Category Archives: Train of Thought

Desekularisasi Pendidikan Hukum Di Indonesia: Menganalisa Buku Teks “Pengantar Ilmu Hukum” Khususnya Bab “Klasifikasi Norma”

 

Assalaamu’alakum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Ada beberapa catatan sebelum mulai:

  1. Ini adalah paper yang saya presentasikan pada International Seminar on Islamic Civilization and Thoughts (INSIST) 2017, yang diselenggarakan oleh School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang 2017, disusun bersama salah satu alumni kece Fak Hukum UGM: Hanindhito Danusatya.
  2. Aslinya dalam bahasa Inggris yang dapat didonlot di sini. 
  3. Pada versi bahasa Indonesia pada Bab IV poin D ada tambahan baru yang lumayan signifikan. Mohon maklum, ide berjalan terus pasca submisi.
  4. Versi bahasa Indonesia dalam bentuk PDF dapat didonlot di sini.
  5. Special thanks untuk mahasiswi saya Fitry Nabilah Hamidah yang telah menerjemahkan tulisan ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia
  6. InshaaAllah tulisan ini adalah bagian kecil dari sebuah proyek yang lebih besar.

Selamat membaca, dan semoga bermanfaat.

read more »

REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

 

REZIM HAK ASASI MANUSIA DAN KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Fajri Matahati Muhammadin*

Makalah disampaikan pada Kajian Saturday Forum yang diadakan oleh the Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS), Jakarta.

read more »

MASALAH ISLAM-SYIAH: MENJAWAB BEBERAPA KESALAHPAHAMAN

 

Daripada kita asal bunyi soal Syiah, bukankah kita lebih baik bertabayyun langsung pada Syiah? Yuk mari. Dalam post kali ini, inshaaAllah saya akan memaparkan beberapa kesalahpahaman soal Syiah Rafidhoh. Ini dikarenakan banyak sekali beredar informasi yang keliru di masyarakat, dan semuanya hanya mengandalkan “katanya katanya”. Tulisan kali ini akan menjawab dari sumber kitab-kitab Syiah sendiri sebagai bukti.

read more »

SEDIKIT (TAPI PANJANG) TENTANG PLAGIARISME

 

Ada seorang Professor yang mengatakan bahwa jika bukan konteks akademik maka bukan plagiarisme.
Ini masalah pelik, karena kadang pemahaman formil atau strict akan beda dengan makna di fikiran awam. Misalnya apakah betul koruptor itu adalah mencuri uang rakyat? Jawabannya adalah TIDAK jika kita memakai definisi pencurian di KUHP. Tindak Pidana Korupsi lebih serupa dengan pidana penggelapan. Tapi, saya yakin ya intinya dengan melabeli “mencuri” itu maksudnya telah menikmati sesuatu yang bukan haknya, dan intinya jahat. Itu toh maksudnya?

read more »

KARENA TUHAN TIDAK PERLU DIBELA

 

ANTARA FOTO/POOL/Irwan Rismawan/kye/17.

Tiga Kisah

Kisah pertama tentang seorang guru sekaligus kolega saya, seorang akademisi hukum yang sangat saya hormati dan kagumi keilmuannya. Suatu kali beliau menjadi pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan saya tahu betul betapa beliau adalah seseorang yang sangat menyayangi murid-muridnya. Kali itu, salah seorang mahasiswi di bawah bimbingan beliau sedang mandi. Anak ini dibuat pingsan oleh seseorang, dan hanya si pelaku dan Allah saja yang tahu apa yang terjadi saat anak ini pingsan. Saat pelaku tersebut tertangkap, guru saya ini tidak menyia-nyiakan waktu untuk mendaratkan bogem mentah padanya, sejenak lupa atau melupakan apa kata ilmu hukum tentang eigenreichting.

Padahal, bogem tersebut tidak akan kembali kehormatan yang hilang. Trauma dan luka yang mungkin bisa sembuh pun, bukan akibat bogem itu. Apa manfaatnya bogem ini?

read more »

Conference Paper: Hukum Cambuk Aceh vs Convention Against Torture

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Alhamdulillah paper saya berjudul “Lashing in Qanun Aceh and the Prohibition Against Torture and Cruel Treatment in the Convention Against Torture” diterima dan siap dipresentasikan di Aceh Development International Conference 2017 (IIUM, 24-26 Maret 2017).

Paper ini adalah sepotong dari penelitian yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PPM FH UGM), yang mana ini adalah penelitian tim. Saya bertindak sebagai ketua tim, lalu ada Dian Agung Wicaksono (Departmen Hukum Tata Negara), Ola Anisa Ayutama (Mahasiswa S2), dan Almonika Cindy Fatikasari (Mahasiswa S1) sebagai peneliti anggota, dengan judul asli penelitian: “Hukuman Cambuk Sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture”

Berikut saya upload versi final dari paper tersebut, silahkan diklik di sini untuk versi bahasa Inggrisnya.

Alhamdulillah telah tersedia versi terjemahan bahasa Indonesia dari paper tersebut, silahkan klik di sini untuk versi bahasa Indonesianya.

[NEW EDIT !!!] Mohon juga mendownload ini : ‘Klarifikasi Catatan Tambahan Terhadap Paper Ini!’ (dokumen ini bahasa Inggris dan Indonesia), amat sangat penting sekali untuk dibaca setelah membaca papernya.

Di bawah ini saya cantumkan abstraknya :

ABSTRACT

While considered archaic to some, the Islamic Sharia applies lashing as punishment for a number of penal offences. Aceh is a special province in Indonesia with the privilege to apply some level of Islamic Sharia. Among them is to apply lashing as punishment for crimes such as fornication, gambling, consuming alcoholic beverages, and many others. Some have criticized this punishment as a violation of the prohibition against torture and cruel treatment. This article will explore the relevant sources of international law and examine whether or not such a claim is true. It will be found that the Islamic Sharia version of lashing as applied in Aceh does not violate this prohibition, except in a very narrow minded view of international law.

————————————–

Catatan: saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan peneliti saya, juga reviewer Dr Jaka Triyana beserta Ketua dan Sekretaris Unit PPM yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Pitaya (almarhum) dan Ibu Agustina Merdekawati.

HUKUM INTERNASIONAL: SEBUAH PERENUNGAN DENGAN PENDEKATAN KRITIS POST-COLONIAL

Hasil gambar untuk united nonsense

 

Pendahuluan

Beberapa bulan lalu, diskusi santai semi-ilmiah dengan Dian Agung yang merupakan rekan sejawat, nyaris seumuran, dan nyaris seberat badan (saya jauh lebih kurus), membawa kesan tersendiri. Apakah betul hukum internasional adalah merupakan sebuah hukum? Bukan pertama kali saya mendiskusikan hal tersebut, tapi barangkali dengan Agung itulah saya pertama kali debat lucu lucuan tentang topik ini.

Istilah “hukum internasional” sendiri sudah masyur sekali, sehingga banyak orang akan garuk garuk kepala kalau ditanya “emang hukum internasional adalah hukum”?

John Austin pada awal tahun 1800an ber’fatwa’ bahwa “tidak ada yang namanya hukum internasional, yang ada cuma moral internasional”. Statement ini sangat diamini oleh Agung, dan jadi perenungan wajib di bab awal kelas hukum internasional untuk pengantar terhadap konsep hukum internasional sendiri. Biasanya, diskusi di kelas akan membawa pada kesimpulan bahwa pendapat Austin ini adalah pendapat zamannya. Belum lihat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dia, menurut sebagian mahasiswa. Hukum internasional adalah ‘rezim hukum sui generis’, menurut sebagian lainnya.

Menarik pada tahun 2015 saat kami di Departmen Hukum Internasional merapatkan soal ujian tengah semester. Soal “Bagaimana pendapat anda tentang argument Austin bahwa tidak ada hukum internasional” muncul dalam pertimbangan, dan akhirnya ditolak. Sebagian dari kami menolak Karena soal ini sudah pernah dikeluarkan, tapi penolakan Prof Sigit Riyanto (sekarang dekan fakultas hukum UGM) sangat menarik. Pendapat Austin, menurut beliau, mungkin menarik hanya dalam tinjauan sejarah saja, tapi sudah tidak relevan lagi untuk ditekankan sebegitunya sampai dikeluarkan dalam ujian.

Pendapat saya bagaimana?

John Austin berpendapat demikian karena pandangan hukumnya adalah positivisme. Beliau melihat bahwa tidak mungkin ada yang namanya hukum tanpa sebuah sosok daulat yang menjadi penguasa. Apa urusannya penguasa kok bisa punya hak untuk ngatur ngatur? Dari mana sih hukum punya kekuatan untuk mengikat kita?

Kami di fakultas hukum menjalani satu semester pertama dengan mata kuliah antara lain Ilmu Negara, yang buanyak sekali menjelaskan justifikasi kenapa pemerintah punya hak untuk mengatur kita.  Banyak sekali lah teorinya untuk menjelaskan sumber kekuasaan pemerintah untuk memerintah subjek hukumnya. Dalam pengantar ilmu hukum juga kami pelajari tentang hukum positif, dan bagaimana kewenangan pembuat hukum itu esensial sekali dalam otoritas produk hukumnya.

Satu semester kami digembleng dengan itu. Lalu jika kita di semester dua, mengambil hukum internasional yang tidak memiliki sosok pemerintah (PBB pun bukan pemerintah), masa kita tidak mempertanyakan keabsahannya sebagai hukum? Bagi saya, pertanyaan ini tetap sah dan justru sangat fundamental sekali. Tapi barangkali tempatnya bukan di mata kuliah hukum internasional, karena mungkin terlalu berat diskursusnya untuk mahasiswa semester dua.

Belajar hukum internasional akan membuat kita mengerenyitkan dahi jika dihadapkan dengan kasus-kasus konkrit. Makin tampak teori teori dengan seenaknya berubah dan memiliki pengecualian seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Siapa yang salah: cara beroperasi tatanan dunia? Atau cara kita memahami hukum internasional?

 

Perkembangan Hukum Internasional Modern: Peran Eropa

Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada ubi), ini sebuah slogan yang semua anak hukum pasti hafal. Ketika ada unit sosial terbentuk, hukum pasti ada. Ketika antar unit sosial mulai saling berinteraksi, ada juga hukum yang mengaturnya. Makin lama unit sosial dan politik makin besar dan kompleks maka mulailah ada cikal bakal hukum internasional. Di Romawi kuno misalnya ada Jus Gentium yaitu hukum antar bangsa. Di millennium pertama setelah masehi, sebagai salah satu cabang ilmu fiqih ada fiqih al-siyaar yaitu hukum interaksi negara Islam dengan negara lain.

Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, Prof Sugeng Istanto mengatakan bahwa hukum internasional modern adalah kebanyakan dipengaruhi oleh Eropa. Hugo Grotius alias Hugo de Groot pun dikenal sebagai “Bapak Hukum Internasional Modern”. Akan tetapi, yang mungkin tidak banyak dijelaskan adalah bagaimana hukum internasional berasal dari Eropa?

Dalam kuliah hukum internasional, jarang sekali dibahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan kolonial dan imperialisme. Mungkin sekali-sekali hanya sebagai tinjauan sejarah mengenai “apa yang dulu pernah dibenarkan, tapi sekarang sudah tidak”. Seakan-akan topik tersebut adalah peripheral saja, padahal sesungguhnya sangat sentral.

Tergantung kedalaman kuliah hukum internasional yang dijalani (kalau kelas saya sih tidak sedalam ini), harusnya ada terbahas The Peace of Westphalia tahun 1648 atau Perjanjian Westphalia. Di sana banyak lahir hal-hal penting dalam hukum internasional misalnya konsep kedaulatan dan imbasnya kepada larangan menyerang negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan. Tapi Anthony Anghie (2004) menulis bahwa ada sisi gelap di balik Perjanjian Westphalia dan rezim hukum internasional saat itu.

Argumen beliau: Hukum internasional Eropa dilahirkan untuk mendukung imperialisme dan kolonialisme.

Argumen ini kuat. Karena konsep kedaulatan yang lahir dari Perjanjian Westphalia adalah integral dengan konsep modern state. Artinya apa? Kalau bukan modern state, yang mana indikatornya ya negara-negara Eropa itu juga, maka tidak punya kedaulatan. Kalau tidak punya kedaulatan, tidak ada salahnya menyerang mereka. Makan tuh Eropa.

Sebelum lahirnya Grotius, Fransisco de Vitoria yang bermazhab ‘hukum alam’, menjelaskan bahwa bangsa Indian adalah manusia dan berakal tapi sayangnya mereka belum beradab menurut standar Eropa. Karena itu bolehlah “diberadabkan”. Anghie dalam tulisannya yang lain (1996) mencatat bahwa Grotius sangat dipengaruhi oleh Vitoria dalam karya akademiknya. Ram Prakash Anand (1982) juga mencatat bagaimana Grotius merupakan penasehat hukum kerajaan Belanda yang aktif membantu menjustifikasi kelakuan Belanda dalam kolonialisme atau hal-hal lain terkait kolonialisme (misalnya monopoli jalur laut untuk menarik pajak dari kapal lewat) –walaupun terkadang bertentangan dengan posisi intelektual beliau sendiri .

Akhirnya pola hubungan antar negara, yaitu hukum internasional secara esensi, pada kebanyakan wilayah dunia menjadi jatuh ke tangan Eropa untuk membentuknya. Mereka memaksakan standar-standar mereka sendiri yang mereka anggap ‘lebih beradab’ kepada masyarakat yang ‘kurang beradab’ dan melihat bahwa kolonialisme adalah demi kebaikan si terjajah itu sendiri.

Mazhab hukum alam, secara teori, adalah berasaskan moralitas dan keadilan. Tapi pada kenyataannya ia bermuara pada satu justifikasi : might is right. Yang kuatlah yang benar.

 

Abad Ke 20-21: Dekolonialisasi dan Rekolonialisasi?

Pasca Perang Dunia II, hanya ada tiga macam negara: pemenang perang, kalah perang, dan jajahan. Indonesia sendiri termasuk di sana. Perubahan trend hukum internasional drastis sekali zaman ini. Muncul Piagam PBB, banyak sekali dilakukan kodifikasi hukum kebiasaan internasional menjadi konvensi konvensi internasional, sehingga hukum internasional dianggap semakin mendekati universal.

Masalahnya begini.

Dalam kuliah hukum internasional kita belajar bahwa hukum kebiasaan internasional terbentuk dari (i) keseragaman praktek negara-negara yang berulang-ulang, dan (ii) keyakinan hukum bahwa praktek tersebut adalah berdasarkan suatu kewajiban hukum (Shaw, 2008, lihat juga Lotus Case).

Bagaimana kita ingin sungguh sungguh mendapatkan ‘praktek yang seragam’ ketika mayoritas wilayah dunia adalah jajahan dari segelintir saja negara Eropa, yang mempraktekkan standar “beradab” mereka sendiri kepada sisanya? Pada akhirnya praktek Eropa saja yang memiliki suara di sini. Itupun sebagian Eropa saja, plus Amerika Serikat dan Cina karena mereka menjadi negara yang kuat (akhirnya Amerika dan Cina pun jadi memiliki pemahaman hukum internasional yang cenderung antik sendiri dan dapat bertahan dengan itu).

Negara-negara jajahan pun, saat dekolonisasi, mengalami masalah lain lagi. PBB memiliki salah satu organ yaitu Dewan Perwalian, di mana sebagian negara jajahan “dibantu” oleh negara Eropa untuk dapat berdiri sendiri. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya soal ini, kelihatan kira-kira apa dampaknya. Masalah mereka lebih banyak lagi, karena ternyata mereka menemukan bahwa tidak ada gunanya mereka merdeka secara politik tapi ternyata sumberdaya mereka dimiliki oleh asing. Fikirkan saja. Yang satu adalah bangsa yang besar, kuat, kaya (berkat eksploitasi jajahan), dan yang satu lagi eks jajahan yang belum pernah punya pengalaman memerintah dan mengelola sumber dayanya sendiri.

Karena hal-hal inilah Anthony Anghie terus menyoroti kuatnya hubungan antara kolonialisme, imperialism, dan hukum internasional. Dan tampaknya sejarah masa lalu tersebut masih berdampak kuat sampai dengan sekarang.

Muncullah negara-negara baru yang terkejut dengan nasib mereka. Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum mengikat bagi mereka, tapi mereka tidak pernah merasa turut serta dalam unsur “keseragaman praktek”. Tapi apa daya mereka? Mereka adalah negara-negara yang rapuh, baru merdeka, tergantung, bisa apa mereka selain melakukan apa saja demi diterima di ‘masyarakat internasional’?

Akhirnya Eurosentrisme terus kental dalam perkembangan hukum internasional dari zaman kolonial sampai era dekolonialisasi.

 

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Realita Menggugat Universalitas

Hukum HAM Internasional bagi saya adalah topik yang sangat menarik untuk saya diskusikan secara khusus. Selain karena ini memang salah satu bidang minat saya, tapi rasanya banyak sekali diskursus tentang masalah ini di sekitar saya yang berdampak pada serta diperbincangkan orang banyak.

Rezim hukum HAM internasional modern sebetulnya dimulai dari Piagam PBB tahun 1945 saat menyebutkan ‘human rights’ di Pasal 1 ayat 2 dan 3. Tapi substansi dari HAM itu sendiri lebih masyur dianggap bermula dari munculnya the Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948, yang memberikan sederet hak hak yang dianggap universal.

Kata “universal” memang wah sekali. Powerful. Barangkali karena ia berasal dari kata “universe” yang artinya “jagat raya”. Mwantap wis. Sebetulnya deklarasi ini cuma resolusi Majelis Umum PBB saja, bayangan saya adalah negara-negaranya (saat itu cuma 40an) melingkar bergandengan tangan lalu bersabda “kami berjanji…!!!”. Tapi, kemudian, banyak konvensi internasional tentang HAM yang lahir dengan berdasarkan UDHR ini.

Tapi apakah betul universal?

Kenyataannya, ada 8 negara yang abstain dalam UDHR. Antara lain ada Saudi Arabia, Uni Soviet, Polandia, dlsb. Dalam konvensi-konvensi HAM yang lain, ada sebagian negara yang tidak ikut ratifikasi. Misalnya Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Hak Anak (UN CRC), Saudi Arabia dan Singapura tidak ratifikasi ICCPR dan ICESCR, Sudan tidak ratifikasi CEDAW, dan lain sebagainya.

Kalaupun ratifikasi, angkanya lumayan juga yang melakukan reservasi (mengecualikan sebagian pasalnya). Misalnya pada CEDAW (konvensi hak perempuan) yang spiritnya adalah kesetaraan (equal rights). Apakah setara harus berarti sama? Menurut Pasal 16 (terkait kedudukan dalam keluarga), ya. Akan tetapi ternyata lebih dari 20 negara mengecualikan pasal in sebagian atau seluruhnya, misalnya: Pakistan, Singapura, Irlandia, Thailand, Israel, Inggris, dlsb.

Mungkin sebagian dari kita akan berkata “ih, itu negara-negara apaan sih kok gamau ratifikasi? Berarti mereka mau melanggar HAM ya?”

Di sinilah seorang pelajar hukum harus mengingat posisinya sebagai pelajar hukum. Dalam ilmu hukum itu kita bukan bicara semau apa yang enak untuk kita tapi harus punya dasar hukumnya lho. Sebuah standar hukum tidak dapat diterapkan pada subjek yang mana hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena, misalnya, konyol sekali kalau ada orang berciuman di tengah jalan di Inggris lalu kita marahi karena tidak sesuai budaya Indonesia. Aneh kan?

Mari kita ingat-ingat lagi, apa saja sumber hukum primer dalam hukum internasional. Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38(1) menyatakan sumber-sumber primer adalah : perjanjian internasional (bagi yang meratifikasi), hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Ini penting sekali.

Dari perspektif hukum perjanjian internasional, negara-negara yang tidak meratifikasi sebuah perjanjian tentu tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut. Atau, jika ia meratifikasinya tetapi juga melakukan reservasi, maka ia terikat perjanjian tersebut secara umum kecuali pada pasal-pasal yang ia reservasi.

Dari perspektif hukum kebiasaan internasional, negara-negara yang tidak ratifikasi atau melakukan reservasi memang dari awal sudah punya praktek yang berbeda. Jika demikian, apakah mungkin dikatakan bahwa ada ‘praktek universal’ dalam perkara tersebut? Kalau jawabannya ‘tidak’, apakah terpenuhi unsur-unsur ‘hukum kebiasaan internasional’? Para ahli hukum internasional kemudian merumuskan konsep persistent objector (Shaw, 2008). Maksudnya ketika ada praktek sebagian negara yang menyimpang dari kebiasaan umum, maka hukum kebiasaan internasional tetap dianggap berlaku bagi negara-negara umumnya sedangkan para persistent objector akan dikecualikan. Ini baru diterima jika para penyimpang ini melakukan penyimpangannya sejak awal, bukannya awalnya ikut mayoritas tapi seenaknya ganti ganti posisi di tengah jalan.

Karena itu, secara hukum sebetulnya agak sulit untuk benar-benar mengklaim bahwa semua bagian dari HAM internasional adalah bersifat universal.

 

Hukum HAM Internasional: Universalitas Menggugat Realita

Helen Quane dalam tulisannya di Oxford Journal of Legal Studies (2013) mengenai pluralisme hukum dan kompatibilitasnya dengan hukum HAM internasional, mengatakan sesuatu yang menarik. Antara lain, katanya, ada fenomena praktek berbasis agama yang bertentangan dengan hukum HAM internasional. Kemudian, ia ber’fatwa’ bahwa hendaknya agama ditafsirkan dengan cara yang sesuai dengan hukum HAM internasional.

Dengan logika hukum sederhana, tentu mudah dipahami bahwa statement Quane tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa posisi hukum HAM internasional adalah lebih tinggi dari agama. Dengan kata lain, menurut beliau, konsensus elit elit politik dunia (kita pura pura dulu deh mereka konsenus) posisinya lebih tinggi dari pada Tuhan.

Ini kebanyakan makan sabun atau bagaimana ya?

Atau ada alternatif penjelasan lain: logika Quane hanya masuk akal bagi orang yang either tidak percaya Tuhan, atau mempercayai bahwa Tuhan itu tidak Omnipotent. Mungkin Quane orangnya begitu. La kum diinukum waliyadiin. Tapi kenapa dia menyuruh orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk turut mengutamakan hukum buatan manusia? Ini sudah perdebatan dua hal yang memiliki landasan ontologis yang sangat berbeda, dan sebetulnya tentu tidak comparable.

(oke saya paham bisa ada perdebatan di sini, masalahnya tidak sesimpel itu, oke, saya layani lain waktu inshaaAllah)

Kemudian, mantan dosen saya waktu S2 yaitu Prof Alan Boyle bersama rekannya Prof Christine Chinkin (2007) menulis bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh komite resmi konvensi internasional biasanya diikuti oleh negara-negara. Ternyata kenyataan tidak selalu demikian. Terlepas dari sekian banyak negara yang reservasi di Pasal 16 CEDAW, ternyata Komite CEDAW dalam General Recommendations No. 1 mengatakan bahwa “reservasi terhadap Pasal 16 adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan CEDAW sehingga harusnya tidak boleh” dan mereka “menyesalkan banyaknya negara yang melakukan reservasi terhadap Pasal 16”. Kenapa komisi ini memaksakan pendapatnya itu?

Komisi Konvensi Penghapusan Penyiksaan (atau Komisi KPP) pada tahun 2002 mengeluarkan laporan bahwa Saudi Arabia melanggar larangan menyiksa, antara lain dalam pelaksanaan hukuman cambuk (saya khususkan di sini karena saya habis meneliti tentang ini. Laporan penelitian inshaaAllah akan available online). Kesimpulan tersebut amat sangat konyol karena beberapa alasan, tapi saya bahas satu saja. Pasal 1 KKP mengatakan bahwa rasa sakit yang timbul sebagai akibat langsung/sampingan sebuah pemidanaan sesuai hukum nasional adalah tidak termasuk dalam ‘penyiksaan’. Padahal hukum cambuk di Saudi Arabia adalah termasuk dalam Hudud atau Ta’zir yang diatur dalam hukum positif Saudi Arabia, sehingga barangkali anak SD pun tahu bahwa harusnya kena pengecualian dari Pasal penyiksaan. Belum lagi, sudah lihat bagaimana praktek hukum cambuk di Saudi Arabia (mulai detik 0:24 dst)? Jauh sekali dari adegan cambuk 12 Years a Slave, sampe bisa ketawa lihatnya, serius!

Saudi Arabia pun memberikan surat balasan pada tahun 2015 yang antara lain menyatakan hal di atas. Tahun 2016, Komisi KKP memberikan surat tanggapan lagi. Tentunya orang terpelajar akan tahu bahwa Komisi punya dua opsi: (a) menyetujui jawaban Saudi dan mencabut pernyataannya bahwa Saudi melakukan penyiksaan, atau (b) tetap pada kesimpulannya dengan menyanggah jawaban Saudi.

Rupanya Komisi KKP memilih opsi (c) yaitu tetap pada kesimpulannya dengan TIDAK menyanggah jawaban Saudi. Mereka intinya hanya mengulang saja apa yang mereka pernah sampaikan pada tahun 2002 kalaupun anggota mereka dari berbagai negara dari lebih dari satu benua. Kenapa mereka melakukan hal ini?

Apakah tidak ada artinya lagi kaidah dasar dari hukum perjanjian internasional (atau hukum perjanjian pada umumnya), yaitu pacta sunt servanda?

Dalam konteks hukum kebiasaan internasional dan persistent objector tadi, ternyata Shaw mengatakan bahwa ‘pembiaran oleh negara-negara lain’ adalah syarat dari persistent objector. Hal ini didukung oleh Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tapi jika demikian, bukankah berarti dari awal tidak terpenuhi syarat “keseragaman praktek”? Bukankah lebih tidak mungkin mengklaimnya sebagai jus cogens, yang mana jus cogens dibangun dari hukum kebiasaan internasional (Bassiouni, 1998)?

Kemudian, saya mendapatkan informasi yang inshaaAllah reliable dan tangan pertama dari sebuah negosiasi ruang tertutup antara delegasi pemerintah Indonesia dan sebuah negara Eropa. Delegasi Eropa tersebut meminta Indonesia menghapus hukuman mati karena melanggar HAM. Padahal hukuman mati tidak dilarang di ICCPR (yang diratifikasi Indonesia), hanya dibatasi saja. Sumber saya menambahkan bahwa aura intimidasi sangat terasa dalam pertemuan tersebut, tapi perwakilan pemerintah Indonesia tidak bergeming.

Kenapa seperti itu?

 

Fransisco de Vitoria Belum Mati: Perlukah Vampire Slayer?

Benoit Mayer (2014) menulis bahwa setiap masyarakat punya ‘Geng Super’ (Mayer menyebutnya Magic Circle) dengan sebuah consensus implisit –antara anggota geng tersebut saja—bahwa sebagian dari masyarakat tersebut tidak perlu dilibatkan. Meminjam istilah Eleanor Sharpston yang dikutip oleh Mayer, hanya ada “kesetaraan … (hanya) bagi anggota ‘Geng Super’”.

Ketika dari perspektif hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tidak dapat dijustifikasi pembebanan norma HAM internasional tertentu pada suatu negara, kenapa negara tersebut tetap dihakimi dan diperintahkan untuk mengikuti norma tersebut?

Dalam skripsinya yang saya bimbing dan mendapatkan nilai maknyus, Fatimathush Sholihah menunjukkan bahwa banyak kritik terhadap konsep HAM dalam Islam. Menariknya, kalau saya telusuri, banyak kritik ini dilayangkan kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi HAM yang dijadikan landasan kritik, atau melakukan reservasi pada pasal yang relevan. Apa maksudnya kelakukan ini?

Tidak lain tidak bukan, rezim HAM internasional ini merasa bahwa standar HAM yang ia miliki –terlepas dari keberlakuannya sebagai sumber hukum internasional—adalah yang paling baik. Barangkali karena itulah Komite KKP menabrak pengecualian dari konvensinya sendiri. Mungkin karena itu pula Komite CEDAW memaksakan konsep feminismenya sendiri. Mungkin pula karena ini juga, akademisi seperti Quane menerabas akal sehat dalam argumentasinya, dan tuli selektif hanya mau mendengar pendapat bahwa ‘agama bisa disesuaikan dengan standar internasional’ dan dan tidak pada yang berpandangan lain.

Bukan berarti mereka tidak mengakui adanya pluralism dalam pemahaman hukum HAM. Hanya saja, bagi mereka standar HAM yang mereka miliki adalah standar yang lebih beradab dibandingkan yang lainnya.

Ternyata Fransisco de Vitoria masih hidup, dan –to some extent—kita masih hidup pada era kolonial. Hukum internasional diarahkan sedemikian rupa oleh Geng Super yang memiliki ‘misi suci’ untuk memberadabkan semua yang (menurut standarnya sendiri) belum beradab.

Bukannya sekarang keadaannya tidak membaik. Tentu membaik. Dan, tampaknya memang Geng Super ini perlahan-lahan makin banyak anggotanya dan yang dikecualikan juga perlahan-lahan makin sedikit. Khususnya dalam HAM internasional, Deklarasi HAM ASEAN sudah ada. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam juga ada, lalu Liga Arab dan Uni Afrika pun sudah punya instrument HAM mereka sendiri, dan perlahan-lahan mulai digodok konvensi tentang indigenous peoples (UNDRIP). Kesemuanya berusaha untuk tidak lepas dari pengakuan (terbatas) terhadap adanya universalitas pada sebagian hal, tapi dengan tegas menunjukkan bahwa ada keanekaragaman yang sangat kuat.

Akan tetapi, jelas jalannya masih sangat panjang. Perdebatan masih amat sangat kuat, dan bahkan konsep margin of appreciation (untuk mentoleransi perbedaan aplikasi dalam beberapa aspek HAM) pun banyak dihujat. Dibutuhkan gerakan politik internasional yang kuat di tengah badai neokolonialisme (baik ekonomi maupun politik) dan didukung oleh para ahli hukum dalam karya-karyanya.

Penutup: Pekerjaan Rumah bagi para Guru dan Pelajar Ilmu Hukum Internasional

Fenomena Eurosentrisme dalam HAM ini hanya salah satu dari masalah besar dalam struktur keilmuan hukum internasional, dan perspektif postcolonial hanya salah satu perspektif saja. Prabhakar Singh dan Benoit Mayer (2014) menulis bahwa ada masalah kurangnya analisis kritis terhadap struktur keilmuan hukum internasional, dan antara lain penyebabnya sosiologis saja. Menurut mereka, studi hukum internasional pasti melibatkan asumsi, values, worldviews, dan lain sebagainya, yang kebanyakan di antaranya tidak pernah dipertanyakan.

Walaupun ilmu hukum tentu sangat sarat dengan diskursus dalam berbagai aspek, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan kritis dalam hukum internasional saking asingnya sampai belum tentu kita dengar di ruang ruang kelas. Singh dan Mayer bahkan mengatakan bahwa pendekatan kritis ini bahkan sering disalahpahami (baik sengaja maupun tidak) sebagai ‘radikal’, ‘konfrontatif’, atau bahkan ‘berhaluan kiri’. Barangkali ini benar, karena bahkan ada dosen yang dicap ISIS karena pandangannya. Walaupun sebagiannya adalah bercanda, dan sebagian lain adalah karena hal-hal di luar kelas (LOL).

Tapi setidaknya, diskursus satu ini sangat penting untuk diolah lebih lanjut. Para akademisi perlu lebih banyak menginkorporasinya baik dalam penelitiannya maupun dalam pendidikan, dan para mahasiswa pun penting sekali untuk memahaminya. Karena, tanpa perspektif ini, akan sulit memandang hukum internasional dengan benar-benar holistik, apalagi memandang fenomena-fenomena ‘ajaib’ yang terjadi dalam konstelasi politik tatanan dunia.

 

REFERENSI

Anand, Ram Prakash Anand, 1982, Origin and Development of the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague

Anghie, Antony, “Fransisco De Vitoria and the Colonial Origins of International Law”, Social and Legal Studies, Vol 5, No. 3 (1996), pp.321-336

Anghie, Antony, 2004, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge University Press, New York

Austin, John, 1998, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, Hackett Publishing Company Inc, Indianapolis

Bassiouni, M. Cherif, “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, Law & Contemporary Problems, vol. 59, No. 4 (1996), pp.63- 74

Boyle, Alan and Christine Chinkin, 2007, The Making of International Law, Oxford University Press, New York

Istanto, Sugeng, 1998, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Quane, Helen, “Legal Pluralism and International Human Rights Law: Inherently Incompatible, Mutually Reinforcing or Something in Between?”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 33, No. 4 (2013), pp. 673-702

Shaw, Malcom, 2008, International Law (Sixth Edition), Cambridge University Press, New York

Singh, Prabhakar and Benoit Mayer (eds), 2014, “Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism”, Oxford University Press, New Delhi

SIKAP MUSLIM SAAT PILMAK (Pemilihan Makanan)

K: pilih makan babi atau ayam?

M: ayam lah. babi haram.

K: tapi babinya masakannya enak lho, bisa BBQ atau tumis, ala internasional atau tradisional, bisa. Ayamnya cuma satu macem, rebus doang pake garem.

M: yang haram tetap haram, walaupun enak. Yang halal tetap halal, walaupun ga enak.

K: tapi..

M: lu juga gebleg. Siapa bilang ayamnya gabisa dimasak enak?

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN DEMOKRASI

Image result for ruwaibidhah
Salah satu dampak dari kebebasan berekspresi adalah berhaknya orang bodoh dan tidak berilmu untuk menyampaikan pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Plus, itu dishare dan diamini banyak. Kenapa bisa begitu? Karena “masuk akal” dan/atau kebetulan sesuai dengan apa yang diyakini.
Padahal sekedar “masuk akal” saja tidaklah cukup untuk dasar benarnya sesuatu. Misalnya, dalam pilihan hidup seringkali ada lebih dari satu pilihan yang masuk akal bagi kita sedangkan nyatanya tidak semuanya kita pilih. Apalagi, manusia, seringkali yang dipilih justru yang tidak masuk akal. Belum lagi mempertimbangkan bahwa seringkali ada hal yang “masuk akal” karena kurangnya ilmu yang kita miliki. Kenalah pasal ruwaybidhoh.
Tapi mereka berhak kok atas pendapat mereka. Manusia berhak untuk bodoh, dan berhak untuk menyuarakannya. Apakah kalangan seperti ini, untuk negara berkembang seperti Indonesia, adalah mayoritas? Jika iya, mengerikan juga. Karena idealnya memang sebuah negara demokratis mempertimbangkan suara rakyatnya lho.
Karena itulah penting sekali pendidikan. Tapi, seberapa kuatkah itu bisa membantu memperbaiki keadaan? Karena saya belum terbayang sistem pendidikan seperti apa yang bisa membuat semua masyarakat fasih beropini soal ekonomi politik sosial budaya teknologi. Barangkali saya harus bersyukur karena di atas sana pemangku kebijakan tidak selalu mengikuti saja apa maunya rakyat?
Mungkin negara maju yang jelas lebih advance dari kita dalam hal ini punya solusi yang lebih baik. Saya pun ke sana. Memang dalam sebagian aspek pendidikan mereka sangat kuat. Tapi pernahkah berbincang bincang dan hidup bersama masyarakat akar rumput (grassroot) di negara maju? Saya sering waktu di UK dulu. Dikira waktu muncul isu referendum kemerdekaan Scotland dan Brexit, perdebatan di masyarakat banyak yang intelek? Ternyataaaa buwanyak yang blo’onnya sami mawon podho wae sarwa keneh!
Makanya waktu terjadi brexit saya ketawa saja, apalagi saat muncul kutipan Winston Churchill (mantan PM UK yang keren banget zaman Perang Dunia II) kurang lebihnya “the best argument against democracy is a 5 minute conversation with the average voter”.
Apa poinnya tulisan ini? Nggak ada sih, saya cuma bicara bicara saja. Cuma saya jadi merenung saja. Kalau saya ndak punya kepakaran terhadap suatu bidang (atau setidaknya punya akses terhadap ahli dan literatur untuk bertabayun ilmiyah), lebih baik saya diam saja dan tidak berkomentar.

MENGGUGAT PEMILU ASSAD: APA BETUL ASSAD DIDUKUNG RAKYAT SURIAH?

Image may contain: one or more people and text

 

No automatic alt text available.

MENGGUGAT PEMILU ASSAD

Oleh Fathi Nasrullah, Emir Jamaah Wagaring (dengan sedikit editing oleh Fajri, dan di akhir ada tambahan sedikit juga dari Fajri. PS: Fajri adalah gue)

Sehari 2 hari ini rame video emak-emak Kanada tebar syubhat lama: Assad menang pemilu, Jadi itulah kehendak rakyat Suriah katanya

Jawaban Wagaring FRONT

Benar, Assad memang memenangkan pemilu yang diselenggarakannya sendiri, melawan kandidat yang tak jelas, dilangsungkan di wilayah kekuasaannya sendiri, bahkan ada salah satu voter yang mengaku ikut memilih sebanyak 5 kali dalam pemilu itu

Untuk menganalisis pemilu tersebut harus mempertimbangkan fakta:
1. Kekuatan Kurdi memboikot
2. Oposisi Suriah memboikot
3. Ngisis sedang jaya-jayanya menguasai banyak wilayah di beberapa provinsi, yaitu sebagian Hasakah, daerah kaya minyak Deir Zour, Aleppo utara-timur dan Raqqah
5. Saat pemilu, diperkirakan ada 7 juta pengungsi, dengan 2,5 jutanya di luar negeri
6. Berbagai kota diblokade rezim
7. Total populasi Suriah sebelum perang adalah 22-23 juta jiwa
8. Pemilu di luar negeri diselenggarakan pihak kedutaan Suriah
9. Laporan tidak transparan

Darinya, kita bisa melakukan hitung-hitungan untuk menjawab tingkat kredibilitas atau tidaknya pemilu.

Saat itu, KPU Assad mengklaim tingkat partisipasi mencapai 73,42%. Atau 11,634,412 juta pengguna suara dari 15,845,575 pemilih terdaftar.

Artinya jumlah pemegang hak pilih adalah 68% dari seluruh orang Suriah (15 juta dari 22 juta).

Entah siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, padahal selama 3 tahun perang (s/d 2014). Sebagian besar wilayah tidak dikontrol rezim. Banyak warga yang pergi entah kemana, ratusan ribu tewas, gedung-gedung pemerintahan sipil hancur, kelompok ekstrimis merajalela dan seterusnya.

Namun Basyar al-Assad kemudian mengklaim kemenangan dengan pemilih mencapai 10,319,723 atau 88,7% dari partisipan.

Padahal:

(1) Ada 2-2,5 juta etnis Kurdi di Suriah. Daerah Kurdi Suriah saat itu sedang marah-marahnya sama Assad dan memboikot pemilu (lihat gambar 1).

Kita perkirakan 1,3 juta dari mereka punya hak pilih, tapi tidak terpakai oleh boikot. Karena yang dikuasai rezim di Hasakah cuma secuil di kota (lihat gambar 2).

(2) Di wilayah Ngisis saat itu kita perkirakan ada 1,8-2 juta penduduk. Yaitu dari Aleppo, Raqqah, Deir Zour sampai Hasakah. Berarti lebih dari 1,3 juta suara dewasa tak terpakai, karena tidak mungkin diselanggarakan pemilu di sini. (lihat gambar 2, Ngisis sedang merajalela pada tahun 2014)

Perkiraan populasi Suriah yang dikuasai oleh Rezim Assad selama konflik klik di sini

(3) Wilayah Oposisi 4-5 juta orang bertahan (termasuk hampir 1 juta orang di daerah terkepung), yang artinya ada sekitar 3,3 juta pemegang suara tak terpakai di sini

(4) 2,5 juta pengungsi di luar negeri (2014). Sekitar 1,5 juta hak pilih tak terpakai. Apalagi mereka yang berada di Turki dan Jordan yang musuh Assad, kecuali di Lebanon, itupun tak mungkin semuanya ikut karena banyak pengungsi di Lebanon yang anti Assad (link klik di sini)

Lagipula, bagaimana mungkin hampir 1 juta pengungsi mendatangi kedutaan di Beirut dalam sehari?

(5) 4-5 juta pengungsi di dalam negeri terkatung-katung. Anggap sekitar 2,3 juta suara tak terpakai karena posisi tak jelas dan tidak ada lagi kontrol sipil dan administrasi efektif. (link klik di sini)

(6) Sekitar 500 ribu rakyat Suriah di negara-negara Teluk sebagai ekspatriat (Al-Arabiya, 2015)

Total suara tidak terpakai dari perkiraan yang cukup teliti ini adalah:

Angka boikot Kurdi + penduduk di Ngisis + angka boikot oposisi + abstain pengungsi luar negeri + abstain pengungsi terkatung + abstain ekspatriat di negara anti Assad
—————>>
1,3 juta + 1,3 juta + 3,3 juta + 1,5 juta + 2,3 juta + 0,5 juta = 10,2 juta

Angka 10,2 juta ini adalah kemungkinan maksimal, perlu dikoreksi lagi, karena adanya overlap data-data dari poin (1) sampai (6). Misal ada suku Kurdi di wilayah Ngisis, ada sedikit Kurdi masuk ke bagian pengungsi, atau warga pengungsi juga di wilayah oposisi dll.

Tingkat kesalahan kita perkirakan ada 1,5-2 juta jiwa, maka:

Perkiraan jumlah moderat ada 7,5-9 juta warga Suriah tidak mungkin ikut memilih di pemilu 2014 itu, jumlah ini lebih dari 50% daftar pemilih versi KPU Assad.

Jadi klaim KPU rezim Assad, bahwa tingkat pemilih mencapai 73% atau 11 juta dari 15 juta pemegang hak suara hampir pasti bodong!!

Ini belum dibahas laporan kecurangan, atau keterpaksaan. Apalagi proses penentuan kandidat pesaing yang tak dikenal.

Jadi buang saja cerita pemilu ini, karena ini cuma propaganda perang informasi yang dilakukan rezim.

Link asli: klik di sini kalo belum ditumbangkan

====================================

Beberapa tambahan dari Fajri:

  1. Ahli ilmu statistika Professor Andrew Gelman dari Coulmbia University menyatakan data pemilu Suriah adalah dimanipulasi dan dikarang habis, silahkan klik link di sini. PS: terima kasih pada akhi Sam yang menunjukkan informasi ini di kolom komentar status Emir Fathi.
  2. Apa yang terjadi kalau anda ada di wilayah yang dikuasai oleh militer yang punya track record membantai rakyat? Mungkinkah anda memilih secara independen tanpa ancaman (klik untuk link)?
  3. Pemerintah Suriah udah pernah ketauan bohong di forum United Nations (PBB) dengan pake foto hoax untuk menjustifikasi dirinya. Link di sini.
  4. Dubes Indonesia untuk Suriah Pak Djoko Harjanto mengatakan “…Bagaimana mungkin, wong pemerintah solid didukung rakyatnya…” (lengkapnya klik ini). Saya penasaran, ini korban hoax atau memang satu kubu atau ada informasi yang tidak kita ketahui?