskan dan dapat saling takshish-‘aam dan (menurut sebagian ulama) nasikh-mansukh dan lain sebagainya. Asumsi dasarnya adalah bahwa Rasulullah s.a.w. adalah ma’sum. Beda dengan hubungan hierarkial yang mana lex specialis derogat legi generalis serta lex posteriori derogat legi apriori (bahasa latin untuk takshish-‘aam dan nasikh-mansukh) tidak bisa dilakukan oleh sebuah lex inferiori kepada lex superiori. Banyak lagi yang bisa dikaji lebih lanjut.

Ketiga, mungkin ini yang menggelitik saya sebagai orang hukum yaitu bahwa ketika sebuah fatwa adalah setara dengan legal opinion, justru tidak ada sama sekali dalil hukum MUI yang dibahas dalam tulisan ini. Yang ada justru adalah praktek praktek masyarakat atau kerajaan Islam yang disoroti lalu disimpulkan sebagai “inilah Islam”. Jika memang demikian mari kita ambil juga praktek yang dilakukan oleh the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai sumber, karena klaimnya sebagai Khilafah Umat Islam dan berlandaskan Islam. Tapi, ketika itu saya usulkan, tentu segala kalangan mulai dari liberal sampai konservatif akan berkata “mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam!”. Lantas kenapa kadang kita melihat praktek masyarakat Islam dan mengesampingkan dalil, dan kadang kita mengesampingkan praktek masyarakat Islam karena dalil?

Ukuran kebenaran dalam Islam bukan apa yang kebetulan dipraktekkan oleh masyarakat Islam, melainkan oleh dalil. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sudah rinci sekali dalil dalil hukumnya dari Al Qur’an dan Sunnah serta menghadirkan juga kaidah kaidah fiqih serta qaul ulama. Barangkali di sinilah tempat terbaik untuk memulai jika ingin mengatakan bahwa Fatwa MUI adalah salah, dan kalau dalilnya belum ditebang ya fatwa-nya masih bertahan. Rasanya tidak perlu saya jabarkan, karena linknya sudah ada di atas. Justru bisa saya tambah lagi tentang kewajiban menyelisihi umat agama lain dalam hal peribadatan, yaitu hadits riwayat Abdullah ibn Umar dalam Sahih Bukhari terkait sejarah adzan. Menggunakan lonceng dan terompet dilarang karena menyerupai Nasrani dan Yahudi.

Memang soal pluralitas ini sangat popular di Indonesia. Beranekaragam suku, agama, ras, campur jadi satu. Betapa manisnya ketika ada aksi-aksi sosial lintas batas suku agama dan ras. Tapi selayaknya hampir semua hal di muka bumi ini, tidak ada yang tidak memiliki batasan. Tidak ada larangan berbuat baik dan adil kepada umat agama lain, sebagaimana dalam firman Allah di Al Mumtahanah ayat 8, dan banyak sekali dalil lain tentang hal ini. Akan tetapi, sesuai yang difatwakan oleh MUI, batasnya adalah bahwa tidak boleh menyerupai umat agama lain dalam perkara ritual keagamaan. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat muamalah jelas tidak ada masalah, secara ‘hukum asal’ semuanya boleh sampai dengan ditemukannya dalil yang melarangnya.

Setiap hukum punya batasan masing-masing, dan ini termasuk norma sosial yang juga memiliki batasan-batasan tertentu. Inilah batasan dalam Islam yang difatwakan oleh MUI yang bukan ‘mewakili umat Islam Indonesia’ selayaknya ‘DPR mewakili aspirasi rakyat Indonesia’ melainkan merupakan ahli ahli fiqih yang mengeluarkan fatwa berdasarkan dalil-dalil yang baik. InshaaAllah fatwa ini tidak salah.

 

AL BONUS AL TAMBAHAN

Pertama, saya sudah pernah membuat dua tulisan tentang ucapan selamat natal dalam kaitannya dengan toleransi, silahkan lihat Pesan Damai dan Toleransi Jelang Natal dan juga Ucapan Selamat Natal: Sebuah Sanggahan.

Kedua, salah satu sahabat saya Syaikh Khairul Amin Al Mualimini Al Buruuj Al Trenggiling (mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga) juga memberikan tanggapan tapi ybs masih sok sibuk jadi saya kopaskan saja di sini:

Simbol memang masalah yang cukup pelik. Sy melihat falacy yang dibangun oleh penulis. Setidaknya menurut pandangan saya.

1. Ad beberapa Watak Islam sebagai diin. Prof Din Syamsuddin menyebutkan beberapa, Diantaranya Din Al tauhid, Din Al adalah, Din Al rahmah, Din Al hadharah. Saya melihat penulis berangkat dari basis watak Islam sebagai din Al rahmah semata. Produk pemahaman nya snagat tidak holistik akhirnya.

2. Dalam kajian studi agama, dikenal doktrin dan dogma kebenaran, dan merupakan konsekuensi untuk meyakininya adalah kebenaran. Yang menarik adalah mencoba melihat identitas hanya sebagai ritus peralihan saja. Sebagai sekedar simbol identitas. Padahal pemilihan terhadap sesuatu simbol atau atribut sarat dengan nilai. Dan ia tak melihat proses islamisasi yang terkandung di dalamny purifikasi.

3. Ungkapan, : tetapi MUI dapat mengeluarkan hikmah agar mencintai sesama menunjukkan posisinya dan bagaimana org ini melihat MUI. Fatwa yang tak perlu dan salah adalah hasil produk pemikiran dari posisi ini. Posisi MUI sebagai otoritas diragukan, snagat kental nuansa posmo nya.

4. Istilah humanisme islam menjadi titik kontroversi. Bagaimana humanisme ala Islam. The human as measure all things ala Islam. Rancu bagi saya. Padahal watak dasar Islam adalah humanis-religius itu sejalan.

6. Ungkapan : “iman Islam tdk seremeh itu” adalah diantara yang paling menarik. Logika ini dipakai oleh beberapa pemikir Islam kontemporer dalam Amatan saya. keyakinan teologis ini, seakan akan sangat memperlihatkan ghirah keislaman dan memperlihatkan defense terhadap serangan keimanan islam. Namun pada hakikatnya bangunan ungkapan ini rapuh sekali. Seakan terdapat nilai kesombongan. Para ulama dahulu saja bersyahadat berkali2 mengulang zikir dan tahlil. Dalam kajian aqidah, ulama sepakat iman itu Yazid dan yanqus. Ini tdk bisa diksempingkan. Saya melihat penulis kurang memperhatikan hal itu (konsep iman Yazid wa yanqus).

7. Apakah tegas itu tdk toleran? Dalam suatu kesempatan di seminar, saya melihat dua tokoh agama yang luarbiasa. pertama prof ust Yunahar Ilyas yg kedua prof Romo Franz Magnis Suseno. Keduanya sepakat dan sama sama menyatakan bahwa kebenaran fundamental dalam agama harus ditegaskan. Agama harus punya truth claim dan mempertegasnya. Konsekuensiny, kalau atribut agama adalah bagian dari khazanah agama yg sarat nilai, maka harus dipertegas. Dan ini yg sedang dilakukan oleh MUI saya kira. Lanjut beliau berdua, justru toleran itu mempertegas rambu antara kedua agama ini, dan saling menghargai rambu2 itu. Toh, kekuatan fatwa otoritas agama mengikat pemeluk agama tertentu saja.

8. Dan yang terakhir kalau Hans Kung bilang tiada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama2, maka berasumsi bagaimana perdamaian agama2 dapat terjadi kalau internal agama saja konflik.😅😅. Fakta lapangan menyatakan bahwa ngasih kue ke orang lain seakan lebih baik dari ke saudara sendiri. Padahal idealnya kasih saudara dahulu, baru deh kasih yang lain.

9. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa fatwa MUI perlu dan nggak salah kok. Yang salah adalah terlalu sombong untuk mengatakan iman kita kuat. Islam itu kuat, tapi iman pemeluk agama Islam mengalami fluktuasi, Yazid dan yanqus. So, fatwa MUI sebagai otoritas, ingin merevitalisasi konstuk keimanan. Mengingatkan umat agar tak yanqus.

Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Allahu ‘alaam. Tabik 🙏🙏

PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER (PERANG) INTERNASIONAL

Ketika mendapat kabar bahwa rakyat Aleppo, Suriah, membakar ban secara masal supaya asapnya menghalangi pandangan, saya menulis ini:

PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM HUKUM HUMANITER (PERANG) INTERNASIONAL
Dalam sejarah panjang hukum humaniter internasional, baru tahun 1977 ada larangan khusus untuk merusak lingkungan dalam perang melalui Protokol Tambahan I kepada Konvensi Genewa. Padahal di Konvensi Jenewa I-IV tahun 1949 maupun Hague Regulations di perputaran abad 19-20 pun tidak ada.

Justru hukum Islam yang pertama jauh lebih dulu memerintahkan untuk tidak boleh menghancurkan lingkungan kalau memang tidak urgent diperlukan. Ini dapat dilihat di Muwaththa Al Malik pada Bab Jihad, juga di Bidayatul Mujtahid, Kitab Al Jihad.

Apakah tindakan mujahidin yang melepaskan sekian banyak polusi ke udara ini adalah sebuah kejahatan perang? Jawabannya inshaaAllah TIDAK.

Protokol Tambahan I melarang perusakan lingkungan yang memenuhi 3 kriteria kumulatif: PARAH, MELUAS, dan JANGKA PANJANG. Standar hukum Islam klasik justru lebih ketat, karena asal tidak proporsional saja sudah salah. Apakah perbuatan mujahidin memenuhi tiga kriteria ini? Allaahu’alam, butuh tinjauan lebih lanjut.

Tapi untuk menilainya sebagai kejahatan perang, kita harus merujuk Pasal 8(2)(b)(iv) di Statuta Roma. Di sini, War Crimes of Excessive Damage bukan hanya mensyaratkan kerusakan yang “parah, meluas, dan jangka panjang”, melainkan juga TIDAK PROPORSIONAL DIBANDINGKAN EKSPEKTASI KEUNTUNGAN MILITER.

Mujahidin yang perlengkapan seadanya dihadapkan dengan pasukan rusia dan assad yang memiliki angkatan udara dan hobi membombardir membabi buta, seringkali dengan senjata ilegal. Mujahidin tidak punya itu semua, dan senjata anti udara pun amat sangat minim sekali. Mereka pun berhadapan dengan blokade yang membuat banyak orang bisa kelaparan.

Saya punya dugaan kuat ini sangat proporsional sekali.

Dengan demikian inshaaAllah bukan pelanggaran hukum perang baik menurut hukum internasional maupun hukum Islam.

 

Open Letter to Prof Tariq Ramadhan

Responding to Prof. Tariq Ramadan’s Open Letter to President Joko Widodo

 

Dear Mr Tariq Ramadan.
Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh

I have a great deal of respect to you both as a Muslim and as a scholar of Islam. You have done a great deal of work for Islam, and may Allah reward you for it. And it is an honor that a scholar of your caliber paid special attention to my country. There are a few points I wish to say not to question your credentials as a scholar: I myself am not a scholar of Islam, just another Indonesian Muslim. Rather, it is just a product of the curious mind of a worried Muslim wishing to learn more as well as seeking counsel from a scholar of high esteem like you.

1. You may have already observed that we are not an Islamic state, so I am not sure really to what extent would Islamic laws such as hudud would be applicable. Yet it intrigues me to inquire further, what you think of Surah Al Maidah ayat 33, specifically on the following part?
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ …. وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا ….
(Indeed, the penalty for those who … and strive upon earth [to cause] corruption is none but that they be killed …)

To be really honest, seeing the problem of drugs and what it causes to the youth which is increasing by the year as you have observed, it does make me think of fasaad fil ardh as the aforementioned ayat mentions.

Not to mention, some scholars do opine that death penalty may be given not just through huduud but also by ta’zir (albeit some differences of opinion). Can you enlighten me on this subject?

2. You have reminded us a very great value of rahmah in Islam. After all, did Allah not Say إِنَّ رَحْمَتِى تَغْلِبُ غَضَبِى (My Rahmah prevails over My Wrath, hadith Qudsi in Sahih Bukhari and Muslim)? Yet we are faced with a grave problem.

You have observed that not only the the drug problem has increased yearly, but also this being despite the executions.

You have correctly observed that we do have problems in our judicial system. Yet at least one of the ones executed lived a very lavish and extravagant life, controlled massive rings of drug dealing even from behind bars (although it seems he entered Islam and repented near execution).

What advise do you have for us? If death penalty and violations of fair trial and very tight (or impossible) room for pardon is not enough to scare them, how can we not fear the repercussions that may follow either revoking death penalty or being more generous in giving pardon?

This is because Surah Al Maidah ayat 34 rings in my mind:
إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡہِمۡ‌ۖ ….
(Except for those who return [repenting] BEFORE you apprehend them….)

Which I realize is only applicable, of course, if Surah Al Maidah ayat 33 applies first as per my earlier question.

Although I am unsure if you will receive this letter, but I really hope that these matters can be addressed and clarified. This is because I am sure that at least some Indonesians have similar concerns.

Jazakallaahu khayran kathiira

Akhukum fillaah

(Fajri M. Muhammadin)

 Interesting Note:
Jeni Wardin wrote:
My main objection on this Bro, is exactly as pointed out in the letter: death penalty don’t seem to deter further violation as the number of drugs abuse did rise in 2015. And I calculated once, if those 5.9 million people consume at least 10 grams of heroin, we have 59 million grams (59 tons) of heroin in circulation. How many have confiscated during that year? 100kg? Not sure if it’s that much. In the end I conclude, the ones bringing destruction on earth are not the dealer, but those who use the product. I may oversimplify things, but that’s how I see things.
Fajri replied:
 Yet, my concern with that lies in the possible repercussions of actually revoking it.

Further, I am not sure whether the problem is that death penalty does not deter enough, or rather it actually does deter but such a deterrence is insignificant compared to the fact that our law enforcement is so corrupt that they do not fear the law. Such seems to be the case of corruption as well.

I do agree with you that the ones who use the product are those who end up using the drugs, but I disagree that the drug dealers are not responsible. It is my position that all from the top producer to the low users should be responsible.

My position is that the users shall be punished proportionate to their crime, i.e. whatever punishment applies to consumers of intoxicants. Excluding, of course, those who may have been trapped or you know the stuff like that. However, while collectively they may be the corruption on the earth, yet they are also part of the earth corrupted. Not to mention, such a corruption is collective but a man bears his own burden, and he cannot be responsible for the collectivity of drug use.

The drug producers and dealers, on the other hand, are. No substance are declared illegal in itself while its producers and distributors can go free. Unlike the individual users, they do take role in perpetuating the abuse of drugs collectively. This makes individual acts of self destruction become widespread. So it is my position that they deserve death penalty..

Refuting Da’esh properly: a critical review of the “Open Letter to Baghdadi” (My First Article Published in an International Journal!)

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

(English version below)

Alhamdulillah, setelah beberapa kali tulisan saya dimuat di jurnal ilmiah berskala nasional (Indonesia), akhirnya satu tulisan saya ini berhasil lolos untuk dimuat di sebuah jurnal internasional bernama Journal of International Humanitarian Action yang dikelola oleh Network on Humanitarian Action alias NOHA.

Tulisan saya berjudul “Refuting Da’esh Properly: a Critical Review of the ‘Open Letter to Baghdadi'”. Saya tentu sadar bahwa surat terbuka tersebut ditandatangani oleh 120+ ulama di seluruh dunia dan saya tidak berniat untuk melangkahi mereka. Apalah saya, baru belajar sekitar 2 tahunan itupun secara serampangan. Bandingkan dengan mereka yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk keilmuan Islam.

Karena itulah tulisan saya ini mewakili apa yang saya fikirkan  sependek apa yang telah pelajari sampai sekarang. Belum berapa bulan lewat saja saya sudah sadar saya salah paham stance Shaykh Wahbah Az-Zuhayli tentang perbudakan dalam Islam. Entah berapa lagi kesalahan yang akan saya sadari semakin banyak saya belajar nanti. Karena itu saya bukan hanya berharap melainkan sangat memohon masukan dan koreksian dari anda sekalian yang jauh lebih faqih daripada saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya.

Terima kasih banyak terutama pada Ustadz Muhammad Al Ghozali dan Ustadz Muhammad Jasir Nashrullah atas bantuannya selama saya menulis ini. Nama antum saya cantumkan pada bagian persembahan supaya terkenal hehehe. Special thanks juga untuk Ustadz Rappung Samuddin dan Ustadz Anshari Taslim yang karyanya saya gunakan dalam penyusunan tulisan ini, dan nama antum tercantum di daftar pustaka (sayangnya nama depan disingkat oleh sistem).

Di bawah terlampir abstrak serta link menuju tulisan lengkapnya.

Jazakumullaahu khayran kathiira

(Versi Bahasa Indonesia di atas)

Alhamdulillah, after publishing a few times in Indonesian national academic journals, I finally managed to get one of my articles published in an international journal which is the Journal of International Humanitarian Action.

The article is titled “Refuting Da’esh Properly: a Critical Review of the ‘Open Letter to Baghdadi'”. Now I realize that the Open Letter to Baghdadi is signed  by 120+ prominent world scholars and I do not intend to overstep their knowledge. Who am I but someone who have only started learning recklessly for the past couple of years? And that is in face of Scholars who have dedicated decades of their entire lives in Islamic scholarship.

Therefore this article to say what I have to say from my mind to reflect the extent of what I have learned so far. It has been barely months since I completed this manuscript, and I have already found some mistakes such as how I apparently misunderstood Shaykh Wahbah Az-Zuhayli’s stance on slavery. Therefore I not only hope but even beg for feedback from those of you who are more properly learned in Islamic law so that I can do better.

I wish to also thank Ustadz Muhammad Al Ghozali and Ustadz Muhammad Jasir Nashrullah for your help and support during the writing of this article. I put your names under the acknowledgement section, so congratulations you are now famous hahaha. Special thanks to Ustadz Rappung Samuddin and Ustadz Anshari Taslim who’se works were also used in the writing of this article, and I have your names in the reference list (albeit your first names abbreviated by the system).

Jazakumullaahu khayran kathiira

 ———————————-

Refuting Da’esh Properly: a Critical Review of the ‘Open Letter to Baghdadi’

By : Fajri Matahati Muhammadin

Abstract

The emergence of the “Islamic State” or Da’esh in the Syrian war brought a whole new dimension to the war on terror. To counter the “Islamic State” ideology, Islamic scholars from all around the world issued a document titled “Open Letter to Baghdadi” containing refutations towards the “Islamic State”. There are a number of issues that this document may have clarified, such as the refutation towards the “Islamic State” claim of “global caliphate”. However, there are quite a number of problematic points which may be counterproductive to the purpose of this letter in the first place. It is the objective of this article to identify some of these problems which may include a lack of representation of prominent Islamic schools of thought, incorrect application of Islamic law, or lack of observation on actions conducted by the “Islamic State”.

Keywords: The “Islamic State”, Islamic law, Jihad, Terrorism

Link to Full Text Web Article

Link to PDF Format

 

Terima Kasih Atas Ilmunya Pak Liberal

Gambar ini tidak relevan

Gambar ini tidak relevan tapi gemes

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabaraatuh,

 

Pengantar

Saya sebagai seorang Muslim banyak sekali butuh belajar. Mungkin baru agak serius sejak tiga tahun belakangan ini, itupun masih banyak ngawur dan serabutan sambil juga sering sok tau soal agama dalam banyak hal. Dalam keadaan seperti ini, saya menemukan artikel menarik yang ditulis oleh Pak Ade Armando ini yang berjudul Mengapa Sunnah dan Hadits Tidak Perlu Dipatuhi Sebagai Hukum?’ (silahkan klik untuk membaca tulisannya, supaya nyambung ke bawahnya hehehe). Beliau ini adalah seorang rekan seprofesi akademisi tapi dari jurusan dan universitas lain. Saya belajar banyak sekali dari tulisan ini, karena itu saya berterima kasih kepada beliau.

Di satu sisi, kalau kita berbicara sumber hukum Indonesia, mungkin agak sulit mengatakan bahwa Al Qur’an dan Hadist adalah sumber hukum. Masa mau sidang pembunuhan pake ayat Qishash? Ya pake KUHP Pasal 338 lah (ini orang HTI akan teriak TUH SISTEM KUFUR KITA BUTUH KHILAFAH, dan takfiri akan teriak KAFIR SEMUA KALIAAAN YEAY). Kecuali dalam hal tertentu, di mana memang hukum Islam ini tegas dipositifkan misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi, di sisi lain, apapun sistem pemerintahnya, saya adalah seorang Muslim. Dari kecil kalau di pelajaran Agama Islam saya sudah diajari untuk patuh pada Al Qur’an dan Hadist. Tapi kemudian datanglah tulisan yang begitu mencerahkan.

Sebagai seorang yang sudah bertemu beraneka ragam guru (jangan disamakan dengan ulama ya, misalnya Imam Bukhari punya 1000 guru), saya menyimpulkan bahwa guru yang baik bukanlah yang mencekoki ilmu melainkan antara lain menstimulasi adanya transfer of value. Bukan sekedar memberi ilmu, tetapi menggelitik rasa penasaran yang kemudian menjadi gerbang bagi kami para murid untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilham. Dan inilah yang saya rasakan dari tulisan Pak Ade.

 

Berikut ini pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan dari tulisan beliau.

 

  1. Hadist membawa kerusakan di bumi

Beliau mengatakan bahwa banyak hadist yang menyebabkan bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi. Tentu saya penasaran maksudnya apa, karena dalam Al Qur’an disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. diutus sebagai Rahmatan lil ‘Aalamiin. Banyak orang mengartikan ayat ini bahwa artinya islam harus bisa disesuaikan dengan kearifan lokal, padahal logika sederhana pun cukup untuk memahami bahwa apa yang dibawa Islam pasti cocok dengan semuanya kecuali hal-hal di mana urf bisa dipertimbangkan dalam ajaran Islam (atau kalo orang ngeyel, tentunya).

Aliran hermeneutika dalam Islam ini memang agak kacau, melihat bahwa Islam turun sesuai jamannya sehingga harus dipahami sesuai zaman. Mereka berkata “ajaran islam cocok untuk zaman itu yaitu untuk membenarkan apa yang salah. Sekarang sudah beda zaman”. Tanpa menafikkan bahwa ada ruang-ruang ijtihad untuk beraneka (dan mayoritas) perkara, tapi ini semua sesuai dengan koridor dalil yang ada.

Sepemahaman saya, kita harus melihat bagaimana Islam justru datang untuk mereformasi kebiasaan yang ada. Dari dulu argument orang kafir adalah “itu bukan hal yang biasa kami lakukan atau percayai atau sepakati”, dan sekarang pun tidak berubah argument mereka.

Tapi intinya, saya jadi penasaran. Apa standar kebenaran dari HAM ini? Kita memahami bahwa landasan dari kebenaran HAM ini adalah sesuai dengan consensus bersama, yang tentu dalam hukum internasional dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam peradaban dunia. Tapi kalau kita melihat landasan kebenaran ini, maka dengan alasan yang sama maka semua masalah rasisme dan diskriminasi yang ada di masa lampau pun juga benar menurut masanya sebagaimana HAM benar di masa ini.

Jadi atas standar apakah saat itu dikatakan bahwa Islam membawa kebaikan? Menurut standar zaman itu, awalnya, Islam jelas salah besar. Dan Islam hanya berubah jadi benar ketika standar ini diterima oleh banyak orang saat itu. Standar ganda deh.

Jadi, bukankah hakikatnya Islam memang mendobrak konstruksi kebiasaan yang sudah ada bukannya malah ditundukkan oleh hal itu?

Metode hermeneutika ini lebih panjang dan komprehensif dibahas oleh Fahmi Salim, M.A., Dr. Adian Husaini, dan lainnya. Kajian tentang konsep HAM dan Islam secara ontologis dan epistemologis juga bisa panjang lebar dan bukan di sini tempatnya lah.

Saya jadi belajar banyak, bagaimana berbedanya memandang sesuatu yang didasari otoritas pewahyuan dan tidak. Secara ontology dan epistemology tentunya berbeda. Mari berfikir logis saja. Apakah mungkin Allah, Al-‘Ilm, bisa salah dan dikoreksi oleh manusia yang fakir? Bukankah berbeda perdebatan tentang orang yang percaya dan tidak percaya adanya Yawmid Diin? Maka di sini kita memasuki perdebatan aqidah: apakah betul Islam datang dari Allah?

Nah lho jadi beda deh perdebatannya kan dan jadi tidak apple to apple diskusinya. Dan tulisan beliau ini saya jadi makin paham, kesulitan dari diskusi ini dan bahwa tidak dapat dilakukan perbandingan seperti ini.

 

  1. Pelecehan Ilmu Pengetahuan

Menarik statement Pak Ade bahwa Rasulullah s.a.w. makan dengan tangan kanan adalah karena biasa, dan bukan karena jin. Padahal jelas redaksi hadistnya jelas seperti kata Pak Ade. Riwayat Jabir:

لا تأكلوا بالشِّمالِ ، فإنَّ الشَّيطانَ يأكلُ بالشِّمالِ

janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri” (Sahih Muslim, Hadist No. 2019, dan Sunan ibn Majah Hadist No. 3392)

Jelas Rasulullah s.a.w. menyebut jin sebagai alasannya, atau mungkin Pak Ade ingin menyiratkan bahwa Rasulullah s.a.w. berdusta? Ya betul sekali memang kata Pak Ade yaitu bahwa bukan cuma jin yang makan pakai tangan kiri. Siapa? Kita dengarkan kata Imam ibn al-Qayyim dalam Zaadul Ma’ad: “yang makan dengan tangan kiri, kalau ia bukan setan maka ia menyerupai setan.” Atau tambahan dari Shaykh Shalih al-Uthaymeen, orang-orang yang diberi udzur (udzur ini bisa akibat kondisi fisik, atau ketidaktahuan, atau.. yah.. udzur gila). Atau tambahan dari saya, saya pernah lihat monyet makan pakai tangan kiri.

Tapi mari kita kesampingkan dulu lah itu. Lebih menarik membahas komentar beliau bahwa hadist-hadist semacam ini adalah pelecehan terhadap ilmu pengetahuan.

Saya sangat terarik pada statement ini karena ilmu pengetahuan justru tidak bisa mengatakan bahwa jin tidak ada setidaknya karena dua alasan.

Pertama, ilmu pengetahuan, dengan metode penelitian empiris, hanya bisa mengatakan “tidak ditemukan jin” dan bukannya “jin tidak ada”. Silahkan lihat semua laporan penelitian ilmiah yang nggenah, semua akan berbahasa seperti itu. Tes TBC saya sebelum sekolah di UK dulu pun bukan mengatakan “tidak ada TBC” tapi “tidak ditemukan indikasi TBC”. Sifat dan karakter penelitian empiris atau lanjut ke masalah positivism yah panjang lah penjelasannya tapi singkatnya begitu.

Kedua, ilmu pengetahuan ini dilandasi oleh metode penelitian empiric yang berupa pengamatan panca indera. Terlepas dari cerita cerita horror. Menggunakan metode panca indera untuk mencari jin itu seperti mencari beruang kutub di dasar laut Jawa.

Banyak hal yang tidak bisa diteliti dengan metode empiric. Misalnya moralitas dan nilai. Kita bisa sih meneliti empiris tentang persebaran orang yang mengikuti nilai tertentu, tapi nilai dan moralitas itu sendiri tidak bisa diteliti secara empiris. Atau bahkan MATEMATIKA. Tidak ada bukti ilmiah bahwa 1 + 1 = 2. Kenapa 2 itu 2? Kenapa angka harus seperti itu? Itu kesepakatan saja. Bukan suatu kebenaran ilmiah.

Tidak bisa kita gunakan prinsip bahwa “semua hal bisa dibuktikan dengan ilmiah”, karena dengan kaidah ilmiah pun hal ini tidak bisa kita buktikan toh? Karena itu, saya pun jadi bertanya-tanya kenapa ya Pak Ade ini melakukan analisis seperti ini?

Akhirnya saya memahami. Beliau memberi contoh praktek langsung bagaimana melakukan pelecehan terhadap ilmu pengetahuan.

 

  1. Hadist itu belum tentu Sahih

Betul sekali yang disampaikan beliau. Apa yang dikatakan Rasulullah s.a.w. sudah di’back up’ langsung oleh Allah. Tapi manusia-manusia yang mengumpulkan hadist bukannya tidak mungkin berbuat salah. Mereka tidak maksum, dengan beraneka alasan yang barangkali sesuai dengan apa yang Pak Ade sampaikan.

Akan tetapi, itulah manusia. Kita banyak keterbatasan, dan karena itulah metode ilmiah berkembang pesat untuk sedapat mungkin mengurangi resiko tersebut. Walaupun banyak ulama Islam abad pertengahan tentu sangat mengimani dan mengamini hadist-hadist tentang khasiat madu (saya tambah lagi yuk, khasiat rukyah dan surah Al Faatihah sebagai pengobatan dll) ternyata bukannya jadi menolak ilmu pengetahuan tapi justru berkontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan serta metodologi ilmiah.

Akhirnya beraneka metode penelitian ditemukan untuk sedapat mungkin memperkuat akurasi hasil penelitian. Dalam penelitian empiris tidak bisa 100% benar, tapi bisa dibuat sedekat mungkin dengan itu, dan metode-metode ini pun terus dikembangkan.

Karena itulah, secara ilmiah yang tidak bisa benar 100% pun, sangat konyol sekali jika kita menemukan sebuah penemuan ilmiah yang ditemukan dengan metode ilmiah terbaik oleh ahli terbaik, lalu sekonyong-konyong ditolak karena “bisa saja salah”. Lah wong bisa saja 95% betul, kok malah 5% mungkin salahnya yang dipakai? Dalam kerangka ini, konyol orang yang misalnya meragukan bahwa sebuah obat bisa bekerja karena “itu ilmiah, belum tentu benar dan bisa saja salah” padahal konon obat itu baru bisa dapat izin jual kalau sudah efektif 95%. Masa iya sebuah metode ilmiah yang diaplikasi dalam riset berdana milyaran dollar, sekonyong-konyong ditolak karena “yah bisa aja salah” segitu saja.

Tidak cukup menyanggah sebuah penelitian dengan menunjukkan beberapa kekurangan umum dari metode ilmiah, melainkan juga bagaimana metode ilmiah spesifik tersebut tidak bisa secara signifikan (yang diterima secara ilmiah) untuk memitigasi kekurangan-kekurangan tersebut.

Ilmu hadist pun demikian. Dari sekian kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi, dibuatlah ilmu hadist yang sangat komprehensif. Kajian sanad, mattan, dan lain sebagainya, dan ilmu ini terus berkembang bahkan hingga sekarang. Dengan logika ilmiah yang sama, bukankah konyol jika kita menolak hadist dengan alasan sekedar “yah bisa aja salah”?

Padahal para Imam hadist (yang tentu tidak maksum) sudah mempelajari siapa saja perawi hadistnya, melihat biografi mereka yang juga bersanad lho btw, yang berisi bukan hanya siapa nama dan pekerjaan tapi juga kekuatan hafalan, testimony tentang kejujuran dan kesholehan mereka, juga riwayat hidup dan perjalanan mereka sehingga bisa dikroscek apakah masuk akal satu sanad dan sanad lainnya. Dan ternyata terkadang hadist itu diriwayatkan lebih dari satu jalur, terkadang kesemuanya ada kecacatan terkadang sebagian cacat sebagian bagus, terkadang semuanya bagus atau bahkan banyak yang bagus sampai akhirnya derajad hadist tersebut adalah muttawatir. Ini belum lagi kita berbicara tentang pengkajian mattannya yang ada ilmunya sendiri juga dan lain sebagainya.

Lalu dengan segala jerih payah bertahun-tahun meneliti suatu hadist dan membuang ratusan ribu hadist dan sekelompok kecil saja yang hasan dan lebih sedikit lagi yang sahih dan leeeebih sedikit lagi yang sampai sahih muttawatir, ditolak dengan: “yah bisa aja salah. Kan mereka manusia.”

Sekali lagi saya mendapat pelajaran berharga, yaitu contoh lain dari pelecehan ilmu pengetahuan.

 

  1. Al Qur’an dan Sunnah jangan dijadikan hukum mengikat, Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengatakan demikian.

Mungkin ini adalah poin utama, makanya saya simpan sampai akhir.

Walaupun judulnya dan banyak analisisnya tentang Sunnah dan Hadist saja, tapi sempat disinggung juga Al-Qur’an. Apakah memang demikian halnya? Saya jadi mencari-cari, dan menemukan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurayra r.a.

مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى ‏

Barangsiapa yang mentaatiku pasti masuk Surga, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan.” (Sahih Al-Bukhari, Hadith No.7280)

Jika ada yang mengatakan bahwa “perintah itu kan kepada orang di zaman beliau saja”, maka jawabannya adalah itu palsu. Karena Irbad bin Sariyah r.a. meriwayatkan bahwa Beliau s.a.w. pernah bersabda:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Sesungguhnya siapa saja yang nanti hidup setelahku maka dia akan melihat terjadinya perselisihan yang banyak; oleh karena itu, berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk (al-Mahdiyyin), gigitlah ia(sunnahku tersebut) dengan gigi geraham.” (Sunan Abu Dawud, Hadist No. 4607)

Diriwayatkan juga ada wasiat beliau saaat khutbah wada (perpisahan):

فَاعْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَاإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوْا أَبَدًا، أَمْرًا بَيِّنَتًا : كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ

Perhatikanlah kata-kataku ini, saudara-saudara! Aku sudah menyampaikan ini. Ada masalah yang sudah jelas kutinggalkan ditangan kamu, yang jika kamu pegang teguh kamu tidak akan sesat selama-lamanya; Kitabullah dan sunnah rasul.” (Sirah ibn Hishaam)

Bahkan Allah Ta’ala dalam Al-Qur’an Allah secara tegas telah berfirman berulangkali tentang ini, saya kutipkan sebagian saja:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ۬ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۥۤ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak [pula] bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan [yang lain] tentang urusan mereka…” (Surah Al Azhab ayat 36)

إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَا‌ۚ

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, maka mereka berkata: ‘Kami mendengar, dan kami patuh….” (Surah An-Nur ayat 51)

يَـٰٓأَيُّہَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ‌ۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٍ۬ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأَخِرِ‌ۚ

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul [Nya], dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur’an] dan Rasul [sunnahnya], jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian…” (Surah An-Nisa ayat 59)

Saya jadi tahu bahwa Pak Ade memang betul. Di sana memang bahasa yang digunakan untuk taat pada perintah Rasul-Nya (yang terrekam dalam hadist) adalah bahasa yang imperatif. Tapi semua ini, paling tidak sekilas menurut saya yang fakir ilmu ini, jelas tidak bisa diberlakukan sebagai wajib mutlak. Mungkin memang tepat Pak Ade mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut harus dipahami dengan lebih jeli.

Ayat-ayat tersebut hanya berlaku untuk orang yang beriman saja, bukan untuk kalangan kafir dan murtad.

Keunggulan Fiqh (fi) al-Jihad dibandingkan dengan Hukum Humaniter Internasional dan (Mungkin) Pekerjaan Rumah bagi Ulama?

Saladin_and_Guy

PENDAHULUAN

Hukum internasional sudah muncul sejak zaman baheula, sejak mulai ada unit-unit politik terbentuk di umat manusia dan antar unit ini kemudian saling berinteraksi. Islam pun memiliki aturan-aturan sendiri untuk berhubungan internasional, yang dikenal dengan Al-Siyaar. Sejak lama ulama-ulama Islam misalnya Imam Al Shaybani dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengeluarkan ijtihad-ijtihad mereka yang relevan dengan Al Siyaar.

Ternyata kontribusi ulama-ulama Islam banyak sekali dalam perkembangan hukum internasional. Misalnya dalam asas yang sangat dasar yaitu pacta sunt servanda (perjanjian harus ditaati). Sekarang asas ini sudah diakui sebagai aturan baku, sebagaimana diatur di Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional Antar Negara Pasal 27. Tapi dulu bagaimana? Jean Pictet dalam bukunya Development and Principles of International Humanitarian Law hlm 16 (Henry Dunant Institute, Jenewa, 1985) menulis bahwa di abad pertengahan, kaum Muslim selalu mematuhi perjanjian mereka dalam keadaan apapun padahal kaum Nasrani berpegang bahwa perjanjian dengan orang kafir (dari perspektif Nasrani) boleh ditinggalkan semaunya.

Demikian pula dalam hukum perang, yang mana perang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia dan terutama hukum internasional, karena itu hukum perang (yang dikenal dengan hukum humaniter internasional alias HHI) sebetulnya sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Jean Pictet di buku yang disebut di atas tadi menjelaskan perkembangannya dari sejak sebelum masehi. Bagaimanakah peran Islam dalam perkembangan HHI tersebut? Jean Pictet sendiri menjelaskan betapa besar kontribusi Islam, misalnya Jean Pictet di hlm 16-17 menunjukkan bagaimana the Principle of Distinction (pembedaan antara kombatan dan non-kombatan) sudah dikenal dalam peradaban Islam sejak abad 13. Beliau mungkin tidak tahu bahwa aturan tersebut sudah lama sekali dikenal dan tersebar dalam banyak hadist, yang dirangkum oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. yang diriwayat oleh Imam Malik di Al Muwaththa Bab 21 Hadith No. 10 (Cetakan Madinah Press, Granada, tahun 1992).

Sudah banyak kajian di mana Islam ternyata memiliki banyak kaidah yang bersesuaian dengan HHI, walaupun barangkali juga disebabkan karena Islam juga berperan dalam sejarah pembentukan HHI. Ternyata, selain sekedar kesesuaian, ada juga hal-hal di mana Islam menerapkan standar-standar yang lebih unggul. InshaaAllah dalam tulisan ini akan dijabarkan beberapa keunggulan hukum Islam dalam jihad dibandingkan dengan HHI, walaupun barangkali ada beberapa PR untuk para ulama fiqih jihad.

 

KEUNGGULAN-KEUNGGULAN FIQH AL-JIHAD

Keunggulan-Keunggulan ini saya sarikan dari tulisan saya di Jurnal Mimbar Hukum serta proposal disertasi S3 saya (semoga diterima AMIIN), dengan beberapa pembaharuan seiring dengan beberapa informasi baru yang telah saya dapatkan. Tentu ini membutuhkan banyak koreksi karena itu saya ingin juga mendapatkan masukan dari para pembaca.

Perlakuan Terhadap Tawanan Perang: Kisah Perang Badar

Secara umum, HHI memerintahkan adanya perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 13-14 Konvensi Jenewa III tahun 1949. Ini lebih dijabarkan lagi dalam standar minimum dalam hal makanan dan pakaian, kebersihan dan kesterilan tempat penahanan, dan lain sebagainya, di Pasal 25-29 konvensi yang sama.

Dalam hukum Islam, secara umum memang ada keumuman perintah untuk memperlakukan tawanan dengan baik. Dalam Tafsir Al Adziim (Vol 10, hlm, 289, cetakan Darussalaam Riyadh), Imam ibn Katheer meriwayatkan bahwa setelah perang Badr, Rasulullah s.a.w. bersabda “Perlakukanlah tawanan perang dengan baik.” Shaykh Yusuf Al Qardhawi juga menuliskan hal yang sama di Kitab Fiqih Jihad (Penerbit Mizan, Bandung, 2010) hlm 693. Karena itu, secara standar minimal, tampak memang standar dalam hukum Islam sejalan dengan HHI.

Akan tetapi, ternyata dalam Sunnah dapat kita temukan ada sedikit kelebihan pada hukum Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam ibn Kathiir dalam Tafsir al Adziim (Vol 10 hlm 212), pasca perang Badar Rasulullah s.a.w., para Sahabat (radhiallaahu ‘anhuma) bukan sekedar memperlakukan tawanan dengan baik melainkan mereka memprioritaskan para tawanan di bandingkan diri mereka sendiri. M. Adil Salahi menulis dalam bukunya Muhammad: Man and Prophet hlm 257  (Elements Books, Dorset, 1995) bagaimana para tawanan terkejut ketika mereka ditawari roti dan susu, sedangkan pasukan Muslim sendiri cuma sekedar makan kurma saja.

Sungguh ini amalan yang begitu indah sebagai perwujudan Firman Allah dalam Surah Al Insan ayat 8:

وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينً۬ا وَيَتِيمً۬ا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Menariknya, para Ulama mengatakan bahwa ini bukan sekedar dimaksudkan untuk tawanan perang saja. Imam ibn Katheer dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa Ikrimah, ibn Jarir, Sa’id bin Jubayr, ‘Ata’, Al-Hasan, dan Qatadah, mengatakan bahwa ayat ini juga dimaksudkan untuk budak. Okelah Islam tidak menghapus perbudakan serta merta, kalau bukan di zaman modern. Tapi, di zaman itu, ajaran mana lagi yang menganjurkan pembebasan budak apalagi memperlakukan budak dengan baik sekali?

Intinya, dalam memperlakukan tawanan perang, jelas tampak ada kelebihan dalam hukum Islam yang berupa amalan sunnah yang dilakukan para sahabat dalam menafsirkan perintah Rasulullah s.a.w.. Ini juga menunjukkan kelebihan hukum Islam yang bukan sekedar memberi batas minimal berupa larangan atau perintah sebagaimana hukum-hukum sekuler, tetapi memberi juga amalan-amalan sunnah yang tidak wajib tetapi sangat baik dan ada insentif berupa pahala.

Mungkin bagi kalangan sekuler atau kafir akan merasa “ini tidak konkrit”. Tapi tentu mereka beda dengan orang-orang bertaqwa, yang dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 3 memiliki ciri-ciri antara lain:

… ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ

[yaitu] mereka yang beriman kepada yang ghaib…

 

Perlindungan Terhadap Lingkungan dalam Konflik Bersenjata

Antoine Bouviere, seorang pakar HHI dari the International Committee of the Red Cross atau ICRC (ICRC ini terkenal di kalangan awam sebagai Palang Merah Internasional yang sekedar memberi bantuan kemanusiaan, tapi jika anda meneliti lebih lanjut ternyata mereka juga berperan mempromosikan serta mengembangkan HHI), Hukum internasional baru mulai memikirkan tentang lingkungan di tahun 1970an. Tahun 1972 baru muncul Deklarasi Stockholm tentang komitmen internasional dalam menyelamatkan lingkungan. Ini adalah karena saat itu baru mulai ada kesadaran internasional tentang kerusakan lingkungan yang makin parah dan bisa berdampak fatal secara global.

Allah sudah lama memperingatkan kita tentang hal ini. Firman-Nya dalam Surah Al Baqarah ayat 60:

ڪُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِى ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki [yang diberikan] Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Ada juga Firman-Nya tentang dampak kerusakan lingkungan yang bisa jadi menimbulkan musibah, yakni di Surah Ar-Ruum ayat 41:

ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِى ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari [akibat] perbuatan mereka, agar mereka kembali [ke jalan yang benar].

Jelas menunjukkan kelebihan Islam dalam hukum-hukumnya.

Ketika pembahasan berlanjut khusus tentang perang, tentu lingkungan akan ada kerusakan baik itu banyak maupun sedikit. Antoine Bouvier dalam tulisan yang sama seperti sebelumnya menjelaskan bagaimana HHI baru merumuskan ketentuan khusus perlindungan lingkungan saat perang ya setelah pengaturan perlindungan lingkungan dalam konteks umum. Dari sejarah panjang HHI modern (mulai 1864), aturan perlindungan lingkungan ini baru ada pada tahun 1977 yaitu saat dibuat Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa.

Ketentuan ini diwujudkan dalam Pasal 35 dan 55 pada Protokol Tambahan I tersebut, tetapi bukan sekedar tidak boleh merusak lingkungan sama sekali (ya kalo total tidak boleh nanti kita jalan kaki pun bisa melanggar). Kedua pasal tersebut melarang menimbulkan kerusakan yang bersifat “…severe, widespread, and long term.” atau ‘parah, meluas, dan berjangka panjang’. Perhatikan bahwa digunakan kata and yang artinya adalah bahwa ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi secara kumulatif.

Bandingkan dengan hukum Islam yang sejak lama sekali sudah memberikan larangan untuk merusak lingkungan, sebagaimana diperintahkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. saat mengirimkan pasukan ke Shaam, yang disebut sebagai rangkuman perintah-perintah Rasulullah s.a.w. terkait perang:

وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلاَ صَبِيًّا وَلاَ كَبِيرًا هَرِمًا وَلاَ تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلاَ بَعِيرًا إِلاَّ لِمَأْكُلَةٍ وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَحْلاً وَلاَ تُفَرِّقَنَّهُ وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْبُنْ

“Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan sepuluh hal, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua yang sudah tak berdaya, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan, jangan merusak pohon kurma, jangan membakar pohon kurma, jangan berkhianat, jangan menjadi pengecut”

Ini diriwayatkan oleh Imam Malik, dengan referensi yang sudah dirujuk di depan tadi. Riwayat ini menunjukkan kaidah umum yang melarang merusak lingkungan saat perang. Memang betul ada riwayat sahih di mana Rasulullah s.a.w. memerintahkan penebangan dan pembakaran pohon saat berperang melawan Banu Nadir di Al Buwayra (lihat Sahih Al Bukhari, Vol. 5, Hadith No. 365, cetakan Kazi Publications Lahore tahun 1979). Dalam Bidayatul Mujtahid hlm 461 (cetakan Garnet Publishing, Reading, tahun 2000), ibn Rushd mengatakan bahwa ini menimbulkan perbedaan pendapat antara Ulama. Ibn Rushd juga mengatakan bahwa dua dalil ini dapat digabungkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa boleh menimbulkan kerusakan kepada lingkungan tapi hanya sejauh yang betul-betul dibutuhkan.

Pertama, ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah jauh mendahului HHI dalam melindungi lingkungan saat perang. Kedua, standarnya pun lebih tinggi. Dalam HHI, sebagaimana tadi dijelaskan, kerusakan lingkungan baru dilarang ketika sudah ‘parah, meluas, dan berjangka panjang’ walaupun sebetulnya sudah melampaui apa yang dibutuhkan untuk perang. Bandingkan dengan hukum Islam di mana ketika kerusakan sudah melebihi kebutuhan saja sudah cukup untuk dikatakan melanggar.

 

Larangan Menggunakan Api

Dalam HHI, ada kaidah umum yaitu larangan menyebabkan ‘superfluous injuries and unnecessary suffering’ atau penderitaan dan cedera yang berlebihan (lihat Pasal 35[2] Protokol Tambahan I 1977). Secara umum Islam juga melarang penyiksaan, dalam hadith yang sangat kuat:

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

Allah akan menyiksa mereka yang menyiksa orang lain di dunia

Hadith ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Hadith No. 6328 (Vol. 4, cetakan Ashraf Press, Lahore).

Sebagai salah satu perwujudan kaidah ini, HHI membatasi penggunaan senjata yang sifatnya membakar yang dikenal dengan incendiary weapons misalnya Napalm Bomb dan lain sebagainya melalui Protocol on the Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons 1980. Akan tetapi, menariknya, di sini tidak ada larangan mutlak melainkan sekedar menghindari agar non-kombatan tidak terkena (Pasal 1[5] dan 2. Padahal tentu mati terbakar adalah sebuah kematian yang amat menyiksa.

Justru hukum Islam memberikan larangan yang umum terhadap penggunaan api. Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid hlm 460 bahwa Rasulullah s.a.w. tegas melarang menggunakan api untuk membakar manusia. Walaupun di halaman yang sama ibn Rushd melanjutkan bahwa Ulama berbeda pendapat apakah larangan ini adalah mutlak dalam segala situasi atau boleh dikecualikan ketika musuh juga menggunakan api, tapi kedua pendapat ini jelas sama-sama memiliki standar lebih tinggi dari HHI. Menurut pendapat yang boleh sekalipun, itu hanya ketika musuh menggunakan api duluan. Sedangkan dalam HHI, walau musuh tidak menggunakan tapi boleh menggunakan selama hanya kena musuh saja –dan yang kena pun bisa mati menderita.

Di sini perlu disinggung bagaimana Dawlah Al-Khawarij di Suriah dan Irak telah menantang kaidah ini dengan membakar pilot Yordania hidup-hidup, dengan dalil antara lain bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dan Khalid bin Walid r.a. pernah melakukannya. Akan tetapi, hal ini sudah dibantah oleh Komite Fatwa Al Azhar yang menyebutkan bahwa riwayat-riwayat tersebut dhaif.

 

P.R. UNTUK PARA ULAMA FIQIH?

Banyak ulama yang menjelaskan kebolehan menggunakan senjata modern semacam bom dan rudal dan lain sebagainya. Misalnya adalah Shaykh Abdullah Azzam dalam bukunya Jihad: Adab dan Hukumnya hlm 42-43 (Gema Insani Press, Jakarta, tahun 1993). Shaykh Al Qardhawy dalam Fiqh Al Jihad hlm 489-499 pun membolehkannya, walaupun penjelasan beliau mungkin perlu ditelaah lebih lanjut. Di satu sisi beliau mencampur penjelasannya bersama senjata-senjata pemusnah masal, tapi di sisi lain beliau membatasi kebolehan penggunaannya adalah dalam perang defensive saja. Saya membayangkan sulit sekali kalau di zaman ini tidak boleh menggunakan bom untuk perang ofensif. Membayangkan menggunakan senjata pemusnah masal (bom nuklir dll) untuk perang defensif justru lebih janggal lagi.

Antara lain ulama-ulama yang membolehkan senjata modern seperti ini adalah berdalilkan bagaimana Rasulullah s.a.w. pernah menggunakan manjanik seperti disebutkan oleh Shaykh Abdullah Azzam di kutipan sebelumnya. Akan tetapi, tentu beda sekali potensi korban sipil antara manjanik yang umumnya hanya melempar batu untuk merubuhkan tembok di bandingkan kerusakan luas akibat bombardir yang dilakukan oleh artileri modern.

Mengutip beberapa hadith sahih dari Rasulullah s.a.w. riwayat As-Sa’b bin Jaththama r.a., Shaykh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam Panduan Fikih Jihad Fii Sabilillah hlm 139-143 mengatakan bahwa walaupun secara umum tidak boleh membunuh orang sipil, jika hal tersebut adalah ketidaksengajaan. Secara prinsip dasar ini sejalan dengan HHI yang dapat mentoleransi korban sipil jika memang betul-betul tidak sengaja, sebagaimana dijelaskan oleh hakim di ICTY pada tahun 2000 dalam kasus Prosec v. Kupreskic et. al., Trial Chambers, p.524-525.

Akan tetapi, tentu seiring dengan perkembangan zaman yang mengenal senjata-senjata canggih yang dapat menimbulkan kerusakan begitu luas dalam sekali tembak, harus ada ketentuan tambahan. Hakim ICTY di kasus yang sama dengan di atas pada p.528 dst menegaskan bahwa ketidaksengajaan ini harus dibarengi dengan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan 58 pada Protokol Tambahan I.

Pasal 57 pada intinya menjelaskan bagaimana seorang komandan dalam menyiapkan serangan harus benar-benar berhati-hati untuk menghindari korban sipil, misalnya dengan mencari pilihan taktik yang mengurangi korban sipil, melakukan peringatan kepada warga sipil jika memungkinkan, dan lain sebagainya. Pasal 58 menjelaskan kewajiban komandan jika posisinya diserang, sehingga harus mengkoordinasikan posisi pasukannya sedemikian rupa supaya jika musuh menyerang akan lebih sedikit memberikan kerusakan pada sipil di sekitarnya. Sebagai tambahan, Pasal 51 antara lain menjelaskan pentingnya memilih senjata dan metode penyerangan yang dapat memilah milah sasaran, supaya bisa sedapat mungkin menembak kombatan saja dan bukan non-kombatan.

Saya tidak tahu bagaimana praktek mujahidin di lapangan ketika berperang, tapi saya belum menemukan kitab fiqih jihad modern yang memerintahkan untuk hati-hati. Walaupun tentu ada keumuman pemakluman untuk jatuhnya korban sipil secara tidak sengaja, tapi ilmu fiqih mengenal kaidah:

دَرْءُالْمَفَاسِدِأَوْلَىمِنْجَلْبِالْمَصَالِحِ

Menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah maslahat

Bisa jadi ini dapat digunakan sebagai hujjah untuk ulama berijtihad melengkapi lagi hukum kebolehan penggunaan bom dan senjata modern dengan menambahkan kewajiban untuk berhati-hati.

Hampir semua Negara Muslim telah meratifikasi Protokol Tambahan I 1977, sehingga mestinya ketentuan-ketentuan dalam Protokol tersebut termasuk kehati-hatian dalam Pasal 51, 57 dan 58 sudah diinkorporasikan dalam hukum nasional termasuk dalam panduan militer. Akan tetapi, walaupun perkara maslahat seperti ini tentu boleh diadopsi dari perjanjian internasional, tapi apakah tidak aneh jika perkara sepenting ini tidak disebutkan di kitab Fiqih Jihad?

Akan tetapi, sekali lagi, saya mohon masukannya karena sangat mungkin sekali sebetulnya ada ketentuan kehati-hatian dalam kitab Fiqih Jihad tapi saya saja yang belum menemukannya.

 

PENUTUP

Nahed Samour pada tulisannya “Is There A Role for Islamic International Law in the History of International Law?”, the European Journal of International Law, Vol. 25, No 1, 2014, hlm. 313-319 melayangkan kritik yang serius pada buku Oxford Handbook of the History of International Law. Walaupun terbitan Oxford yang sangat prestisius dan bertajuk sejarah hukum internasional dengan menekankan pula tujuan untuk menghilangkan trend ‘eurosentrisme’, ternyata buku ini bersifat tidak adil pada kontribusi hukum Islam.

Nahed Samour menulis bahwa buku terbitan Oxford tersebut hanya sedikit sekali menyinggung hukum Islam, yaitu pada bagian ‘regional’, dan itupun di bawah bab ‘Afrika dan Arabia’. Padahal, begitu banyak kontrbusi hukum Islam kepada hukum Internasional atau hukum pada umumnya. Ternyata dalam buku-buku Indonesia (konon mayoritas Muslim terbesar) pun minim disebut kecuali saat membicarakan hukum perkawinan, zakat, perbankan, dan lain sebagainya. Misalnya, tahukah anda bahwa kaidah lex specialis derogate legi generalis dan lex lex lainnya juga dikenal dalam Islam? Belum lagi, hukum Islam dan kontrbusinya dalam khazanah keilmuan tidak bisa dikerangkeng sekedar dalam ‘Afrika dan Arabia’. Islam menyebar ke Persia, Cina, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan lain sebagainya juga.

Saya berharap bahwa melalui tulisan ini dan penelitian-penelitian lainnya, umat Islam dapat menyadari bahwa sebetulnya kontribusi hukum Islam sangat besar dan bahkan tidak sedikit situasi di mana Islam jauh lebih baik dalam menerapkan standar.

Walaupun juga, dukungan moral dan doa kita panjatkan kepada Allah untuk memberkahi dan memberi kemudahan kerja para Ulama dalam menjawab tantangan-tantangan baru di dunia modern ini dengan terus berpegang pada Al Qur’an dan As-Sunnah.

Conference Paper Abstract: TOWARDS A UNITED ISLAMIC IDENTITY IN THE MAKING OF INTERNATIONAL LAW (English and Bahasa Indonesia)

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

I have co-authored a paper together with my student, and alhamdulillaahi Rabb al-‘Aalamiin it has been selected to be presented at an international conference in Malaysia sometime around May 2016. I will share below the abstract of the paper both in English (the original version) and Bahasa Indonesia, and inshaaAllah I will also upload the paper after it has been presented (and revised upon feedback).

I must remind you that this is still a vague and general version of what I intend to be a grand masterplan for a long term research which is part of my duties as an academic. It is my hope that I can find other persons with similar concerns or also those who wish to do their best for Allah but disagree with me with my arguments or even have better ideas, so that we can share and exchange arguments and feedback. After all, I may know a few things about international law but I know so much less about political science and definitely I am no scholar of Islamic law while we should definitely not toy around with matters of religion. So this is why I would need you. Yes, you! I cordially invite you to this grand masterplan so that we can do our best for the ummah or die trying, lillaahi ta’aala.

 

PS: there are a number of articles that I have already written and published on this field both in Bahasa Indonesia and English. Please find the link far below

PPS: the full article may be published in a journal so I cannot upload it yet. If you are interested to read it, kindly drop in your email at the comment section and I will send it soon inshaaAllah.

 

Jazakumullaahu khayran kathiira

Saya telah menulis sebuah paper bersama mahasiswa saya, dan alhamdulillaahi Rabb al-‘Aalamiin paper ini terpilih untuk dipresentasikan pada sebuah konferensi internasional di Malaysia sekitar bulan Mei 2016. Di bawah saya bagi intisari paper kami dalam bahasa Inggris (versi asli) dan Bahasa Indonesia, dan inshaaAllah nantinya saya akan upload juga papernya setelah dipresentasikan (dan direvisi setelah diberi masukan).

Perlu diingat bahwa tulisan ini masih sangat samar dan umum, karena ini saya niatkan sebagai titik tolak dari sebuah rencana besar penelitian saya di masa-masa mendatang yang merupakan amanah dari posisi saya sebagai akademisi. Besar harapan saya untuk menemukan rekan-rekan dengan minat yang sama, atau bagi yang ingin melakukan yang terbaik demi Allah tetapi tidak bersepakat dengan pendapat saya atau sependapat tapi memiliki ide yang lebih baik. Karena mungkin memang saya memiliki sedikit ilmu tentang hukum internasional, tapi saya bahkan jauh lebih sedikit lagi memahami ilmu politik dan jelas saya sama sekali bukan ahli apalagi ulama hukum Islam, padahal jelas kita tidak boleh bermain-main dalam masalah agama. Karena itu saya membutuhkan anda. Ya, anda! Maka saya mengundang anda untuk rencana besar ini agar kita dapat melakukan yang terbaik untuk umat ini atau diwafatkan dalam keadaan berusaha, lillaahi ta’aala.

PS: sudah ada beberapa artikel saya yang telah terpublikasi dalam bidang ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Bisa discroll ke bawah untuk menemukan daftarnya.

PPS: tulisan lengkapnya inshaaAllah akan dimasukkan ke jurnal, karena itu mungkin belum bisa diupload di sini. Namun jika anda tertarik untuk membacanya, silahkan tulislah email anda di kolom komentar dan akan segera saya email saja inshaaAllah.

Jazakumullaahu khayran kathiira

TOWARDS A UNITED ISLAMIC IDENTITY IN THE MAKING OF INTERNATIONAL LAW

Fajri Matahati Muhammadin and Fathimatush Sholihah

Abstract

Can the Muslim Ummah contribute to the international community? Muslims all around the world take part to contribute to the world in many ways as display of the great character and value of Islam. However, the international world is a world of state politics and international law. It is a reality that the ummah barely exists on this plane except the recent military alliances and diplomatic tensions. Despite the necessities behind all this, is this really all there is to the Islamic world?

This paper examines how role of the Islamic world is minimum (conflict-response at best), while the United Nations in maintaining international peace and security would also facilitate the law making a platform from which to conduct peaceful international relations. An overwhelming part of international law is consistent with Islamic law –albeit some friction—, Muslim nations individually ratify international conventions because ‘they are compatible with Islam’ leaving no trace of Islamic identity in their participation in this largely secularized making of international law. It may seem that Islamic identity only becomes a highlight when Muslim nations make reservations to certain provisions against the Shari’a which triggers negative reaction from other nations (see the CEDAW declarations and reservations). Is this the best that the ummah can do?

This paper proposes to promote an Islamic version of International Law through ‘Soft Law’ like the Cairo Declaration of Human Rights in Islam, optimizing the role of the Organization of Islamic Conference (OIC). Being more practical, soft laws are preferred over treaties. While binding rules are already there in existing international conventions, it is argued that this proposal will help unite, distinguish and emphasize Islam’s role and position in the making of international law.

Keywords: International law making, Islamic law, Islamic identity

 

 

 MENUJU PERSATUAN IDENTITAS KEISLAMAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL

Fajri Matahati Muhammadin and Fathimatush Sholihah

Intisari

Apakah umat Islam dapat berkontribusi pada masyarakat internasional? Umat Islam dari seluruh penjuru dunia telah menyumbangkan beranekaragam hal kepada dunia sebagai untuk menunjukkan kekuatan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Akan tetapi, dunia internasional adalah sebuah dunia berisi politik Negara dan hukum internasional. Ternyata umat Islam jarang sekali terlibat di tingkatan ini selain aliansi militer baru-baru ini dan dalam ketegangan-ketegangan diplomatik. Terlepas dari apakah ketegangan-ketegangan ini diperlukan, apakah hanya sebatas ini saja peran dunia Islam dalam dunia internasional?

Tulisan ini akan mengamati betapa minim peran dunia Islam (paling baik hanya respon konflik), sedangkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia juga memfasilitasi dibuatnya hukum sebagai  platform sebagai landasan melakukan hubungan internasional secara damai. Sebagian besar sekali hukum internasional konsisten dengan hukum Islam –walau ada friksi dalam beberapa hal—, tapi Negara-negara meratifikasi konvensi-konvensi internasional secara individu. Memang konvensi-konvensi internasional ini bisa jadi tidak bertentangan dengan Islam, tetapi ini menihilkan jejak keislaman dalam partisipasi Negara-negara Muslim dalam pembentukan hukum internasional yang secara umum bercorak sekuler.

Tampaknya identitas keislaman justru baru tersoroti ketika Negara-negara Muslim melakukan reservasi (atau pengecualian) pada beberapa ketentuan konvensi yang dianggap bertentangan dengan Shari’ah, yang kemudian mendapatkan reaksi negatif (silahkan lihat CEDAW atau Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, di kolom deklarasi dan reservasi). Apakah memang sebatas ini saja partisipasi umat Islam?

Tulisan ini mengusulkan untuk merumuskan sebuah ‘versi Islami’ dari hukum internasional melalui instrument ‘Soft Law’ (seperti yang dilakukan pada Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam) dan mengoptimalisasi peran Organisasi Konferensi Islam. Soft Law adalah sebuah instrument yang akan dipilih karena lebih praktis daripada konvensi atau traktat internasional. Karena aturan-aturan mengikat sebetulnya sudah ada dalam konvensi-konvensi internasional yang sudah ada, tulisan ini akan berpendapat bahwa usulan ini (i.e. membuat ‘versi Islami’ dari hukum internasional melalui Soft Law) akan membantu menyatukan dan membuat istimewa peran dan posisi dunia Islam dalam pembentukan hukum internasional.

Kata kunci: pembentukan hukum internasional, hukum Islam, identitas keislaman

 

MY CURRENT ARTICLES IN THE FIELD

Please check them out to see what I have written generally on this particular field to either see my train of thought or to provide feedback.

ARTIKEL ARTIKEL SAYA DI BIDANG INI

Silahkan dicek tulisan-tulisan yang saya buat dengan tema sejalan dengan bidang saya ini untuk melihat bagaimana pola pikir saya atau untuk memberi masukan.

  1. Keunggulan Fiqh (fi) al Jihad dibandingkan dengan hukum humaniter internasional dan (mungkin) Pekerjaan rumah bagi Ulama? 2016, Bahasa Indonesia (English: the Superiority of Fiqh [fi] al Jihad to International Humanitarian Law and [Possibly] some Homework for our Ulema?)
  2. Achieving an Honest Comparison and Reconciliation between Islamic Laws of War and International Humanitarian Law. 2015, English (Bahasa Indonesia: Mencapai Perbandingan dan Rekonsiliasi yang Jujur antara Hukum Perang dalam Islam dan Hukum Humaniter Internasional)
  3. Hukum Umum dan Hukum Islam: Beberapa Keserupaan dalam Kaidah. 2015, Bahasa Indonesia (English: General Law and Islamic Law: Some Similarities in Principles).
  4. Apakah Kita Berhak Asal Memfatwa Sesat Atau Kafir? Hukum Indonesia vs Hukum Internasional vs Hukum Islam. 2015, Bahasa Indonesia (English: Do We Have Rights to Recklessly Make Fatwas of Deviance or Takfeer? Indonesian Law vs International Law vs Islamic Law)
  5. A Comparison betwen International Humanitarian Law and Islamic Laws of War: the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) and Treatment towards Prisoners of War in Syria. 2014, English (Bahasa Indonesia: Perbandingan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Perang dalam Islam: the Islamic State of Iraq and Sham [ISIS] dan Perlakuan terhadap Tawanan Perang di Suriah)
  6. Islam and Human Rights: Why Do We Care if Something is Incompatible? English, 2014 (Bahasa Indonesia: Islam dan Hak Asasi Manusia: Kenapa Kita Harus Peduli Jika Ada Yang Bertentangan?)
  7. HAM Dikenal Dalam Islam, dan Hukumnya HARAM! (Just Kidding). Bahasa Indonesia, 2014. (English: it just wont work if you translate it in English, man, sorry, haha)