Conference Paper: Hukum Cambuk Aceh vs Convention Against Torture

 

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Alhamdulillah paper saya berjudul “Lashing in Qanun Aceh and the Prohibition Against Torture and Cruel Treatment in the Convention Against Torture” diterima dan siap dipresentasikan di Aceh Development International Conference 2017 (IIUM, 24-26 Maret 2017).

Paper ini adalah sepotong dari penelitian yang didanai oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PPM FH UGM), yang mana ini adalah penelitian tim. Saya bertindak sebagai ketua tim, lalu ada Dian Agung Wicaksono (Departmen Hukum Tata Negara), Ola Anisa Ayutama (Mahasiswa S2), dan Almonika Cindy Fatikasari (Mahasiswa S1) sebagai peneliti anggota, dengan judul asli penelitian: “Hukuman Cambuk Sebagai Implementasi Syariat Islam pada Qanun Aceh dalam Perspektif Konstitusi dan Convention Against Torture”

Berikut saya upload versi final dari paper tersebut, silahkan diklik di sini untuk versi bahasa Inggrisnya.

Alhamdulillah telah tersedia versi terjemahan bahasa Indonesia dari paper tersebut, silahkan klik di sini untuk versi bahasa Indonesianya.

[NEW EDIT !!!] Mohon juga mendownload ini : ‘Klarifikasi Catatan Tambahan Terhadap Paper Ini!’ (dokumen ini bahasa Inggris dan Indonesia), amat sangat penting sekali untuk dibaca setelah membaca papernya.

Di bawah ini saya cantumkan abstraknya :

ABSTRACT

While considered archaic to some, the Islamic Sharia applies lashing as punishment for a number of penal offences. Aceh is a special province in Indonesia with the privilege to apply some level of Islamic Sharia. Among them is to apply lashing as punishment for crimes such as fornication, gambling, consuming alcoholic beverages, and many others. Some have criticized this punishment as a violation of the prohibition against torture and cruel treatment. This article will explore the relevant sources of international law and examine whether or not such a claim is true. It will be found that the Islamic Sharia version of lashing as applied in Aceh does not violate this prohibition, except in a very narrow minded view of international law.

————————————–

Catatan: saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan peneliti saya, juga reviewer Dr Jaka Triyana beserta Ketua dan Sekretaris Unit PPM yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Pitaya (almarhum) dan Ibu Agustina Merdekawati.

HUKUM INTERNASIONAL: SEBUAH PERENUNGAN DENGAN PENDEKATAN KRITIS POST-COLONIAL

Hasil gambar untuk united nonsense

 

Pendahuluan

Beberapa bulan lalu, diskusi santai semi-ilmiah dengan Dian Agung yang merupakan rekan sejawat, nyaris seumuran, dan nyaris seberat badan (saya jauh lebih kurus), membawa kesan tersendiri. Apakah betul hukum internasional adalah merupakan sebuah hukum? Bukan pertama kali saya mendiskusikan hal tersebut, tapi barangkali dengan Agung itulah saya pertama kali debat lucu lucuan tentang topik ini.

Istilah “hukum internasional” sendiri sudah masyur sekali, sehingga banyak orang akan garuk garuk kepala kalau ditanya “emang hukum internasional adalah hukum”?

John Austin pada awal tahun 1800an ber’fatwa’ bahwa “tidak ada yang namanya hukum internasional, yang ada cuma moral internasional”. Statement ini sangat diamini oleh Agung, dan jadi perenungan wajib di bab awal kelas hukum internasional untuk pengantar terhadap konsep hukum internasional sendiri. Biasanya, diskusi di kelas akan membawa pada kesimpulan bahwa pendapat Austin ini adalah pendapat zamannya. Belum lihat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dia, menurut sebagian mahasiswa. Hukum internasional adalah ‘rezim hukum sui generis’, menurut sebagian lainnya.

Menarik pada tahun 2015 saat kami di Departmen Hukum Internasional merapatkan soal ujian tengah semester. Soal “Bagaimana pendapat anda tentang argument Austin bahwa tidak ada hukum internasional” muncul dalam pertimbangan, dan akhirnya ditolak. Sebagian dari kami menolak Karena soal ini sudah pernah dikeluarkan, tapi penolakan Prof Sigit Riyanto (sekarang dekan fakultas hukum UGM) sangat menarik. Pendapat Austin, menurut beliau, mungkin menarik hanya dalam tinjauan sejarah saja, tapi sudah tidak relevan lagi untuk ditekankan sebegitunya sampai dikeluarkan dalam ujian.

Pendapat saya bagaimana?

John Austin berpendapat demikian karena pandangan hukumnya adalah positivisme. Beliau melihat bahwa tidak mungkin ada yang namanya hukum tanpa sebuah sosok daulat yang menjadi penguasa. Apa urusannya penguasa kok bisa punya hak untuk ngatur ngatur? Dari mana sih hukum punya kekuatan untuk mengikat kita?

Kami di fakultas hukum menjalani satu semester pertama dengan mata kuliah antara lain Ilmu Negara, yang buanyak sekali menjelaskan justifikasi kenapa pemerintah punya hak untuk mengatur kita.  Banyak sekali lah teorinya untuk menjelaskan sumber kekuasaan pemerintah untuk memerintah subjek hukumnya. Dalam pengantar ilmu hukum juga kami pelajari tentang hukum positif, dan bagaimana kewenangan pembuat hukum itu esensial sekali dalam otoritas produk hukumnya.

Satu semester kami digembleng dengan itu. Lalu jika kita di semester dua, mengambil hukum internasional yang tidak memiliki sosok pemerintah (PBB pun bukan pemerintah), masa kita tidak mempertanyakan keabsahannya sebagai hukum? Bagi saya, pertanyaan ini tetap sah dan justru sangat fundamental sekali. Tapi barangkali tempatnya bukan di mata kuliah hukum internasional, karena mungkin terlalu berat diskursusnya untuk mahasiswa semester dua.

Belajar hukum internasional akan membuat kita mengerenyitkan dahi jika dihadapkan dengan kasus-kasus konkrit. Makin tampak teori teori dengan seenaknya berubah dan memiliki pengecualian seiring dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Siapa yang salah: cara beroperasi tatanan dunia? Atau cara kita memahami hukum internasional?

 

Perkembangan Hukum Internasional Modern: Peran Eropa

Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat di situ ada ubi), ini sebuah slogan yang semua anak hukum pasti hafal. Ketika ada unit sosial terbentuk, hukum pasti ada. Ketika antar unit sosial mulai saling berinteraksi, ada juga hukum yang mengaturnya. Makin lama unit sosial dan politik makin besar dan kompleks maka mulailah ada cikal bakal hukum internasional. Di Romawi kuno misalnya ada Jus Gentium yaitu hukum antar bangsa. Di millennium pertama setelah masehi, sebagai salah satu cabang ilmu fiqih ada fiqih al-siyaar yaitu hukum interaksi negara Islam dengan negara lain.

Dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, Prof Sugeng Istanto mengatakan bahwa hukum internasional modern adalah kebanyakan dipengaruhi oleh Eropa. Hugo Grotius alias Hugo de Groot pun dikenal sebagai “Bapak Hukum Internasional Modern”. Akan tetapi, yang mungkin tidak banyak dijelaskan adalah bagaimana hukum internasional berasal dari Eropa?

Dalam kuliah hukum internasional, jarang sekali dibahas tentang hubungan antara hukum internasional dengan kolonial dan imperialisme. Mungkin sekali-sekali hanya sebagai tinjauan sejarah mengenai “apa yang dulu pernah dibenarkan, tapi sekarang sudah tidak”. Seakan-akan topik tersebut adalah peripheral saja, padahal sesungguhnya sangat sentral.

Tergantung kedalaman kuliah hukum internasional yang dijalani (kalau kelas saya sih tidak sedalam ini), harusnya ada terbahas The Peace of Westphalia tahun 1648 atau Perjanjian Westphalia. Di sana banyak lahir hal-hal penting dalam hukum internasional misalnya konsep kedaulatan dan imbasnya kepada larangan menyerang negara lain karena dianggap melanggar kedaulatan. Tapi Anthony Anghie (2004) menulis bahwa ada sisi gelap di balik Perjanjian Westphalia dan rezim hukum internasional saat itu.

Argumen beliau: Hukum internasional Eropa dilahirkan untuk mendukung imperialisme dan kolonialisme.

Argumen ini kuat. Karena konsep kedaulatan yang lahir dari Perjanjian Westphalia adalah integral dengan konsep modern state. Artinya apa? Kalau bukan modern state, yang mana indikatornya ya negara-negara Eropa itu juga, maka tidak punya kedaulatan. Kalau tidak punya kedaulatan, tidak ada salahnya menyerang mereka. Makan tuh Eropa.

Sebelum lahirnya Grotius, Fransisco de Vitoria yang bermazhab ‘hukum alam’, menjelaskan bahwa bangsa Indian adalah manusia dan berakal tapi sayangnya mereka belum beradab menurut standar Eropa. Karena itu bolehlah “diberadabkan”. Anghie dalam tulisannya yang lain (1996) mencatat bahwa Grotius sangat dipengaruhi oleh Vitoria dalam karya akademiknya. Ram Prakash Anand (1982) juga mencatat bagaimana Grotius merupakan penasehat hukum kerajaan Belanda yang aktif membantu menjustifikasi kelakuan Belanda dalam kolonialisme atau hal-hal lain terkait kolonialisme (misalnya monopoli jalur laut untuk menarik pajak dari kapal lewat) –walaupun terkadang bertentangan dengan posisi intelektual beliau sendiri .

Akhirnya pola hubungan antar negara, yaitu hukum internasional secara esensi, pada kebanyakan wilayah dunia menjadi jatuh ke tangan Eropa untuk membentuknya. Mereka memaksakan standar-standar mereka sendiri yang mereka anggap ‘lebih beradab’ kepada masyarakat yang ‘kurang beradab’ dan melihat bahwa kolonialisme adalah demi kebaikan si terjajah itu sendiri.

Mazhab hukum alam, secara teori, adalah berasaskan moralitas dan keadilan. Tapi pada kenyataannya ia bermuara pada satu justifikasi : might is right. Yang kuatlah yang benar.

 

Abad Ke 20-21: Dekolonialisasi dan Rekolonialisasi?

Pasca Perang Dunia II, hanya ada tiga macam negara: pemenang perang, kalah perang, dan jajahan. Indonesia sendiri termasuk di sana. Perubahan trend hukum internasional drastis sekali zaman ini. Muncul Piagam PBB, banyak sekali dilakukan kodifikasi hukum kebiasaan internasional menjadi konvensi konvensi internasional, sehingga hukum internasional dianggap semakin mendekati universal.

Masalahnya begini.

Dalam kuliah hukum internasional kita belajar bahwa hukum kebiasaan internasional terbentuk dari (i) keseragaman praktek negara-negara yang berulang-ulang, dan (ii) keyakinan hukum bahwa praktek tersebut adalah berdasarkan suatu kewajiban hukum (Shaw, 2008, lihat juga Lotus Case).

Bagaimana kita ingin sungguh sungguh mendapatkan ‘praktek yang seragam’ ketika mayoritas wilayah dunia adalah jajahan dari segelintir saja negara Eropa, yang mempraktekkan standar “beradab” mereka sendiri kepada sisanya? Pada akhirnya praktek Eropa saja yang memiliki suara di sini. Itupun sebagian Eropa saja, plus Amerika Serikat dan Cina karena mereka menjadi negara yang kuat (akhirnya Amerika dan Cina pun jadi memiliki pemahaman hukum internasional yang cenderung antik sendiri dan dapat bertahan dengan itu).

Negara-negara jajahan pun, saat dekolonisasi, mengalami masalah lain lagi. PBB memiliki salah satu organ yaitu Dewan Perwalian, di mana sebagian negara jajahan “dibantu” oleh negara Eropa untuk dapat berdiri sendiri. Tidak perlu saya jelaskan lagi ya soal ini, kelihatan kira-kira apa dampaknya. Masalah mereka lebih banyak lagi, karena ternyata mereka menemukan bahwa tidak ada gunanya mereka merdeka secara politik tapi ternyata sumberdaya mereka dimiliki oleh asing. Fikirkan saja. Yang satu adalah bangsa yang besar, kuat, kaya (berkat eksploitasi jajahan), dan yang satu lagi eks jajahan yang belum pernah punya pengalaman memerintah dan mengelola sumber dayanya sendiri.

Karena hal-hal inilah Anthony Anghie terus menyoroti kuatnya hubungan antara kolonialisme, imperialism, dan hukum internasional. Dan tampaknya sejarah masa lalu tersebut masih berdampak kuat sampai dengan sekarang.

Muncullah negara-negara baru yang terkejut dengan nasib mereka. Hukum kebiasaan internasional merupakan sumber hukum mengikat bagi mereka, tapi mereka tidak pernah merasa turut serta dalam unsur “keseragaman praktek”. Tapi apa daya mereka? Mereka adalah negara-negara yang rapuh, baru merdeka, tergantung, bisa apa mereka selain melakukan apa saja demi diterima di ‘masyarakat internasional’?

Akhirnya Eurosentrisme terus kental dalam perkembangan hukum internasional dari zaman kolonial sampai era dekolonialisasi.

 

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Realita Menggugat Universalitas

Hukum HAM Internasional bagi saya adalah topik yang sangat menarik untuk saya diskusikan secara khusus. Selain karena ini memang salah satu bidang minat saya, tapi rasanya banyak sekali diskursus tentang masalah ini di sekitar saya yang berdampak pada serta diperbincangkan orang banyak.

Rezim hukum HAM internasional modern sebetulnya dimulai dari Piagam PBB tahun 1945 saat menyebutkan ‘human rights’ di Pasal 1 ayat 2 dan 3. Tapi substansi dari HAM itu sendiri lebih masyur dianggap bermula dari munculnya the Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada tahun 1948, yang memberikan sederet hak hak yang dianggap universal.

Kata “universal” memang wah sekali. Powerful. Barangkali karena ia berasal dari kata “universe” yang artinya “jagat raya”. Mwantap wis. Sebetulnya deklarasi ini cuma resolusi Majelis Umum PBB saja, bayangan saya adalah negara-negaranya (saat itu cuma 40an) melingkar bergandengan tangan lalu bersabda “kami berjanji…!!!”. Tapi, kemudian, banyak konvensi internasional tentang HAM yang lahir dengan berdasarkan UDHR ini.

Tapi apakah betul universal?

Kenyataannya, ada 8 negara yang abstain dalam UDHR. Antara lain ada Saudi Arabia, Uni Soviet, Polandia, dlsb. Dalam konvensi-konvensi HAM yang lain, ada sebagian negara yang tidak ikut ratifikasi. Misalnya Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Hak Anak (UN CRC), Saudi Arabia dan Singapura tidak ratifikasi ICCPR dan ICESCR, Sudan tidak ratifikasi CEDAW, dan lain sebagainya.

Kalaupun ratifikasi, angkanya lumayan juga yang melakukan reservasi (mengecualikan sebagian pasalnya). Misalnya pada CEDAW (konvensi hak perempuan) yang spiritnya adalah kesetaraan (equal rights). Apakah setara harus berarti sama? Menurut Pasal 16 (terkait kedudukan dalam keluarga), ya. Akan tetapi ternyata lebih dari 20 negara mengecualikan pasal in sebagian atau seluruhnya, misalnya: Pakistan, Singapura, Irlandia, Thailand, Israel, Inggris, dlsb.

Mungkin sebagian dari kita akan berkata “ih, itu negara-negara apaan sih kok gamau ratifikasi? Berarti mereka mau melanggar HAM ya?”

Di sinilah seorang pelajar hukum harus mengingat posisinya sebagai pelajar hukum. Dalam ilmu hukum itu kita bukan bicara semau apa yang enak untuk kita tapi harus punya dasar hukumnya lho. Sebuah standar hukum tidak dapat diterapkan pada subjek yang mana hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Karena, misalnya, konyol sekali kalau ada orang berciuman di tengah jalan di Inggris lalu kita marahi karena tidak sesuai budaya Indonesia. Aneh kan?

Mari kita ingat-ingat lagi, apa saja sumber hukum primer dalam hukum internasional. Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38(1) menyatakan sumber-sumber primer adalah : perjanjian internasional (bagi yang meratifikasi), hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum. Ini penting sekali.

Dari perspektif hukum perjanjian internasional, negara-negara yang tidak meratifikasi sebuah perjanjian tentu tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut. Atau, jika ia meratifikasinya tetapi juga melakukan reservasi, maka ia terikat perjanjian tersebut secara umum kecuali pada pasal-pasal yang ia reservasi.

Dari perspektif hukum kebiasaan internasional, negara-negara yang tidak ratifikasi atau melakukan reservasi memang dari awal sudah punya praktek yang berbeda. Jika demikian, apakah mungkin dikatakan bahwa ada ‘praktek universal’ dalam perkara tersebut? Kalau jawabannya ‘tidak’, apakah terpenuhi unsur-unsur ‘hukum kebiasaan internasional’? Para ahli hukum internasional kemudian merumuskan konsep persistent objector (Shaw, 2008). Maksudnya ketika ada praktek sebagian negara yang menyimpang dari kebiasaan umum, maka hukum kebiasaan internasional tetap dianggap berlaku bagi negara-negara umumnya sedangkan para persistent objector akan dikecualikan. Ini baru diterima jika para penyimpang ini melakukan penyimpangannya sejak awal, bukannya awalnya ikut mayoritas tapi seenaknya ganti ganti posisi di tengah jalan.

Karena itu, secara hukum sebetulnya agak sulit untuk benar-benar mengklaim bahwa semua bagian dari HAM internasional adalah bersifat universal.

 

Hukum HAM Internasional: Universalitas Menggugat Realita

Helen Quane dalam tulisannya di Oxford Journal of Legal Studies (2013) mengenai pluralisme hukum dan kompatibilitasnya dengan hukum HAM internasional, mengatakan sesuatu yang menarik. Antara lain, katanya, ada fenomena praktek berbasis agama yang bertentangan dengan hukum HAM internasional. Kemudian, ia ber’fatwa’ bahwa hendaknya agama ditafsirkan dengan cara yang sesuai dengan hukum HAM internasional.

Dengan logika hukum sederhana, tentu mudah dipahami bahwa statement Quane tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa posisi hukum HAM internasional adalah lebih tinggi dari agama. Dengan kata lain, menurut beliau, konsensus elit elit politik dunia (kita pura pura dulu deh mereka konsenus) posisinya lebih tinggi dari pada Tuhan.

Ini kebanyakan makan sabun atau bagaimana ya?

Atau ada alternatif penjelasan lain: logika Quane hanya masuk akal bagi orang yang either tidak percaya Tuhan, atau mempercayai bahwa Tuhan itu tidak Omnipotent. Mungkin Quane orangnya begitu. La kum diinukum waliyadiin. Tapi kenapa dia menyuruh orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk turut mengutamakan hukum buatan manusia? Ini sudah perdebatan dua hal yang memiliki landasan ontologis yang sangat berbeda, dan sebetulnya tentu tidak comparable.

(oke saya paham bisa ada perdebatan di sini, masalahnya tidak sesimpel itu, oke, saya layani lain waktu inshaaAllah)

Kemudian, mantan dosen saya waktu S2 yaitu Prof Alan Boyle bersama rekannya Prof Christine Chinkin (2007) menulis bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh komite resmi konvensi internasional biasanya diikuti oleh negara-negara. Ternyata kenyataan tidak selalu demikian. Terlepas dari sekian banyak negara yang reservasi di Pasal 16 CEDAW, ternyata Komite CEDAW dalam General Recommendations No. 1 mengatakan bahwa “reservasi terhadap Pasal 16 adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan CEDAW sehingga harusnya tidak boleh” dan mereka “menyesalkan banyaknya negara yang melakukan reservasi terhadap Pasal 16”. Kenapa komisi ini memaksakan pendapatnya itu?

Komisi Konvensi Penghapusan Penyiksaan (atau Komisi KPP) pada tahun 2002 mengeluarkan laporan bahwa Saudi Arabia melanggar larangan menyiksa, antara lain dalam pelaksanaan hukuman cambuk (saya khususkan di sini karena saya habis meneliti tentang ini. Laporan penelitian inshaaAllah akan available online). Kesimpulan tersebut amat sangat konyol karena beberapa alasan, tapi saya bahas satu saja. Pasal 1 KKP mengatakan bahwa rasa sakit yang timbul sebagai akibat langsung/sampingan sebuah pemidanaan sesuai hukum nasional adalah tidak termasuk dalam ‘penyiksaan’. Padahal hukum cambuk di Saudi Arabia adalah termasuk dalam Hudud atau Ta’zir yang diatur dalam hukum positif Saudi Arabia, sehingga barangkali anak SD pun tahu bahwa harusnya kena pengecualian dari Pasal penyiksaan. Belum lagi, sudah lihat bagaimana praktek hukum cambuk di Saudi Arabia (mulai detik 0:24 dst)? Jauh sekali dari adegan cambuk 12 Years a Slave, sampe bisa ketawa lihatnya, serius!

Saudi Arabia pun memberikan surat balasan pada tahun 2015 yang antara lain menyatakan hal di atas. Tahun 2016, Komisi KKP memberikan surat tanggapan lagi. Tentunya orang terpelajar akan tahu bahwa Komisi punya dua opsi: (a) menyetujui jawaban Saudi dan mencabut pernyataannya bahwa Saudi melakukan penyiksaan, atau (b) tetap pada kesimpulannya dengan menyanggah jawaban Saudi.

Rupanya Komisi KKP memilih opsi (c) yaitu tetap pada kesimpulannya dengan TIDAK menyanggah jawaban Saudi. Mereka intinya hanya mengulang saja apa yang mereka pernah sampaikan pada tahun 2002 kalaupun anggota mereka dari berbagai negara dari lebih dari satu benua. Kenapa mereka melakukan hal ini?

Apakah tidak ada artinya lagi kaidah dasar dari hukum perjanjian internasional (atau hukum perjanjian pada umumnya), yaitu pacta sunt servanda?

Dalam konteks hukum kebiasaan internasional dan persistent objector tadi, ternyata Shaw mengatakan bahwa ‘pembiaran oleh negara-negara lain’ adalah syarat dari persistent objector. Hal ini didukung oleh Mahkamah Internasional dalam Anglo-Norwegian Fisheries Case. Tapi jika demikian, bukankah berarti dari awal tidak terpenuhi syarat “keseragaman praktek”? Bukankah lebih tidak mungkin mengklaimnya sebagai jus cogens, yang mana jus cogens dibangun dari hukum kebiasaan internasional (Bassiouni, 1998)?

Kemudian, saya mendapatkan informasi yang inshaaAllah reliable dan tangan pertama dari sebuah negosiasi ruang tertutup antara delegasi pemerintah Indonesia dan sebuah negara Eropa. Delegasi Eropa tersebut meminta Indonesia menghapus hukuman mati karena melanggar HAM. Padahal hukuman mati tidak dilarang di ICCPR (yang diratifikasi Indonesia), hanya dibatasi saja. Sumber saya menambahkan bahwa aura intimidasi sangat terasa dalam pertemuan tersebut, tapi perwakilan pemerintah Indonesia tidak bergeming.

Kenapa seperti itu?

 

Fransisco de Vitoria Belum Mati: Perlukah Vampire Slayer?

Benoit Mayer (2014) menulis bahwa setiap masyarakat punya ‘Geng Super’ (Mayer menyebutnya Magic Circle) dengan sebuah consensus implisit –antara anggota geng tersebut saja—bahwa sebagian dari masyarakat tersebut tidak perlu dilibatkan. Meminjam istilah Eleanor Sharpston yang dikutip oleh Mayer, hanya ada “kesetaraan … (hanya) bagi anggota ‘Geng Super’”.

Ketika dari perspektif hukum perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tidak dapat dijustifikasi pembebanan norma HAM internasional tertentu pada suatu negara, kenapa negara tersebut tetap dihakimi dan diperintahkan untuk mengikuti norma tersebut?

Dalam skripsinya yang saya bimbing dan mendapatkan nilai maknyus, Fatimathush Sholihah menunjukkan bahwa banyak kritik terhadap konsep HAM dalam Islam. Menariknya, kalau saya telusuri, banyak kritik ini dilayangkan kepada negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi HAM yang dijadikan landasan kritik, atau melakukan reservasi pada pasal yang relevan. Apa maksudnya kelakukan ini?

Tidak lain tidak bukan, rezim HAM internasional ini merasa bahwa standar HAM yang ia miliki –terlepas dari keberlakuannya sebagai sumber hukum internasional—adalah yang paling baik. Barangkali karena itulah Komite KKP menabrak pengecualian dari konvensinya sendiri. Mungkin karena itu pula Komite CEDAW memaksakan konsep feminismenya sendiri. Mungkin pula karena ini juga, akademisi seperti Quane menerabas akal sehat dalam argumentasinya, dan tuli selektif hanya mau mendengar pendapat bahwa ‘agama bisa disesuaikan dengan standar internasional’ dan dan tidak pada yang berpandangan lain.

Bukan berarti mereka tidak mengakui adanya pluralism dalam pemahaman hukum HAM. Hanya saja, bagi mereka standar HAM yang mereka miliki adalah standar yang lebih beradab dibandingkan yang lainnya.

Ternyata Fransisco de Vitoria masih hidup, dan –to some extent—kita masih hidup pada era kolonial. Hukum internasional diarahkan sedemikian rupa oleh Geng Super yang memiliki ‘misi suci’ untuk memberadabkan semua yang (menurut standarnya sendiri) belum beradab.

Bukannya sekarang keadaannya tidak membaik. Tentu membaik. Dan, tampaknya memang Geng Super ini perlahan-lahan makin banyak anggotanya dan yang dikecualikan juga perlahan-lahan makin sedikit. Khususnya dalam HAM internasional, Deklarasi HAM ASEAN sudah ada. Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam juga ada, lalu Liga Arab dan Uni Afrika pun sudah punya instrument HAM mereka sendiri, dan perlahan-lahan mulai digodok konvensi tentang indigenous peoples (UNDRIP). Kesemuanya berusaha untuk tidak lepas dari pengakuan (terbatas) terhadap adanya universalitas pada sebagian hal, tapi dengan tegas menunjukkan bahwa ada keanekaragaman yang sangat kuat.

Akan tetapi, jelas jalannya masih sangat panjang. Perdebatan masih amat sangat kuat, dan bahkan konsep margin of appreciation (untuk mentoleransi perbedaan aplikasi dalam beberapa aspek HAM) pun banyak dihujat. Dibutuhkan gerakan politik internasional yang kuat di tengah badai neokolonialisme (baik ekonomi maupun politik) dan didukung oleh para ahli hukum dalam karya-karyanya.

Penutup: Pekerjaan Rumah bagi para Guru dan Pelajar Ilmu Hukum Internasional

Fenomena Eurosentrisme dalam HAM ini hanya salah satu dari masalah besar dalam struktur keilmuan hukum internasional, dan perspektif postcolonial hanya salah satu perspektif saja. Prabhakar Singh dan Benoit Mayer (2014) menulis bahwa ada masalah kurangnya analisis kritis terhadap struktur keilmuan hukum internasional, dan antara lain penyebabnya sosiologis saja. Menurut mereka, studi hukum internasional pasti melibatkan asumsi, values, worldviews, dan lain sebagainya, yang kebanyakan di antaranya tidak pernah dipertanyakan.

Walaupun ilmu hukum tentu sangat sarat dengan diskursus dalam berbagai aspek, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendekatan kritis dalam hukum internasional saking asingnya sampai belum tentu kita dengar di ruang ruang kelas. Singh dan Mayer bahkan mengatakan bahwa pendekatan kritis ini bahkan sering disalahpahami (baik sengaja maupun tidak) sebagai ‘radikal’, ‘konfrontatif’, atau bahkan ‘berhaluan kiri’. Barangkali ini benar, karena bahkan ada dosen yang dicap ISIS karena pandangannya. Walaupun sebagiannya adalah bercanda, dan sebagian lain adalah karena hal-hal di luar kelas (LOL).

Tapi setidaknya, diskursus satu ini sangat penting untuk diolah lebih lanjut. Para akademisi perlu lebih banyak menginkorporasinya baik dalam penelitiannya maupun dalam pendidikan, dan para mahasiswa pun penting sekali untuk memahaminya. Karena, tanpa perspektif ini, akan sulit memandang hukum internasional dengan benar-benar holistik, apalagi memandang fenomena-fenomena ‘ajaib’ yang terjadi dalam konstelasi politik tatanan dunia.

 

REFERENSI

Anand, Ram Prakash Anand, 1982, Origin and Development of the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague

Anghie, Antony, “Fransisco De Vitoria and the Colonial Origins of International Law”, Social and Legal Studies, Vol 5, No. 3 (1996), pp.321-336

Anghie, Antony, 2004, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge University Press, New York

Austin, John, 1998, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence, Hackett Publishing Company Inc, Indianapolis

Bassiouni, M. Cherif, “International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, Law & Contemporary Problems, vol. 59, No. 4 (1996), pp.63- 74

Boyle, Alan and Christine Chinkin, 2007, The Making of International Law, Oxford University Press, New York

Istanto, Sugeng, 1998, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Quane, Helen, “Legal Pluralism and International Human Rights Law: Inherently Incompatible, Mutually Reinforcing or Something in Between?”, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 33, No. 4 (2013), pp. 673-702

Shaw, Malcom, 2008, International Law (Sixth Edition), Cambridge University Press, New York

Singh, Prabhakar and Benoit Mayer (eds), 2014, “Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism”, Oxford University Press, New Delhi

SIKAP MUSLIM SAAT PILMAK (Pemilihan Makanan)

K: pilih makan babi atau ayam?

M: ayam lah. babi haram.

K: tapi babinya masakannya enak lho, bisa BBQ atau tumis, ala internasional atau tradisional, bisa. Ayamnya cuma satu macem, rebus doang pake garem.

M: yang haram tetap haram, walaupun enak. Yang halal tetap halal, walaupun ga enak.

K: tapi..

M: lu juga gebleg. Siapa bilang ayamnya gabisa dimasak enak?

KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN DEMOKRASI

Image result for ruwaibidhah
Salah satu dampak dari kebebasan berekspresi adalah berhaknya orang bodoh dan tidak berilmu untuk menyampaikan pendapat yang tidak berlandaskan ilmu. Plus, itu dishare dan diamini banyak. Kenapa bisa begitu? Karena “masuk akal” dan/atau kebetulan sesuai dengan apa yang diyakini.
Padahal sekedar “masuk akal” saja tidaklah cukup untuk dasar benarnya sesuatu. Misalnya, dalam pilihan hidup seringkali ada lebih dari satu pilihan yang masuk akal bagi kita sedangkan nyatanya tidak semuanya kita pilih. Apalagi, manusia, seringkali yang dipilih justru yang tidak masuk akal. Belum lagi mempertimbangkan bahwa seringkali ada hal yang “masuk akal” karena kurangnya ilmu yang kita miliki. Kenalah pasal ruwaybidhoh.
Tapi mereka berhak kok atas pendapat mereka. Manusia berhak untuk bodoh, dan berhak untuk menyuarakannya. Apakah kalangan seperti ini, untuk negara berkembang seperti Indonesia, adalah mayoritas? Jika iya, mengerikan juga. Karena idealnya memang sebuah negara demokratis mempertimbangkan suara rakyatnya lho.
Karena itulah penting sekali pendidikan. Tapi, seberapa kuatkah itu bisa membantu memperbaiki keadaan? Karena saya belum terbayang sistem pendidikan seperti apa yang bisa membuat semua masyarakat fasih beropini soal ekonomi politik sosial budaya teknologi. Barangkali saya harus bersyukur karena di atas sana pemangku kebijakan tidak selalu mengikuti saja apa maunya rakyat?
Mungkin negara maju yang jelas lebih advance dari kita dalam hal ini punya solusi yang lebih baik. Saya pun ke sana. Memang dalam sebagian aspek pendidikan mereka sangat kuat. Tapi pernahkah berbincang bincang dan hidup bersama masyarakat akar rumput (grassroot) di negara maju? Saya sering waktu di UK dulu. Dikira waktu muncul isu referendum kemerdekaan Scotland dan Brexit, perdebatan di masyarakat banyak yang intelek? Ternyataaaa buwanyak yang blo’onnya sami mawon podho wae sarwa keneh!
Makanya waktu terjadi brexit saya ketawa saja, apalagi saat muncul kutipan Winston Churchill (mantan PM UK yang keren banget zaman Perang Dunia II) kurang lebihnya “the best argument against democracy is a 5 minute conversation with the average voter”.
Apa poinnya tulisan ini? Nggak ada sih, saya cuma bicara bicara saja. Cuma saya jadi merenung saja. Kalau saya ndak punya kepakaran terhadap suatu bidang (atau setidaknya punya akses terhadap ahli dan literatur untuk bertabayun ilmiyah), lebih baik saya diam saja dan tidak berkomentar.

Fatwa MUI Tidak Salah: Menanggapi Tulisan Pak Rizal (Plus Bonus Di Akhir)

 

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

 

Tulisan ini dibuat sebagai tanggapan terhadap tulisan milik Bapak Rizal Panggabean, seorang rekan sejawat dari Fakultas ISIPOL UGM yang jauh lebih senior daripada saya. Kami rasanya belum pernah ketemu, tapi reputasi beliau sebagai akademisi yang luar biasa top sudah sampai ke saya bahkan sejak saya masih mahasiswa dulu. Kali ini beliau menulis sesuatu yang menarik soal fatwa MUI, yaitu “Fatwa MUI Yang Salah dan Tidak Perlu” (baiknya link tersebut dibaca dulu sebelum lanjut membaca tulisan ini).

Ada beberapa poin yang membuat saya tergelitik.

Pertama adalah apa yang barangkali merupakan perbedaan persepsi tentang “kapan Islam mulai ada”. Persepsi beliau adalah Islam dimulai dari Rasulullah s.a.w., maka dari itu apapun yang serupa dengan peradaban lain berarti adalah semacam ‘transplantasi’. Pemahaman saya adalah Islam diturunkan kepada dan didakwahkan oleh semua Nabi mulai dari Adam a.s., Ibrahim a.s., Musa a.s., dan Isa a.s. lalu kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdillah s.a.w. antara lain dengan Karena itu, jika menyetujui bahwa Islam baru dimulai dari Rasulullah s.a.w., ritual haji yang diawali dari Nabi Ibrahim a.s. tentu adalah “diambil dari praktik sebelum Islam”. Sedangkan jika setuju bahwa semua Nabi adalah dari Islam, maka tentu kita mafhum bahwa semua rangkaian haji adalah dari Islam.

Kedua adalah mungkin asumsi bahwa keserupaan satu dengan lainnya adalah berarti mengadopsi dari satu ke yang lainnya. Pandangan saya adalah belum tentu. Misalnya sumber hukum Islam utama yaitu Al Qur’an dan Sunnah sebagai primer dan ijtihad ulama sebagai sekunder (termasuk ijma dan qiyaas) adalah diambil dari Kaisar Justin (Nasrani) yang mengambil dari Yahudi. Agak sulit membayangkan bahwa Rasulullah s.a.w. belajar dari kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, mengingat beliau adalah seorang ummi dan tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau belajar dari mereka. Kemudian, posisi Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum primer di atas ijtihad adalah berdasarkan Surah An Nisa ayat 59 yang merupakan firman Allah SWT, sehingga jadi muncul pertanyaan bagi saya: apakah maksudnya adalah Allah mencontek dari Yahudi atau Nasrani? Ataukah, sebagaimana paragraph sebelumnya, bisa jadi memang ini adalah salah satu ajaran kerangka hukum dari Allah yang diturunkan kepada Musa a.s.?

Barangkali butuh pengkajian khusus untuk sumber hukum ini, karena sejujurnya penarikan kesimpulan yang dibuat oleh B. Jokisch sebagaimana dikutip oleh Robert G. Hoyland ini menimbulkan banyak pertanyan. Salah satunya adalah analogi sunnah dengan mores et consuetudinis (hukum kebiasaan). Memang ada yang mengartikan sunnah dengan tradition, tetapi maksud dari tradition dalam konteks sunnah tidak sama dengan tradition dalam konteks hukum kebiasaan. Sunnah ini adalah apa yang dikatakan, dilakukan, atau dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w., sedangkan hukum kebiasaan ini adalah apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hukum melalui kebiasaan praktek di masyarakat itu.

Belum lagi bahwa Sunnah bukanlah berposisi di bawah Al Qur’an dengan cara yang sama seperti hubungan scripti leges terhadap mores et consuetudinis. Al Qur’an dan Sunnah saling menjelaskan dan dapat saling takshish-‘aam dan (menurut sebagian ulama) nasikh-mansukh dan lain sebagainya. Asumsi dasarnya adalah bahwa Rasulullah s.a.w. adalah ma’sum. Beda dengan hubungan hierarkial yang mana lex specialis derogat legi generalis serta lex posteriori derogat legi apriori (bahasa latin untuk takshish-‘aam dan nasikh-mansukh) tidak bisa dilakukan oleh sebuah lex inferiori kepada lex superiori. Banyak lagi yang bisa dikaji lebih lanjut.

Ketiga, mungkin ini yang menggelitik saya sebagai orang hukum yaitu bahwa ketika sebuah fatwa adalah setara dengan legal opinion, justru tidak ada sama sekali dalil hukum MUI yang dibahas dalam tulisan ini. Yang ada justru adalah praktek praktek masyarakat atau kerajaan Islam yang disoroti lalu disimpulkan sebagai “inilah Islam”. Jika memang demikian mari kita ambil juga praktek yang dilakukan oleh the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai sumber, karena klaimnya sebagai Khilafah Umat Islam dan berlandaskan Islam. Tapi, ketika itu saya usulkan, tentu segala kalangan mulai dari liberal sampai konservatif akan berkata “mereka tidak sejalan dengan ajaran Islam!”. Lantas kenapa kadang kita melihat praktek masyarakat Islam dan mengesampingkan dalil, dan kadang kita mengesampingkan praktek masyarakat Islam karena dalil?

Ukuran kebenaran dalam Islam bukan apa yang kebetulan dipraktekkan oleh masyarakat Islam, melainkan oleh dalil. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini sudah rinci sekali dalil dalil hukumnya dari Al Qur’an dan Sunnah serta menghadirkan juga kaidah kaidah fiqih serta qaul ulama. Barangkali di sinilah tempat terbaik untuk memulai jika ingin mengatakan bahwa Fatwa MUI adalah salah, dan kalau dalilnya belum ditebang ya fatwa-nya masih bertahan. Rasanya tidak perlu saya jabarkan, karena linknya sudah ada di atas. Justru bisa saya tambah lagi tentang kewajiban menyelisihi umat agama lain dalam hal peribadatan, yaitu hadits riwayat Abdullah ibn Umar dalam Sahih Bukhari terkait sejarah adzan. Menggunakan lonceng dan terompet dilarang karena menyerupai Nasrani dan Yahudi.

Memang soal pluralitas ini sangat popular di Indonesia. Beranekaragam suku, agama, ras, campur jadi satu. Betapa manisnya ketika ada aksi-aksi sosial lintas batas suku agama dan ras. Tapi selayaknya hampir semua hal di muka bumi ini, tidak ada yang tidak memiliki batasan. Tidak ada larangan berbuat baik dan adil kepada umat agama lain, sebagaimana dalam firman Allah di Al Mumtahanah ayat 8, dan banyak sekali dalil lain tentang hal ini. Akan tetapi, sesuai yang difatwakan oleh MUI, batasnya adalah bahwa tidak boleh menyerupai umat agama lain dalam perkara ritual keagamaan. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat muamalah jelas tidak ada masalah, secara ‘hukum asal’ semuanya boleh sampai dengan ditemukannya dalil yang melarangnya.

Setiap hukum punya batasan masing-masing, dan ini termasuk norma sosial yang juga memiliki batasan-batasan tertentu. Inilah batasan dalam Islam yang difatwakan oleh MUI yang bukan ‘mewakili umat Islam Indonesia’ selayaknya ‘DPR mewakili aspirasi rakyat Indonesia’ melainkan merupakan ahli ahli fiqih yang mengeluarkan fatwa berdasarkan dalil-dalil yang baik. InshaaAllah fatwa ini tidak salah.

 

AL BONUS AL TAMBAHAN

Pertama, saya sudah pernah membuat dua tulisan tentang ucapan selamat natal dalam kaitannya dengan toleransi, silahkan lihat Pesan Damai dan Toleransi Jelang Natal dan juga Ucapan Selamat Natal: Sebuah Sanggahan.

Kedua, salah satu sahabat saya Syaikh Khairul Amin Al Mualimini Al Buruuj Al Trenggiling (mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga) juga memberikan tanggapan tapi ybs masih sok sibuk jadi saya kopaskan saja di sini:

Simbol memang masalah yang cukup pelik. Sy melihat falacy yang dibangun oleh penulis. Setidaknya menurut pandangan saya.

1. Ad beberapa Watak Islam sebagai diin. Prof Din Syamsuddin menyebutkan beberapa, Diantaranya Din Al tauhid, Din Al adalah, Din Al rahmah, Din Al hadharah. Saya melihat penulis berangkat dari basis watak Islam sebagai din Al rahmah semata. Produk pemahaman nya snagat tidak holistik akhirnya.

2. Dalam kajian studi agama, dikenal doktrin dan dogma kebenaran, dan merupakan konsekuensi untuk meyakininya adalah kebenaran. Yang menarik adalah mencoba melihat identitas hanya sebagai ritus peralihan saja. Sebagai sekedar simbol identitas. Padahal pemilihan terhadap sesuatu simbol atau atribut sarat dengan nilai. Dan ia tak melihat proses islamisasi yang terkandung di dalamny purifikasi.

3. Ungkapan, : tetapi MUI dapat mengeluarkan hikmah agar mencintai sesama menunjukkan posisinya dan bagaimana org ini melihat MUI. Fatwa yang tak perlu dan salah adalah hasil produk pemikiran dari posisi ini. Posisi MUI sebagai otoritas diragukan, snagat kental nuansa posmo nya.

4. Istilah humanisme islam menjadi titik kontroversi. Bagaimana humanisme ala Islam. The human as measure all things ala Islam. Rancu bagi saya. Padahal watak dasar Islam adalah humanis-religius itu sejalan.

6. Ungkapan : “iman Islam tdk seremeh itu” adalah diantara yang paling menarik. Logika ini dipakai oleh beberapa pemikir Islam kontemporer dalam Amatan saya. keyakinan teologis ini, seakan akan sangat memperlihatkan ghirah keislaman dan memperlihatkan defense terhadap serangan keimanan islam. Namun pada hakikatnya bangunan ungkapan ini rapuh sekali. Seakan terdapat nilai kesombongan. Para ulama dahulu saja bersyahadat berkali2 mengulang zikir dan tahlil. Dalam kajian aqidah, ulama sepakat iman itu Yazid dan yanqus. Ini tdk bisa diksempingkan. Saya melihat penulis kurang memperhatikan hal itu (konsep iman Yazid wa yanqus).

7. Apakah tegas itu tdk toleran? Dalam suatu kesempatan di seminar, saya melihat dua tokoh agama yang luarbiasa. pertama prof ust Yunahar Ilyas yg kedua prof Romo Franz Magnis Suseno. Keduanya sepakat dan sama sama menyatakan bahwa kebenaran fundamental dalam agama harus ditegaskan. Agama harus punya truth claim dan mempertegasnya. Konsekuensiny, kalau atribut agama adalah bagian dari khazanah agama yg sarat nilai, maka harus dipertegas. Dan ini yg sedang dilakukan oleh MUI saya kira. Lanjut beliau berdua, justru toleran itu mempertegas rambu antara kedua agama ini, dan saling menghargai rambu2 itu. Toh, kekuatan fatwa otoritas agama mengikat pemeluk agama tertentu saja.

8. Dan yang terakhir kalau Hans Kung bilang tiada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama2, maka berasumsi bagaimana perdamaian agama2 dapat terjadi kalau internal agama saja konflik.😅😅. Fakta lapangan menyatakan bahwa ngasih kue ke orang lain seakan lebih baik dari ke saudara sendiri. Padahal idealnya kasih saudara dahulu, baru deh kasih yang lain.

9. Akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa fatwa MUI perlu dan nggak salah kok. Yang salah adalah terlalu sombong untuk mengatakan iman kita kuat. Islam itu kuat, tapi iman pemeluk agama Islam mengalami fluktuasi, Yazid dan yanqus. So, fatwa MUI sebagai otoritas, ingin merevitalisasi konstuk keimanan. Mengingatkan umat agar tak yanqus.

Mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Allahu ‘alaam. Tabik 🙏🙏

MENGGUGAT PEMILU ASSAD: APA BETUL ASSAD DIDUKUNG RAKYAT SURIAH?

Image may contain: one or more people and text

 

No automatic alt text available.

MENGGUGAT PEMILU ASSAD

Oleh Fathi Nasrullah, Emir Jamaah Wagaring (dengan sedikit editing oleh Fajri, dan di akhir ada tambahan sedikit juga dari Fajri. PS: Fajri adalah gue)

Sehari 2 hari ini rame video emak-emak Kanada tebar syubhat lama: Assad menang pemilu, Jadi itulah kehendak rakyat Suriah katanya

Jawaban Wagaring FRONT

Benar, Assad memang memenangkan pemilu yang diselenggarakannya sendiri, melawan kandidat yang tak jelas, dilangsungkan di wilayah kekuasaannya sendiri, bahkan ada salah satu voter yang mengaku ikut memilih sebanyak 5 kali dalam pemilu itu

Untuk menganalisis pemilu tersebut harus mempertimbangkan fakta:
1. Kekuatan Kurdi memboikot
2. Oposisi Suriah memboikot
3. Ngisis sedang jaya-jayanya menguasai banyak wilayah di beberapa provinsi, yaitu sebagian Hasakah, daerah kaya minyak Deir Zour, Aleppo utara-timur dan Raqqah
5. Saat pemilu, diperkirakan ada 7 juta pengungsi, dengan 2,5 jutanya di luar negeri
6. Berbagai kota diblokade rezim
7. Total populasi Suriah sebelum perang adalah 22-23 juta jiwa
8. Pemilu di luar negeri diselenggarakan pihak kedutaan Suriah
9. Laporan tidak transparan

Darinya, kita bisa melakukan hitung-hitungan untuk menjawab tingkat kredibilitas atau tidaknya pemilu.

Saat itu, KPU Assad mengklaim tingkat partisipasi mencapai 73,42%. Atau 11,634,412 juta pengguna suara dari 15,845,575 pemilih terdaftar.

Artinya jumlah pemegang hak pilih adalah 68% dari seluruh orang Suriah (15 juta dari 22 juta).

Entah siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, padahal selama 3 tahun perang (s/d 2014). Sebagian besar wilayah tidak dikontrol rezim. Banyak warga yang pergi entah kemana, ratusan ribu tewas, gedung-gedung pemerintahan sipil hancur, kelompok ekstrimis merajalela dan seterusnya.

Namun Basyar al-Assad kemudian mengklaim kemenangan dengan pemilih mencapai 10,319,723 atau 88,7% dari partisipan.

Padahal:

(1) Ada 2-2,5 juta etnis Kurdi di Suriah. Daerah Kurdi Suriah saat itu sedang marah-marahnya sama Assad dan memboikot pemilu (lihat gambar 1).

Kita perkirakan 1,3 juta dari mereka punya hak pilih, tapi tidak terpakai oleh boikot. Karena yang dikuasai rezim di Hasakah cuma secuil di kota (lihat gambar 2).

(2) Di wilayah Ngisis saat itu kita perkirakan ada 1,8-2 juta penduduk. Yaitu dari Aleppo, Raqqah, Deir Zour sampai Hasakah. Berarti lebih dari 1,3 juta suara dewasa tak terpakai, karena tidak mungkin diselanggarakan pemilu di sini. (lihat gambar 2, Ngisis sedang merajalela pada tahun 2014)

Perkiraan populasi Suriah yang dikuasai oleh Rezim Assad selama konflik klik di sini

(3) Wilayah Oposisi 4-5 juta orang bertahan (termasuk hampir 1 juta orang di daerah terkepung), yang artinya ada sekitar 3,3 juta pemegang suara tak terpakai di sini

(4) 2,5 juta pengungsi di luar negeri (2014). Sekitar 1,5 juta hak pilih tak terpakai. Apalagi mereka yang berada di Turki dan Jordan yang musuh Assad, kecuali di Lebanon, itupun tak mungkin semuanya ikut karena banyak pengungsi di Lebanon yang anti Assad (link klik di sini)

Lagipula, bagaimana mungkin hampir 1 juta pengungsi mendatangi kedutaan di Beirut dalam sehari?

(5) 4-5 juta pengungsi di dalam negeri terkatung-katung. Anggap sekitar 2,3 juta suara tak terpakai karena posisi tak jelas dan tidak ada lagi kontrol sipil dan administrasi efektif. (link klik di sini)

(6) Sekitar 500 ribu rakyat Suriah di negara-negara Teluk sebagai ekspatriat (Al-Arabiya, 2015)

Total suara tidak terpakai dari perkiraan yang cukup teliti ini adalah:

Angka boikot Kurdi + penduduk di Ngisis + angka boikot oposisi + abstain pengungsi luar negeri + abstain pengungsi terkatung + abstain ekspatriat di negara anti Assad
—————>>
1,3 juta + 1,3 juta + 3,3 juta + 1,5 juta + 2,3 juta + 0,5 juta = 10,2 juta

Angka 10,2 juta ini adalah kemungkinan maksimal, perlu dikoreksi lagi, karena adanya overlap data-data dari poin (1) sampai (6). Misal ada suku Kurdi di wilayah Ngisis, ada sedikit Kurdi masuk ke bagian pengungsi, atau warga pengungsi juga di wilayah oposisi dll.

Tingkat kesalahan kita perkirakan ada 1,5-2 juta jiwa, maka:

Perkiraan jumlah moderat ada 7,5-9 juta warga Suriah tidak mungkin ikut memilih di pemilu 2014 itu, jumlah ini lebih dari 50% daftar pemilih versi KPU Assad.

Jadi klaim KPU rezim Assad, bahwa tingkat pemilih mencapai 73% atau 11 juta dari 15 juta pemegang hak suara hampir pasti bodong!!

Ini belum dibahas laporan kecurangan, atau keterpaksaan. Apalagi proses penentuan kandidat pesaing yang tak dikenal.

Jadi buang saja cerita pemilu ini, karena ini cuma propaganda perang informasi yang dilakukan rezim.

Link asli: klik di sini kalo belum ditumbangkan

====================================

Beberapa tambahan dari Fajri:

  1. Ahli ilmu statistika Professor Andrew Gelman dari Coulmbia University menyatakan data pemilu Suriah adalah dimanipulasi dan dikarang habis, silahkan klik link di sini. PS: terima kasih pada akhi Sam yang menunjukkan informasi ini di kolom komentar status Emir Fathi.
  2. Apa yang terjadi kalau anda ada di wilayah yang dikuasai oleh militer yang punya track record membantai rakyat? Mungkinkah anda memilih secara independen tanpa ancaman (klik untuk link)?
  3. Pemerintah Suriah udah pernah ketauan bohong di forum United Nations (PBB) dengan pake foto hoax untuk menjustifikasi dirinya. Link di sini.
  4. Dubes Indonesia untuk Suriah Pak Djoko Harjanto mengatakan “…Bagaimana mungkin, wong pemerintah solid didukung rakyatnya…” (lengkapnya klik ini). Saya penasaran, ini korban hoax atau memang satu kubu atau ada informasi yang tidak kita ketahui?

BEBERAPA CATATAN TERHADAP KHOTBAH JUMAT HARI INI (Mushala Al Hikmah, Fakultas Filsafat UGM)

 

Khotibnya tidak saya ingat namanya tapi beliau sudah Ph.D. Pake gamis hitam dan sorban hijau unyu. Secara umum saya suka mendengarnya, walaupun panjangnyaaa mashaaAllaah mengalahkan masjid kampus UGM! Barangkali ini khutbah paling menarik yang saya pernah dengar di Filsafat UGM.

 

Secara konten, sepemahaman saya beliau banyak kurang tepat. Misalnya beliau cara beliau mengatakan bahwa syariat tidaklah cukup, butuh thoriqoh dan ma’rifat. Misalnya dengan mengatakan bahwa “banyak kok orang shalat tapi ternyata masih cinta dunia”. Bukannya itu salah, tapi CARANYA itu seakan-akan merendahkan syariat. Shalat itu menjaga dari perbuatan keji (Surah Al Ankabut ayat 45), tapi rasanya tidak ada ulama tafsir yang berbeda pendapat dalam menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah shalat yang sempurna beserta khusyuk. Ulama berbeda pendapat tentang apakah khusyuk adalah syarat sah shalat, tapi rasanya tidak ada perbedan pendapat bahwa khusyuk adalah syarat dari fadhilah shalat. Demikian pula, ulama berijma bahwa shalat tidak boleh dikurang kurangkan rakaatnya karena itu bagian dari syariat. Karena, demi Allah, ma’rifat tidak mungkin menentang syariat. Ketika beliau mengatakan ciri orang beriman sesungguhnya adalah yang MENCINTAI ALLAH (Al Baqarah ayat 165), saya ingatkan juga bahwa ciri lain orang yang beriman adalah yang kalau dikasi aturan itu SAMI’NA WA ATHO’NA (An Nur ayat 51, An Nisa ayat 59, dlsb).

Juga terlalu banyak melakukan penggeseran makna, misalnya merapatkan shalat bukan berarti literal merapatkan kaki tapi merapatkan hati (sambil meledek ‘aliran lain yang menyuruh rapatkan kaki’). Soal kewajiban kakinya mah ranah fiqih, tapi masalah serampangan menolak zohir dalil adalah masalah aqidah. Mencari hikmah itu boleh Pak, tapi menegasikan zohir teks secara serampangan itu saya khawatirkan mirip mirip cara kafir ahli kitab.

Seperti kebanyakan Sufi yang saya temui, dikiranya kalangan tekstualis akan lupa urusan hati sama sekali. Beliau salah. Buktinya, antara lain, ulama mazhab Hanbali yang terkenal yaitu ibn Qudamah Al Maqdisi begitu menyukai Ihya Ulumuddin karya Imam Al Ghazali walaupun banyak penyimpangannya, sehingga beliau mengeluarkan hal hal menyimpangnya, menyortir hadits haditsnya, dan mengeluarkannya dalam Kitab Minhajul Qasidin. Shaykh Nassirudin Albani juga sama, salah satu ulama besar Salafi, tapi khatam Ihya Ulumuddin. Ini salah satu kurang tabayyun, yang barangkali adalah salah satu kekurangan dari hampir semua firqoh yang ada.

 

Tapi pada sebahagian yang lain sangat baik dan menusuk hati dan pikiran. Tipikal tasawwuf yang banyak bicara tentang olah hati yang penting dijadikan catatan. Antara lain tentang pentingnya cinta kepada Allah dan bukan pada dunia, bahwa tidak ada penderitaan akibat musibah melainkan akibat respon kita terhadapnya. Hal ini yang menjadi banyak permasalahan berat pada umat Islam. Pola pikir materialisme sudah meracuni aqidah umat Islam, padahal pertama kali “orang orang yang bertaqwa” disebut dalam Al Qur’an, Allah menjelaskan bahwa ciri pertama mereka adalah yang beriman kepada perkara ghaib (Surah Al Baqarah ayat 2-3). Tentu beda sekali cara berfikir dan cara mengambil keputusan antara orang yang beriman pada hari akhir dan mencintai Allah dengan orang yang mencintai dunia dan tidak sungguh-sungguh beriman pada hari akhir. Beliau berkata bahwa orang yang cinta Allah akan melihat kematian sebagai gerbang perjumpaan dengan kekasih, sedangkan yang cinta dunia akan tersiksa karena kematian adalah gerbang pemisah dengan kekasih.

Selain itu, dua hal luar biasa yang saya tangkap pada beliau. Beberapa pengalaman pribadi beliau sampaikan tentang masalah hati manusia yang menjadi pangkal masalah. Pertama, jadinya bagi saya lebih ‘relatable’ dengan diri saya. Saya jadi evaluasi diri, sampai sedikit ‘absen pikiran’ dari khutbahnya sebentar. Tapi kedua, yang tersirat dari cerita tersebut, dalam kedua kisah tersebut beliau bukanlah sebagai pengamat saja yang mengambil hikmah (dan ini saja sudah sebuah kebijaksanaan menurut saya), melainkan secara aktif mengambil peran pada kejadian di sekitarnya. Misalnya, dalam salah satu ceritanya, beliau inisiatif mendekati dan mengajak bicara seseorang yang begitu kesal dan tegang dalam perjalanan kereta. Dalam cerita lain, ketika beliau melihat ada orang yang meninggalkan masjid dengan marah marah lalu kemudian kembali justru untuk sujud syukur, beliau menghampiri orang tersebut untuk menanyainya.

Banyak yang mengatakan bahwa kepekaan terhadap sekitar kita adalah sesuatu yang sudah mulai menjadi langka. Setidaknya dengan melihat pada diri saya sendiri, saya khawatir bahwa hal tersebut memang betul. Akan tetapi ada level lebih tinggi daripada sekedar peka yaitu INISIATIF untuk melakukan perubahan. Sudah masyur hadits sahih riwayat Nu’man bin Bashir r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang bagaikan satu tubuh, apabila satu anggota badan merintih kesakitan maka sekujur badan akan merasakan panas dan demam.” (Sahih Muslim). Semoga tidak salah saya memahami bahwa jika sudah merasakan ada bagian tubuh yang sakit, adalah alamiah untuk mengobatinya.

Sebetulnya selaras sekali budaya yang dibawa oleh Islam ini dengan budaya tradisional Indonesia yang komunal dan paguyuban. Saling menasehati, saling menolong, adalah bagian yang integral dalam struktur social dari keduanya. Tidak bisa kita hanya “elu elu gue gue”. Dari mana datangnya budaya individualism yang membuat saling menasehati dianggap ‘mencampuri urusan orang’, dan inisiatif menolong belum tentu disambut baik sampai akhirnya kita jadi ragu untuk melakukannya?

 

Entahlah, banyak sekali PR yang ada pada diri kita baik secara individu maupun secara umat yang makin saya sadari ketika mendengar khutbah tersebut. Mungkin ada yang mengatakan “tidak harus dari Islam untuk melakukan perbuatan baik”. Jawaban saya adalah (1) tapi justru karena sudah Muslim maka harus melakukannya, dan (2) perbuatan baik harus sejalan dengan syariat dan diniatkan karena Allah, karena Rasulullah s.a.w. sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab r.a. bersabda إنما الأعمال بالنيات atau “sesungguhnya amal dinilai dari niatnya” (Sahih Bukhari dan Muslim).

Allah bersabda dalam Surah Al Imran ayat 110 كنتم خير أمة “kalian adalah ummat yang terbaik”, akan tetapi banyak syarat syarat untuk kita memenuhi kriteria ummat yang disebut di ayat tersebut. Sejauh mana kita sebagai individu dan ummat sudah memenuhinya? Usaha apa yang sudah kita lakukan untuk ke arah sana?

Drama kata “Pakai”: Apakah Umat Islam Berlebihan?

 

nyapu

 

Perdebatan Penggunaan Kata

Walaupun bukan ahli bahasa, tapi sebagai seseorang yang berpengalaman dalam berbicara dalam bahasa Indonesia sejak tahun 1994 ketika ada yang mengatakan:

Ente ga tau perbedaan ‘Dikejar kuda’ dan ‘Dikejar pake kuda’?

Jawaban saya adalah:

Kalau ‘dikejar kuda’, yang mengejar adalah kuda. Kalau ‘dikejar pake kuda’, yang mengejar adalah kuda dan pengendaranya.”

Tapi ‘syubhat’ bisa diputar dengan makna tersembunyi, misalnya “dibohongi pake cinta“. Dengan asumsi “Cinta nggak akan bohong“, maka makna kata “cinta” tadi maksudnya adalah “dengan berkedok cinta” atau sejenisnya. Syubhat serupa dalam kasus Ahok ini adalah “itu penafsirannya maksudnya, bukan Al Qur’annya.”

Tapi ini tidak pas.

Pertama, saya ingin mengajak pembaca merenungkan beda makna antara “menafsirkan begitu adalah keliru” dengan  “menafsirkan begitu adalah bohong“. Kekeliruan bukanlah sesuatu yang hakikatnya jahat, tetapi kebohongan hakikatnya adalah jahat.

Kedua, kalimat “dibohongin pake Al Maidah ayat 51” menuduh bohong (bukan keliru) pada seluruh ulama –yang menurut hadits sahih adalah penerus Rasulullah—dari zaman Sahabat hingga sekarang, dan juga Allah karena penafsiran yang digunakan banyak ulama (lihat status FB Ust. Hasan Al Jaizy membandingkan 20 kitab tafsir sepanjang masa) menggunakan analisis linguistik alias kata-kata yang ada dalam Al Qur’an.

Ketiga, yang bagi saya adalah terutama, yang dikatakan sebagai bohong adalah perkara syariat yaitu “larangan mengangkat pemimpin kafir”. Kan dengan bahasa apapun, kan aturan syariat itu yang intinya dibilang merupakan kebohongan. Padahal ini adalah salah satu bagian Syariat yang mencakup masalah fiqih (pengangkatan pemimpin) hingga perkara aqidah (tawali dengan orang kafir).

 

Kelebay-an Respon Umat?

Sebagian membawa soal “ini khilafiyah ijtihadiyah”, tapi kalangan HAM paling fanatik pun tidak akan menerima HAM ala Rusia atau Korea Utara sebagai “khilafiyah ijtihadiyah”. Jangan bilang ini tidak apple to apple sebab “Korut dan Rusia kan melakukan kedzoliman yang konkrit”, karena HAM ini hanya bicara masalah muamalah saja sedangkan Islam mencakup aqidah juga. Hanya Ulama Suu yang mengatakan ini khilafiyah ijtihadiyah. Terlebih lagi, kalaupun ini khilafiyah, ya harusnya yang berkata demikian justru bertoleransi kepada umat Islam yang tersinggung.

Tapi ada yang berkata “Yang demo berlebihan, memang Ahok agak kurang pantas ucapannya tapi merespon dengan demonstrasi adalah overreacting.” Apakah demikian?

Saya katakan tidak.

Pertama, ada sebuah alasan penting kenapa hanya korban yang boleh lapor pada pasal pasal penghinaan atau pencemaran nama baik adalah bersifat delik aduan i.e. Pasal 310-321 KUHP dan Pasal 27[3] UU ITE sebagaimana dijelaskan oleh MK. Korbanlah yang lebih berhak menilai apakah sesuatu itu menghina atau tidak, terlepas dari penilaian orang lain.

Penghinaan bukanlah perkara empiris layaknya laba-rugi atau hidup mati atau lapar haus melainkan soalan imateril yang merupakan salah satu ciri khas manusia yang memiliki hati. Ingatlah “jika aku ada di posisimu” tidak dapat digunakan di semua situasi karena seringkali “…tapi aku bukan kamu dan kamu bukan aku”.

Karena itu, relativisme dalam hal ini bisa jadi adalah hal yang sewajarnya terjadi. Bukan pada tempatnya orang menyalahkan ketersinggungan orang lain dan hukum mengakomodasi itu.

Kedua, juga ada perbedaan titik toleransi. Bayangkan jika anda melihat seorang perempuan diteriaki “dasar!”. Bagaimana reaksi anda? Tentu agak sulit menjawab pertanyaan ini tanpa penjelasan lebih lanjut. Bagaimana kalau ditambah “Dasar perempuan!”? Atau mungkin “Dasar jelek!”? Atau “Dasar wanita rendah!” Atau mungkin “dasar pelacur!”?

Kalau perempuan tersebut tidak anda kenal, dan berpakaian biasa saja, bagaimana? Kalau perempuan tersebut memang pelacur, bagaimana? Kalau perempuan tersebut teman anda tapi tidak terlalu kenal, bagaimana? Kalau perempuan tersebut adalah sahabat anda, bagaimana? Kalau perempuan tersebut adalah istri anda, bagaimana? Kalau perempuan tersebut adalah ibu anda, bagaimana?

Mungkin orang yang berbeda akan mulai merasa ikut tersinggung pada kombinasi titik yang berbeda beda, betul?

Okelah, saya terima bahwa hinaan Ahok mungkin tidak separah hinaan Syiah kepada Ummul Mu’miniin. Tapi bagaimana kalau anda saya tampar lalu saya bilang “jangan marah, daripada saya pukul 10x lho ini kan cuma sekali”? Selalu ada hinaan yang lebih parah dari yang lainnya. prinsipnya adalah hinaan.

Makin parah hinaannya makin besar kemungkinan tersinggungnya, dan makin tinggi ghirah dan kecintaan kita pada sesuatu makin besar juga kemungkinan tersinggungnya. Jadi kalau ada sampai tidak tersinggung dengan statement Ahok, simpel saja bahwa ghirah dan kecintaan anda pada Islam lebih rendah dibandingkan para demonstran.

Bisa saja ada yang tersinggung malah dengan kesimpulan saya barusan. Maknanya simpel saja, berarti dia mencintai dirinya lebih daripada Islam. Macam Nusron Wahid yang terus membela Ahok, tapi ketika disebut Nusron Purnomo langsung marah. Biasa kok, orang kan bisa punya kecintaan pada hal yang beda-beda. Ada yang punya kecintaan pada tim sepakbola, ada yang pada negara, ada yang pada dirinya, dan lain sebagainya dan bisa saja lebih dari satu. Tulisan ini tidak bertujuan menghina orang yang “mencintai Islam lebih rendah daripada para demonstran”, hanya menunjukkan saja bahwa ini fenomenanya.

Jangan salahkan kami kalau kami mencintai deen kami.

Penutup

Jika ada seseorang yang mengaku merasa seseorang harusnya tidak perlu tersinggung (dengan alasan apapun) dan tidak bisa menyebutkan 10000 saja orang yang ia ketahui juga tidak tersinggung. Dia tidak boleh lupa bahwa ada massa yang turun ke jalan diperkirakan sampai dua juta dan belum lagi sekian juta atau bahkan puluhan juta yang tidak ikut turun ke jalan tapi memberikan doa dan dukungan. Ini termasuk sebagian kalangan yang mengharamkan demonstrasi, tapi mereka pun menganggap hal ini adalah penistaan. Siapa dia merasa bisa menilai bahwa yang berjuta-juta ini adalah salah?

Tidak bisa argumen “kebenaran adalah kebenaran, walaupun semua orang menolaknya” dipakai, karena perkara ketersinggungan bukanlah soal benar-salah melainkan soal rasa.

Syariat Islam menetapkan bahwa pengolok-olok agama adalah murtad (jika dia Muslim) dan hukumannya adalah mati. Sadar kok bahwa Indonesia bukan negara Islam makanya yang dituntut demonstran bukan bunuh melainkan proses hukum sesuai hukum apa yang berlaku di Indonesia. Terlebih lagi, pengajuan tuntutan ini adalah dengan demonstrasi yang sudah terlebih dahulu dimintakan izin kepada aparat yang berwenang, dan berjalan dengan damai dan tertib.

Masa iya berlebihan?

 

IOL Class B 2016: Mid Semester Exam

Assalaamu’alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.

 

Especially for IOL Class B, I hereby announce your mid semester results. The results of some of you make me really proud and happy, while others would necessitate both you and me evaluating our performances in teaching (me) and studying (you). There were some things that make your job easier, since you can choose which questions to answer and which one to ditch. On the other hand, you had to do extra work which is counting the weight of each questions to make sure it doesn’t exceed or fall short from 100 points.

Sean Bean

If you have any questions or objections, please do not hesitate to contact me either via whatsapp or email so we can meet up and discuss about your answers. I will give you up to 14 days after this announcement to contact me. It will be great if you can group up with up to 5 students at a time, so you can meet me together.

However, please check the evaluation that I will share below before you meet me so you can reflect first.

As you may know already, after the Mid Semesters you will be with Mas Rangga. So, I hope you have a good time with him and take as much knowledge as you can.

Good luck!

 

EVALUATION

  1. Legal Opinion for United Asia

At the minimum, the advice has to contain the following:

Japan has to lead the conference for the drafting of constituent treaty. Then, while waiting for the treaty to enter into force, provisional measures shall be undertaken – this may be done by an international committee consisting of several States or individually.

Since in this case Japan offered, it makes sense if she also takes care of the provisional measures, which are: Appointment of HQ town (done) and preparation of Secretariat in Kyoto (Japan should also initiate drafting of Headquarters Agreement between UA and Japan), Recruitment rules of organization, Rules of procedure, especially for plenary organs; and Where the first ever session will take place (since Kyoto secretariat is not yet built)

Common Mistakes:

Not many students took this question, thus its hard to find a common mistake. Mostly imperfections, meaning only few of the above were mentioned.

 

  1. Organizational Customs and Customary International Law

This one should be simple. The former is a practice only occurring within particular organizations and therefore becoming law only for that organization, examples being the appointment of observer states in the United Nations which is nowhere to be found in the charter. The latter has a wider scope of applicability as source of law in the international community, such as the international law of treaties.

Common Mistakes

Common mistakes are usually in the lack of examples. Other mistakes include mentioning constituent treaty provisions instead for organizational customs.

 

  1. Indonesia Making an Agreement with itself

Of course Indonesia is not making an agreement with itself, due to the separation of international legal personality between the IO and members.

Common Mistakes

Many of you answered this question correctly. Mistakes include explaining everything except what matters most: “separation of legal personality”. Some of you seem to be confused, answering “yes making agreement with herself” at the start of the paragraph but then saying “no, not making an agreement with herself” in the middle.

Philosiraptor

 

  1. International Legal Personality of the UN to Israel: The Assassination of Count Fokke Bernadotte

The answer to this question can be approached in two ways, either in that the UN has objective legal personality due to its size and representation of world powers, or that Israel has accepted the UN mission which consequently comes with recognition of UN’s international legal personality.

Common Mistakes

Some students answered how the UN has international legal personality implicit in the charter, judging from its object and purposes. This does not help answer the question because it is technically only explaining whether international legal personality can be inferred from the treaty. The question still stands: can international legal personality given in the treaty –whether implicit or explicit—be applied to third states?

Others answered because there is damage caused. The problem is that damages like this or other forms of breach of law, would be the material parts of the case. Problems of legal personality relates to a formal part of the case which is seen separately from the material matters.

Confusing

  1. Ban Ki-Moon’s Statement: Moral Responsibility

Ban Ki-moon’s statement makes it sound like there should be a reconsideration by international courts when determining UN’s immunity from responsibility for actions of its agents, but this is not entirely the case. What he said was “moral responsibility”, which is open to interpretation but definitively not legal responsibility. In essence, there is no legal consequence of this statement.

Common Mistakes

Many of you assumed that this statement will incur legal consequences, because the Secretary General represents the UN. The powers of a Secretary General is a separate topic, but at the very least, the statement “moral responsibility” cannot be understood as to mean “legal responsibility”

ISRAEL

 

  1. Development of Legal Reasoning behind the Implied Powers of an IO

At first, the reasoning was that the law of an organisation shall be interpreted so as to guarantee effet utile (full effect). That’s why, even when not expressly regulated, an organisation must be implied as having certain powers if that guarantees the full effect of the treaty that provides the express powers. Case laws: ECCS, Fédéchar and ECJ, Germany v. EC. However, now the preferred reasoning may be seen in ICJ, Reparations, which is more restrictive: Implied powers cannot freely be surmised; instead, they can only be concluded only if (1) necessary; (2) for the implementation of an express power. Application of this reasoning may be done in ICJ, Effect of Awards.

Common Mistakes

Only very few took this questions, nobody did it right. Basically mentioned nothing of the above.

 

  1. Public vs Private International Organizations

The statement has its own problems. One can consider a number of angles. For example, while membership of states are certainly one of the distinguishing factors, is it the MAIN factor though? Some have argued convincingly that it is the constituent treaty being an international treaty that is the MAIN distinguishing factor. Others have argued another angle, that the statement is only true if we understand membership as to include only FULL MEMBERSHIP since public IOs can also have non-States as members but just not as full members (associate or affiliate members).

Common Mistakes:

Most mistakes are in form of not mentioning any of the aforementioned items which are definitely challenges towards the statement.

 

  1. Membership of the UN: UNGA support vs UNSC veto

While it’s true that a recommendation is a non-binding product, it doesn’t mean the GA and SC can work independently when it comes to admissions. The GA cannot decide unless SC recommends. The language of Article 2 para. 5 Charter is clear: GA “decides upon recommendation” of SC. ICJ, Second Admissions clarifies that there is dependency of GA on SC in this matter, as both the recommendation and decision form “judgement of the Organization” that Article 2.5 provides.

Common Mistakes

Most students who chose this question answered this correctly. The few mistakes were dreamy answers that used English words but bore no meaning (sadly), or instead “yes it can if there is  2/3 positive votes in the GA”

 

WhatsApp Image 2016-10-09 at 14.19.13

 

  1. Withdrawal from an IO which has no provision on withdrawal

Yes, withdrawal can still happen because the constitutive instrument of an IO is an international treaty. Having that said, it will fall under the laws of international treaty as per the Vienna Convention on the Law of Treaties. We have provisions regarding termination of treaties there which can be used.

Common Mistakes

This one had a number of interesting mistakes.

First, some of you cited random articles from the Vienna Convention claiming that its about termination of treaties, but they were actually about something else.

Second, some of you said: “They can still withdraw. If there is no withdrawal clause, there are other mechanisms such as expulsion of membership or disbanding the organization. So, you are saying that if Indonesia wants to quit the UN, Indonesia should go, like, “I wanna quit but no withdrawal clause, so BUBARKAN UNITED NATIOOONS!!!

Sehat mas/mbak?

 

  1. Brebes Exit

Article 50 of Lisbon provides for three stages of withdrawal: Intent of the Member based on her own constitutional requirement(s); Notification of withdrawal to ECouncil (“triggering Article 50”), starting the negotiation for a withdrawal agreement governing future relations between that Member with EU; and Entry into force of the withdrawal agreement or, if an agreement is not reached, withdrawal takes effect two years after Article 50 is triggered.

That said, UK is still a full Member. All she has done is withdrawal referendum (i.e. intent based on UK’s constitutional requirement). No notification has been posted to ECouncil, so negotiation for withdrawal agreement cannot yet start. This notification is entirely UK’s prerogative, so, so long as she has not done it, she remains a Member of the EU.

Only the intent of the Member may be correctly considered as unilateral. The rest of the process requires negotiation with EU, thus the entire process cannot be seen as unilateral.

Common Mistakes

Some mistakes are that students say that the UK is no longer a member of the EU simply because of the referendum, clearly not knowing anything about the EU procedure of withdrawal. Some other mistakes are that some of you seem confused as to what “unilateral means”

 

THE [REVISED] GRADES

Notes: Dear all, I must apologize for making lots of mistakes in the previous grade announcements. Not just for the actual mistake, but also the drama it may have caused. Interestingly, I did not accidentally increase anyone’s scores. Only decreased, by mistakes such as typing 72 as 27, or typing 91 as 9, etc.

Drunk

So here are the revised scores, inshaaAllah this one is the right list.

Number Grades
2525 56
19665 13
19681 63
19682 66
19793 100
19804 53
19812 38
19818 71
19829 63
19830 31
19837 43
20189 83
20191 48
20192 68
20193 6
20198 8
20200 73
20201 23
20203 89
20206 91
20207 10
20229 100
20236 60
20241 48
20250 63
20254 36
20259 53
20261 49
20265 71
20280 48
20281 38
20286 77
20290 21
20294 60
20296 100
20297 49
20299 73
20304 45
20306 6
20479 86
20481 72
20482 48
20483 51
20488 57
20489 98
20492 33


Heart Potato

Mimpi Indah: Sebuah Perenungan Syair “Sebenarnya Cinta” karya Letto

 

Letto mengawali syairnya:
Satu detik lalu
Dua hati terbang tinggi
Lihat indahnya dunia
Membuat hati terbawa

Lebih enak hidup dalam mimpi, memang. Semua diciptakan olehku, seindah mata dan seindah rasa, tanpa kenal realita. Tanpa ingat apa kebenaran, hingga hati pun terbawa jauh.

Firman Allah:
أَلۡهَٮٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ
(Perlomba-lombaan dalam keduniawian telah melalaikan kamu [QS 102:1])

 
Letto lanjut bersyair:
Dan bawa ku kesana
Dunia fatamorgana
Termanja-manja oleh, rasa
Dan ku terbawa terbang tinggi oleh suasana

Hidup yang hambar tersiksa, diisi hanya dengan ketidaksabaran untuk kembali pada mimpi.

Oh, andaikan bisa kutukar yang nyata dan mimpi itu! Kutukar melalui sosial media, harta, pergaulan, atau bahkan lamunan jelang tidur. Kutukar!

Karena ketika aku terbangun dengan sebenar-benarnya bangun, ia akan menanyakan padaku:
من ربّك?
(Siapa Rabb-Mu?)

 
Letto bersyair lagi:
Dan bangunkanlah aku
Dari mimpi-mimpi ku
Sesaat ku di sudut maya
Dan tersingkir dari dunia nyata

Apakah aku akan ada di antara mereka yang berkata:
يَـٰلَيۡتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
(Kiranya kami dikembalikan [ke dunia] dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman [QS 6:27)

padahal saat itu tidak ada lagi mimpi tempatku untuk berlari?

Ternyata aku telah terlalaikan..
 حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ
(Hingga sampai ke liang kubur [QS 102:2])

 
Letto pun bersyair lagi:
Dan bangunkanlah aku
Dari, buta mata ku
Jangan pernah lepaskan aku
Untuk tenggelam di dalam mimpi ku