TULISAN SAYA DI REPUBLIKA: KISAH DI BALIK FOTO SAYA

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Alhamdulillah, tanggal 24 April lalu artikel saya berjudul “Ekstremisme Islam pada Pilkada DKI” dimuat di Republika Online (tulisan dapat diakses dengan klik link ini). Alhamdulillah juga, saya mendapatkan banyak sekali feedback positif yang sebagian berbentuk penyemangat dan sebagian lainnya berupa kritik yang sangat membangun untuk saya perhatikan pada tulisan-tulisan mendatang.

Akan tetapi, ada satu aspek pada artikel ini yang ternyata dikomentari:

read more »

Why Do Bad Things Happen to Good People?

 

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Introduction

Why do bad things happen to good people? This is a question asked by many people, often by those who question the existence of Allah. If He exists, they assume, of course He would prevent bad things, right? Or some even go as far as saying that if He exists and lets bad things happen, then He is EVIL. Astaghfirullah!

read more »

“KAMI BAWA KE PENGADILAN INTERNASIONAL!” Memangnya Bisa?

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

 

Ucapan tanpa dasar sudah biasa muncul di media, apalagi social media. Menariknya ini kadang muncul dari orang yang mestinya kompeten di bidangnya. Yang ingin saya soroti adalah soal ancaman/usulan/klaim/sejenisnya untuk membawa sebuah masalah ke pengadilan internasional. Seringkali klaim ini adalah justru tidak ada dasarnya. Mulai dari kasus Manohara, lalu kasus Siyono, kemudian tuduhan terhadap IHH, dan baru baru ini soal tuduhan Makar.

read more »

Demonstrasi 411 dan 212 dalam Tinjauan Maqashid Shari’ah

 

 

Pengantar

Kasus gubernur incumbent DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias BTP yang “diduga” (sesuai terminologi hukum) menista agama telah menunjukkan reaksi yang sangat besar dari beraneka pihak. Antara lain, yang sangat epic adalah demonstrasi besar besaran tanggal 411 dan 212 menuntut Polisi memproses hukum kasus BTP.

read more »

My Ex (Student) vs Petugas Bandara: So Proud of You Hahahaha

Baru pagi ini dapet info dari mantan saya. Bukan mantan pacar tapi mantan bimbingan skripsi. Untuk kepentingan keselamatan, kita samarkan saja namanya jadi Sherin Pakpahan. Ada peristiwa menarik di bandara Adisutjipto.

Nah nih anak saya juara banget menghadapi orang Bandara yang (menurutnya) mempersulit.

Jadi ceritanya dia mau bawa barbell 1 kg ke kabin. Nah, waktu discan kena lah sama petugas. Katanya si petugas itu barang berbahaya, dipake nonjok orang sakit. Well, gimana ya. Ini baru aja Kim Jong Nam dibunuh di Malaysia (diduga) oleh orang Indonesia. Dan si Sherin ini juga besarnya di Malaysia, minggu lalu baru aja ke Malaysia dan ketemuan kita. Mungkin ekstra hati hati?

Dan katanya harusnya dimasukkan ke bagasi barbell ini, dan ya kalo enggak ya disita.

Eh tapi si Sherin langsung full anak-hukum-nyolot-mode. Langsung dihajar pake yang aneh aneh:

bedanya nonjok pake barbel 1kg ama lempar rendang dibekuin 1kg ke muka orang kenapa rendang gak disita

Lalu

“kalau kamus gimana mas? 1 kamus nabok orang sakit loh. Heels saya? Enggak diambil sekalian mas? Pecah kepala orang saya lempar.

Dan katanya orangnya diem aja.

Katanya dia juga sempat bilang “yaaaa saya anak fakultas hukum mas, miris kalo diluar gak ada dipajang ketentuan di UU ttg barbel terus harta saya dirampas kayak gitu. Sedih ama kelemahan UU di indo

Agak protes sih saya, kok anak fakultas hukum mbok ngaku aja gue sarjana woy, dan dosen pembimbing skripsi gue keren banget lho (oke yang ini ga penting <3 ) but yeah, oke juga lah ya bawa kritik hukum ke petugas scan barang di bandara. hahaha

Akhirnya berhasil Barbelnya dikembalikan dan boleh dibawa. Tapi kemudian si petugasnya nekat betul bilang “jangan ngulangin lagi ya“. Eh nantangin dia. Dan kelihatannya Sherin ini pegang prinsip ‘loe minta, gue beri’.

Langsung dibales “saya mah ikut UU yang berlaku di indo aja mas. Kalo dilarang ya baru saya gak ngelakuin. Mas mungkin bisa jadi pelopornya di kantor mas buat bikin UU melarang barbel berlaku

Darrrrrr

Mungkin kita bisa dapatkan beberapa faedah di sini.

Pertama, inilah pentingnya kekuatan hujjah. Dan kekuatan hujjah yang baik akan sulit datang tanpa memiliki ilmunya.

Kedua, yah, sebenarnya saya kasihan juga kepada si petugas. Saya yakin ketika beliau masih kecil dan ditanya “apa cita citamu, nak?” bukan “mau nge-scan barang di bandara” jawabannya. Tapi kalau mempertahankan barang, mau gimana lagi?

Ketiga, di sinilah kita harus bijaksana. Okelah sang petugas belum tentu jago menafsirkan hukum. Emangnya anak sarjana hukum udah pasti jago juga? Diskursus lah. Kalo saya pribadi akan memilih ke bagasi saja, karena kasihanlah. Tapi setiap orang bisa punya prioritas masing-masing. Sherin sendiri malas ngantri dan malas menunggu bagasi, which is legitimate untuk convenience. Ini toh bukan perjuangan keadilan tentang hajat hidup orang banyak juga.

Tapi bijaksana di sini adalah bagaimana kita menyikapi konflik. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan Sherin atau si petugas bandara, kita harus menyikapi konflik dengan arif dan mengambil hikmah darinya. Karena kalau hikmah yang didapat oleh Sherin cuma nggak jadi barbellnya disita, atau bagi saya cuma ketawa karena lucu, atau bagi si petugas bandara yang jadi kesal, kan sayang sekali.

Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari peristiwa peristiwa kecil sekalipun. Minimal saya jadi tahu bahwa baiknya jangan bawa barbell ke bandara. Atau kalau misalnya sudah mentok, kita harus terus percaya diri dengan ilmu yang kita miliki untuk menyelesaikan masalah kita. Dan, mungkin penting juga untuk menjaga adab saat terjadinya konflik tersebut. Sherin, dalam ceritanya, mengatakan bahwa ia telah berbahasa dengan ramah dan tidak berteriak teriak (walaupun substansinya tajam sekali)

Atau bahwa Sherin dan si petugas bandara pun bisa meninjau lagi kebijakannya atau hujjahnya, karena ketika hampir semua benda bisa dikatakan berbahaya kalau dipaksakan, konsekuensi a contrario-nya adalah bahwa semua benda bisa dikatakan tidak berbahaya kalau dipaksakan. Di mana batasnya? Di sini memang sulit, dan terkadang memang harus sami’na wa atha’na kalau dengan petugas Negara. Kita tidak selalu setuju dengan hukum penguasa, tapi jika semua argument didengar dan setiap kasus terbuka untuk perdebatan langsung di tempat tanpa mekanisme review, akan terjadi disorder yang bertentangan dengan tujuan hukum yaitu membuat ketertiban. Semua orang hukum paham ini.

 

Conference Paper: Hukum Cambuk Aceh vs Convention Against Torture

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Alhamdulillah paper saya berjudul “Lashing in Qanun Aceh and the Prohibition Against Torture and Cruel Treatment in the Convention Against Torture” diterima dan siap dipresentasikan di Aceh Development International Conference 2017 (IIUM, 24-26 Maret 2017).

Paper ini adalah sepotong dari penelitian yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PPM FH UGM), yang mana ini adalah penelitian tim. Saya bertindak sebagai ketua tim, lalu ada Dian Agung Wicaksono (Departmen Hukum Tata Negara), Ola Anisa Ayutama (Mahasiswa S2), dan Almonika Cindy Fatikasari (Mahasiswa S1) sebagai peneliti anggota, dengan judul asli penelitian: “Hukuman Cambuk Sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture”

Berikut saya upload versi final dari paper tersebut, silahkan diklik di sini untuk versi bahasa Inggrisnya.

Alhamdulillah telah tersedia versi terjemahan bahasa Indonesia dari paper tersebut, silahkan klik di sini untuk versi bahasa Indonesianya.

[NEW EDIT !!!] Mohon juga mendownload ini : ‘Klarifikasi Catatan Tambahan Terhadap Paper Ini!’ (dokumen ini bahasa Inggris dan Indonesia), amat sangat penting sekali untuk dibaca setelah membaca papernya.

Di bawah ini saya cantumkan abstraknya :

ABSTRACT

While considered archaic to some, the Islamic Sharia applies lashing as punishment for a number of penal offences. Aceh is a special province in Indonesia with the privilege to apply some level of Islamic Sharia. Among them is to apply lashing as punishment for crimes such as fornication, gambling, consuming alcoholic beverages, and many others. Some have criticized this punishment as a violation of the prohibition against torture and cruel treatment. This article will explore the relevant sources of international law and examine whether or not such a claim is true. It will be found that the Islamic Sharia version of lashing as applied in Aceh does not violate this prohibition, except in a very narrow minded view of international law.

————————————–

Catatan: saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan peneliti saya, juga reviewer Dr Jaka Triyana beserta Ketua dan Sekretaris Unit PPM yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Pitaya (almarhum) dan Ibu Agustina Merdekawati.

HUKUM INTERNASIONAL: SEBUAH PERENUNGAN DENGAN PENDEKATAN KRITIS POST-COLONIAL

Hasil gambar untuk united nonsense

 

Pendahuluan

Beberapa bulan lalu, diskusi santai semi-ilmiah dengan Dian Agung yang merupakan rekan sejawat, nyaris seumuran, dan nyaris seberat badan (saya jauh lebih kurus), membawa kesan tersendiri. Apakah betul hukum internasional adalah merupakan sebuah hukum? Bukan pertama kali saya mendiskusikan hal tersebut, tapi barangkali dengan Agung itulah saya pertama kali debat lucu lucuan tentang topik ini.

Istilah “hukum internasional” sendiri sudah masyur sekali, sehingga banyak orang akan garuk garuk kepala kalau ditanya “emang hukum internasional adalah hukum”?

John Austin pada awal tahun 1800an ber’fatwa’ bahwa “tidak ada yang namanya hukum internasional, yang ada cuma moral internasional”. Statement ini sangat diamini oleh Agung, dan jadi perenungan wajib di bab awal kelas hukum internasional untuk pengantar terhadap konsep hukum internasional sendiri. Biasanya, diskusi di kelas akan membawa pada kesimpulan bahwa pendapat Austin ini adalah pendapat zamannya. Belum lihat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dia, menurut sebagian mahasiswa. Hukum internasional adalah ‘rezim hukum sui generis’, menurut sebagian lainnya.

Menarik pada tahun 2015 saat kami di Departmen Hukum Internasional merapatkan soal ujian tengah semester. Soal “Bagaimana pendapat anda tentang argument Austin bahwa tidak ada hukum internasional” muncul dalam pertimbangan, dan akhirnya ditolak. Sebagian dari kami menolak Karena soal ini sudah pernah dikeluarkan, tapi penolakan Prof Sigit Riyanto (sekarang dekan fakultas hukum UGM) sangat menarik. Pendapat Austin, menurut beliau, mungkin menarik hanya dalam tinjauan sejarah saja, tapi sudah tidak relevan lagi untuk ditekankan sebegitunya sampai dikeluarkan dalam ujian.

Pendapat saya bagaimana?

John Austin berpendapat demikian karena pandangan hukumnya adalah positivisme. Beliau melihat bahwa tidak mungkin ada yang namanya hukum tanpa sebuah sosok daulat yang menjadi penguasa. Apa urusannya penguasa kok bisa punya hak untuk ngatur ngatur? Dari mana sih hukum punya kekuatan untuk mengikat kita?

Kami di fakultas hukum menjalani satu semester pertama dengan mata kuliah antara lain Ilmu Negara, yang buanyak sekali menjelaskan justifikasi kenapa pemerintah punya hak untuk mengatur kita.  Banyak sekali lah teorinya untuk menjelaskan sumber kekuasaan pemerintah untuk memerintah subjek hukumnya. Dalam pengantar ilmu hukum juga kami pelajari tentang hukum positif, dan bagaimana kewenangan pembuat hukum itu esensial sekali dalam otoritas produk hukumnya.

Satu semester kami digembleng dengan itu. Lalu jika kita di semester dua, mengambil hukum internasional yang tidak memiliki sosok pemerintah (PBB pun bukan pemerintah), masa kita tidak mempertanyakan keabsahannya sebagai hukum? Bagi saya, pertanyaan ini tetap sah dan justru sangat fundamental sekali. Tapi barangkali tempatnya bukan di mata kuliah hukum internasional, karena mungkin terlalu berat diskursusnya untuk mahasiswa semester dua.

Belajar hukum internasional akan membuat kita mengerenyitkan dahi jika dihadapkan dengan kasus-kasus konkrit. Makin tampak teori teori dengan seenaknya berubah dan memiliki pengecualian seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Siapa yang salah: cara beroperasi tatanan dunia? Atau cara kita memahami hukum internasional?

 

Perkembangan Hukum Internasional Modern: Peran Eropa

Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada ubi), ini sebuah slogan yang semua anak hukum pasti hafal. Ketika ada unit sosial terbentuk, hukum pasti ada. Ketika antar unit sosial mulai saling berinteraksi, ada juga hukum yang mengaturnya. Makin lama unit sosial dan politik makin besar dan kompleks maka mulailah ada cikal bakal hukum internasional. Di Romawi kuno misalnya ada Jus Gentium yaitu hukum antar bangsa. Di millennium pertama setelah masehi, sebagai salah satu cabang ilmu fiqih ada fiqih al-siyaar yaitu hukum interaksi negara Islam dengan negara lain.

Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, Prof Sugeng Istanto mengatakan bahwa hukum internasional modern adalah kebanyakan dipengaruhi oleh Eropa. Hugo Grotius alias Hugo de Groot pun dikenal sebagai “Bapak Hukum Internasional Modern”. Akan tetapi, yang mungkin tidak banyak dijelaskan adalah bagaimana hukum internasional berasal dari Eropa?

Dalam kuliah hukum internasional, jarang sekali dibahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan kolonial dan imperialisme. Mungkin sekali-sekali hanya sebagai tinjauan sejarah mengenai “apa yang dulu pernah dibenarkan, tapi sekarang sudah tidak”. Seakan-akan topik tersebut adalah peripheral saja, padahal sesungguhnya sangat sentral.

Tergantung kedalaman kuliah hukum internasional yang dijalani (kalau kelas saya sih tidak sedalam ini), harusnya ada terbahas The Peace of Westphalia tahun 1648 atau Perjanjian Westphalia. Di sana banyak lahir hal-hal penting dalam hukum internasional misalnya konsep kedaulatan dan imbasnya kepada larangan menyerang negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan. Tapi Anthony Anghie (2004) menulis bahwa ada sisi gelap di balik Perjanjian Westphalia dan rezim hukum internasional saat itu.

Argumen beliau: Hukum internasional Eropa dilahirkan untuk mendukung imperialisme dan kolonialisme.

Argumen ini kuat. Karena konsep kedaulatan yang lahir dari Perjanjian Westphalia adalah integral dengan konsep modern state. Artinya apa? Kalau bukan modern state, yang mana indikatornya ya negara-negara Eropa itu juga, maka tidak punya kedaulatan. Kalau tidak punya kedaulatan, tidak ada salahnya menyerang mereka. Makan tuh Eropa.

Sebelum lahirnya Grotius, Fransisco de Vitoria yang bermazhab ‘hukum alam’, menjelaskan bahwa bangsa Indian adalah manusia dan berakal tapi sayangnya mereka belum beradab menurut standar Eropa. Karena itu bolehlah “diberadabkan”. Anghie dalam tulisannya yang lain (1996) mencatat bahwa Grotius sangat dipengaruhi oleh Vitoria dalam karya akademiknya. Ram Prakash Anand (1982) juga mencatat bagaimana Grotius merupakan penasehat hukum kerajaan Belanda yang aktif membantu menjustifikasi kelakuan Belanda dalam kolonialisme atau hal-hal lain terkait kolonialisme (misalnya monopoli jalur laut untuk menarik pajak dari kapal lewat) –walaupun terkadang bertentangan dengan posisi intelektual beliau sendiri .

Akhirnya pola hubungan antar negara, yaitu hukum internasional secara esensi, pada kebanyakan wilayah dunia menjadi jatuh ke tangan Eropa untuk membentuknya. Mereka memaksakan standar-standar mereka sendiri yang mereka anggap ‘lebih beradab’ kepada masyarakat yang ‘kurang beradab’ dan melihat bahwa kolonialisme adalah demi kebaikan si terjajah itu sendiri.

Mazhab hukum alam, secara teori, adalah berasaskan moralitas dan keadilan. Tapi pada kenyataannya ia bermuara pada satu justifikasi : might is right. Yang kuatlah yang benar.

 

Abad Ke 20-21: Dekolonialisasi dan Rekolonialisasi?

Pasca Perang Dunia II, hanya ada tiga macam negara: pemenang perang, kalah perang, dan jajahan. Indonesia sendiri termasuk di sana. Perubahan trend hukum internasional drastis sekali zaman ini. Muncul Piagam PBB, banyak sekali dilakukan kodifikasi hukum kebiasaan internasional menjadi konvensi konvensi internasional, sehingga hukum internasional dianggap semakin mendekati universal.

Masalahnya begini.

Dalam kuliah hukum internasional kita belajar bahwa hukum kebiasaan internasional terbentuk dari (i) keseragaman praktek negara-negara yang berulang-ulang, dan (ii) keyakinan hukum bahwa praktek tersebut adalah berdasarkan suatu kewajiban hukum (Shaw, 2008, lihat juga Lotus Case).

Bagaimana kita ingin sungguh sungguh mendapatkan ‘praktek yang seragam’ ketika mayoritas wilayah dunia adalah jajahan dari segelintir saja negara Eropa, yang mempraktekkan standar “beradab” mereka sendiri kepada sisanya? Pada akhirnya praktek Eropa saja yang memiliki suara di sini. Itupun sebagian Eropa saja, plus Amerika Serikat dan Cina karena mereka menjadi negara yang kuat (akhirnya Amerika dan Cina pun jadi memiliki pemahaman hukum internasional yang cenderung antik sendiri dan dapat bertahan dengan itu).

Negara-negara jajahan pun, saat dekolonisasi, mengalami masalah lain lagi. PBB memiliki salah satu organ yaitu Dewan Perwalian, di mana sebagian negara jajahan “dibantu” oleh negara Eropa untuk dapat berdiri sendiri. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya soal ini, kelihatan kira-kira apa dampaknya. Masalah mereka lebih banyak lagi, karena ternyata mereka menemukan bahwa tidak ada gunanya mereka merdeka secara politik tapi ternyata sumberdaya mereka dimiliki oleh asing. Fikirkan saja. Yang satu adalah bangsa yang besar, kuat, kaya (berkat eksploitasi jajahan), dan yang satu lagi eks jajahan yang belum pernah punya pengalaman memerintah dan mengelola sumber dayanya sendiri.

Karena hal-hal inilah Anthony Anghie terus menyoroti kuatnya hubungan antara kolonialisme, imperialism, dan hukum internasional. Dan tampaknya sejarah masa lalu tersebut masih berdampak kuat sampai dengan sekarang.

Muncullah negara-negara baru yang terkejut dengan nasib mereka. Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum mengikat bagi mereka, tapi mereka tidak pernah merasa turut serta dalam unsur “keseragaman praktek”. Tapi apa daya mereka? Mereka adalah negara-negara yang rapuh, baru merdeka, tergantung, bisa apa mereka selain melakukan apa saja demi diterima di ‘masyarakat internasional’?

Akhirnya Eurosentrisme terus kental dalam perkembangan hukum internasional dari zaman kolonial sampai era dekolonialisasi.

 

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Realita Menggugat Universalitas

Hukum HAM Internasional bagi saya adalah topik yang sangat menarik untuk saya diskusikan secara khusus. Selain karena ini memang salah satu bidang minat saya, tapi rasanya banyak sekali diskursus tentang masalah ini di sekitar saya yang berdampak pada serta diperbincangkan orang banyak.

Rezim hukum HAM internasional modern sebetulnya dimulai dari Piagam PBB tahun 1945 saat menyebutkan ‘human rights’ di Pasal 1 ayat 2 dan 3. Tapi substansi dari HAM itu sendiri lebih masyur dianggap bermula dari munculnya the Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948, yang memberikan sederet hak hak yang dianggap universal.

Kata “universal” memang wah sekali. Powerful. Barangkali karena ia berasal dari kata “universe” yang artinya “jagat raya”. Mwantap wis. Sebetulnya deklarasi ini cuma resolusi Majelis Umum PBB saja, bayangan saya adalah negara-negaranya (saat itu cuma 40an) melingkar bergandengan tangan lalu bersabda “kami berjanji…!!!”. Tapi, kemudian, banyak konvensi internasional tentang HAM yang lahir dengan berdasarkan UDHR ini.

Tapi apakah betul universal?

Kenyataannya, ada 8 negara yang abstain dalam UDHR. Antara lain ada Saudi Arabia, Uni Soviet, Polandia, dlsb. Dalam konvensi-konvensi HAM yang lain, ada sebagian negara yang tidak ikut ratifikasi. Misalnya Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Hak Anak (UN CRC), Saudi Arabia dan Singapura tidak ratifikasi ICCPR dan ICESCR, Sudan tidak ratifikasi CEDAW, dan lain sebagainya.

Kalaupun ratifikasi, angkanya lumayan juga yang melakukan reservasi (mengecualikan sebagian pasalnya). Misalnya pada CEDAW (konvensi hak perempuan) yang spiritnya adalah kesetaraan (equal rights). Apakah setara harus berarti sama? Menurut Pasal 16 (terkait kedudukan dalam keluarga), ya. Akan tetapi ternyata lebih dari 20 negara mengecualikan pasal in sebagian atau seluruhnya, misalnya: Pakistan, Singapura, Irlandia, Thailand, Israel, Inggris, dlsb.

Mungkin sebagian dari kita akan berkata “ih, itu negara-negara apaan sih kok gamau ratifikasi? Berarti mereka mau melanggar HAM ya?”

Di sinilah seorang pelajar hukum harus mengingat posisinya sebagai pelajar hukum. Dalam ilmu hukum itu kita bukan bicara semau apa yang enak untuk kita tapi harus punya dasar hukumnya lho. Sebuah standar hukum tidak dapat diterapkan pada subjek yang mana hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena, misalnya, konyol sekali kalau ada orang berciuman di tengah jalan di Inggris lalu kita marahi karena tidak sesuai budaya Indonesia. Aneh kan?

Mari kita ingat-ingat lagi, apa saja sumber hukum primer dalam hukum internasional. Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38(1) menyatakan sumber-sumber primer adalah : perjanjian internasional (bagi yang meratifikasi), hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Ini penting sekali.

Dari perspektif hukum perjanjian internasional, negara-negara yang tidak meratifikasi sebuah perjanjian tentu tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut. Atau, jika ia meratifikasinya tetapi juga melakukan reservasi, maka ia terikat perjanjian tersebut secara umum kecuali pada pasal-pasal yang ia reservasi.

Dari perspektif hukum kebiasaan internasional, negara-negara yang tidak ratifikasi atau melakukan reservasi memang dari awal sudah punya praktek yang berbeda. Jika demikian, apakah mungkin dikatakan bahwa ada ‘praktek universal’ dalam perkara tersebut? Kalau jawabannya ‘tidak’, apakah terpenuhi unsur-unsur ‘hukum kebiasaan internasional’? Para ahli hukum internasional kemudian merumuskan konsep persistent objector (Shaw, 2008). Maksudnya ketika ada praktek sebagian negara yang menyimpang dari kebiasaan umum, maka hukum kebiasaan internasional tetap dianggap berlaku bagi negara-negara umumnya sedangkan para persistent objector akan dikecualikan. Ini baru diterima jika para penyimpang ini melakukan penyimpangannya sejak awal, bukannya awalnya ikut mayoritas tapi seenaknya ganti ganti posisi di tengah jalan.

Karena itu, secara hukum sebetulnya agak sulit untuk benar-benar mengklaim bahwa semua bagian dari HAM internasional adalah bersifat universal.

 

Hukum HAM Internasional: Universalitas Menggugat Realita

Helen Quane dalam tulisannya di Oxford Journal of Legal Studies (2013) mengenai pluralisme hukum dan kompatibilitasnya dengan hukum HAM internasional, mengatakan sesuatu yang menarik. Antara lain, katanya, ada fenomena praktek berbasis agama yang bertentangan dengan hukum HAM internasional. Kemudian, ia ber’fatwa’ bahwa hendaknya agama ditafsirkan dengan cara yang sesuai dengan hukum HAM internasional.

Dengan logika hukum sederhana, tentu mudah dipahami bahwa statement Quane tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa posisi hukum HAM internasional adalah lebih tinggi dari agama. Dengan kata lain, menurut beliau, konsensus elit elit politik dunia (kita pura pura dulu deh mereka konsenus) posisinya lebih tinggi dari pada Tuhan.

Ini kebanyakan makan sabun atau bagaimana ya?

Atau ada alternatif penjelasan lain: logika Quane hanya masuk akal bagi orang yang either tidak percaya Tuhan, atau mempercayai bahwa Tuhan itu tidak Omnipotent. Mungkin Quane orangnya begitu. La kum diinukum waliyadiin. Tapi kenapa dia menyuruh orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk turut mengutamakan hukum buatan manusia? Ini sudah perdebatan dua hal yang memiliki landasan ontologis yang sangat berbeda, dan sebetulnya tentu tidak comparable.

(oke saya paham bisa ada perdebatan di sini, masalahnya tidak sesimpel itu, oke, saya layani lain waktu inshaaAllah)

Kemudian, mantan dosen saya waktu S2 yaitu Prof Alan Boyle bersama rekannya Prof Christine Chinkin (2007) menulis bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh komite resmi konvensi internasional biasanya diikuti oleh negara-negara. Ternyata kenyataan tidak selalu demikian. Terlepas dari sekian banyak negara yang reservasi di Pasal 16 CEDAW, ternyata Komite CEDAW dalam General Recommendations No. 1 mengatakan bahwa “reservasi terhadap Pasal 16 adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan CEDAW sehingga harusnya tidak boleh” dan mereka “menyesalkan banyaknya negara yang melakukan reservasi terhadap Pasal 16”. Kenapa komisi ini memaksakan pendapatnya itu?

Komisi Konvensi Penghapusan Penyiksaan (atau Komisi KPP) pada tahun 2002 mengeluarkan laporan bahwa Saudi Arabia melanggar larangan menyiksa, antara lain dalam pelaksanaan hukuman cambuk (saya khususkan di sini karena saya habis meneliti tentang ini. Laporan penelitian inshaaAllah akan available online). Kesimpulan tersebut amat sangat konyol karena beberapa alasan, tapi saya bahas satu saja. Pasal 1 KKP mengatakan bahwa rasa sakit yang timbul sebagai akibat langsung/sampingan sebuah pemidanaan sesuai hukum nasional adalah tidak termasuk dalam ‘penyiksaan’. Padahal hukum cambuk di Saudi Arabia adalah termasuk dalam Hudud atau Ta’zir yang diatur dalam hukum positif Saudi Arabia, sehingga barangkali anak SD pun tahu bahwa harusnya kena pengecualian dari Pasal penyiksaan. Belum lagi, sudah lihat bagaimana praktek hukum cambuk di Saudi Arabia (mulai detik 0:24 dst)? Jauh sekali dari adegan cambuk 12 Years a Slave, sampe bisa ketawa lihatnya, serius!

Saudi Arabia pun memberikan surat balasan pada tahun 2015 yang antara lain menyatakan hal di atas. Tahun 2016, Komisi KKP memberikan surat tanggapan lagi. Tentunya orang terpelajar akan tahu bahwa Komisi punya dua opsi: (a) menyetujui jawaban Saudi dan mencabut pernyataannya bahwa Saudi melakukan penyiksaan, atau (b) tetap pada kesimpulannya dengan menyanggah jawaban Saudi.

Rupanya Komisi KKP memilih opsi (c) yaitu tetap pada kesimpulannya dengan TIDAK menyanggah jawaban Saudi. Mereka intinya hanya mengulang saja apa yang mereka pernah sampaikan pada tahun 2002 kalaupun anggota mereka dari berbagai negara dari lebih dari satu benua. Kenapa mereka melakukan hal ini?

Apakah tidak ada artinya lagi kaidah dasar dari hukum perjanjian internasional (atau hukum perjanjian pada umumnya), yaitu pacta sunt servanda?

Dalam konteks hukum kebiasaan internasional dan persistent objector tadi, ternyata Shaw mengatakan bahwa ‘pembiaran oleh negara-negara lain’ adalah syarat dari persistent objector. Hal ini didukung oleh Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tapi jika demikian, bukankah berarti dari awal tidak terpenuhi syarat “keseragaman praktek”? Bukankah lebih tidak mungkin mengklaimnya sebagai jus cogens, yang mana jus cogens dibangun dari hukum kebiasaan internasional (Bassiouni, 1998)?

Kemudian, saya mendapatkan informasi yang inshaaAllah reliable dan tangan pertama dari sebuah negosiasi ruang tertutup antara delegasi pemerintah Indonesia dan sebuah negara Eropa. Delegasi Eropa tersebut meminta Indonesia menghapus hukuman mati karena melanggar HAM. Padahal hukuman mati tidak dilarang di ICCPR (yang diratifikasi Indonesia), hanya dibatasi saja. Sumber saya menambahkan bahwa aura intimidasi sangat terasa dalam pertemuan tersebut, tapi perwakilan pemerintah Indonesia tidak bergeming.

Kenapa seperti itu?

 

Fransisco de Vitoria Belum Mati: Perlukah Vampire Slayer?

Benoit Mayer (2014) menulis bahwa setiap masyarakat punya ‘Geng Super’ (Mayer menyebutnya Magic Circle) dengan sebuah consensus implisit –antara anggota geng tersebut saja—bahwa sebagian dari masyarakat tersebut tidak perlu dilibatkan. Meminjam istilah Eleanor Sharpston yang dikutip oleh Mayer, hanya ada “kesetaraan … (hanya) bagi anggota ‘Geng Super’”.

Ketika dari perspektif hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tidak dapat dijustifikasi pembebanan norma HAM internasional tertentu pada suatu negara, kenapa negara tersebut tetap dihakimi dan diperintahkan untuk mengikuti norma tersebut?

Dalam skripsinya yang saya bimbing dan mendapatkan nilai maknyus, Fatimathush Sholihah menunjukkan bahwa banyak kritik terhadap konsep HAM dalam Islam. Menariknya, kalau saya telusuri, banyak kritik ini dilayangkan kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi HAM yang dijadikan landasan kritik, atau melakukan reservasi pada pasal yang relevan. Apa maksudnya kelakukan ini?

Tidak lain tidak bukan, rezim HAM internasional ini merasa bahwa standar HAM yang ia miliki –terlepas dari keberlakuannya sebagai sumber hukum internasional—adalah yang paling baik. Barangkali karena itulah Komite KKP menabrak pengecualian dari konvensinya sendiri. Mungkin karena itu pula Komite CEDAW memaksakan konsep feminismenya sendiri. Mungkin pula karena ini juga, akademisi seperti Quane menerabas akal sehat dalam argumentasinya, dan tuli selektif hanya mau mendengar pendapat bahwa ‘agama bisa disesuaikan dengan standar internasional’ dan dan tidak pada yang berpandangan lain.

Bukan berarti mereka tidak mengakui adanya pluralism dalam pemahaman hukum HAM. Hanya saja, bagi mereka standar HAM yang mereka miliki adalah standar yang lebih beradab dibandingkan yang lainnya.

Ternyata Fransisco de Vitoria masih hidup, dan –to some extent—kita masih hidup pada era kolonial. Hukum internasional diarahkan sedemikian rupa oleh Geng Super yang memiliki ‘misi suci’ untuk memberadabkan semua yang (menurut standarnya sendiri) belum beradab.

Bukannya sekarang keadaannya tidak membaik. Tentu membaik. Dan, tampaknya memang Geng Super ini perlahan-lahan makin banyak anggotanya dan yang dikecualikan juga perlahan-lahan makin sedikit. Khususnya dalam HAM internasional, Deklarasi HAM ASEAN sudah ada. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam juga ada, lalu Liga Arab dan Uni Afrika pun sudah punya instrument HAM mereka sendiri, dan perlahan-lahan mulai digodok konvensi tentang indigenous peoples (UNDRIP). Kesemuanya berusaha untuk tidak lepas dari pengakuan (terbatas) terhadap adanya universalitas pada sebagian hal, tapi dengan tegas menunjukkan bahwa ada keanekaragaman yang sangat kuat.

Akan tetapi, jelas jalannya masih sangat panjang. Perdebatan masih amat sangat kuat, dan bahkan konsep margin of appreciation (untuk mentoleransi perbedaan aplikasi dalam beberapa aspek HAM) pun banyak dihujat. Dibutuhkan gerakan politik internasional yang kuat di tengah badai neokolonialisme (baik ekonomi maupun politik) dan didukung oleh para ahli hukum dalam karya-karyanya.

Penutup: Pekerjaan Rumah bagi para Guru dan Pelajar Ilmu Hukum Internasional

Fenomena Eurosentrisme dalam HAM ini hanya salah satu dari masalah besar dalam struktur keilmuan hukum internasional, dan perspektif postcolonial hanya salah satu perspektif saja. Prabhakar Singh dan Benoit Mayer (2014) menulis bahwa ada masalah kurangnya analisis kritis terhadap struktur keilmuan hukum internasional, dan antara lain penyebabnya sosiologis saja. Menurut mereka, studi hukum internasional pasti melibatkan asumsi, values, worldviews, dan lain sebagainya, yang kebanyakan di antaranya tidak pernah dipertanyakan.

Walaupun ilmu hukum tentu sangat sarat dengan diskursus dalam berbagai aspek, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan kritis dalam hukum internasional saking asingnya sampai belum tentu kita dengar di ruang ruang kelas. Singh dan Mayer bahkan mengatakan bahwa pendekatan kritis ini bahkan sering disalahpahami (baik sengaja maupun tidak) sebagai ‘radikal’, ‘konfrontatif’, atau bahkan ‘berhaluan kiri’. Barangkali ini benar, karena bahkan ada dosen yang dicap ISIS karena pandangannya. Walaupun sebagiannya adalah bercanda, dan sebagian lain adalah karena hal-hal di luar kelas (LOL).

Tapi setidaknya, diskursus satu ini sangat penting untuk diolah lebih lanjut. Para akademisi perlu lebih banyak menginkorporasinya baik dalam penelitiannya maupun dalam pendidikan, dan para mahasiswa pun penting sekali untuk memahaminya. Karena, tanpa perspektif ini, akan sulit memandang hukum internasional dengan benar-benar holistik, apalagi memandang fenomena-fenomena ‘ajaib’ yang terjadi dalam konstelasi politik tatanan dunia.

 

REFERENSI

Anand, Ram Prakash Anand, 1982, Origin and Development of the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague

Anghie, Antony, “Fransisco De Vitoria and the Colonial Origins of International Law”, Social and Legal Studies, Vol 5, No. 3 (1996), pp.321-336

Anghie, Antony, 2004, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge University Press, New York

Austin, John, 1998, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, Hackett Publishing Company Inc, Indianapolis

Bassiouni, M. Cherif, “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, Law & Contemporary Problems, vol. 59, No. 4 (1996), pp.63- 74

Boyle, Alan and Christine Chinkin, 2007, The Making of International Law, Oxford University Press, New York

Istanto, Sugeng, 1998, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Quane, Helen, “Legal Pluralism and International Human Rights Law: Inherently Incompatible, Mutually Reinforcing or Something in Between?”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 33, No. 4 (2013), pp. 673-702

Shaw, Malcom, 2008, International Law (Sixth Edition), Cambridge University Press, New York

Singh, Prabhakar and Benoit Mayer (eds), 2014, “Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism”, Oxford University Press, New Delhi

SIKAP MUSLIM SAAT PILMAK (Pemilihan Makanan)

K: pilih makan babi atau ayam?

M: ayam lah. babi haram.

K: tapi babinya masakannya enak lho, bisa BBQ atau tumis, ala internasional atau tradisional, bisa. Ayamnya cuma satu macem, rebus doang pake garem.

M: yang haram tetap haram, walaupun enak. Yang halal tetap halal, walaupun ga enak.

K: tapi..

M: lu juga gebleg. Siapa bilang ayamnya gabisa dimasak enak?

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN DEMOKRASI

Image result for ruwaibidhah
Salah satu dampak dari kebebasan berekspresi adalah berhaknya orang bodoh dan tidak berilmu untuk menyampaikan pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Plus, itu dishare dan diamini banyak. Kenapa bisa begitu? Karena “masuk akal” dan/atau kebetulan sesuai dengan apa yang diyakini.
Padahal sekedar “masuk akal” saja tidaklah cukup untuk dasar benarnya sesuatu. Misalnya, dalam pilihan hidup seringkali ada lebih dari satu pilihan yang masuk akal bagi kita sedangkan nyatanya tidak semuanya kita pilih. Apalagi, manusia, seringkali yang dipilih justru yang tidak masuk akal. Belum lagi mempertimbangkan bahwa seringkali ada hal yang “masuk akal” karena kurangnya ilmu yang kita miliki. Kenalah pasal ruwaybidhoh.
Tapi mereka berhak kok atas pendapat mereka. Manusia berhak untuk bodoh, dan berhak untuk menyuarakannya. Apakah kalangan seperti ini, untuk negara berkembang seperti Indonesia, adalah mayoritas? Jika iya, mengerikan juga. Karena idealnya memang sebuah negara demokratis mempertimbangkan suara rakyatnya lho.
Karena itulah penting sekali pendidikan. Tapi, seberapa kuatkah itu bisa membantu memperbaiki keadaan? Karena saya belum terbayang sistem pendidikan seperti apa yang bisa membuat semua masyarakat fasih beropini soal ekonomi politik sosial budaya teknologi. Barangkali saya harus bersyukur karena di atas sana pemangku kebijakan tidak selalu mengikuti saja apa maunya rakyat?
Mungkin negara maju yang jelas lebih advance dari kita dalam hal ini punya solusi yang lebih baik. Saya pun ke sana. Memang dalam sebagian aspek pendidikan mereka sangat kuat. Tapi pernahkah berbincang bincang dan hidup bersama masyarakat akar rumput (grassroot) di negara maju? Saya sering waktu di UK dulu. Dikira waktu muncul isu referendum kemerdekaan Scotland dan Brexit, perdebatan di masyarakat banyak yang intelek? Ternyataaaa buwanyak yang blo’onnya sami mawon podho wae sarwa keneh!
Makanya waktu terjadi brexit saya ketawa saja, apalagi saat muncul kutipan Winston Churchill (mantan PM UK yang keren banget zaman Perang Dunia II) kurang lebihnya “the best argument against democracy is a 5 minute conversation with the average voter”.
Apa poinnya tulisan ini? Nggak ada sih, saya cuma bicara bicara saja. Cuma saya jadi merenung saja. Kalau saya ndak punya kepakaran terhadap suatu bidang (atau setidaknya punya akses terhadap ahli dan literatur untuk bertabayun ilmiyah), lebih baik saya diam saja dan tidak berkomentar.

Fatwa MUI Tidak Salah: Menanggapi Tulisan Pak Rizal (Plus Bonus Di Akhir)

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

 

Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tulisan milik Bapak Rizal Panggabean, seorang rekan sejawat dari Fakultas ISIPOL UGM yang jauh lebih senior daripada saya. Kami rasanya belum pernah ketemu, tapi reputasi beliau sebagai akademisi yang luar biasa top sudah sampai ke saya bahkan sejak saya masih mahasiswa dulu. Kali ini beliau menulis sesuatu yang menarik soal fatwa MUI, yaitu “Fatwa MUI Yang Salah dan Tidak Perlu” (baiknya link tersebut dibaca dulu sebelum lanjut membaca tulisan ini).

Ada beberapa poin yang membuat saya tergelitik.

Pertama adalah apa yang barangkali merupakan perbedaan persepsi tentang “kapan Islam mulai ada”. Persepsi beliau adalah Islam dimulai dari Rasulullah s.a.w., maka dari itu apapun yang serupa dengan peradaban lain berarti adalah semacam ‘transplantasi’. Pemahaman saya adalah Islam diturunkan kepada dan didakwahkan oleh semua Nabi mulai dari Adam a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., dan Isa a.s. lalu kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdillah s.a.w. antara lain dengan Karena itu, jika menyetujui bahwa Islam baru dimulai dari Rasulullah s.a.w., ritual haji yang diawali dari Nabi Ibrahim a.s. tentu adalah “diambil dari praktik sebelum Islam”. Sedangkan jika setuju bahwa semua Nabi adalah dari Islam, maka tentu kita mafhum bahwa semua rangkaian haji adalah dari Islam.

Kedua adalah mungkin asumsi bahwa keserupaan satu dengan lainnya adalah berarti mengadopsi dari satu ke yang lainnya. Pandangan saya adalah belum tentu. Misalnya sumber hukum Islam utama yaitu Al Qur’an dan Sunnah sebagai primer dan ijtihad ulama sebagai sekunder (termasuk ijma dan qiyaas) adalah diambil dari Kaisar Justin (Nasrani) yang mengambil dari Yahudi. Agak sulit membayangkan bahwa Rasulullah s.a.w. belajar dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, mengingat beliau adalah seorang ummi dan tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau belajar dari mereka. Kemudian, posisi Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer di atas ijtihad adalah berdasarkan Surah An Nisa ayat 59 yang merupakan firman Allah SWT, sehingga jadi muncul pertanyaan bagi saya: apakah maksudnya adalah Allah mencontek dari Yahudi atau Nasrani? Ataukah, sebagaimana paragraph sebelumnya, bisa jadi memang ini adalah salah satu ajaran kerangka hukum dari Allah yang diturunkan kepada Musa a.s.?

Barangkali butuh pengkajian khusus untuk sumber hukum ini, karena sejujurnya penarikan kesimpulan yang dibuat oleh B. Jokisch sebagaimana dikutip oleh Robert G. Hoyland ini menimbulkan banyak pertanyan. Salah satunya adalah analogi sunnah dengan mores et consuetudinis (hukum kebiasaan). Memang ada yang mengartikan sunnah dengan tradition, tetapi maksud dari tradition dalam konteks sunnah tidak sama dengan tradition dalam konteks hukum kebiasaan. Sunnah ini adalah apa yang dikatakan, dilakukan, atau dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w., sedangkan hukum kebiasaan ini adalah apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hukum melalui kebiasaan praktek di masyarakat itu.

Belum lagi bahwa Sunnah bukanlah berposisi di bawah Al Qur’an dengan cara yang sama seperti hubungan scripti leges terhadap mores et consuetudinis. Al Qur’an dan Sunnah saling menjelaskan dan dapat saling takshish-‘aam dan (menurut sebagian ulama) nasikh-mansukh dan lain sebagainya. Asumsi dasarnya adalah bahwa Rasulullah s.a.w. adalah ma’sum. Beda dengan hubungan hierarkial yang mana lex specialis derogat legi generalis serta lex posteriori derogat legi apriori (bahasa latin untuk takshish-‘aam dan nasikh-mansukh) tidak bisa dilakukan oleh sebuah lex inferiori kepada lex superiori. Banyak lagi yang bisa dikaji lebih lanjut.

Ketiga, mungkin ini yang menggelitik saya sebagai orang hukum yaitu bahwa ketika sebuah fatwa adalah setara dengan legal opinion, justru tidak ada sama sekali dalil hukum MUI yang dibahas dalam tulisan ini. Yang ada justru adalah praktek praktek masyarakat atau kerajaan Islam yang disoroti lalu disimpulkan sebagai “inilah Islam”. Jika memang demikian mari kita ambil juga praktek yang dilakukan oleh the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai sumber, karena klaimnya sebagai Khilafah Umat Islam dan berlandaskan Islam. Tapi, ketika itu saya usulkan, tentu segala kalangan mulai dari liberal sampai konservatif akan berkata “mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam!”. Lantas kenapa kadang kita melihat praktek masyarakat Islam dan mengesampingkan dalil, dan kadang kita mengesampingkan praktek masyarakat Islam karena dalil?

Ukuran kebenaran dalam Islam bukan apa yang kebetulan dipraktekkan oleh masyarakat Islam, melainkan oleh dalil. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sudah rinci sekali dalil dalil hukumnya dari Al Qur’an dan Sunnah serta menghadirkan juga kaidah kaidah fiqih serta qaul ulama. Barangkali di sinilah tempat terbaik untuk memulai jika ingin mengatakan bahwa Fatwa MUI adalah salah, dan kalau dalilnya belum ditebang ya fatwa-nya masih bertahan. Rasanya tidak perlu saya jabarkan, karena linknya sudah ada di atas. Justru bisa saya tambah lagi tentang kewajiban menyelisihi umat agama lain dalam hal peribadatan, yaitu hadits riwayat Abdullah ibn Umar dalam Sahih Bukhari terkait sejarah adzan. Menggunakan lonceng dan terompet dilarang karena menyerupai Nasrani dan Yahudi.

Memang soal pluralitas ini sangat popular di Indonesia. Beranekaragam suku, agama, ras, campur jadi satu. Betapa manisnya ketika ada aksi-aksi sosial lintas batas suku agama dan ras. Tapi selayaknya hampir semua hal di muka bumi ini, tidak ada yang tidak memiliki batasan. Tidak ada larangan berbuat baik dan adil kepada umat agama lain, sebagaimana dalam firman Allah di Al Mumtahanah ayat 8, dan banyak sekali dalil lain tentang hal ini. Akan tetapi, sesuai yang difatwakan oleh MUI, batasnya adalah bahwa tidak boleh menyerupai umat agama lain dalam perkara ritual keagamaan. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat muamalah jelas tidak ada masalah, secara ‘hukum asal’ semuanya boleh sampai dengan ditemukannya dalil yang melarangnya.

Setiap hukum punya batasan masing-masing, dan ini termasuk norma sosial yang juga memiliki batasan-batasan tertentu. Inilah batasan dalam Islam yang difatwakan oleh MUI yang bukan ‘mewakili umat Islam Indonesia’ selayaknya ‘DPR mewakili aspirasi rakyat Indonesia’ melainkan merupakan ahli ahli fiqih yang mengeluarkan fatwa berdasarkan dalil-dalil yang baik. InshaaAllah fatwa ini tidak salah.

 

AL BONUS AL TAMBAHAN

Pertama, saya sudah pernah membuat dua tulisan tentang ucapan selamat natal dalam kaitannya dengan toleransi, silahkan lihat Pesan Damai dan Toleransi Jelang Natal dan juga Ucapan Selamat Natal: Sebuah Sanggahan.

Kedua, salah satu sahabat saya Syaikh Khairul Amin Al Mualimini Al Buruuj Al Trenggiling (mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga) juga memberikan tanggapan tapi ybs masih sok sibuk jadi saya kopaskan saja di sini:

Simbol memang masalah yang cukup pelik. Sy melihat falacy yang dibangun oleh penulis. Setidaknya menurut pandangan saya.

1. Ad beberapa Watak Islam sebagai diin. Prof Din Syamsuddin menyebutkan beberapa, Diantaranya Din Al tauhid, Din Al adalah, Din Al rahmah, Din Al hadharah. Saya melihat penulis berangkat dari basis watak Islam sebagai din Al rahmah semata. Produk pemahaman nya snagat tidak holistik akhirnya.

2. Dalam kajian studi agama, dikenal doktrin dan dogma kebenaran, dan merupakan konsekuensi untuk meyakininya adalah kebenaran. Yang menarik adalah mencoba melihat identitas hanya sebagai ritus peralihan saja. Sebagai sekedar simbol identitas. Padahal pemilihan terhadap sesuatu simbol atau atribut sarat dengan nilai. Dan ia tak melihat proses islamisasi yang terkandung di dalamny purifikasi.

3. Ungkapan, : tetapi MUI dapat mengeluarkan hikmah agar mencintai sesama menunjukkan posisinya dan bagaimana org ini melihat MUI. Fatwa yang tak perlu dan salah adalah hasil produk pemikiran dari posisi ini. Posisi MUI sebagai otoritas diragukan, snagat kental nuansa posmo nya.

4. Istilah humanisme islam menjadi titik kontroversi. Bagaimana humanisme ala Islam. The human as measure all things ala Islam. Rancu bagi saya. Padahal watak dasar Islam adalah humanis-religius itu sejalan.

6. Ungkapan : “iman Islam tdk seremeh itu” adalah diantara yang paling menarik. Logika ini dipakai oleh beberapa pemikir Islam kontemporer dalam Amatan saya. keyakinan teologis ini, seakan akan sangat memperlihatkan ghirah keislaman dan memperlihatkan defense terhadap serangan keimanan islam. Namun pada hakikatnya bangunan ungkapan ini rapuh sekali. Seakan terdapat nilai kesombongan. Para ulama dahulu saja bersyahadat berkali2 mengulang zikir dan tahlil. Dalam kajian aqidah, ulama sepakat iman itu Yazid dan yanqus. Ini tdk bisa diksempingkan. Saya melihat penulis kurang memperhatikan hal itu (konsep iman Yazid wa yanqus).

7. Apakah tegas itu tdk toleran? Dalam suatu kesempatan di seminar, saya melihat dua tokoh agama yang luarbiasa. pertama prof ust Yunahar Ilyas yg kedua prof Romo Franz Magnis Suseno. Keduanya sepakat dan sama sama menyatakan bahwa kebenaran fundamental dalam agama harus ditegaskan. Agama harus punya truth claim dan mempertegasnya. Konsekuensiny, kalau atribut agama adalah bagian dari khazanah agama yg sarat nilai, maka harus dipertegas. Dan ini yg sedang dilakukan oleh MUI saya kira. Lanjut beliau berdua, justru toleran itu mempertegas rambu antara kedua agama ini, dan saling menghargai rambu2 itu. Toh, kekuatan fatwa otoritas agama mengikat pemeluk agama tertentu saja.

8. Dan yang terakhir kalau Hans Kung bilang tiada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama2, maka berasumsi bagaimana perdamaian agama2 dapat terjadi kalau internal agama saja konflik.😅😅. Fakta lapangan menyatakan bahwa ngasih kue ke orang lain seakan lebih baik dari ke saudara sendiri. Padahal idealnya kasih saudara dahulu, baru deh kasih yang lain.

9. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa fatwa MUI perlu dan nggak salah kok. Yang salah adalah terlalu sombong untuk mengatakan iman kita kuat. Islam itu kuat, tapi iman pemeluk agama Islam mengalami fluktuasi, Yazid dan yanqus. So, fatwa MUI sebagai otoritas, ingin merevitalisasi konstuk keimanan. Mengingatkan umat agar tak yanqus.

Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Allahu ‘alaam. Tabik 🙏🙏